Pulang Kampung, Misi Khusus Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan
Sosok pengganti Sunarto, mantan kepala BPK perwakilan jogjakarta ini, sama sekali tak terlihat ada bau-bau jogja. Dari logat bicaranya, Parna masih kental dengan Melayu, daerah tugas sebelumnya. Saat itu ia menjadi Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Riau. Tapi, ketika membuka pembicaraan dengan bahasa jawa, baru tahu kalau Parna pernah hidup di lingkungan Jawa yang menjunjung...
Puan Dorong Penyelesaian Kasus Persiba
Bantul – (22/08/14) Proses hukum dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul senilai Rp 12,5 Miliar yang belum menemui kejelasan kembali disuarakan pegiat anti korupsi. Kali ini, Perhimpunan Aktivis Ngayogyakarta (PUAN) yang menyuarakannya dengan menggelar aksi di halaman kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY di Jalan Parangtritis Bantul, Kamis (21/8) kemarin. Koordinator PUAN, Satria mengatakan, pihaknya sengaja...
Uang Pengembalian Hibah Persiba Dibiarkan
Bantul – (8/8) Badan Anggaran (Banggar) DPRD sepakat tidak memasukkan uang pengembalian dana hibah Persiba Rp 11.68 Miliar dan Rp 69 Juta ke dalam APBD Perubahan 2014. Baik masuk dalam pos penerimaan daerah maupun SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). “Tidak boleh digunakan (uangnya),” tegas Wakil Ketua Banggar DPRD Bantul Arif Haryanto kemarin (7/8). Menurutnya kesepakatan lain diperoleh setelah Banggar...
Bantah karena Raperdais Molor
JOGJA -- (26/8) Wakil Rakyat di DPRD DIY menolak tudingan sebagian masyarakat bahwa serapan Dana Keistimewaan (Danais) rendah karena pembahasan rancangan peraturan daerah istimewa (Raperdais) molor. Serapan rendah anggaran yang bernomenklatur dana otonomi khusus itu sama sekali tak terkait dengan Raperdais. “Tidak ada kaitannya dengan raperdais. Karena sudah ada Perdais Induk (Perdais No 1 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Keistimewaan),”...
Danais RP 11,3 M Terkatung-katung
WONOSARI- (26/8) Meski awalnya masyarakat antusias meraih dana keistimewaan (Danais), namun faktanya setelah danais benar-benar cair, justru banyak yang tidak digunakan. Bahkan di Gunung kidul tercatat Rp 11,3M Danais hingga kini masih terkatung-katung. Menurut Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kesempatan syawalan dengan para pejabat Pemkab dan tokoh masyarakat Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Senin (25/8), jumlah...
Danais Bantul Disalurkan Rp 12,8 M
Bantul – (11/08) Dana Keistimewaan (Danais) sebesar 12,8 Miliar telah tersalurkan ke kabupaten Bantul pada tahun 2014. Selain itu, melalui danais ini sejumlah desa di Bantul juga mendapatkan pendampingan menjadi Desa Budaya sesuai dengan konsep keistimewaan.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bantul, Bambang Legowo mengatakan, Danais yang diperuntukkan untuk Bantul dialokasikan untuk beberapa program. Seperti Rp 4 Miliar untuk...
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA
PERHOTELAN-PENYEDIAAN AIR
2014
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 3, WALIKOTA 2014
5 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA PERHOTELAN
DI KOTA YOGYAKARTA
ABSTRAK
:
bahwa untuk menjaga keberadaan sumber daya air sehingga tercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air, maka diperlukan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air baku bagi kemakmuran seluruh masyarakat dan bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi...
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR
IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN -LIMBAH CAIR
2014
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 9, WALIKOTA 2014
26 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR
ABSTRAK
:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air, maka Pemerintah Kota...
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PENGUKURAN KINERJA-SISTEM
2014
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 5, WALIKOTA 2014
30 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
ABSTRAK
:
dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pedoman Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi...
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF TIKET PER ZONA DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA
TARIF TIKET-TAMAN PINTAR
2014
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 6, WALIKOTA 2014
7 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF TIKET PER ZONA DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA
ABSTRAK
:
Pengembangan sarana prasarana dan peningkatan biaya operasional pada Taman Pintar Yogyakarta yang semakin lengkap, maka diperlukan penyesuaian tarif dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 tahun 2010 tentang Besaran Tarif Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor...
