Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Prov. D.I. Yogyakarta dari Andri Yogama kepada V.M. Ambar Wahyuni
Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diserahterimakan kepada V.M. Ambar Wahyuni, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Prov. Sumatera Utara, dari Andri Yogama, yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPK Prov. Bengkulu pada Jumat (14 Februari 2020) di Auditorium R. Soerasno BPK RI. Serah terima ini dihadiri oleh Sekda Prov. DI Yogyakarta, Drs. Kadarmanta...
Pembekalan Keuangan Negara Anggota V kepada Taruna dan Perwira AAU
Anggota V BPK, Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA berkesempatan memberikan Pembekalan dengan judul “Kapita Selekta Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan” bagi Taruna dan Taruni Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta pada Jumat, 14 Februari 2020 di Gedung Sabang Merauke. Pembekalan ini dihadiri pula oleh Gubernur AAU, Marsekal Muda TNI Nanang Santoso, perwira, dosen serta seluruh staf AAU. Hadir dari...
Penyerahan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah dan Kegiatan Operasional TA 2019
Pada tanggal 22 Januari 2020, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang meliputi LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 pada Pemda DIY, Kota Yogyakarta, dan Kab. Sleman dan LHP Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2018 dan 2019 pada PT Bank Pembangunan Daerah DIY.
Penyerahan LHP ini dilaksanakan di Auditorium dihadiri oleh Sri Sultan...
BPK RI menerima kunjungan NIK Polandia (Supreme Audit Office Polandia) pada tanggal 17 s.d. 18 Agustus 2019. Pada kunjungannya tersebut, delegasi NIK Polandia diterima dan didampingi oleh Bahrullah Akbar, Wakil Ketua BPK. Para delegasi berkesempatan untuk mengunjungi Sendratari Ramayana di Candi Prambanan. Selain itu, delegasi diajak untuk berkeliling Museum BPK di Magelang, Jawa Tengah.
Pada kunjungan kali ini, Wakil Ketua BPK...
Upacara Memperingati HUT Ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia
Sabtu, 17 Agustus 2019, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mengadakan upacara bendera memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Upacara yang dipimpin oleh Kepala Auditorat VA, Dede Sukarja, yang bertindak sebagai Pelaksana Harian Kepala Perwakilan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dan juga seluruh pegawai di lingkungan Badan Diklat Yogyakarta BPK RI.
Tema Peringatan HUT ke-74...
BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Selenggarakan KTF atas Pembangunan Berkelanjutan dan Penilaian Risiko dalam Audit Kinerja
7 Agustus 2019 - BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan knowledge transfer forum (KTF). Materi pertama disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI, Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak. Dalam paparannya, Edward membahas mengenai kajian atas Pemeriksaan Berperspektif Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Mengingat Yogyakarta merupakan daerah di Indonesia dengan pembangunan yang cukup pesat,...
APBD Bantul, Defisit Tembus Rp234,3 Miliar
Defisit anggaran Pemkab Bantul mencapai Rp234,3 miliar atau sekitar 12,6% dari total usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 yang mencapai Rp2,085 triliun serta total pendapatan sebesar Rp 1,851 trilliun.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BRAD) Bantul, Trisna Manurung mengakui defisit anggaran 2020 memang masih terlalu tinggi dan tidak sesuai ketentuan dari Kementerian Keuangan yang menetapkan persentase...
Dampak Naiknya Iuran BPJS, Pemda Harus ‘Tomboki’ Rp 35 Miliar
Sehubungan dengan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah dituangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 sebagai perubahan Perpres Nomor 82 Tahun 2018, besarnya iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan dua kali lipat. Untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau yang dibiayai pemerintah juga mengalami kenaikan dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu...
Keuangan Daerah, 21 Desa Belum Terima Transferan Dana
Sebanyak 21 desa di Bantul belum bisa mencairkan dana desa tahap III yang nilainya mencapai total sekitar Rp10 miliar.
Desa-desa tersebut tidak bisa mencairkan dana desa tahap III karena serapan anggaran dana desa tahap I dan II masih rendah atau belum mencapai 70%. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah (Setda) Bantul, Kumiantoro mengatakan Dana Desa tahap III seharusnya sudah...
Jangan Jadi Beban di 2022
Pemkot dan DPRD Bahas Anggaran Pembangunan Menara Balai Kota
Rencana pembangunan gedung unit XI atau menara Balai Kota belum disepakati. Rapat Paripuma DPRD Kota Jogja pembahasan pembangunan menara Balai Kota ditunda hingga hari ini. Badan Anggaran DPRD mempertimbangan beban pembangunan di APBD 2021.
Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudiatmoko memastikan konsep multiyears jadi pertimbangan utama. Beban pembangunan tak cukup berbicara tahun...
Gedung Delapan Lantai Pemkot Ditolak Dewan
Kompleks Balai Kota Jogja direncanakan akan memiliki Gedung Unit XI setinggi delapan lantai. Saat ini pembangunannya tengah dalam proses detail engineering design (DED). Namun, rencana pembangunan gedung ini mendapat penolakan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja. Secara konsep gedung ini merupakan bangunan yang paling tinggi. Sekaligus menjadi ikon baru. Lantaran dibangun delapan lantai dengan luas bangunan...
Andri Yogama Resmi Menjabat Kepala Perwakilan BPK Provinsi D.I. Yogyakarta
Jabatan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi D.I. Yogyakarta yang sebelumnya dijabat oleh Yusnadewi diserahterimakan kepada Andri Yogama. Serah terima jabatan (sertijab) ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Jabatan.
Sertijab yang dilaksanakan di Auditorium Badiklat PKN BPK D.I. Yogyakarta, pada Senin (26/8/2019) ini disaksikan oleh Anggota V BPK Isma Yatun. Adapun sertijab ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor:...
Kunjungan Tim Peer Review NIK Polandia di Museum BPK di Magelang
BPK RI menerima kunjungan NIK Polandia (Supreme Audit Office Polandia) pada tanggal 17 s.d. 18 Agustus 2019. Pada kunjungannya tersebut, delegasi NIK Polandia diterima dan didampingi oleh Bahrullah Akbar, Wakil Ketua BPK. Para delegasi berkesempatan untuk mengunjungi Sendratari Ramayana di Candi Prambanan. Selain itu, delegasi diajak untuk berkeliling Museum BPK di Magelang, Jawa Tengah.
Pada kunjungan kali ini, Wakil Ketua...
Dampak Positif BIY Mulai Terasa, Ekonomi Kulonprogo Tumbuh 10,84 Persen
Kehadiran Bandara Internasional Yogyakarta/Yogyakarta International Airport (BIY/YIA) di Kecamatan Temon, terbukti mampu mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulonprogo. Jika pada 2017 pertumbuhan ekonomi kabupaten ini hanya 5,97 persen, pada 2018 pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha, meroket menjadi 10,84 persen.
Wakil Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo membenarkan, pertumbuhan ekonomi kabupaten ini mengalami...
3 Proyek Gagal Lelang
KINERJA PEMKOT
Sebanyak tiga paket proyek Pemerintah Kota (Pemkot Jogja) gagal lelang. Total nilai ketiga paket yang gagal lelang itu mencapai lebih dari Rpl,9 miliar.
Lugas Subarkah
lugas@harianjoqja.com
Proyek Pemkot yang gagal lelang semuanya adalah proyek konstruksi.
Hingga triwulan 111/2019, Pemkot Jogja menyelesaikan lelang 160 paket.
Kepala Badan Layanan Pengadaan (BLP) Kota Jogja, Sukadarisman, mengatakan hingga triwulan HIII/2019, Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja telah...
APBN 2019, DIY Dapat Rp 23 Triliun
PENGELOLAAN HARUS TERUS DIKAWAL
Sudah semestinya masyarakat memahami berbagai kegiatan maupun proyek yang didanai pemerintah melalui APBN, khususnya yang ada di wilayab DIY. Untuk itulah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kanwil DJPb Kemenkeu) DIY mengambil strategi komunikasi untuk menginformasikan hal tersebut ke khalayak.
“Hal itu juga menjadi bagian akuntabilitas publik tentang tugas kami dalam mengelola dan mengawal APBN,” tegas...
Pimpro Jadi Buron
KORUPSI BALEHARJO
Tim penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Neqeri (Kejari) Wonosari terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pembangunan Balai Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari. Setelah menetapkan Kades Baleharjo Agus Setyawan sebagai tersangka, tim menetapkan pimpinan proyek berinisial FJ dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buron.
David Kumiawan
david@harianjoqja.com
Kepala Seksi Intel Kejari Gunungkidul, Abdul Syukur, mengatakan penetapan DPO terhadap FJ sudah dilakukan pekan lalu. Penetapan ini...
BPK Audit Penggunaan Danais
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rl mendatangi Kantor Gubernur DIY di kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Senin (9/9). Kedatangan BPK kali ini untuk melakukan entry meeting terkait dengan Dana Keistimewaan (Danais) DIY.
Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com
Kedatangan tim BPK Rl merupakan tahapan evaluasi, dan hal itu lumrah dalam tataran pemeriksaan keuangan agar lebih terperinci
Tahun ini Paniradya Pati Pemda DIY menerima tambahan Rp12O...
Wagub: Pengelolaan Danais Belum Sempurna
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali melakukan pemeriksaan terkait penggunaan dana keistimewaan (danais) oleh Pemprov DIJ. Sebelum dilakukan pemeriksaan, BPK bersama pemrov melakukan entry meeting di Dalem Ageng Kepatihan, kemarin (9/9).
Kepala Subauditorat BPK DIJ Agustin Sugihartatikmengatakan, pemeriksaan sebagai efektivitas pengelolaan danais oleh Pemprov DIJ. Harapannya, penggunaan danais sesuai peruntukan dan aturan yang berlaku.
"Ini kan menjalankan asas akuntabilitas keuangan yang...
Kawasan Kumuh Diklaim Berkurang
PEMBANGUNAN DAERAH
Upaya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk mengurangi kawasan kumuh lewat program Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) diklaim telah menunjukkan hasil.
Jalu Rahman Dewantara
jalurahman@harianjoqja.com
Perkiraan alasan kurang minatnya masyarakat untuk bertransmigrasi ke Konawe yakni adanya banjir bandang
Pasokan listrik untuk hunian calon transmigran di Simeuleu sudah tersedia.
Pada tiga tahun lalu, kawasan kumuh mencapai 297,72 hektare (ha) sementara pada 2019 berkurang menjadi...
Target Rp 14 Miliar, Baru Terealisasi Separo
ASET DAERAH
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo terseok-seok mengejar target Pendapatan retribusi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Target yang dicangangkan tahun ini sebesar Rp 14,6 miliar, baru tercapai Rp 7,09 miliar.
"Baru 48,5 persen (tidak sampai separo) dari target. Seharusnya Agustus harus sudah bisa 64 persen,” kata Kepala Bidang Pajak BKAD Kulonprogo Nasip (18/9).
Meskipun sudah ada kebijakan penarikan...
Padat Karya Bantul 3 Kali Gagal Lelang
PROGRAM PEMERINTAH
Lelang program padat karya di Kabupaten Bantul masih juga gagal. Setidaknya dari Pemkab sudah tiga kali membuka lelang untuk program senilai Rp19,3 miliar tersebut, namun hingga kini selalu gagal.
Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com
Pemangku anggaran program padat karya diimbau untuk lebih tegas.
Jika lelang tak kunjung berhasil, anggaran bisa jadi Silpa.
Anggota DPRD Bantul Supriyono mengaku khawatir program rutin tahunan tersebut tidak...
Marak, BUMDes Garap Wisata
BADAN USAHA MILIK DESA
Sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kulonprogo sedang berlomba- lomba melebarkan sayapnya sampai ke sektor pariwisata. Salah satunya dilakukan BUMDes Binangun, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh.
Kepala Desa Pagerharjo Widayat mengungkapkan pengembangan ke sektor wisata dilakukan untuk menunjang keberadaan objek wisata Nglinggo. Selama ini, Nglinggo menjadi satu-satunya dusun yang berkembang di desanya padahal ada 20 dusun di...
Pemkab Bisa Manfaatkan Anggaran Darurat
DAMPAK KEKERINGAN DI DIY CUKUP PARAH
Pemda DIY mempersilakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang terdainpak kekeringan seperti Kulonprogo dan Gunung- kidul untuk mengoptimalkan dan mempergunakan anggaran tidak ter- duga atau dana darurat masing-masing. Pemkab/Pemkot memiliki dana darurat yang bisa dikeluarkan apabila status tanggap darurat telah dikeluarkan oleh bupati/walikota setempat yang terdampak bencana.
Gubemur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X me- ngatakan, secara...
Proyek Tol di DIY Telan Biaya Rp34 Triliun
TOL DI DIY
Abdul Hamid Razak & Jalu Rahman
Dewantara
redaksi@harianjogja.com
Pemerintah menganggarkan Rp34 triliun untuk pembangunan tol yang menghubungkan Jogja- Bawen-Solo-Kulonprogo.
