Kejati Belum Minta Bantuan BPK dan BPKP
JOGJA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY belum memastikan apakah akan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY untuk mengaudit kerugian Negara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba 2010-2011 senilai Rp12,5 miliar. Hal itu dilakukan lantaran sampai saat ini penyidikan atas kasus tersebut belum selesai.
“Kami belum pastikan apakah nanti pakai jasa BPK...
Bantul Kekurangan 54 Tenaga Auditor
BANTUL – Inspektorat Daerah (Inspekda) Bantul sampai saat ini kekurangan tenaga audit. Jumlah auditor atau tenaga audit yang saat ini dimiliki inspekda hanya 18 personel dan belum mencapai kebutuhan ideal dengan jumlah objek yang diperiksa makin luas.
Sekretaris Inspekda Banul Anom Ardianta mengakui kekurangan tenaga audit yang selama ini menjalankan tugas pemeriksaan dan pengawasan kinerja juga keuangan semua SKPD di...
Kualitas SDM Perangkat Desa Berdampak Luas
Tak Hanya Pengelolaan Anggaran ADD
BANTUL– Rendahnya kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa ternyata tidak hanya berdampak pada pengelolaan anggaran alokasi dana desa (ADD). Tetapi juga pada pengelolaan keuangan program-program lain.
Kepala Kantor Inspektorat Bambang Purwadi mengatakan, setiap setahun Kantor Inspektorat rutin melakukan pemeriksaan keuangan desa secara berkala. Pemeriksaan secara umum tersebut menyasar pada pengelolaananggaran seluruh program-program desa. “Termasuk di...
Bank Jogja
Penyertaan Modal Tuai Masalah
Jogja – Rencana DPRD Jogja yang ngotot merealisasipenyertaan modal untuk Perusahaan Daerah (PD) Bank Jogja sebesar Rp20 miliar pada APBD 2014, dipastikan bakal menuai masalah.
Pasalnya, belum adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal untuk Bank Jogja akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini diungkapkan Deputi Program IDEA Jogja, Senin (6/1).
Menurut dia,...
Piutang Pajak Ditargetkan Rp 4,8 Miliar
YOGYAKARTA – PemkotYogyakarta menargetkan mampu menagih pajak terutang dari masyarakat sebanyak Rp4,8 miliar tahun ini.
Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, keberadaan piutang pajak yang ditargetkan dapat ditarik tersebut mempertimbangkan potensi, data, dan skala prioritas. “BPK juga ikut memonitor. Missal PBB itu kan juga ada yang menunggak. Kami tidak diam, tetap kami tagih,”...
Pukat UGM Tuding Kinerja Kejati Lambat
Tuntaskan Kasus Hibah Persiba
JOGJA – Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi FH UGM mengkritisi kinerja Kejati DIJ dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Di antaranya menyangkut penuntasan kasus hibah Persiba Bantul senilai Rp12,5 miliar.
“Pemeriksaan yang dilakukan Kejati lambat,” tuding peneliti Pukat Korupsi UGM Hifdzil Alim kemarin (6/1).
Ia mendesak Kejati agar secepatnya menuntaskan penyidikan perkara yang mengundang atensi masyarakat DIJ tersebut. Soal...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
KAPITALISASI-BARANG
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 37, BD 2011/NO. 38, GUBERNUR 2011
16 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR...
PELAYANAN PERIZINAN-TERPADU
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 36, BD 2011/NO. 37, GUBERNUR 2011
11 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ...
RUMAH-DAERAH
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 35, BD 2011/NO. 36, GUBERNUR 2011
7 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABA PELAKSANAAN ANGGARAN...
APBD-PERTANGGUNGJAWABAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 34, BD 2011/NO. 35, GUBERNUR 2011
8 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN-PELATIHAN
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 33, BD 2011/NO. 34, GUBERNUR 2011
10 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ABSTRAK
:
Berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 307/I/13/14/2003 tentang Hasil Akreditasi...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PROGRAM KALI BERSIH TAHUN 2012-2016
PROGRAM-KALI
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 32, BD 2011/NO. 33, GUBERNUR 2011
11 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PROGRAM KALI BERSIH TAHUN 2012-2016
ABSTRAK
:
Kali atau sungai merupakan sumberdaya air yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, maka kualitas...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PAJAK-KENDARAAN
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 31, BD 2011/NO. 32, GUBERNUR 2011
16 HLM.
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 56 Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 66, ayat (3), Pasal 67, Pasal 69 dan Paal 70 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta...
Kejati DIY Fokus Kerugian Negara
Segera Ajukan Dokumen Kasus Hibah Persiba ke BPK atau BPKP
Yogyakarta – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY segera menyerahkan dokumen pendukung kepada auditor negaradalam kasus dana hibah Persiba.
Tujuannya agar bisa diketahui berapa jumlah pasti kerugian keuangan negara pada kasus yang sudah diusut sejak awal tahun2013 lalu.
”Kami hitung dulu berapa kerugian negaranya,” kata Kepala Kejati atau Kajati DIY Suyadi kepada wartawan, kemarin.