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
PENYANDANG DISABILITAS-KOMITE PERLINDUNGAN
2014
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 8, WALIKOTA 2014
7 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK
:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) agar pelaksanaannya sesuai dengan Kebutuhan Penyandang Disabilitas, maka perlu dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, untuk itu perlu...
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN...
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN-PELAKSANAAN
2014
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38, BUPATI 2014
39 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf e,...
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PAKAIAN DINAS
2014
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 32, BUPATI 2014
55 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja Aparatur Pemerintah perlu diatur ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya daerah dapat dilakukan dengan pemakaian Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta...
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI...
ABSTRAK
:
Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal,...
Haryadi Sampaikan LKPJ APBD 2013
UMBULHARJO—Walikota Yogyakarta, Drs. H. Haryadi Suyuti, Senin (6/10) siang, menyampaikan pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2013. Pengantar tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jogja yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ali Fahmi.
Haryadi mengungkapkan, APBD 2013 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
Target Penerimaan PBB P2 Belum Tercapai
Sleman—Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) 2014 baru tercapai 68,81 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp, 72,183 miliar. Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sleman baru menerima pembayaran PBB P2 sebesar Rp. 49,668 miliar per 30 September lalu.
Kepala Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lain Dispenda Sleman, Wahyu Wibowo mengakui penerimaan PBB P2 masih kurang sekitar...
Bangun Sentra Suvenir; Kembangkan Gua Kiskendo
KULONPROGO—Ada banyak objek wisata potensial yang dimiliki oleh Kulonprogo. Sayangnya, belum semuanya bisa tergarap optimal. Meski demikian, adanya dana keistimewaan (Danais) membawa angin segar bagi pengembangan potensi daerah di bumi Binangun ini.
Diungkapkan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo anggaran danais untuk Kulon Progo di tahun mendatang diperkirakan mencapai Rp. 70 miliar. Rencananya anggaran danais digunakan untuk pengembangan kelembagaan, infrastruktur, budaya...
Sertifikat Tanah Milik Pemkab Hilang
Wonosari- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan puluhan sertifikat tanah milik Pemkab Gunungkidul hilang. Dari total sebanyak 453 petak, 236 sudah memiliki sertifikat namun puluhan diantaranya tidak asli karena hanya berupa fotocopi.
Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKKAD) Gunungkidul Prihatin Eka Widada membenarkan permasalahan tersebut. Dia menjelaskan berdasarkan audit BPK tahun 2012, sebanyak 32 sertifikat tanah asli...
TAK PUAS PEMAPARAN EKSEKUTIF: Dewan Konsultasi BPK Tentukan APBD-P
YOGYA (KR) – Jajaran DPRD Kota Yogyakarta memilih untuk melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna melihat peluang pembahasan APBD Perubahan 2014. Hal ini menyusul ketidakpuasan atas pemaparan dari Pemkot Yogyakarta selaku eksekutif.
Pada Kamis (9/10) kemarin, dewan kembali mengundang tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta guna rapat konsultasi rencana pembahasan APBD-P. Rapat serupa juga pernah digelar...
DPR Tetapkan Empat Anggota BPK
JAKARTA -- Pemungutan suara Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) DPR RI telah menghasilkan empat anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih masa bakti 2014-2019. Sedangkan, untuk satu posisi Anggota BPK lainnya harus dilakukan pemilihan ulang. Ketua Komisi XI Olly Dondokambey mengumumkan empat anggota BPK yang sudah terpilih itu adalah dua calon petahana, Rizal Djalil yang masih menjabat sebagai Ketua BPK,...
Kejati Indikasikan Berkas Segera Rampung
YOGYAKARTA - Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengisyaratkan berkas perkara dugaan korupsi penjualan aset Universitas Gadjah Mada (UGM) berupa tanah di Dusun Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul akan segera rampung. Hal itu diisyaratkan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). "Penyidik sedang merampungkan berkas perkara," kata Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmaji, Senin (22/9/2014).
Berdasar evaluasi tim penyidik, pemberkasan kasus tanah UGM itu telah dirasa...