Berdasarkan situs bpjt.go.id dua ruas jalan tol di DIY baik Jalan Tol Jogja-Bawen sepanjang 77 Km dan Jalan Tol Solo-Jogja- Kulonprogo sepanjang 91,93 Km akan dilelang tahun ini. Nilai investasi untuk Jogja-Bawen direncanakan Rp13,56 triliun sementara untuk Solo Jogja Kulonprogo sebesar Rp20,46...
Pemkab Bisa Manfaatkan Anggaran Darurat
DAMPAK KEKERINGAN DI DIY CUKUP PARAH
Pemda DIY mempersilakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang terdainpak kekeringan seperti Kulonprogo dan Gunung- kidul untuk mengoptimalkan dan mempergunakan anggaran tidak ter- duga atau dana darurat masing-masing. Pemkab/Pemkot memiliki dana darurat yang bisa dikeluarkan apabila status tanggap darurat telah dikeluarkan oleh bupati/walikota setempat yang terdampak bencana.
Gubemur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X me- ngatakan, secara...
Pengadaan Jaringan Internet, Gelontorkan Rp 10 Miliar
SMART CITY
Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Gerakan Menuju 100 Smart City. Sebagai pilot project, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten berkomitmen mewujudkannya lewat kebijakan anggaran. Anggaran Rp 10 miliar digunakan untuk pengadaan perangkat dan jaringan pendukung sejumlah instansi pemerintah.
Kebijakan anggaran itu dilontarkan Bupati Klaten Sri Mulyani saat menyambangi peluncuran aplikasi desa digital di Kecamatan Karanganom Rabu (11/9)....
Tunggakan 9,5 Miliar, Pemkot Tak Punya Juru Sita
PAJAK HOTEL
Tunggakan pajak hotel Kota Jogja mencapai Rp9,5 miliardari total 14 wajib pajak. Adapun dua tahun terakhir (2017-2019), tunggakan pajak hotel mencapai Rp6,3 miliar dari total 40 wajib pajak.
Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com
Untuk sementara, Pemkot hanya mengoptimalkan peran Satpol PP Kota Jogja.
Selain merusak citra Jogja sebagai tujuan wisata, pengemplang pajak hotel bakal merugikan hotel-hotel yang tertib membayar pajak.
Kepala Bidang Pembukuan...
Rp140 Miliar Disiapkkan untuk Jalan dan Jembatan
PROYEK INFRASTRUKTUR
Pembangunan dan perbaikan sarana transportasi yang meliputi jalan dan jembatan terus digenjot oleh Pemkab Sleman. Dengan anggaran sebesar Rp140 miliar, Pemkab menyiapkan setidaknya 18 proyek pembangunan.
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Ackhmad Subhan mengatakan dari total Rp140 miliar tersebut, sebanyak Rp100 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sleman 2019, sedangkan...
Membuat APBD Membengkak
Terkait Kenaikan Iuran Premi BPJS Kesehatan
Pemerintah menaikkan iuran premi BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat. Kenaikan iuran dilakukan demi BPJS Kesehatan tidak lagi mengalami defisit. Hingga akhir tahun, proyeksi defisit BPJS Kesehatan Rp32,84 triliun.
Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat dan daerah diusulkan menjadi Rp42.000 dari Rp23.000 per bulan per jiwa. Iuran PBI dibayar pemerintah daerah melalui APBD maupun APBN. “Alokasi...
Pesangon Mencapai Rp430 Juta
DPRD BANTUL
Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul periode 2014-2019 bakal menerima uang jasa pengabdian atau pesangon dengan total sebesar sekitar Rp430 juta. Uang pesangon akan diberikan setelah pelantikan anggota DPRD Periode 2019-2024 pada pertengahan bulan ini.
Sekretaris DPRD Bantul, Prapto Nugroho mengatakan uang jasa pengabdian diberikan kepada semua anggota DPRD Bantul baik yang terpilih kembali dalam pemilihan legislatif...
Banyak Aset Pemkab Belum Bersertifikat
BARANG MILIK NEGARA
Sejumlah aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul belum bersertfikat. Selain telah disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini juga membuat aset tersebut rawan dikuasai pihak lain.
Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com
Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Anas Jauhar mengatakan dari semua aset yang sudah dicatat, ada beberapa aset yang belum memiliki surat kepemilikan atau sertifikat atas nama...
Danais Tak Dibenturkan dengan Kemiskinan
DIFOKUSKAN 5 URUSAN KEISTIMEWAAN
Keberadaan dana keistimewaan (Danais) hendaknya tidak dibenturkan dengan kemiskinan. Alasannya, persoalan kemiskinan lebih tepat pada kemampuan APBD. Sebab yang diperjuangkan masyarakat adalah keistimewaan DIY bukan Danaisnya. Apabila pagu definitif Danais 2020 yang diusulkan ada tambahan Rp1,5 triliun tetapi disetujui Pemerintah Pusat hanya Rp120 miliar dinilainya tidak masalah bagi Pemda DIY.