Tim...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
BEA-BALIK-NAMA
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.30, BD 2011/NO. 31, GUBERNUR 2011
10 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
Dasar Hukum...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEMEINTAHAN, POLITIK, DAN KEAMANAN/KETERTIBAN
JADWAL-RETENSI-ARSIP
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 29, BD 2011/NO. 30, GUBERNUR 2011
16 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEMEINTAHAN, POLITIK, DAN KEAMANAN/KETERTIBAN
ABSTRAK
:
Dalam rangka pelaksanaan Tata Kearsipan sebagai pedoman penyusutan arsip telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PERPANJANGAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA
UJI-HARI KERJA
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.28, BD 2011/NO. 29, GUBERNUR 2011
6 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERPANJANGAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA
ABSTRAK
:
Uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja telah dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2011, sesuai dengan Peraturan Gubernur...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI...
SERTIFIKASI-PROFISI
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.27, BD 2011/NO. 28, GUBERNUR 2011
6 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI (BKSP) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKRTA
ABSTRAK
:
Nama-nama personalia Badan Koordinasi Sertifikasi Provinsi Daerah Istimewa...
Kajati DIJ Beri Sinyal Periksa Bupati Bantul
Sekarang Fokus Hitung Kerugian Negara
Jogja – Memasuki minggu pertama Januari 2014, Kejati DIJ belum berencana memeriksa dua tersangka kasus hibah Persiba mantan Bupati Bantul HM. Idham Samawi dan bekas Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul Edy Bowo Nurcahyo. Alasannya, Kejati masih fokus dengan upaya menghitung nilai kerugian keuangan negara dari hibah senilai Rp 12,5 miliar.
“Bahan perhitungan kerugian keuangan negara...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BELANJA
STANDAR-BELANJA
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.26, BD 2011/NO. 26, GUBERNUR 2011
6 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR BELANJA
ABSTRAK
:
Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Gubernur ini.
Dasar Hukum Peraturan...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 25 TANGGAL 2011 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH
STANDAR-HARGA
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.25, BD 2011/NO.25, GUBERNUR 2011
8 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH
ABSTRAK
:
Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk rincian harga lebih lanjut mengacu pada Standar Hrga Barang dan Jasa (SHBJ) yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, untuk itu perlu ditetapkan ...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN JENAZAH/ABU/KERANGKA ORANG ASING
PENGANGKUTAN-JENAZAH
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 24, BD 2011/NO. 24, GUBERNUR 2011
10 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN JENAZAH/ABU/KERANGKA ORANG ASING
ABSTRAK
:
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, dan daerah tujuan wisata, banyak mendapat kunjungan orang asing dengan...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2011
BANTUAN-PENDIDIKAN
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 23, BD 2011/NO.23, GUBERNUR 2011
8 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang pengelolaan...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR...
APBD-PENJABARAN
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 22, BD 2011/NO. 22, GUBERNUR 2011
8 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH...
RUMAH-DAERAH
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.21, BD 2011/NO. 21,GUBERNUR 2011
17 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH
ABSTRAK
:
Penghunian rumah daerah telah diatur dalam...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012
RKPD
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 20, BD 2011/NO. 20, GUBERNUR 2011
8 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2011 SISTEM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
JAMINAN-KESEHATAN
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 19, BD 2011/NO. 19, GUBERNUR 2011
40 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
ABSTRAK
:
Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang ...
ADD Tak Terserap Rp7 M
BANTUL – Pada tahun 2013, sekitar Rp7 miliar dari total Rp11 miliar Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bantul tak mampu diserap. Sebagian besar kendalanya ada pada sistem pelaporan atau pertanggungjawaban yang tak mampu dilakukan oleh pihak desa.
Gelontoran dana besar yang dialokasikan ke Pemerintah Desa bisa menjadi bumerang jika tak diimbangi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM). Aparatur desa bahkan...
Pemkab Tertibkan Rekening Desa
Setiap Desa Wajib Miliki Satu Rekening
Bantul – Banyaknya pamong desa dan lurah desa yang terjerat kasus hukum membuat Pemkab Bantul prihatin. Kesalahan dan ketidaktertiban administrasi menjadi penyebab utama mereka masuk ke meja hijau.
Kepala Subbagian Aparat Desa Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Bantul Afif Umahatun mengungkapkan, kesalahan dan ketidaktertiban administrasi hingga kini masih banyak dilakukan oleh pamong desa. Bahkan, kini...
Anggaran Pembangunan
Miliaran Rupiah ADD Hangus
BANTUL – Sepanjang 2013, anggaran alokasi dana desa (ADD) di Bantul senilai Rp3 miliar hangus tak dapat dicairkan. Seretnya laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dituding merugikan masyarakat desa.
Kepala Sub Bagian Kekayaan Desa Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Bantul, Totok Budiharto, menyebutkan, sepanjang 2013 tak semua ADD dicairkan ke 75 desa di Bantul. Padahal selama 2013 dianggarkan Rp11 miliar...