BPK Berpotensi Jadi Institusi Oposisi
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak hanya fokus menyusun calon anggota kabinet, dan memperhatikan pemelik UU MD3 dan revisi UU Pilkada. Namun beberapa pihak meminta agar mencermati rekrutmen anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sebagai oposisi, Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap mengagendakan berbagai isu politik untuk mengkritisi Jokowi. Prosesnya telah dimulai melalui pengesahanan UU MD3, revisi UU...
Kasus Hibah PERSIBA Bantul Kejati Terima Laporan Resmi Hasil PKN
JOGJA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY sudah menerima laporan resmi hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIY. Namun, laporan PKN dalam kasus dugaan korupsi hibah klub sepak bola Persiba Bantul tersebut masih dipelajari penyidik. “Tadi laporan resmi tertulis dari BPKP sudah kita terima,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Azwar saat dihubungi...
AUDIT BPKP: Tak Ada Kerugian di Kasus Persiba Bantul
BANTUL- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY memastikan tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba yang menyeret mantan Bupati Bantul Idham Samawi sebagai tersangka.
Kepastian itu disampaikan Kepala Bidang Investigasi BPKP Slamet Tulus Wahyana menyusul kabar kerugian negara senilai hampir Rp1 miliar dalam kasus Persiba yang disampaikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY...
Hasil Audit BPK perlu Jadi Alat Bukti
Sleman– Hasil Audit BPK perlu menjadi alat bukti di pengadilan. Hal ini bisa dilakukan untuk kepentingan pengungkapan penyimpangan keuangan negara atau dugaan korupsi. Meski arah BPK ke depan mestinya memiliki dan melaksanakan peran bukan saja audit keuangan, tapi juga audit kinerja dan investigasi. Demikian disampaikan Dosen FH UII Nurjihad. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT-UGM) menilai, Kejaksaan...
Terpilih Jadi Anggota BPK, Achsanul Mundur dari Demokrat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi dalam waktu dekat segera menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menyusul terpilihnya sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2014-2019.
Achsanul berniat mengundurkan diri dari partai berlambang mercy itu. "Yang pasti dalam 3 hari ke belakang ini saya sudah bertemu dengan pak SBY," ujarnya, Selasa (16/9/2014).
Langkahnya ini sekaligus untuk menampik tudingan kemungkinan adanya konflik kepentingan setelah menjabat selaku...
Pukat UGM : Soal Persiba Kejati Kurang Progresif
YOGYAKARTA– Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT-UGM) menilai, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kurang progresif dalam menangani kasus dana hibah Persiba Bantul. Sebelumnya, kejati terpaksa menangguhkan proses hukum dana hibah Persiba Rp12,5miliar ini, dengan alasan masih menunggu tahap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Padahal waktunya cukup lama hampir dua bulan lebih....
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TENTANG PERATURAN GUBERNUR DIY TENTANG MEKANISME MEKANISME PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN...
PENGADUAN-PERIZINAN TERPADU
2014
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2, GUBERNUR 2014
6 HLM
PERATURAN GUBERNUR DIY TENTANG MEKANISME MEKANISME PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
DASAR HUKUM
:
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara...
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH...
PELAKSANAAN-ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2014
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38, BUPATI 2014
39 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
Pasal 4 huruf e, Pasal 9 ayat (2),...
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PAKAIAN DINAS
2014
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 32, BUPATI 2014
55 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja Aparatur Pemerintah perlu diatur ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya daerah dapat dilakukan dengan pemakaian Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta...
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH...
PESERTA DIDIK BARU-PEDOMAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 27, BUPATI 2014
24 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54,...
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA
PRODUK HUKUM-PENGAWASAN
2014
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1, BUPATI 2014
42 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA
ABSTRAK
:
bahwa agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu dilakukan pengawasan melalui mekanisme konsultasi, evaluasi dan klarifikasi; bahwa agar pelaksanaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PERTAMBANGAN - PENGELOLAAN
2014
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 4, BUPATI 2014
37 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
ABSTRAK
:
Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola, mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan,...
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JASA KEUANGAN MIKRO BINANGUN WATES
2014
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 3, BUPATI 2014
7 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JASA KEUANGAN MIKRO BINANGUN WATES
ABSTRAK
:
Perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates membawa konsekwensi bahwa aset berupa lembaga keuangan mikro Binangun Wates diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset tersebut harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta sistem akuntansi keuangan...