“Apabila tambahan pagu definitif Danais 2020 hanya...
Danais Tak Dibenturkan dengan Kemiskinan
DIFOKUSKAN 5 URUSAN KEISTIMEWAAN
Keberadaan dana keistimewaan (Danais) hendaknya tidak dibenturkan dengan kemiskinan. Alasannya, persoalan kemiskinan lebih tepat pada kemampuan APBD. Sebab yang diperjuangkan masyarakat adalah keistimewaan DIY bukan Danaisnya. Apabila pagu definitif Danais 2020 yang diusulkan ada tambahan Rp1,5 triliun tetapi disetujui Pemerintah Pusat hanya Rp120 miliar dinilainya tidak masalah bagi Pemda DIY.
“Apabila tambahan pagu definitif Danais 2020 hanya...
Belum Semua Barang Inventaris Dikembalikan
PELANTIKAN DPRD DIY
Pelantikan 55 anggota DPRD DIY yang baru digelar pada 2 September 2019. Meski begitu, belum semua inventaris barang dikembalikan oleh anggota DPRD DIY periode 2014-2019.
Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD DIY, Budi Nugroho, mengatakan barang-barang inventaris yang dibawa anggota Dewan periode 2014-2019 harus dikembalikan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan...
Serapan di 18 Desa Masih Rendah
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul mencatat ada 18 desa yang bermasalah dengan penyerapan dana desa (DD).
David Kurniawan
david@harianjogja.com
Permasalahan muncul karena desa-desa tersebut memiliki serapan yang rendah yakni capaiannya di bawah 50% dari total dana yang dicairkan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DP3AKBPMD Gunungkidul, Subiyantoro, mengatakan penyerapan DD di Gunungkidul belum maksimal. Hal ini terlihat dari...
Oknum Kades Baleharjo Ditetapkan Tersangka
DUGAAN KORUPSI BALAI DESA
Kejaksaan Negeri Wonosari Gunungkidul menetapkan AS oknum Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari sebagai tersangka tindak pidana atas dugaan korupsi pembangunan balai desa dengan menelan dana Rp1,4 miliar, Senin (12/8).
Penetapan tersangka bagi yang bersangkutan telah didasarkan melalui proses penyelidikan dan didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti permulaan yang ada. Terdapat selisih perhitungan Rp350 juta berdasarkan hasil penghitungan...
Lelang Gedung Dewan Mandek
RENCANA PROYEK
Lelang proyek pembangunan gedung DPRD Sleman tersendat. Belum adanya regulasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pusat menjadi kendala bagi Pemkab.
Hafit Yudi Suprobo
yudisuprobo@harianjogja.com
Sesuai regulasi, proyek bernilai lebih dari Rp100 miliar, harus mendapatkan persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi madya.
Kompleks gedung DPRD Sleman nantinya dibikin menyatu satu dengan yang lainnya.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan...
Termin Ketiga Urung Cair
DANA DESA
Serapan dana desa (DD) di Gunungkidul belum memenuhi target. Hingga saat ini penyerapan masih sekitar 70% sehingga belum bisa mencairkan dana untuk termin ketiga.
David Kurniawan
david@harianjogja.com
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Subiyantoro, mengatakan hingga awal Agustus ini seluruh desa di Gunungkidul telah mencairkan DD termin kedua. Ini berarti sudah ada 60% dari...
Aset Senilai Rp 12,5 M Disita
Korupsi Rp 21,6 M di PPPPTK Yogya
Polda DIY berhasil menyita aset dari para tersangka dugaan korupsi di kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta senilai Rp 12,5 miliar.
Aset berupa 5 unit mobil, 1 sepeda motor, sebuah apartemen di Jakarta senilai Rp 2 miliar, sebuah rumah mewah di Bekasi senilai Rp 6 miliar...
Anggaran Baju Dewan Capai Rp260 Juta
HAK LEGISLATOR
DPRD Kabupaten Sleman menganggarkan Rp260 juta untuk pengadaan baju dinas anggota DPRD terpilih periode 2019-2024. Nantinya, setiap orang anggota Dewan akan menerima empat seragam.