Kejati Bantah Lamban Sidik Persiba
YOGYAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY mengklaim telah merampungkan 80% tahap penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul senilai Rp12,5 miliar.
Kini, tim penyidik tengah menyiapkan data dan dokumen untuk diberikan ke auditor untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus yang menjerat mantan Bupati Bantul IS dan mantan Kepala Kantor Pora Bantul, EBN.
“Penyidikan sudah 80%. Kami akan minta...
Bantah Terima Duit Idham
Kajati Tegaskan Perkara Hibah Persiba Segera Tuntas
JOGJA - Kepala Kejaksaan Tinggi DIJ Suyadi menepis kekhawatiran sementara pihak bahwa penanganan perkara dugaan korupsi hibah Persiba Bantul Rp 12,5 miliar tersendat.
Kajati menegaskan, meski sepanjang desember mantan Bupati Bantul HM. Idham Samawi belum menjalani permeriksaan sebagai tersangka, bukan berarti proses hukum perkara tersebut terganggu. "Saya sudah minta penyidik segera dilakukan evaluasi dan...
PERATURAN GUBPERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TUNJANGAN-PERUMAHAN
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 18, BD 2011/NO. 18, GUBERNUR 2011
8 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang ...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2010...
HAJI-PETUGAS
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.17, BD 2011/NO. 17, GUBERNUR 2011
7 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PETUGAS HAJI DAERAH
ABSTRAK
:
Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400/Menkes/SK/III/2010 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia, maka Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PENGENDALIAN-INFLASI
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.16, BD 2011/NO. 16, GUBERNUR 2011
14 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
ABSTRAK
:
Sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dalam pencapaiannya memerlukan kerja keras dan koordinasi yang kuat dari semua pihak dan diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflansi nasional, salah satunya melalui peningkatan kerja...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA
BANTUAN - SEKOLAH
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 15, BD 2011/NO. 15, GUBERNUR 2011
14 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA
ABSTRAK
:
Sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ANGGOTA-BENCANA
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14, BD 2011/NO.14, GUBERNUR 2011
10 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13, TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2010...
KEUANGAN-PENGELOLAAN
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 13, BD 2011/NO. 13, GUBERNUR 2011
18 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah telah...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG URUSAN PEMERINTAH PROVINSI YANG MEMPUNYAI REDAKSI SAMA DENGAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
URUSAN-PEMERINTAHAN
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 12, BD 2011/No. 12, GUBERNUR 2011
25 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA TENTANG URUSAN PEMERINTAH PROVINSI YANG MEMPUNYAI REDAKSI SAMA DENGAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
ABSTRAK
:
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BIAYA HIDUP DI JAKARTA BAGI PEGAWAI KANTOR...
PENGHASILAN-PEGAWAI
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 10, BD 2011/NO. 10, GUBERNUR 2011
7 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BIAYA HIDUP DI JAKARTA BAGI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ABSTRAK
:
Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
KOMISI-PENYIARAN
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 11, BD 2011/NO. 11, GUBERNUR 2011
12 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
ABSTRAK
:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat (3), di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Komisi...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
JABATAN-PENANGGULANGAN-BENCANA
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NO. 9, BD 2011/NO. 9, GUBERNUR 2011
23 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ABSTRAK
:
Dalam rangka pengangkatan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum sesuai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi...
Manajemen Administrasi Aset Harus Diperbaiki
YOGYAKARTA – Manajemen Pencatatan Aset Pemkot Yogyakarta harus terus diperbaiki jika ingin mengupayakan predikat hasil evaluasi laporan keuangan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.
Hasil analisa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menunjukkan, saat ini masih ditemukan administrasi aset yang pencatatannya belum mendapatkan pembaharuan. “Ada aset yang belum diperbaharui, padahal sebenarnya sudah dihapuskan atau sudah tidak digunakan,” kata Kepala BPK Perwakilan...
Skandal Dana Persiba
Sekda Siap Bertanggung Jawab
BANTUL – Sekda Bantul Riyantono mengaku siap bertanggung jawab atas pencairan anggaran hibah untuk klub sepakbola Persiba yang kini tersandung perkara hukum.
Saat dikonfirmasi Harian Jogja, Senin (25/11), pria yang akrab disapa Toni itu mengaku telah menandatangani Surat Persetujuan Pencairan Dana Hibah yang selanjutnya dieksekusi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk dicairkan.
Saat itu...
Ada Peluang di Balik Bansos
Entah kebetulan atau tidak, menjelang Pemilu 2014 banyak bantuan sosial (Bansos) dianggarkan melalui APBD 2013 dan RAPBD 2014. Kebijakan populis ini lahir atas nama kebutuhan rakyat. Sebagai Bansos, tentu tidak ada yang salah jika eksekutif dan legislatif beramai-ramai menggelembungkan anggaran sosial dan hibah. Yang menggelitik barangkali anggaran tersebut selalu naik ketika tahun politik datang. Pertanyaannya, “ada udang di balik...