Kejati Sita Lahan UGM Seluas 3 Hektare
YOGYAKARTA - Dugaan penyimpangan dan alih fungsi lahan Universitas Gadjah Mada (UGM) oleh Yayasan Fapertagama semakin meluas. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kembali menyita lahan berupa areal pertanahan seluas hampir tiga hektare di wilayah Wonocatur, Banguntapan, Bantul."Lahan itu aset milik UGM, tapi diklaim milik Yayasan Fapertagama dan disalahgunakan peruntukannya," kata Azwar, Asisten Pidana Khusus Kejati DIY, Jumat (26/9/2014).Temuan tersebut semakin memperkuat sangkaan penyidik...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26
TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 09 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima dalam pemberian pelayanan izin gangguan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan penataan pedagang kaki lima; (selengkapnya)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
c. bahwa sebagai tindak...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
b. bahwa berdasarkan Pasal 81 Pera...... (selengkapnya)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 02 TAHUN 2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas melayani kebutuhan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
b. bahwa pelayanan publik perlu diselenggarakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dengan berpedoman pada...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu...
Perda Nomor 1 Tahun 2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf....... (selengkapnya)
PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2013
KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN
2013
PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 9, BUPATI 2013
93 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
Dasar Hukum...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
KEPALA DESA - PENCALONAN
2014
PERATURAN DAERAH SLEMAN NOMOR 1, BUPATI 2014
14 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK
:
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEPENDUDUKAN - ADMINISTRASI
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 10, BUPATI 2014
39 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menuntut Pemerintah Kabupaten Bantul untuk senantiasa meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN
IZIN GANGGUAN - PERUBAHAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 9, BUPATI 2014
26 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam pemberian pelayanan izin gangguan, beberapa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PKL - PENATAAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 7, BUPATI 2014
24 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima...
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 2, BUPATI 2014
JASA KONSTRUKSI - IZIN USAHA
2014
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 2, BUPATI 2014
27 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, untuk itu perlu menetapkan...
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 1, BUPATI 2014
PRODUK HUKUM - PEMBENTUKAN
2014
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 1, BUPATI 2014
27 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK
:
Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum yang baik dan berkualitas perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasannya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3, WALIKOTA 2014
BMD - PENGELOLAAN
2014
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3, WALIKOTA 2014
14 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut
mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan mencapai pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk itu...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2, WALIKOTA 2014
PARPOL-BANTUAN
2014
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2, WALIKOTA 2014
13 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN PADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1, WALIKOTA 2014
ASI EKSKLUSIF-PEMBERIAN
2014
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1, WALIKOTA 2014
14 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, serta untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu...
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1, GUBERNUR DIY 2014
GEPENG – PENANGANAN
2014
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1, GUBERNUR DIY 2014
25 HLM.
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
ABSTRAK
Dalam rangka menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.
Dasar Hukum Peraturan Daerah...
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 193/PMK.05/2011, BN 2011/NO. 765, MENTERI KEUANGAN 2011
KREDIT - INVESTASI
2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 193/PMK.05/2011, BN 2011/NO. 765, MENTERI KEUANGAN 2011
10 HLM.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
KREDIT INVESTASI PEMERINTAH
ABSTRAK : - Untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan produksi dan/atau pengendalian polusi yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dialokasikan dana kredit investasi pemerintah. Agar penyaluran dana kredit investasi pemerintah dapat dilaksanakan...
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 143/PMK.04/2011, BN 2011/NO. 549, MENTERI KEUANGAN 2011
BERIKAT - GUDANG
2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 143/PMK.04/2011, BN 2011/NO. 549, MENTERI KEUANGAN 2011
13 HLM.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
GUDANG BERIKAT
ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, perlu ditetapkan Peraturan Menteri ini.
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU...
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 22, BN 2011/NO. 601, MENTERI AGAMA 2011
HAJI – PELAYANAN
2011
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 22, BN 2011/NO. 601, MENTERI AGAMA 2011
5 HLM.
PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No....
ERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 16, BN 2011/NO. 685, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2011
BBM – PENYALURAN
2011
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 16, BN 2011/NO. 685, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2011
8 HLM.
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK
ABSTRAK : - Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas strategis dan vital, yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah wajib menjamin kelancaran pendistribusiannya di seluruh...