Sekretaris DPRD Kabupaten Sleman Fransisca Retno Wisudawati mengatakan setiap anggota Dewan nantinya akan menerima pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil lengkap (PSL), dan pakaian sipil resmi (PSR). “Diberikannya dalam bentuk kain untuk dijahit masing-masing anggota...
Syarat dan Ketentuan
Bacalah secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs web ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs web ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Persyaratan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan...
Pemkab Klaim Selalu Bina Kades
DANA DESA
Penetapan Kepala Desa Banyurejo sebagai tersangka kasus penyalahgunaan Dana Desa Banyurejo 2015 dan 2016 dinilai tak bisa jadi indikator lemahnya pembinaan oleh Pemkab Sleman.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sleman Budi Sutamba mengaku telah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para kepala desa (kades) terkait dengan penggunaan dana desa di Kabupaten Sleman. “Kami rutin memberikan pembinaan maupun pendampingan...
Danais Harus Dimanfaatkan untuk Kemajuan Desa
ANGGARAN PEMBANGUNAN
Demi menunjang pembangunan hingga tingkat paling bawah, Dana Keistimewaan (Danais) dapat digunakan untuk kemajuan desa di seluruh wilayah DIY. Hal tersebut diatur dalam UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY.
“Sekarang Danais disalurkan untuk pembangunan melalui APBD kabupaten/kota di DIY,” kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB saat berkunjung ke Desa Rejosari, Kecamatan Semin, Senin (22/7).
Sultan menjelaskan danais yang dikucurkan oleh Pemerintah...
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SERAHKAN LHP LKPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA T.A 2018
Yogyakarta, Selasa (28 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018. Anggota II BPK RI Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD dan Gubernur DIY yang hadir pada Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD...
BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA SERAHKAN LHP LKPD TA 2018 PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN KULON PROGO
Yogyakarta, Jumat (24 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2018. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta dan Bupati Kulon...
BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA SERAHKAN LHP LKPD TA 2018 PADA KABUPATEN SLEMAN
Yogyakarta, Senin (15 April 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Tahun Anggaran 2018. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD dan Bupati Sleman di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pemeriksaan LKPD TA. 2018, Pemerintah Kabupaten...
BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA SERAHKAN LHP LKPD TA 2018 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Yogyakarta, Senin (27 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul untuk Tahun Anggaran 2018. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, Bupati Bantul dan Bupati Gunungkidul di Kantor BPK Perwakilan...
Opini WTP Tak Berarti tanpa Kekurangan dan Kelemahan
Rekomendasi DPRD DIY terhadap LHP BPK 2018
DPRD DIY berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda DIY Tahun Anggaran (TA) 2018.
Pembahasan itu dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Bahan Acara (BA) No.12 Tahun 2019. Dalam laporannya, Ketua Pansus Arief Budiono memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas opini yang diberikan BPK RI...
Gunakan Danais untuk Kegiatan Inovatif
EVALUASI KINERJA OPD
Penggunaan dana keistimewaan (danais) yang dianggarkan cukup banyak, agar ada inovasi dalam kegiatannya. Misalnya membuat acara Sinden Idol bekerja sama dengan televisi swasta di Taman Budaya Kulonprogo, sehingga akan menarik penonton, karena mengangkat potensi daerah dan Kulonprogo lebih banyak dikenal.
Hal itu dikatakan Bupati Kulonprogo, dr H Hasto Wardoyo SpOG (K) pada rapat evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah...
Dua Bulan untuk Perbaiki Catatan LHP
LAPORAN KEUANGAN
Pemkab Gunungkidul memiliki waktu selama dua bulan untuk memperbaiki catatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Perbaikan ini sebagai tindak lanjut raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan anggaran tahun 2018, Pemkab Gunungkidul mendapat predikat WTP sebanyak empat kali berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankannya pada tahun yang akan datang.
Kepala Badan...
Aset Bank Sleman Rp766 Miliar
BANK DAERAH
PD BPR Bank Sleman hingga kini memiliki total asset sebesar Rp766,79 miliar. Hal itu menyebabkan Bank Sleman jadi yang terbaik se-Indonesia dengan kategori BPR breast Rp500 juta hingga Rp1 triliun pada Anugerah Bank Indonesia 2018.
Bupati Sleman, Sri Purnomo menjelaskan menurut laporan yang telah diaudit, pada 2018 dan 2019 PD BPR Bank Sleman juga memperoleh penghargaan Top BUMD of...
