LPJ Bantuan Parpol Sleman Mulai Diaudit
KEUANGAN DAERAH
Dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) di Sleman mulai diperiksa. Pemeriksaan diawali dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan DIY kepada Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun di Ruang Praja 2, kompleks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa (12/3).
Kepala Subauditorat BPK Perwakilan DIY Nur Miftahul Lail mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh...
Pembangunan RSUD Wates Butuh Rp 508 Miliar
DILAKSANAKAN SECARA MULTIYEAR
Pembangunan fisik RSUD Wates hingga akhir tahun 2018 sudah mencapai 46 persen, melebihi dari yang ditargetkan sebesar 44 persen. Dalam mendukung operasional sudah dilakukan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp 31 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengembangan RSUD Wates ini diarahkan menjadi salah satu rumah sakit daerah berstandar internasional.
Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo, SpOG(K)...
5.327 KKS Belum Tersalurkan
Sebanyak 5.327 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). DInas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo masih menunggu penyaluran KKS dari Pemerintah Pusat.
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A Kulonprogo Ika Dwi Wahyuning Kusumastuti menuturkan ribuan KKS itu belum tersalurkan karena kesalahan data pada tahun lalu sehingga ada perubahan data awal penerima...
Pemkot Yogya Diharapkan Segera Terbitkan Juknis
Dana Kelurahan akan Segera Dikucurkan
Dana kelurahan tahap I (50%) rencananya akan dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan paling lambat Mei 2019. Saat dana tersebut dikucurkan, diharapkan aparat kelurahan sah siap menerima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY Cholid Mahmud mengatakan, penggunaan dana kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri...
Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah Rp 1,3 T
BAPPEDA KOORDINASI PEMBAHASAN RKPD 2020
Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kulonprogo mengadakan koordinasi pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 melalui forum perangkat daerah tingkat kabupaten di Aula Adikarta Kompleks Pemkab setempat, Selasa (5/4).
Kepala Bidang Pemerintah dan Kesra Bappeda, Didik Wijanarto, ST mengatakan, tujuan forum perangkat daerah antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas...
Angka Kemiskinan Gunungkidul 14 Persen
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan upaya penurunan angka kemiskinan secara maksimal. Jika pada akhir 2018 angka kemiskinan 17,12 persen atau turun sekitar 1,5 persen dibanding tahun 2017, pada akhir tahun 2020 diharapkan akan turun minimal 3 persen maksimal menjadi 14,12 persen. Dalam dua tahun turun 3 persen berdasarkan asumsi rata-rata tahun-tahun sebelumnya tiap tahun turun 1,5 persen lebih.
Jika dapat...
PEMKAB SLEMAN MENJADI PIONIR DALAM PENYERAHAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2018
Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi pionir di DIY dalam menyerahkan Laporan Keungan Pemerintah Dearah (LKPD) Tahun anggaran 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DIY jauh sebelum tanggal akhir penyerahan. Penyerahan LKPD tersebut dilakukan oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo kepada Kepala BPK Perwakilan DIY, Yusnadewi di Kantor BPK Perwakilan DIY pada hari Jumat (15/2/2019).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan DIY,...
PEMERINTAH DIDESAK TURUN TANGAN
Pelabuhan Tanjung Adikarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendesak pemerintah kabupaten maupun provinsi segera turun tangan mengatasi Pelabuhan Tanjung Adikarta di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates yang mangkrak.
Kerusakan infrastruktur pelabuhan yang paling jelas terlihat berada di bagian dermaga sebelah selatan.
Pemerintah Kulonprogo dan DIY perlu segera menjalin koordinasi untuk menemukan solusi atas permasalahan pelabuhan.
Sejumlah prasarana seperti dermaga dan bangunan penunjang...
DIY TERBAIK SE-INDONESIA
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dinobatkan sebagai daerah dengan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHESAKIP) terbaik se-Indonesia.
Penilaian itu berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap instansi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pemda DIY berhasil meraih predikat AA untuk rapor LHE SAKIP 2018. Predikat AA merupakan kategori tertinggi, dan di Indonesia...
SAKIP PEMKAB SLEMAN RAIH PREDIKAT A
Wujud Optimalisasi Kinerja Aparatur Pemerintahan
Pemkab Sleman kembali mengukir prestasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public. Serta tata kelola administrasi pemerintahan. Pretasi itu berkaitan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 2018.
SAKIP Pemkab Sleman meraih nilai 81,72 atau predikat A. Itu artinya pelaksanaan SAKIP di Elaman masuk kategori memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Pemkab Sleman...
LKPD SLEMAN DISETOR LEBIH AWAL
LAPORAN KEUANGAN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman jadi Pemkab pertama di DIY yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY. Sesuai jadwal yang ditentukan undang-undang, batas akhir penyerahan LKPD 2018 jatuh pada 31 Maret 2019.
Bupati Sleman, Sri Purnomo mengakui Pemkab Sleman terus berusaha untuk secepatnya menyelesaikan laporan tersebut. Tak hanya itu, Pemkab Sleman diakui...