UNDANG-UNDANG NO. 5 LN 2011/NO. 51, TLN NO. 5215, PRESIDEN 2011
AKUNTAN - PUBLIK
2011
UNDANG-UNDANG NO. 5 LN 2011/NO. 51, TLN NO. 5215, PRESIDEN 2011
27 HLM.
UNDANG-UNDANG TENTANG
AKUNTAN PUBLIK
ABSTRAK
:
Pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh...
UNDANG-UNDANG NO. 16, LN 2011/NO. 104, TLN NO. 5248, PRESIDEN 2011
BANTUAN - HUKUM
2011
UNDANG-UNDANG NO. 16, LN 2011/NO. 104, TLN NO. 5248, PRESIDEN 2011
7 HLM.
UNDANG-UNDANG TENTANG
BANTUAN HUKUM
ABSTRAK : - Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai...
UNDANG-UNDANG NO. 21, LN 2011/NO.111, TLN NO. 5253, PRESIDEN 2011
OJK
2011
UNDANG-UNDANG NO. 21, LN 2011/NO.111, TLN NO. 5253, PRESIDEN 2011
39 HLM.
UNDANG-UNDANG TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN
ABSTRAK : - Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen...
UNDANG-UNDANG NO. 15, LN 2011/NO. 101, TLN NO. 5246, PRESIDEN 2011
PEMILU – PENYELENGGARA
2011
UNDANG-UNDANG NO. 15, LN 2011/NO. 101, TLN NO. 5246, PRESIDEN 2011
74 HLM.
UNDANG-UNDANG TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
ABSTRAK : - Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum...
PERATURAN PRESIDEN NO. 6, PRESIDEN 2011
DANA – KABUPATEN/KOTA
2011
PERATURAN PRESIDEN NO. 6, PRESIDEN 2011
8 HLM.
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu ditetapkan Peraturan Presiden ini.
Dasar Hukum Peraturan Presiden ini...
PERATURAN PRESIDEN NO. 56, PRESIDEN 2011
KERJASAMA – INFRASTRUKTUR
2011
PERATURAN PRESIDEN NO. 56, PRESIDEN 2011
5 HLM.
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
ABSTRAK
:
Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dengan badan usaha untuk mendorong perluasan pembangunan nasional, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam...
PERATURAN PRESIDEN NO. 68, LN 2011/NO. 92, PRESIDEN 2011
BADAN - SIDOARJO
2011
PERATURAN PRESIDEN NO. 68, LN 2011/NO. 92, PRESIDEN 2011
3 HLM.
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
ABSTRAK
:
Dalam rangka mengefektifkan upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo, perlu ditetapkan Peraturan Presiden ini.
Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah:
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 26 Tahun...
PERATURAN PRESIDEN NO. 73, PRESIDEN 2011
PEMBANGUNAN – GEDUNG NEGARA
2011
PERATURAN PRESIDEN NO. 73, PRESIDEN 2011
7 HLM.
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
ABSTRAK
:
Bangunan gedung negara merupakan barang milik negara/daerah untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus fungsional dan memenuhi keselamatan bangunan. Pembangunan bangunan gedung negara sebagai bagian dari proses penyelenggaraan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan...
PERATURAN PRESIDEN NO. 94, LN 2011/NO. 144, PRESIDEN 2011
BADAN - GEOSPASIAL
2011
PERATURAN PRESIDEN NO. 94, LN 2011/NO. 144, PRESIDEN 2011
15 HLM.
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perlu ditetapkan Peraturan Presiden ini.
Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah:
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang:
Kedudukan, tugas dan fungsi.
Tata...
PERATURAN PEMERINTAH NO. 7, LN 2011/NO. 18, TLN NO. 5197, PRESIDEN 2011
PELAYANAN - DARAH
2011
PERATURAN PEMERINTAH NO. 7, LN 2011/NO. 18, TLN NO. 5197, PRESIDEN 2011
18 HLM.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PELAYANAN DARAH
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:
Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 36 Tahun 2009
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:
Ketentuan umum yang memuat tentang...