Dana Desa
Ketua DPD Nasdem Tersangka Korupsi
GUNUNGKIDUL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosari menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Gunungkidul, Suyanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa senilai Rp500 juta.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sigit Kristianto mengungkapkan Suyanto diduga menyelewengkan anggaran Desa Serut, Kecamatan Gendangsari saat menjabat sebagai kepala desa. Dalam kasus itu, Kejari sudah memeriksa...
Edy dan Purwanto Terancam Pidana 20 Tahun
Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Tipikor
JOGJA – Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Bantul Ir. Edy Suharyanta didakwa korupsi dana hibah program intensifikasi tembakau virginia senilai Rp420 juta. Dakwaan itu terungkap dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogjakarta, kemarin (18/11).
Edy didakwa sengaja memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatannya sebagai Kepala Dispertahut Bantul sehingga...
Lima Tahun Terakhir
BPK Selamatkan Aset Rp15,17 Triliun
YOGYA (KR) –Pengembangan sistem informasi keuangan nasional sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan pembentukan pusat data keuangan negara untuk mencegah terjadinya korupsi di berbagai sektor.
Selama ini Indonesia belum memiliki pusat data keuangan nasional, sehingga pemeriksaan keuangan kurang efektif dan efisien. Hal...
Kejati Kirimkan Panggilan Ulang
LSM Doakan Idham Segera Sembuh
JOGJA – Kejati DIJ agaknya tidak mau menunda-nunda waktu untuk memeriksa mantan Bupati Bantul HM Idham Samawi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus hibah Persiba Bantul Rp12,5 miliar.
Setelah Idham mangkir dengan alasan sakit sehingga memerlukan istirahat beberapa hari dengan mengirimkan Surat Keterangan Dokter, Tim Penyidik Kejati langsung bergerak cepat. Surat Panggilan kali kedua langsung...
Cegah Korupsi, BPK Bentuk Pusat Data Keuangan Negara
YOGYAKARTA, suaramerdeka.com –Pengembangan sistem informasi keuangan nasional sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Karenanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengembangkan pembentukan pusat data keuangan negara untuk mencegah terjadinya korupsi di berbagai sektor termasuk pendidikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo dalam dialog terbuka “Peran BPK dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara...
BPK Antisipasi KKN Lewat SNSI
Sleman - Praktik korupsi marak terjadi menjadi salah satu penyebab masih sulitnya kontrol kebijakan keuangan di setiap kementerian. Guna menutup kebocoran keuangan negara, BPK menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga negara dalam rangka membentuk pusat data BPK. Yang selanjutnya disebut dengan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI).
"Selama ini kan output untuk kementerian lembaga melalui sistem informasi hanya untuk lembaganya. Nah, sekarang BPK...
Pemerintahan
PBJ Sumber Korupsi di Indonesia
SLEMAN-Ketua Badan Pemeriksa (BPK) Hadi Poernomo mengatakan, penanggulangan praktik korupsi di Indonesia cukup berat. Meski segala upaya sudah dilakukan, namun korupsi masih terus terjadi.
"Salah satu kasus kerugian negara yang sering terjadi adalah di bidang pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Kami juga akan fokus masuk mengawasi masalah PBJ ini," ungkap Hadi saat berkunjung ke Sekolah...
Anggap Hibah KONI Tidak Masalah
DPRD Enggan Tindak Lanjuti Temuan BPK
Jogja - Desakan sejumlah kalangan agar DPRD Kota Jogja menindaklanjuti temuan BPK atas hibah KONI Kota Jogja Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2012 senilai Rp13 miliar agaknya sulit direalisasi.
Anggota parlemen yang memiliki tugas pengawasan seolah-olah tak punya semangat mengusut kasus tersebut. Ketua Komisi A Dewan Kota Chang Wendryanto mengaku tidak berwenang menangani...
Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor
Perkara Dugaan Korupsi JTT Tunggu Disidang
YOGYA (KR) - Perkara dugaan korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) PT Jogja Tugu Trans (JTT) dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Yogya. Dalam waktu dekat, perkara dengan tersangka mantan Direktur PT JTT Purwanto Johan Riyadi dan mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY Mulyadi Hadikusumo segera disidangkan.
"Berkas sudah kami limpahkan ke pengadilan....
Kasus BOK, Tersangka Gugat Kejaksaan dan BPK
YOGYAKARTA – Kasus dugaan korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) PT Jogja Tugu Trans (JTT) semakin panas. Pasalnya, pihak tersangka akan mengajukan gugatan hukum terhadap Kejaksaan Tinggi DIY dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk diketahui, Kejati DIY menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni mantan direktur PT JTT Purwanto Johan Riyadi dan mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika...
Korupsi Trans Jogja
Mulyadi Ingin Segera Disidang
JOGJA – Mantan Kepala Dinas Perhubungan DIY yang kini menjadi tersangka korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) PT Jogja Tugu Trans (JTT) Mulyadi Hadi Kusumo melalui penasihat hukumnya minta agar segera disidang.