JEMBATAN BARU GANGIN SEGERA DIBANGUN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bakal membangun jembatan permanen di sekitar Jalan Raya Bibis, Gangin, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul. Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar.
Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Eko Budi Santoso mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun dokumen untuk memasukkan proyek pembangunan jembatan tersebut dalam lelang di Unit Layanan...
TUNGGAKAN PBB CAPAI RP 3,4 MILIAR
KEWAJIBAN PAJAK
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul terus menagih penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hingga saat ini tunggakan PBB di Gunungkidul mencapai sekitar Rp 3,4 miliar.
Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Pengendalian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Supriyatin, mengatakan total tunggakan PBB yang belum terbayar mencapai Rp 11,1 miliar. Jumlah tunggakan tersebut merupakan kalkulasi tunggakan 2014 sampai 2018. “Jumlah...
HIBAH KE PT ANEKA DHARMA MASIH DIKAJI
PERUSAHAAN DAERAH HARUS PROFIT
Pemkab Bantul maih melakukan kajian atas pemberian hibah penyertaan modal bagi PT Aneka Dharma yang rencananya digelontarkan pada 2019 ini. Direncanakan Pemkab Bantul akan menggelontarkan dana bagi PT Aneka Dharma sekitar Rp 1,8 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul Drs Helmy Jamharis, Minggu, menuturkan hingga saat ini hibah masih dalam tahap pengkajian oleh bagian Administrasi perekonomian Sekretariat...
BEDAH CINOMATI BUTUH RP65 MILIAR
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyiapkan anggaran Rp65 miliar untuk memperlebar jalur Pleret-Dlingo. Pelebaran jalan yang sering disebut jalur Cinomati itu dilakukan untuk memperlancar akses wisatawan menuju sejumlah objek wisata di sekitar Kecamatan Dlingo dan menumbuhkan perekonomian warga sekitar jalur tersebut.
Ujang Hasanudin
Dari hasil kajian sementara, total kebutuhan anggaran pelebaran jalur Cinomati sekitar Rp65 miliar.
Jalur Cinomati penting untuk dilebarkan...
BPD DIY TAMBAH MODAL RP 430 MILIAR
Sejumlah Bank Pembangunan Daerah sudah mendapatkan komitmen dari para pemegang saham untuk mendapatkan suntikan modal bertahap pada tahun ini dan beberapa tahun mendatang.
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) akan menerima dana segar secara bertahap hingga 2025. Perseroan menyatakan pendapatan modal tersebut merupakan komitmen dari para pemegang saham.
Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto menyampaikan bahwa perseroan...
RATUSAN MILIAR DANAIS UNTUK INTRASTRUKTUR
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informtika (Kominfo) Gunung kidul, Supriyanto MT, mengatakan sejak tahun 2018 lalu sudah ratusan miliar dana keistimewaan digunakan untuk insfrastruktur.
Pengggunaannya untuk pembangunan jalan alternatif Gading- Ngalang yang menelan biaya Rp 115,79 miliar di antaranya dibiayai dari dana keistimewaan sebesar Rp 54,16 miliar, untuk pembuatan bagian atas jembatan Ngewot dan jalan baru...
BPD DIY TAMBAH MODAL RP 430 MILIAR
Sejumlah Bank Pembangunan Daerah sudah mendapatkan komitmen dari para pemegang saham untuk mendapatkan suntikan modal bertahap pada tahun ini dan beberapa tahun mendatang.
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) akan menerima dana segar secara bertahap hingga 2025. Perseroan menyatakan pendapatan modal tersebut merupakan komitmen dari para pemegang saham.
Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto menyampaikan bahwa perseroan...
TAHUN INI ADA 82 PAKET TENDER
PROYEK INFRASTRUKTUR
Kantor Binang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo akan memasukan 82 paket pengadaan untuk dilakukan tender pada tahun ini. Sebanyak 82 paket tersebut berupa pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan maupun jembatan.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulon Progo Nurcahyo Budi Wibowo memaparkan proses tender itu baru masuk ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kulonprogo. Ditargetkan...
RP 10,7 MILIAR UNTUK REHAB SD
INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo menyiapkan anggaran Rp 10,7 miliar untuk merehabilitasi sejumlah seolah dasar (SD). Rehab diperkirakan baru bisa berjalan pada Mei mendatang.
Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikpora Kulonprogo Suharyono menuturkan sumber pembiayaan rehab dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, untuk tahun lalu, ada juga bantuan dari Pemerintah...
BPK PERWAKILAN DIY MENYERAHKAN LHP KINERJA T.A 2018
BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja T.A 2018 Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul di Kantor BPK Perwakilan D.I Yogyakarta hari Jumat (21/12/18).
Penyerahan LHP atas Kinerja ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK D.I Yogyakarta, Yusnadewi. Dalam pidatonya Yusnadewi menyampaikan “Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun...