PERATURAN PEMERINTAH NO. 32, LN 2011/NO. 61, TLN NO. 5221, PRESIDEN 2011
MANAJEMEN – LALU LINTAS
2011
PERATURAN PEMERINTAH NO. 32, LN 2011/NO. 61, TLN NO. 5221, PRESIDEN 2011
27 HLM.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
ABSTRAK
:
Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk melaksanakan Pasal 93, Pasal 101, Pasal 102 ayat (3),...
PERATURAN PEMERINTAH NO. 33, LN 2011/NO. 65, TLN NO. 5224, PRESIDEN 2011
GAJI – PEGAWAI NEGERI
2011
PERATURAN PEMERINTAH NO. 33, LN 2011/NO. 65, TLN NO. 5224, PRESIDEN 2011
7 HLM.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
ABSTRAK
:
Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas prestasi dan pengabdian mereka pada bangsa dan negara. Pemberian gaji/pensiun/tunjangan...
PERATURAN PEMERINTAH NO. 43, LN 2011/NO. 96, TLN NO. 5244, PRESIDEN 2011
PENGAJUAN – NAMA PERSEROAN
2011
PERATURAN PEMERINTAH NO. 43, LN 2011/NO. 96, TLN NO. 5244, PRESIDEN 2011
6 HLM.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:
Pasal 5 ayat (2) UUD 1945...
PERATURAN PEMERINTAH NO. 49, LN 2011/NO. 124, TLN NO. 5261, PRESIDEN 2011
INVESTASI - PEMERINTAH
2011
PERATURAN PEMERINTAH NO. 49, LN 2011/NO. 124, TLN NO. 5261, PRESIDEN 2011
3 HLM.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
ABSTRAK
:
Pelaksanaan Investasi Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Dalam rangka menyempurnakan ketentuan...
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2010, BN 2010/335, MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2010
YAYASAN - PENGUMUMAN
2010
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2010, BN 2010/335, MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2010
2 HLM.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
TATA CARA PENGUMUMAN YAYASAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, perlu...
Bantah Terima Duit Idham: Kajati Tegaskan Perkara Hibah Persiba Segera Tuntas
JOGJA - Kepala Kejaksaan Tinggi DIJ Suyadi menepis kekhawatiran sementara pihak bahwa penanganan perkara dugaan korupsi hibah Persiba Bantul Rp 12,5 miliar tersendat.
Kajati menegaskan, meski sepanjang desember mantan Bupati Bantul HM. Idham Samawi belum menjalani permeriksaan sebagai tersangka, bukan berarti proses hukum perkara tersebut terganggu. "Saya sudah minta penyidik segera dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti. Selama sebulan ini, Tim juga...
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK - PENYELENGGARAAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 2, BUPATI 2014
40 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK
:
Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik berkewajiban untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. di samping itu, layanan publik perlu diselenggarakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan publik dengan berpedoman pada...
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
RETRIBUSI - PERPANJANGAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 1, BUPATI 2014
21 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
ABSTRAK
:
Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah dan sesuai ketentuan Pasal...
Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013
Peraturan Bupati Nomor 2
Peraturan Bupati Nomor 3
Peraturan Bupati Nomor 5
Peraturan Bupati Nomor 23
Peraturan Bupati Nomor 28
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
UTILITAS PERUMAHAN - PENYERAHAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 6, BUPATI 2014
15 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
ABSTRAK
:
Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, serta...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
TDU PARIWISATA - PENYELENGGARAAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 4, BUPATI 2014
29 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
ABSTRAK
:
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
BUMD - PEMBENTUKAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 3, BUPATI 2014
25 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah...
Ada Indikasi Korupsi Akuisisi Radio Bantul
YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan adanya penyimpangan dalam proses akuisisi Radio Bantul pada 2008 lalu. KPK sudah melakukan penyelidikan awal sebagai tindak lanjut koordinasi antara KPK dan Kejati DIY beberapa waktu lalu terkait penyimpangan akuisisi yang memakan anggaran APBD senilai Rp1,7 miliar.
“Kemarin itu tindak lanjut koordinasi kasus Bantul Radio. KPK juga simpulkan adanya indikasi kerugian keuangan...
BPKP Siap Audit Dana Hibah Persiba
YOGYAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY akan menghitung kerugian keuangan negara kasus dana hibah Persiba secara internal. Hasil penghitungan ini rencananya akan digunakan untuk data pembanding audit yang dilakukan oleh auditor negara, BPKP atau BPK.