Pencairan Modal Aneka Dharma Ditunda
PERUSAHAAN DAERAH
Rencana realisasi penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma tahun ini kembali tersendat. Tim penilai dari Pemkab Bantul belum satu suara soal nilai penyertaan modal untuk perusahaan tersebut.
Kepala Bidang Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah (Setda) Bantul, Mulyo Subagyo mengatakan tim penilai masih mengkaji perkembangan bisnis yang dijalankan Aneka Dharma sebelum nantinya dana penyertaan modal yang direncanakan sebesar Rp1,8...
Tangani Kerusakan Kompleks Makam Raja di Imogiri
PEMDA DIY OPTIMALKAN DANAIS
Pemda DIY optimalkan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) 2019 sebesar Rp10,6 miliar untuk penanganan permanen kerusakan Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri akibat bencana alam beberapa waktu lalu. Penanganan kerusakan kompleks makam tersebut dimungkinkan menggunakan Danais karena masuk sebagai salah satu Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan DIY.
Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan anggaran Danais tersebut sudah turun...
Perbaikan Kantor Telan Dana Miliaran Rupiah
KELURAHAN WATES
Kantor Kelurahan Wates sudah mulai dibongkar untuk mengawali proses renovasi pada Senin (6/5) lalu. Renovasi tersebut menelan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp1,5 miliar.
Sekretaris Kelurahan Sapto Iswandono mengatakan renovasi akan dilakukan pada beberapa gedung, yakni balai kelurahan, kantor lurah, gudang, kios dan tempat parker. Saat ini baru tahap pembongkaran yang dimulai pada Minggu (12/5)...
Sekber Dana Desa Tak Efektif
PROGRAM PENGAWASAN
Sekretariat bersama (Sekber) Dana Desa yang belum lama ini dibentuk di Kabupaten Sleman dinilai tak efektif.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Manikmoyo Kabupaten Sleman, Irawan, mengatakan pengawasan sudah sangat ketat dari berbagai lini, baik dari Inspektorat, kejaksaan dan kepolisian. Dengan banyaknya lemabaga yang menangani, kata dia, pengawasan dana desa justru malah tidak efektif, karena sudah ada pendamping desa juga yang...
Jika Ada Bukti Baru Segera Dilakukan Audit
ALIANSI WARGA DITERIMA KEPALA INSPEKTORAT
Inspektorat Bantul siap melakukan audit di Pemerintahan Desa Bantul, apabila ada penemuan bukti baru yang belum pernah menjadi temuan di Inspektorat Bantul. Hal tersebut ditegaskan Kepala Inspektorat Bantul, Hernawan Septiaji SIP MH ketika menemui audiensi rombongan Aliansi Warga Bantul Peduli Desa Bantul (AWPBD) yang dikoordinasikan oleh ketuanya, Agung dan seksi Advokasi Tubagus Tutung SH, Selasa...
Bentuk Sekber Pengawasan Dana Desa
Agar Tepat Sasaran dan Cegah Penyelewengan
Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendagri, dan Polri telah membuat nota kesepahaman. Menginstruksikan kepala daerah membentuk secretariat bersama (Sekber) pencegahan, pengawasan, dan pengamanan permasalahan dana desa.
Belum lama ini, Sleman telah membuat Sekber tersebut. Agar serapan penggunaan dana desa bisa tepat sasaran.
“Kalau sejauh ini (penggunaan dana desa) sudah sesuai koridor,” kata Kabid Administrasi Keuangan...
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2018
NO
PROGRAM
ANGGARAN
REALISASI
%
(Rp)
(Rp)
1
Layanan Pemeriksaan
4.894.273.644
5.765.700.000
85
2
Layanan Sekretariat Perwakilan
2.043.164.492
2.458.603.000
83
3
Layanan Internal dan Perkantoran
8.621.685.769
9.427.665.000
91
Jumlah
15.559.123.905
17.651.968.000
86
Pembagian Japel RSUD Wonosari Disoal
Mekanisme Remunerasi untuk Dokter Diduga Menyalahi Prosedur
Pembagian jasa pelayanan (Japel) RSUD Wonosari diduga bermasalah. Mekanisme remunerasi untuk dokter ditengarai menyalahi prosedur. Perhitungan japel tidak sesuai dengan Perbup No.113 Tahun 2018.
Hal ini diuangkapkan oleh mantan pegawai RSUD Wonosari Ari Hermawan yang belum lama ini juga menyoal prosedur mutase dirinya. Pegawai yang kini bertugas di Puskesmas Tanjungsari itu tidak keberatan tentang...