PERTEMUAN TEKNIS KE- 18 ANTARA BPK RI DAN JAN MALAYSIA DI YOGYAKARTA
Pertemuan Teknis ke- 18 antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia berlangsung di Yogyakarta, 17 s.d 19 Desember 2018. Pertemuan rutin tersebut membahas beberapa agenda yang telah menjadi kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya.
Dalam sambutannya Auditor Utama Keuangan Negara V, Bambang Pamungkas menyampaikan “Sesuai dengan Risalah Rapat Pertemuan Teknis ke-17 di Kuching, Serawak, pada...
ANGGOTA V BPK : KODE ETIK HARUS DIWUJUDKAN DALAM SIKAP, UCAPAN DAN PERBUATAN
“Kode etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan dan perbuatan Anggota BPK dan Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai Dasar BPK adalah Integritas harus bersikap jujur, obyektif dan tegas, Independensi menyangkut lembaga, organisasi dan individu sedangkan Profesionalisme bersifat kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan” Hal tersebuit disampaikan oleh Anggota V BPK, Isma Yatun, kepada para pejabat struktural dan peserta diklat Membangun Karakter BPK...
SUMARDI RAIH MOBIL BRIO TABUNGAN MUTIARA ASET BANK SLEMAN RP 766, 80 MILIAR
Bank sleman mengadakan penarikan undian Tabungan Mutiara ke XI di Graha Sarina Vidi, Jumat (18/ 1). Pengudian hadiah dikemas dalam acara gethering bersama mitra Bank Sleman serta edukasi literasi keuangan oleh Dr Sumiyana dari UGM.
Setelah dilakukan pengundian oleh Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun, untuk hadiah utama Honda Brio diraih leh Sumardi, mobil Daithatsu Sigra diraih Bety Juliastuti, sepeda motor...
PEMKAB TARGETKAN PENDAPATAN PARKIR RP 1,3 MILIAR
Tahun Anggaran 2019
Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir terus dilakukan pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Selama dua tahun belakangan ini, target PAD parkir terus ditingkatkan dan tahun anggaran 2019 ini pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 1,3 miliar.
Kepala Seksi Perparkiran, Bidang PJU dan Parkir, Dinas Perhubungan Gunungkidul, Achid Bustomi mengatakan, pendapatan parkir tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan dengan...
SEWAKAN TKD UNTUK PENDAPATAN DESA
Condongcatur Bisa Meraup Rp 1 Miliar Setahun
Tanah Kas Desa (TKD) ternyata bisa dimanfaatkan untuk menaikkan pendapatan desa. Dengan cara menyewakan TKD, bisa mendatangkan pendapatan hingga miliaran rupiah.
Seperti di Desa Condongcatur, Depok. Salah satu desa terkaya di DIJ itu bisa meraup pemasukan hingga Rp 1 miliar dari penyewaan TKD. “Sangat membantu desa dan merupakan pemasukan utama,” ujar Kades Condongcatur, Reno...
PDAM TIRTA SEMBADA RINTIS ‘SIPINTAR’
MENCEGAH PENYIMPANGAN
PDAM Tirta Sembada merintis Sistem Informasi Manajemen PDAM Pintar (Sipintar). Sistem tersebut untuk mencegah penyimpangan maupun korupsi dalam pelayanan karena sudah terintegrasi dengan sistem.
Direktur PDAM Tirta Sembada, Dwi Nurwanta SE MM, Selasa (11/12), menjelaskan ‘Sipintar’ itu nantinya manyakup pengadaan barang, inventarisasi asset, keuangan, personalia dan lainnya. Dengan adanya sistem itu, nantinya tidak ada lagi yang bisa direkayasa.
“Program ini...
KERUGIAN NEGARA TUNGGU PENGHITUNGAN INSPEKTORAT
DUGAAN PENYIMPANGAN DANA DESA
Kerugian Negara terkait kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Banyurejo tahun 2015, 2016, dan 2017, menunggu penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Sleman. Hasil penghitungan negara akan dijadikan dasar penyidik dalam menentukan tersangka.
Kasi Pidsus Kejari Sleman Yulianta SH, Senin (3/12) mengungkapkan, sebelumnya, penyidik meminta penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun karena Inspektorat...
6 DESA BELUM CAIRKAN DANA BKK TAHAP II
Sebanyak 6 desa belum mencairkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap II karena pencairan tahap I mundur. Ditargetkan awal Desember 2018 mendatang, semua desa sudah mengumpulkan laporan penggunaan dana BKK tahap pertama.
Kasi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sleman, Agung Endarto, Sabtu (1/12), menjelaskan dari 83 desa yang ada menerima dana BKK, ada 6 desa yang belum mencairkan...
KERUGIAN NEGARA TUNGGU PENGHITUNGAN INSPEKTORAT
DUGAAN PENYIMPANGAN DANA DESA
Kerugian Negara terkait kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Banyurejo tahun 2015, 2016, dan 2017, menunggu penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Sleman. Hasil penghitungan negara akan dijadikan dasar penyidik dalam menentukan tersangka.