Penasihat hukum tersangka, Romi Habie, menginginkan kliennya segera disidangkan untuk dibuktikan kesalahannya. Ia mengaku belum mendapatkan pemberitahuan kapan kliennya akan diadili di Pengadilan Tindak...
Bansos Rp7 M Jadi Temuan BPK
Yogyakarta- Bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD 2012 senilai Rp7 miliar di Pemda DIY menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY.
Temuan itu tersebar di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemda DIY. SKPD tersebut antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan dan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan lainnya.
Inspektur Inspektorat...
Inspektorat Tindak Lanjuti Temuan BPK
Bertepatan dengan anggota dewan jalan-jalan ke luar Jawa, Inspektorat Provinsi DIJ menggelar pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIJ. Agendanya adalah menindaklanjuti pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DIJ Tahun Anggaran (TA) 2012. Dari pemeriksaan itu ada 12 temuan buah dengan 26 rekomendasi.
"Dari 26 rekomendasi tersebut 15 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan sisanya masih dalam penyelesaian," ujar Sekretaris...
Purwanto Merasa Dikriminalisasi
JOGJA – Terdakwa kasus dugaan korupsi biaya oeprasional kendaraan (BOK) Transjogja Purwanto Johan Riyadi mengaku telah dikriminalisasi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ. Pengakuan ini dia sampaikan dalam sidang lanjutan dengan agenda eksepsi di Pengadilan Tipikor Jogjakarta kemarin (27/11).
Penasihat hukum Purwanto, Layung Purnomo SH mengatakan, perkara yang menyeret kliennya tidak layak dilanjutkan karena tidak ada unsur melawan hukum. Menurutnya,...
Aset Pemkot Rp3,6 Miliar Tak Jelas
Jadi Temuan BPK
Jogja- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIJ memberikan sejumlah catatan terkait manajemen pencatatan aset milik Pemkot Jogja. Dari hasil pemeriksaan BPK ditentukan adanya aset yang tidak jelas keberadaannya sebesar Rp3,6 miliar.
Kepala BPK Perwakilan DIJ Sunarto mengatakan, pencatatan aset menjadi bagian dari penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP). "Ini menjadi unsur yang harus diperhatikan Pemkot. Masih ada...
Manajemen Administrasi Aset Harus Diperbaiki
YOGYAKARTA- Manajemen pencatatan aset Pemkot Yogyakarta harus terus diperbaiki jika ingin mengupayakan predikat hasil evaluasi laporan opini wajar tanpa pengecualian.
Hasil analisa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menunjukkan, saat ini masih ditemukan administrasi aset yang pencatatannya belum mendapatkan pembaharuan. "Ada aset yang belum diperbaharui, padahal sebenarnya sudah dihapuskan atau tidak digunakan," kata Kepala BPK Perwakilan DIY Sunarto usia menyerahkan...
Ada Peluang di Balik Bansos
Entah kebetulan atau tidak, menjelang Pemilu 2014 banyak bantuan sosial (Bansos) dianggarkan melalui APBD 2013 dan RAPBD 2014. Kebijakan populis ini lahir atas nama kebutuhan rakyat. Sebagai Bansos, tentu tidak ada yang salah jika eksekutif dan legislatif beramai-ramai menggelembungkan anggaran sosial dan hibah. Yang menggelitik barangkali anggaran tersebut selalu naik ketika tahun politik datang. Pertanyaannya, "ada udang di balik...
Ubah BPK Jadi Badan Audit Agung
Revisi UU No. 15/2006 Mendesak Dilakukan
JOGJA – Perubahan UU No 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai mendesak dilakukan. Perubahan atau revisi itu demi mengoptimalkan peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Selama ini peran lembaga auditor negara itu dianggap masih lemah. Independensi dan kebebasan aparat BPK menjalankan tugasnya sangat diperlukan.
“Ini agar mereka lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas sebagai auditor,” ungkap...
Audit BPK
ASET Rp10 Miliar Belum Optimal
Jogja – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY mencatat manajemen aset Pemerintah Kota Jogja belum maksimal.
Dua aset dari Pemkot belum dioptimalkan dan masih mangkrak yakni Rumah Potong Hewan (RPH) Ngampilan, Jogja dan Asphalt Mixing Plan (AMP).
Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan DIY Nugroho Heru Wibowo mengungkapkan ada beberapa poin yang harus dilakukan Pemkot untuk...
Purwanto Layangkan Somasi ke Ketua BPK
Menolak Audit Transjogja Disebut Rugikan Negara
JOGJA – Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi biaya operasional kendaraan (BOK) Transjogja, Purwanto Johan Riyadi menyomasi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dasarnya, Purwanto menganggap laporan hasil perhitungan (LHP) kerugian negara yang dibuat BPK bermasalah.
“Audit tersebut secara normatif tidak valid, tak akurat, dan dilakukan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP),” ungkap penasihat hukum Purwanto,...
DPP Jangan Diskriminatif
Rencana DPP PDIP memberikan bantuan hukum bagi Idham Samawi sebagaimana disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Sidarto Danusubroto menuai reaksi di kalangan internal kader berlambang moncong putih.