Bantul Jadi yang Terakhir Setorkan LKPD
LINTAS MENTAOK
Pemkab Bantul tercatat sebagai daerah terakhir di DIY yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan DIY. Seperti diketahui, batas akhir penyerahan LKP jatuh pada Minggu (31/3).
“Tugas dan tanggungjawaban yang dipegang oleh Pemkab Bantul berbentuk LKPD sudah saya serahkan sesuai aturan (sebelum 31 Maret) kepada yang berwenang. Saat ini sudah diaudit,” kata Bupati Bantul, Suharsono,...
Pengelolaan Dana Desa Diklaim Baik
KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan dana desa di 392 desa di wilayah DIY selama ini dinilai berjalan baik. Meski begitu, masih ada sejumlah hambatan dan kendala yang ditemui.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi, mengatakan mayoritas desa di DIY dinilai mampu mengelola dana desa sesuai peruntukannya. Hingga 2018, penyaluran dana desa di DIY mencapai Rp1,138 triliun.
Adapun pada trimester pertama tahun ini, penyerapannya diklaim...
7 Dinas Terima Mobil Baru
KENDARAAN OPERASIONAL
Setelah membagikan 41 unit sepeda motor kepada semua kantor kecamatan dan beberapa organisasi perangkat desa (OPD) Bantul, kini giliran tujuh OPD lain yang menerima pemberian mobil dinas.
Nilai masing-masing mobil dinas baru mencapai Rp210 juta.
Mobil lama yang ditarik nantinya dilelang bersamaan dengan sepeda motor dinas yang sudah ditarik sebelumnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah...
Pembangunan Kantor Bupati Butuh Rp40 M
TAHAP I SEGERA DILELANG
Pembangunan Kantor Bupati dibutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk dua tahap. Sementara untuk tahap pertama akan segara dilelang dan ditarget pembangunan fisik dimulai Mei 2019.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KAwasan Permukiman (DPUKP), Sunarto ST MT, didampingi Kasi Bangunan Gedung Sukarmen ST, Rabu (13/3), mengatakan pembangunanKantor Bupati akan dilaksanakan dua tahap.
Tahap pertama Tahun...
Periksa Bantuan Dana bagi Parpol
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman tengah memeriksa bantuan keuangan bagi Partai Politik (Parpol). Tercatat Sembilan parpol mendapat dana Bantuan Partai Politik (Parpol).
Kabid Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional, Badan Kesbangpol Sleman, Indra Darmawan mengatakan, ada anggaran Rp2,34 miliar. Yang akan diberikan kepada sembilan partai di sleman.
“Tiap partai menerima dana berbeda-beda. Cuma perhitungannya, jumlah suara dikalikan Rp1.777,” kata...
LKPD UNAUDITED TA 2018 KABUPATEN SLEMAN DISERAHKAN LEBIH AWAL
Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta pada hari Jumat, 15 Februari 2019 diadakan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited TA 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dari Bupati Sleman, Sri Purnomo kepada Yusnadewi selaku Kepala Perwakilan BPK D.I. Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Yusnadewi menyampaikan, “Acara ini sekaligus menjadi exit meeting atas pemeriksaan interim dan entry meeting atas pemeriksaan terinci...
APLIKASI SiAP PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SEGERA DILAKSANAKAN
Dalam rangka Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2018, pada tanggal 11 Maret 2019 diadakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (SiAP DTT Banparpol) di Ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pemateri dalam acara ini dilaksanakan oleh Tim Litbang PDTT dan Tim Biro TI dari Kantor Pusat BPK...
Pemerintah Didesak Turun Tangan
Pelabuhan Tanjung Adikarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendesak pemerintah kabupaten maupun provinsi segera turun tangan mengatasi Pelabuhan Tanjung Adikarta di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates yang mangkrak.
Kerusakan infrastruktur pelabuhan yang paling jelas terlihat berada di bagian dermaga sebelah selatan.
Pemerintah Kulonprogo dan DIY perlu segera menjalin koordinasi untuk menemukan solusi atas permasalahan pelabuhan.
Sejumlah prasarana seperti dermaga dan bangunan penunjang...
Pemkab Siapkan Rp2,3 Miliar untuk Parpol
Sembilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap tahunnya mendapatkan bantuan partai politik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dengan total mencapai Rp2,3 miliar.
Kabid Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional Kesbangpol Kabupaten Sleman, Indra Darmawan, mengatakan jika jumlah bantuan yang diberikan ke parpol bervariasi. Besaran bantuan itu ditentukan berdasarkan jumlah suara sah pada Pemilu...