Kasi Pidsus Kejari Sleman Yulianta SH, Senin (3/12) mengungkapkan, sebelumnya, penyidik meminta penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun karena Inspektorat...
PEMKAB – DPRD SEPAKATI ANGGARAN 2019
PENGANGGARAN DAERAH
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 menjadi APBD 2019 di Ruang Paripurna DPRD Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Rabu (21/11).
Juru bicara gabungan komisi DPRD Gunungkidul, Bernadus Dwi Winasto, mrngungkapkan berdasarkan pembahasan yang dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan komisi dan fraksi, telah menjadi kesepakatan.
Pertama...
ANGGARAN PEMBANGUNAN IRIGASI NAIK
INFRASTRUKTUR PERTANIAN
Alokasi anggaran untuk pembangunan irigasi di Kulonprogo naik drastic. Jika tahun-tahun sebelumnya berada di kisaran Rp3 miliar sampai Rp5 miliar, pada 2019 menjadi Rp22,967 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo Gusdi Hartono mengatakan anggaran pembangunan irigasi dinaikkan lantaran irigasi sangat penting hajat hidup banyak orang, khususnya para petani. “Dengan adanya irigasi yang memadai, diharapkan...
LOBI GAGAL, DANA MILIARAN BALIK KE PUSAT
PASAR LEGUNDI PANGGANG
Lobi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul terhadap Kementrian Perdagangan untuk memanfaatkan sisa dana pembangunan Pasar Legundi, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, tidak membuahkan hasil.
Proyek renovasi total Pasar Legundi diketahui memiliki sisa penggunaan dana Rp1,02 miliar. Disperindag berencana menggunakan dana sisa itu untuk melengkapi fasilitas yang masih kurang dalam proyek yang didanai Dana Tugas Pembantuan tersebut.
“Upaya Lobi tidak membuahkan...
20 DESA BELUM BISA CAIRKAN DANA BKK
ANGGARAN PEMBANGUNAN
Pemkab Sleman mulai mencairkan dana bantuan keuangan khusus (BKK) desa tahap kedua. Ada 20 desa yang belum bisa mencairkan anggaran lantaran terganjal pelaporan dana pada tahap pertama.
Kepala Seksi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sleman, Agung Endarto, mengatakan dalam pencairan dana BKK tahap kedua tahun ini jajarannya belum bisa mencairkan dana untuk 20 desa dari 86...
Pengumuman Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Anggaran 2019
PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PEKERJAAN JASA KAP
Nomor: 1/PENG-P/KAP/ULP/11/2018
Kepada Yth. Pimpinan KAP Terdaftar di BPK
Dengan ini kami mengumumkan pemilihan Penyedia untuk paket pekerjaan Jasa KAP sebagai berikut :
Jumlah Paket : 47 paket yang terdiri dari 57 objek pemeriksaan dengan nama paket terdapat pada Lampiran 1.
Lingkup pekerjaan : Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Buku 2018 sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan...
GARAPAN JANGAN MEPET AKHIR TAHUN
PROYEK DAERAH
Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Gunungkidul meminta penggarapan proyek pembangunan jangan mepet akhir tahun karena saat ini, masih banyak pengerjaan yang penyelesaiannya mendekati akhir 2018.
Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyati menyoroti perencanaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Perlu ada perencanaan yang lebih baik sehingga penggarapan proyek tidak harus di akhir tahun.
“Hal semacam itu perlu...
DANAIS KUDU SINKRON DENGAN APBD 2019
MASALAH KEMISKINAN
Pemda DIY diminta untuk menyinkronkan Dana Keistimewaan 2019 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY 2019. Hal itu diharapkan bisa jadi solusi untuk menangani persoalan kemiskinan di DIY, terlebih sst ini Danais dinilai belum berdampak signifikan untuk mengatasi kemiskinan. Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung menilai Danais tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di DIY.
Padahal...
KEMENKEU BERIKAN INSENTIF RP 59 MILIAR
KEUANGAN RAIH OPINI `WTP`
Berkat keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mendapatkan insentif sebesar Rp 59 miliar.
Penghargaan ini untuk ketiga kalinya, namun untuk tahun lalu insentifnya baru Rp 9 miliar. Sehingga tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp 50 miliar dibanding sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat...
KADES TAGIH JANJI TERMIN KETIGA
DANA DESA 2018
Sejumlah kepala desa mengeluh penciran dana desa termin ketiga 2018 belum juga terealisasi padahal sampai awal bulan ini, sisa dana sebesar 40% yang dialokasikan di tahun ini belum juga turun.
Salah satu keluhan soal molornya pencairan Dana Desa termin ketiga disuarakan Kepala Desa Pacarejo, Semanu, Suhadi. Menurut dia, dari sisi persyaratan, desanya sudah melengkapi namun dana sekitar Rp300...