Meskipun belum ditunjuk secara resmi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY mengaku siap membantu Kejati DIY untuk menghitung kerugian keuangan negara dana hibah Persiba...
Kasus Korupsi Dana Hibah
Nyali Jaksa Menahan Idham Dipertanyakan
Kejaksaan berjanji memanggil Idham Samawi pada Januari ini.
Yogyakarta – Para aktivis antikorupsi mempertanyakan keberanian jaksa untuk menahan M. Idham Samawi, mantan Bupati Bantul yang menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah Persiba. “Kami tunggu seberapa berani Kejaksaan Tinggi memanggil dan menahan IS (Idham Samawi),” kata Zuhad Aji, Ketua Gerakan Rakyat Bantul Berantas Korupsi, kemarin.
Rencananya, Kejaksaan Tinggi...
Dana Keistimewaan
933 Dusun Minta Jatah Alokasi
BANTUL-Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul berharap dapat mencicipi dana keistimewaan (Danais) DIY. Ditargetkan 933 dusun memperoleh alokasi Danais hingga 2016.
Ketua Pandu Bantul Sulistyo Atmojo mengatakan, Danais harus dapat dinikmati hingga tingkat dusun. Karenanya, Pandu kini tengah berjuang agar Danais sampai ke pedusunan. “Kalau bisa Danais dalam bentuk barang ya barang, kalau enggak ya dalam bentuk uang,”...
Fakta Sidang Virginia Dinilai Bisa Pertajam Dakwaan Hibah Persiba
Direktur Indonesian Court Monitoring, Tri Wahyu, menyarankan jaksa penyidikkasus dana hibah Persiba mencermati fakta-fakta persidangan terdakwa korupsi hibah tembakau Virginia, Edi Suhariyanta. Dia menilai, kesaksian salah satu tersangka korupsi hibah Persiba, Idham Samawi, dalam persidangan kasus hibah tembakau Virginia berguna untuk pengusutan. “Bisa mempertajam dakwaan kasus hibah Persiba,” kata dia kemarin.
Menurut Wahyu, di persidangan kasus hibah tembakau Virginia, Rabu...
Korupsi Dana Hibah Tembakau
Dirut Bank Bantul Hari Ini Beri Kesaksian
JOGJA –Direktur Utama (Dirut) PD BPR Bank Bantul Aristini Sriyatun dipastikan hadir dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah tembakau Virginia dengan terdakwa Edy Suhariyanta di Pengadlan Tindak Pidana Korupsi Jogja, hari ini.
Aristini dalam persidangan tersebut dihadirkan sebagai saksi atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Edy, yang saat itu menjabat...
Rekening Desa Ditertibkan
BANTUL –Pemerintah Kabupaten Bantul mulai menertibkan rekening milik pemerintah desa wilayah setempat sebagai upaya dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran.
“Dulunya desa masih memiliki lebih dari satu rekening, makanya mulai tahun ini akan ditertibkan, bahwa masing-masing desa hanya memiliki satu rekening,” kata Kepala Sub Bagian Perangkat Desa Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Bantul, Afiv Umahatin, Rabu.
Menurut dia, penertiban rekening desa...
Larang Dana Hibah untuk Bayar Utang
Idham Samawi Ikut Kembalikan Kerugian Negara Rp100 Juta
JOGJA – Mantan Bupati Bantul HM. Idham Samawi mengaku tidak mengetahui bila dana hibah tembakau virginia senilai Rp570 juta oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta digunakan membayar utang ke BPR Bank Pasar Bantul. Sepengetahuan dirinya, sesuai proposal hibah yang dialokasikan di APBD 2008 itu digunakan menanam tembakau virginia.
“Jika tahu untuk...
Sidang Kasus Tembakau
Terdakwa Sakit, Sidang Bermasker
JOGJA –Mantan Bupati Bantul Idham Samawi hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi1 Jogja, Rabu (8/1). Idham dihadirkan dalam kapasitas sebagai saksi2 dengan terdakwa3 mantan Kepala Dinas Pertanian Bantul Edy Suhariyanta, yang notabene juga mantan anak buahnya.
Hanya ada pemandangan berbeda saat Idham menjadi saksi. Dalam persidangan tersebut, baik terdakwa, penasihat hukum, terdakwa, jaksa penuntut umum...