Sejumlah kader di tingkat akar rumput di Gunungkidul secara terbuka memprotesnya. Mereka menilai DPP telah melakukan kebijakan yang bernuansa diskriminatif terhadap kadernya yang sedang dibelit kasus hukum.
“Kami heran dengan arah dan sikap...
Bupati Klaim Sudah Kembalikan Temuan BPK
KULONPROGO – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengklaim telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas di sekretaris daerah, sebelum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uang yang dikembalikan termasuk biaya perjalanan dinas yang diindikasikan fiktif.
“Selama ini saya sudah mengkukuhkan diri, kalau saya pergi harus sesuai kebutuhan dan administrasi. Saya tidak mau menerima apa-apa selain biaya untuk perjalanan. Sebelum...
Perlu Revisi UU
BPK Lemah Berantas Korupsi
YOGYA (KR) – Profesionalitas dan independensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengawasan keuangan negara saat ini dinilai sangat lemah. Hal itu menyebabkan maraknya kasus korupsi dan penyelewengan dalam penggunaan APBN, APBD, dan keuangan negara yang lain.
Manajer Program Kemitraan, Natalia Hera mengatakan, untuk mengembalikan peran BPK yang lebih bebas dan mandiri dalam pemberantasan korupsi, perlu dilakukan reformasi...
Dugaan Korupsi
Idham Samawi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Persiba
YOGYAKARTA, KOMPAS – Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan mantan Bupati Bantul Idham Samawi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Olahraga Nasional Indonesia Bantul untuk kesebelasan Persatuan Sepakbola Indonesia Bantul pada 2011.
Dana yang menjadi sasaran korupsi berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul sebesar 12,5 milliar.
Selain Idham, Kejaksaan...
KPK Back-Up Kejati Tuntaskan Kasus Bantul
Busyro: Kami Terus Lakukan Koordinasi
SLEMAN - Dukungan terhadap Kejati DIJ menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bantul disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lembaga antikorupsi itu mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kejati selama ini.“Kami terus koordinasi,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Jihad Melawan Korupsi” yang digelar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) DIJ di Asrama...
Rusunawa Bantul
TARIF SEWA DINILAI TAK BERDASAR HUKUM
BANTUL – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai tarif sewa, listrik serta air bagi penghuni rumah susun sewa (Rusunawa) di Bantul tidak memiliki dasar hukum.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Nomor 09/LHP/XVIII.YOG/2013 disebutkan, tarif sewa Rusunawa per tahun selama ini hanya mengacu notulensi hasil rapat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bersama camat, kepala desa, dan...
Korupsi Bantul
KPK Dukung Pengusutan Kasus Idham
Yogyakarta,Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi siap mendukung Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Bantul untuk Persatuan Sepakbola Indonesia Bantul atau Persiba. Kasus korupsi sebesar 12,5 miliar tersebut menempatkan mantan Bupati Bantul Idham Samawi sebagai tersangka.
"Jika sewaktu-waktu muncul kendala dalam penyidikan perkara, KPK siap turun tangan...
Dugaan Kasus Korupsi Hibah Persiba
Kejati Didesak Buka Kasus Besar Lain
GUNUNGKIDUL-Gubernur DIY Sri Sultan HB X enggan berkomentar mengenai kasus yang menimpa mantan Bupati Bantul, Idham Samawi. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang sudah menetapkannya sebagai tersangka.
"Kalau masalah itu bukan wewenang saya, sudah ada mekanisme sendiri. Silahkan tanya ke kejaksaan," kata HB X usai memberikan bantuan koperasi bagi...
Proyek Perpustakaan DIY
PT Ampuh Tolak Kembalikan Uang
JOGJA- PT Ampuh Sejahtera tetap menahan uang jaminan pelaksanaan proyek Perpustakaan DIY sebesar Rp2,3 miliar. Mereka tetap berpedoman pada surat permohonan perpanjangan kontrak dari pejabat lama Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Andung Prihadi.
“Selain perpanjangan lisan, Pak Andung menyampaikan surat permohonan perpanjangan kontrak,” kata Kepala BPAD DIY, Budi Wibowo, Rabu (10/7).
Surat permohonan tersebut membuat proyek Perpusda...
Mengaku Salah, Andung Memilih Pasrah
Gugatan BPAD Didaftarkan Pekan Depan
JOGJA – Mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip (BPAD) Provinsi DIJ Andung Prihadi Santoso akhirnya buka suara terkait pembangunan gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) DIJ Rp45 miliar yang kini menjadi sorotan.
Birokrat yang sekarang menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ini mengaku pasrah setelah mendengar Gubernur DIJ Hamengku Buwono X bakal menjatuhkan sanksi kepada dirinya.
Mantan Assekprov Perekonomian...