DANA LKM DESA GIRIPENI DIDUGA BERMASALAH
LEMBAGA KEUANGAN DESA
Dana Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa Giripeni, Kecamatan Wates, diduga bermasalah. Pengelola LKM disinyalir menggunakan dana tersebut tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Sebuah spanduk tuntutan bertuliskan Bongkar dan Tuntaskan Kasus LKM Giripeni atas nama: paguyuban Pemuda Pecinta Giripeni, Rabu (31/10).
Kepala Desa Giripeni, Priyanti, mengaku tidak mengetahui siapa pemasang spanduk tersebut. Namun dia membenarkan adanya permasalahan keuangan di LKM...
RAPBD GUNUNGKIDUL 2019 RP 1,7 TRILIUN
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Gunungkidul tahun 2019 sebesar Rp1.701.244.592,15. Berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp223.329.250.116,22, Dana Perimbangan Rp1.267.131.891.000, dan dana lain-lain pendapatn daerah yang sah sebsar Rp210.783.003.475,93.
Sementara jumlah belanja sebesar Rp1.750.759.905.216. Terinci untuk belanja tidak langsung Rp1.156.488.108.939,74 dan belanja langsung Rp594.271.796.277. Demikian dikatakan Bupati Gunungkidul Hj Badingah S.Sos dalam Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan...
TROTOAR KOTABARU DITARGETKAN SELESAI DESEMBER
Pengerjaan yang masih tersisa yaitu pembangunan crossing.
Pemerintah Kota Yogyakarta terus mempercepat penyelesaian revitalisasi trotoar dan boulevard di kawasan cagar budaya Kotabaru. Penyelesaiannya pun sudah hampir rampung dan ditargetkan akan selesai pada pertengahan Desember 2018.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Umi Akhsanti menuturkan, secara kontrak memang proses pengerjaan revitalisasi tersebut harus selesai...
DANA KUNKER RP5 MILIAR DICORET
DPRD GUNUNGKIDUL
Anggota DPRD Gunungkidul gigit jari karena tambahan dana kunjungan kerja sebesar Rp5 miliar batal terealisasi.
Hal ini tidak terlepas dari ditolaknya Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2018 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan. Adanya keputusan ini, maka anggaran milik anggota Dewan tidak berubah. Total hingga akhir tahun dana operasional yang dimiliki Dewan sekitar Rp38 miliar.
Ketua DPRD...
BELANJA PULSA SAINGI INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI
WILAYAH BLANKSPOT DI KULONPROGO
Pengeluaran per kapita penduduk rata-rata dalam sebulan : Rp720.906
2016 2017
Pengeluaran makanan 46,01% 50,20%
Pengeluaran non makanan 53,99% 49,80%
JENIS PENGELUARAN NON MAKANAN
Pengeluaran Tembakau...
SYARAT KOMPLET, DANAIS III SIAP DICAIRKAN
KEISTIMEWAAN DIY
Keterserapan dana keistimewaan (danais) termin pertama dan kedua telah mencapai 80%. Pencairan tahap ketiga kini tengah disiapkan Pemda DIY melalui proses verifikasi Pemerintah Pusat.
Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan keterserapan anggaran danais pada termin pertama dan kedua di seluruh kabupaten/kota di DIY telah mencapai 80 persen ini untuk penggunaan...
APBD PERUBAHAN 2018 DITOLAK
Rp 5 M di Antaranya untuk Peningkatan Kapasitas Dewan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memastikan tahun ini tidak ada Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2018. Pos anggaran yang sebelumnya disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif ditolak gubernur. Di antara yang menerima kenyataan dan gigit jari adalah wakil rakyat.
Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto mengatakan, meski APBD P ditolak, tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab,...
GUBERNUR SIAPKAN PENALTI
OPD TAK MAU LAKSANAKAN DANAIS DIY
Kesuksesan Program-program Keistimewaan DIY dapat terwujud optimal apabila ada sinergi dan sikap proaktif stakeholders terkait. Untuk itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buw ono X akan mempenalti Organisasi Perangkat Desa (OPD) yang tidak mau melaksanakan Dana Keistimewaan (Danais) DIY, meskipun OPD tersebut kinerjanya paling tinggi. Karena keberadaan Danais merupakan bagian dari proses yang harus...
WARGA TOLAK PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI SILIRAN
MERASA TIDAK DISOSIALISASIKAN
Seorang pemilik lahan menolak proyek pembangunan jalan yang melintasi di Pedukuhan VI Siliran Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kulonprogo. Lantaran pekerjaan yang menggunakan alat berat berupa loader dinilai tidak didahului dengan sosialisasi padahal lahan yang diratakan bersertifikat hak milik. “Saya mempertanyakan ini proyek apa dan yang mengerjakan siapa. Sebagai pemilik lahan, saya tidak pernah mendapat pemberitahuan,” kata pemilik lahan pantai,...
PERANGKAT DESA JANGAN HANYA DISIBUKKAN ADMINISTRASI
PENYERAPAN DANA DESA CAPAI 75 PERSEN
Penyerapan dana desa saat ini sudah mencapai lebih dari 75 persen. Sementara itu dari perangkat desa diimbau untuk tetap proaktif mengakomodir kebutuhan masyarakat dan tidak hanya disibukkan dengan urusan administrasi.
“Perangkat desa jangan hanya disibukkan urusan administrasi. Maka Komisi V DPR RI menekankan Kementrian Desa untuk melakukan pendampingan dan perencanaan secara terstruktur dan efektif bagi...
DANA DESA BOLEH DIHABISKAN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengucurkan dan untuk pembangunan desa tahap kedua. Kali ini 64 desa yang menerima bantuan. Bupati Bantul Suharsono menyatakan pemerintah desa tak perlu takut untuk menghabiskan dana yang sudah diberikan. Dengan catatan, seluruhnya harus sesuai aturan. “Kalau bingung mau dipakai apa saja, tanyakan,” pesannya di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bantul kemarin (16/10).
Dia juga menegaskan agar penggunaan...
LIMA KALI RAIH OPINI WTP
SELAMA kurun waktu tujuh tahun (2012-2018) duet kepemimpinan dr Hasto Wardoyo – Drs Sutedjo mampu membuktikan bahwa Kabupaten Kulonprogo patut diperhitungkan prestasinya baik di tataran nasional bahkan internasional. Terbukti hampir 90 tanda jasa dan penghargaan yang telah diraih. Pada periode-periode awal menjabat Bupati Kulonprogo, 2012, dr Hasto langsung menunjukkan prestasi diantaranya mendapat penghargaan dari Mendagri dalam bidang Komitmen dan...
TAMBAHAN MODAL BPD RP 1,53 T KURAS APBD
Melampaui Anggaran Penanggulangan Kemiskinan
Pembahasan usulan tambahan modal Bank BPD DIY snilai Rp 1,53 triliun memasuki masa krusial. Hari ini, Jumat (12/10), panitia khusus (pansus) DPRD DIJ bakal menentukan sikap.
Penentuan sikap tersebut sebagai lanjutan rapat pansus pada Senin (1/10) lalu. Kala itu pendapat anggota pansus terbelah dua kubu. Ada yang 100 persen menyetujui skema Pemprov DIJ. Namun sebagian lagi menyatakan...
PERBAIKAN EMBUNG BEMBEM
Proyek perbaikan Embung Bembem di Desa Giriasih, Purwosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, terus berlangsung, Rabu (10/10/2018).
Selain untuk meningkatkan kemampuan daya tamping air hujan, perbaikan embung dengan anggaran Rp1,3 miliar tersebut juga untuk menghadirkan daya Tarik wisata tempat itu sehingga dapat memunculkan lapangan kerja baru bagi warga.
Selengkapnya: Tautan
RSUD SLEMAN DISUBSIDI RP 10 MILIAR
APBD PERUBAHAN 2018
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman mendapatkan subsidi Rp 10 miliar pada APBD Perubahan 2018. Di sisi lain, target pendapatan di rumah sakit ini diprediksi meleset dari target Rp 82 miliar menjadi Rp 69 miliar.
Plt Direktur RSUD Sleman, Joko Hastaryo, mengatakan tahun ini jajarannya menargetkan pendapatan Rp. 89 miliar. Namun karena penurunan kunjungan pasien sampai sekitar 30%,...
WARGA NUNGGAK RP. 12 MILIAR, PEMKOT CARI SOLUSI
Sebagain peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas III di Jogja hingga kini tercatat menunggak pembayaran iuran. Hingga Juli 2018, jumlah tunggakan mencapai Rp. 12 miliar.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dalam beberapa tahun terakhir. Pemkot, kata Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi bakal mengkaji kemungkinan pembayaran tunggakan iuran tersebut. “Kami akan cari solusinya. Data-data peserta yang menunggak tersebut akan dipetakan kembali,” kata...
RSUD PINJAM DANA BANK
BIAYA OPERASIONAL
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul menjalin kerja sama dengan salah satu bank untuk dana talangan sebagai solusi keterlambatan pancairan klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK).
Kerja sama dengan bank sebagai solusi keterlambatan pencairan klaim dari BPJSK.
Hesti mengatakan setiap pengajuan klaim dari rumah sakit membutuhkan verifikasi untuk validasi klaim.
“Kami sudah membicarakan...
BPK RI PERWAKILAN DIY KUNJUNGI KANTOR TRIBUN JOGJA
Menghadapi era kemajuan dan keterbukaan informasi, diperlukan pengetahuan serta strategi khusus dalam pengelolaannya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, Ari Wibowo saat melakukan kunjungan ke kantor Tribun Jogja pada Kamis (4/10/2018).
Ari mengungkapkan, menyadari hal tersebut pihaknya memang sengaja mengadakan media visit rutin di setiap tahunnya.
“Kunjungan kita ke Tribun Jogja pertama kita ingin mempererat silaturrahmi. Kita juga ingin sharing...