Bantul Terancam Miskin
Hibah Persiba Jadi Penyebab APBDP Molor Dibahas
BANTUL - Anggota DPRD Bantul menolak kunjungan kerja (Kunker) menjadi penyebab molornya pembahasan APBD Perubahan (APBDP) yang harus sudah kelar 1 Oktober nanti. Muncul pro dan kontra terkait pengembalian dana Persiba sebesar Rp741 juta APBD tahun sebelumnya adalah sumber keterlambatan.
Sejak mendekati batas akhir pembahasan APBDP 2013 sudah muncul pertentangan antar anggota terkait pengembalian...
Ida Tak Gentar Datangi Kejati
BANTUL – Bupati Bantul Sri Suryawidati mengaku, siap jika dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait pengembalian dana hibah Persiba Bantul sebesar Rp 741 juta.
Ida, panggilan akrab Bupati, akan blak – blakan menjelaskan persoalan pengembalian tersebut, karena dia yang memerintahkan inspektorat melakukan pemeriksaan.
“Saya siap, wong tidak ada masalah,” kata Ida, usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Bantul, kemarin sore.
Ida...
Ida Siap Dipanggil Dewan
Bantul - Bupati Bantul Sri Suryawidati siap menjelaskan ke anggota Dewan terkait kondisi keuangan dari penyelenggaraan tandang pertandingan Persiba Bantul.
Ida juga membantah jika pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Bantul terhadap hibah Persiba Bantul tidak memiliki landasan. Ida mengaku, keluarnya perintah pemeriksaan terhadap Inspektorat ini karena dirinya ingin mengetahui lebih jauh mengapa hibah tersebut sampai ditangani oleh aparat penegak hukum.
“Saya...
Korupsi
Ida: Tanggung Sendiri Akibatnya !
Bantul – Bupati Bantul Sri Surya Widati menegaskan, seluruh anak buahnya yang melakukan tindak pidana korupsi dipersilakan menanggung sendiri akibatnya. Pernyataan Ida sapaan akrabnya itu disampaikan setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menyebut Bantul sebagai daerah paling banyak terdapat kasus korupsi yang berhasil diungkap lembaga itu, dibanding daerah lainnya di DIY yakni 41 kasus.
“Kalau...
Utang Anggota Dewan
Setwan Tagih Pengembalian Uang Negara
BANTUL – Sekretariat DPRD Bantul terus berupaya mengejar pengembalian uang negara dari 45 mantan anggota Dewan periode 1999-2004 senilai puluhan juta rupiah.
Tanpa menyebut secara pasti pos anggaran apa yang dimaksud, Setwan menyebut uang itu dipakai anggota Dewan dan harus dikembalikan.
“Tiap bulan kami harus mengirim surat kepada mantan anggota Dewan periode itu agar mengembalikan sesuai rekomendasi...
Pengadaan Alkes Sesuai Prosedur
KULONPROGO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates memastikan pengadaan alat kesehatan (Alkes) akhir 2012 sesuai prosedur.
Hal ini menjawab permintaan Jogja Corruption Watch (JCW) yang mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY untuk memeriksa RSUD Wates terkait dengan pengadaan alat kesehatan.
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Wates Lies Indriyati mengatakan Kejati tidak perlu memeriksa pengadaan alat kesehatan 2012. Sejatinya, seluruh proses...
Penyidikan Kasus Idham Sudah 80%
JOGJA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY Suyadi mengaku tidak menemukan kendala berarti dalam pengusutan kasus korupsi dana hibah Persiba yang menyeret mantan Bupati Bantul Idham Samawi. Penyidikan sudah mencapai 80% dari yang dibutuhkan Kejaksaan.
Suyadi ditemui usai salat Jumat di masjid Kejati menjelaskan, selama ini, Kejati tidak ada kesengajaan membuat kasus ini berlarut-larut.
“Ini karena upaya pengumpulan alat bukti masih...
Hakim Sita Dokumen Kabiro Umum
Saat Jadi Saksi Perkara Transjogja
JOGJA – Sejumlah dokumen milik Kepala Biro Umum Humas dan Protokol (UHP) Setprov DIJ Sigit Haryanta disita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja.
Kejadian itu berlangsung saat Sigit diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi biaya operasional (BOK) Transjogja di gedung Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (18/12).
“Demi keabsahan hukum, dokumen saudara kami sita. Nanti penyerahannya dilakukan...
Dugaan Korupsi
Kejati Ambil Alih Kasus Radio Bantul
YOGYAKARTA - Setelah menggarap kasus dugaan korupsi hibah Persiba, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kini mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pembelian Radio Bantul dari tangan Kejaksaan Negeri atau Kejari Bantul.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan komitmennya untuk mendukung penanganan kasus tersebut. Untuk diketahui, pembelian radio yang menelan dana APBD Bantul senilai Rp1,7 miliar...
Alkes RS Jogja, Kejati Tetapkan Dua Tersangka
Jogja – Semangat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ menampakkan perkembangan signifikan. Tak hanya mengusut dugaan penyimpangan hibah Persiba dan tembakau virginia di lingkungan Pemkab Bantul, diam-diam Kejati menelusuri kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit (RS) Jogja. RS jogja ini dulunya bernama RS Wirosaban milik Pemkot Jogja. Bahkan, Kejati telah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan sejak...