BPK DIY TEKANKAN PENTINGNYA LAPORAN KEUANGAN DAERAH DIKETAHUI PUBLIK
Otoritas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menekankan pentingnya sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah diketahui publik secara luas. Media massa berperan strategis menyebarkan laporan keuangan negara tersebut.
Dalam kunjungannya ke Kantor Harian Jogja, Kamis (4/10/2018), Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan DIY Teguh Srihasto mengatakan LHP keuangan daerah penting diketahui masyarakat karena di sana memuat penilaian lembaga...
NYIA DIPASTIKAN BEROPERASI APRIL 2019
Proyek Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, DIY, sudah berlangsung setengah jalan. Dipastikan, bandara seluas 582 hektare itu sudah bisa akan bisa beroperasi pada April 2019 mendatang.
“Truk-truk proyek sudah berlalu-lalang, para pekerjapun sudah banyak yang bekerja. Diperkirakan jumlah pekerja yang dilibatkan dalam pembangunan NYIA sampai selesai sekitar 6.000 orang,” kata pimpinan proyek NYIA, Taochid Purnomo Hadi di...
BELANJA APBD PERUBAHAN 2018 BERTAMBAH RP 103 MILIAR
Jadikan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Rakyat
WAKIL Gubernur DIY Paku Alam X mengapresiasi kinerja DPRD DIY dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di DIY. Ini dibuktikan dengan berhasil disetujuinya nota APBD Perubahan DIY 2018.
“Kami mengucapkan terima kasih,” ucap wakil gubernur mewakili Gubernur DIY Hamengku Buwono X membacakan sambutan di depan rapat paripurna DPRD DIY kemarin (20/9).
Dalam sambutannya, gubernur berharap APBD Perubahan 2018...
BELANJA PEMKOT NAIK JADI RP1,79 TRILIUN
APBD PERUBAHAN
Anggaran belanja, terutama belanja langsung Pemkot Jogja naik pada APBD Perubahan tahun ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jogja Kadri Renggono mengatakan dalam APBD murni tahun ini, anggaran belanja langsung sebesar Rp935,3 miliar. Sedangkan dalam APBD Perubahan, naik sebesar Rp115,4 miliar jadi Rp1,05 triliun.
Sebaliknya, anggaran belanja tak langsung, kata dia, justru turun jadi Rp744,4 miliar. “Dengan...
AKAN ADA TERSANGKA DI SLEMAN
Korupsi Dana Desa
Korupsi dana desa tidak hanya terjadi di Gunungkidul, tetapi juga di Sleman. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman menargetkan penetapan tersangka korupsi dana desa Banyurejo, Kecamatan Tempel bulan ini.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sleman Yulianto mengatakan hasil penghitungan jumlah kerugian negara dari kasus korupsi dana desa di Banyurejo sudah dikeluarkan Inspektorat Sleman. Saat ini Kejari Sleman masih menunggu penghitungan...
Rp 400 JUTA DANA DESA DIKORUP
Polres Gunungkidul menetapkan mantan Bendahara Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Gunungkidul, sebagai tersangka korupsi karena menggelapkan dana desa Rp400 juta. Jumlah itu nyaris separuh dana desa Beji tahun lalu.
Kasat Reskrim Polres Gunug Kidul, AKP Riko Sanjaya mengatakan penyidik telah berkoordinasi dengan saksi ahli perkara pidana terhadap SW, mantan bendahara desa tersebut.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, SW belum ditahan karena selama...
Kerugian Negara Tunggu Audit BPKP
DUGAAN PENYIMPANGAN DANA DESA
Penyidik Kejari Sleman masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi dana Desa Banyurejo 2015, 2016, dan 2017.
Penghitungan kerugian negara ini, akan dijadikan salah satu dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Kajari Sleman Brs. Bambang Surya Irawan SH mengatakan, permohonan penghitungan kerugian negara sudah disampaikan ke BPKP....
ASET MILIARAN RUPIAH BATOER HILL MANGKRAK
Aset Miliaran Rupiah Batoer Hill Mangkrak
Gulung Tikar, Warga Trauma dengan Investor
Batoer Hill sempat menjadi destinasi wisata primadona wisatawan di Kabupaten Gunungkidul. Kondisinya kini memprihatinkan. Objek wisata yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu tak lagi beroperasi. Batoer Hill yang lahir dari hasil kerja sama pengembang swasta dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Putat gulung tikar setelah para investor pecah kongsi. Aktivitas...
PELAYANAN DI DESA BANYAK DIKELUHKAN
Komisi Informasi Daerah (KID) DIY mencatat dari sengketa informasi yang muncul selama tiga tahun terakhir kebanyakan berhubungan dengan pelayanan informasi di tingkat pemerintah desa. Namun tren sengketa informasi mengalami penurunan seiring gencarnya KID dalam menyosialisasikan pentingnya keterbukaan publik.
Wakil Ketua KID DIY, Warsono, menyampaikan sengketa informasi pada 2016 sebanyak 17 sengketa, sementara 2017 ada delapan, dan selama 2018 ini ada...
2013-2018 DANAIS RP 3,6 TRILIUN
BELUM MENYENTUH KEBUTUHAN RIIL RAKYAT
DISAHKANNYA Undang-Undang no 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) membawa berkah berupa tambahan kekuatan keuangan daerah Dana Keistimewaan (Danais). Sejak 2013 hingga 2018, pemerintah telah mengucurkan dana Rp 3,6 triliun untuk dikelola Pemda DIY dalam mendukung program keistimewaan DIY.
Sayangnya, pemanfaatan Danais selama lima tahun itu belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Tingginya...
EMPAT PROYEK BESAR AKAN DISWASTAKAN, SULTAN MASIH TUNGGU KAJIAN
Empat proyek di Daerah Istimewa Yogyakarta rencananya akan diswastakan melalui mekanisme kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU).
Hanya saja, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan rencana tersebut masih dalam proses studi pendahuluan untuk melihat layak atau tidaknya proyek tersebut bisa dilanjutkan.
"Sekarang milik departemen, studi awal dibiayai oleh lembaga pemerintah. Nanti sampai studi visible atau tidak itu...
PEMERINTAH DESA HARUS BISA TINGKATKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Kucuran dana Desa dari pemerintah diperuntukkan untuk meningkatkan layanan di setiap Desa, tak terkecuali di Kabupaten Sleman.
Pelayanan tersebut antara lain menyediakan informasi ke masyarakat secara terbuka, karenanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menghimbau Desa yang menerima dana Desa agar membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun mengatakan, bahwa desa merupakan salah satu badan publik daerah yang...
WARGA TIGA RT DI PEDUKUHAN PANDAK KELUHKAN KONDISI JALAN YANG TAK KUNJUNG DIPERBAIKI
Warga tiga RT di pedukuhan Pandak yakni RT 05, RT 06, dan RT 07, Wijirejo berduyun-duyun mendatangi kantor DPRD Bantul, Kamis (6/9/2018) siang.
Mereka mengeluhkan kondisi jalan di wilayah mereka yang tak kunjung diperbaiki.
"Tujuannya untuk adukan masalah jalan. Jalan itu nggak pernah diperhatikan. Kami sudah sering ajukan proposal juga tidak terealisasi," jelas Giyana, ketua RT 06.
Lanjut Giyana, warga menuntut jalan...
ANGGARAN PEMBANGUNAN EMBUNG RAKSASA DAN SIRKUIT DI GUNUNGKIDUL DICORET
Anggaran untuk pembangunan embung raksasa dan sirkuit balap dalam rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon (KUA-PPAs) Gunungkidul tahun 2018 dicoret.
Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan pencoretan anggaran pembangunan embung raksasa dan sirkuit dilakukan karena pemerintah masih melakukan pengkajian terhadap rencana kedua proyek tersebut.
"Memang masih dalam tahap pengkajian. Tetapi saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pusat dengan embuat sumur bor sejumlah 15...
TAHUN DEPAN PEMKOT YOGYA NAIKKAN TARIF RETRIBUSI LIMBAH CAIR
Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2018 tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
Namun saat ini, Perda tersebut tidak langsung diterapkan karena sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 37, Perda tersebut berlaku setelah 1 tahun diundangkan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menjelaskan bahwa sembari menunggu Perda tersebut berlaku, pihaknya...
BERANG, HASTO MINTA DIUSUT TUNTAS
Kasus Dugaan Pungli Dana Kompensasi NYIA
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku berang mendengar kabar adanya praktik dugaan pungutan liar (pungli) oleh perangkat desa di Glagah, Temon. Apalagi, korbannya adalah warga terdampak proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Lebih dari itu, menurut Hasto, dalam lima tahun terakhir sedikitnya ada tiga kepala desa (kades) yang terbukti menggunakan anggaran secara tidak benar, sehingga berujung...
HOTEL JADI PENYUMBANG PAJAK TERBESAR
PENDAPATAN DAERAH
Pajak hotel dan restoran masih jadi pendulang pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi untuk Kota Jogja. Abdul Hamid Razak. hamied@harianjogja.com
Ketiadaan sumber daya alam menyebabkan Pemkot tak punya pilihan selain menggenjot sektor pariwisata untuk mendapatkan PAD. Hal itulah yang membuat Pemkot sangat mengandalkan pajak hotel dan restoran untuk menambah saldo pendapatan mereka.
Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan dari 10...
TAGIHAN PBB-P2 JADI TEMUAN BPK
PAJAK DAERAH
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul terus berupaya menagih piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang hingga kini mencapai sekitar Rp91 miliar. Piutang PBB-P2 tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun sejak 2013 lalu.
“Kami tetap kejar terus meskipun hasilnya belum maksimal. Karena kalua tidak ditagih justru kami keliru karena menjadi temuan BPK,”...