Tindak Lanjuti Laporan BPK
30 Bus Terjaring Razia Tim Gabungan
Yogya (KR) – Dari 50 armada bus di terminal Giwangan yang dilakukan razia petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Yogyakarta, 30 diantaranya terjaring. Sebagian besar karena tidak membawa surat mengemudi maupun surat administrasi kendaraan. Bahkan, beberapa bus Trans Jogja juga ikut terjaring lantaran tak membawa surat izin trayek.
Kepala Seksi Pengendalian Operasi Dinas...
Kejati DIY Tetap Akan Minta Audit dari BPK
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) DIY, untuk kesekian kalinya memastikan tidak ada intervensi dari luar mengenai penyelidikan kasus skandal hibah Persiba dan penetapan Idham Samawi sebagai tersangka. Sebagaimana yang pernah ditegaskan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Suyadi, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Pindo Kartikani menegaskan bahwa pengusutan kasus ini murni penegakan hukum.
Kejaksaan, sambungnya profesional dalam menangani kasus skandal dana hibah yang...
Hilangnya 32 Sertifikat Pemkab
Belum Ada Titik Terang
WONOSARI (KR) - Hilangnya 32 sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2012, hingga kini belum ada titik terang. Tim Koordinasi antara instansi masih menunggu surat perintah Bupati Gunungkidul kepada Inspektorat Kabupaten untuk segera menelusurinya.
"Tim masih menunggu Surat Perintah Bupati kepada inspektorat untuk menelusuri sertifikat yang hilang," kata Winaryo...
Dugaan Korupsi Hibah Persiba
Kejati Kian Mantap Tuntaskan Kasus
JOGJA- Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menemukan kejanggalan-kejanggalan pada pemeriksaan saksi khususnya dari dua bendahara Persiba Bantul. Kejati kian mantap memutuskan kasus tersebut.
Bendahara Persiba Dahono dan Yulianto kembali menjalani pemeriksaan di Kejati DIY Rabu (4/9). Pemeriksaan mereka tercatat lebih dari tiga kali. Posisi kedua bendahara ini memang dianggap sangat strategis dalam kasus dana hibah...
Terminal Giwangan Tak Efektif
YOGYAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menilai pengelolaan Terminal Giwangan oleh pemerintah daerah setempat belum efektif. BPK merekomendasikan agar perlu dilakukan perubahan agar fungsi terminal tersebut sesuai dengan statusnya sebagai terminal Tipe A.
Kepala BPK Perwakilan DIY Sunarto mengungkapkan ada beberapa poin catatan yang harus dilakukan oleh PemkotYogyakarta. “Terminal Giwangan merupakan Tipe A, jadi seharusnya semua jenis bus baik...
Pemprov Tuntut Pengembalian Rp2,3 M
Sidang Perpustakaan Mulai 20 Agustus
Jogja – Babak baru carut marut pembangunan gedung Perpusatakaan Daerah Terpadu DIJ segera dimulai. Mulai 20 Agustus mendatang, sidang pertama tuntutan Pemprov DIJ terhadap PT Ampuh Sejahtera bakal berlangsung di PN Sukoharjo, Jawa Tengah.
“Kami menuntut PT Ampuh untuk mengembalikan jaminan pelaksanaan sebesar Rp2,3 miliar,” ujar Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIJ Budi Wibowo...
Kejati Kebut Kasus BOK
Yogyakarta – Kejaksaan Tinggi DIY kebut penyidikan kasus dugaan korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) PT Jogja Tugu Trans (JTT).
Ini untuk memenuhi target penyidik yang berencana melimpahkan kasus ini ke pengadilan setelah Lebaran.
Kemarin dua tersangka, dalam kasus ini mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY Mulyadi Hadikusumo dan mantan Direktur PT JTT Purwanto Johan Riyadi, kembali menjalani pemeriksaan di...
Geledah Lagi, Bupati Bantul Ditarget
Bantul- Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kemarin kembali melakukan penggeledahan di Bantul terkait kasus dugaan korupsi hibah KONI setempat. Bahkan, Kejati berencana melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bantul Sri Suryawidati.
Kali ini, Tim Kejati menggeledah tiga kantor sekaligus, yaitu kantor Pemuda dan Olahraga (Pora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), kantor Dinas Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (DPKAD), dan mess Persiba...
32 Sertifikat Tanah Milik Pemkab Gunungkidul Raib
GUNUNGKIDUL- Sebanyak 32 sertifikat tanah milik Pemkab Gunungkidul diketahui raib dan tidak diketahui keberadaannya. Hilangnya puluhan sertifikat tanah milik Pemkab ini, diketahui saat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012 lalu.
Dari laporan audit BPK diketahui Pemkab memiliki 453 bidang petak tanah. Namun demikian, dari jumlah tersebut baru 236 yang memiliki sertifikat, sementara sisanya belum disertifikatkan. "Dari jumlah tersebut,...