Upacara Bendera Peringatan Sumpah Pemuda ke 87 di BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu, 28 Oktober 2015 bertempat di halaman gedung kantor Perwakilan. Pada upacara yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan DIY serta Balai Diklat BPK...
Pencanangan Zona Integritas
Pada tanggal 28 Oktober 2015 dilakukan penyerahan piagam pencanangan zona integritas di lingkungan BPK Perwakilan D.I.Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Perwakilan DIY tersebut dilakukan oleh Inspektur pada Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan BPK RI, Bernardus Dwita Pradana kepada Kepala Perwakilan DIY, Parna. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih...
Perda DIY No 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak
Abstrak Perda DIY No 9 Tahun 2015 (unduh disini)
Perda DIY No 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah
Abstrak Perda DIY No 8 Tahun 2015 (unduh disini)
Perda DIY No 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Abstrak Perda DIY No 7 Tahun 2015 (unduh disini)
Perda DIY No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami
Abstrak Perda DIY No 4 Tahun 2015 (unduh disini)
Perda Gunungkidul No.9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
abstrak Perda Gunungkidul No.9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (unduh disini)
Perda Gunungkidul No.8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah
abstrak Perda Gunungkidul No.8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah (unduh disini)
Perda Gunungkidul No.5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
abstrak Perda Gunungkidul No.5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (unduh disini)
Perda Gunungkidul No.4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
abstrak Perda Gunungkidul No.5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (unduh disini)
Perda Gunungkidul No.7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
abstrak Perda Gunungkidul No.7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (unduh disini)
Perda DIY No. 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Abstrak Perda DIY No 3 Tahun 2015 (unduh disini)
Perda Gunungkidul No.3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
abstrak Perda Gunungkidul No.3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (unduh disini)
Perda Gunungkidul No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan
abstrak Perda Gunungkidul No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (unduh disini)
Kasus Hibah KONI Jogja Ketua PBVSI dituntut 1,5 tahun penjara
Kasus hibah KONI Jogja (unduh disini)
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Perda Kab.Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
Perda gunung Kidul Nomor 5 Tahun 2015
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025
ERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
Perda Kota Yogyakarta No 2 Thn 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015
PERWALIKOTA YOGYAKARTA No 1 Tahun 2015
Jaksa Tuntut mantan Ketua KONI Yogya 1,5 Tahun
Jaksa tuntut mantan ketua KONI (unduh disini)
Perda Kab Bantul No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
abstrak Perda Kab Bantul No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk hukum Daerah (unduh disini)
Perda Kab Bantul No 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah Desa
abstrak Perda Kab Bantul No 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah Desa (unduh disini)
Perda Kab Bantul No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa
abstrak Perda Kab. Kulon Progo No.2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (unduh disini)
Perda Gunungkidul No.1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BPR
abstrak Perda Gunungkidul No.1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kepada BPR (unduh disini)
Perda Kab Bantul No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa
abstrak Perda Kab. Kulon Progo No.1 tahun 2015 tentang Pedoman Desa (unduh disini)
Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi
Yogyakarta, 29 September 2015 bertempat di ruang sidang gedung BPK Perwakilan D.I Yogyakarta dilaksanakan Sosialisasi program pengendalian gratifikasi, serta tata cara pelaporannya. Materi Program Pengendalian Gratifikasi disampaikan oleh Agustinus Triyonojati Kepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan DIY yang sebelumnya telah ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi di Surabaya, Jawa Timur.
Apakah yang dimaksud gratifikasi?
Pengertian gratifikasi?
Bentuk gratifikasi?
Jenis-Jenis Gratifikasi?
Bagaimana pengendalian pada...
Sosialisasi e-PUPNS
Yogyakarta, Kamis 17 September 2015 bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan DIY dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik Tahun 2015 kerjasama antara Biro SDM BPK Pusat dan Sub Bagian SDM BPK Perwakilan DIY. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DIY, Parna didampingi oleh Kepala Subbag SDM BPK Perwakilan DIY, Guritno dan Kepala Sub Bagian Analisis...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
Perda klnprogo no 8 th 2015
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KEUANGAN DESA
Perda klnprogo no 4 th 2015
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
Perda klnprogo no 2 th 2015
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
abstrak Perda DIY No 1 Tahun 2015 (unduh disini)
Perda Kota Yogyakarta No 2 Thn 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
Perda Kota Yogyakarta No 2 Thn 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
Perda Sleman No. 7 Tahun 2015 tentang Menara Telekomunikasi
abstraksi Perda Sleman no. 7 th 2015
Perda Sleman No. 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran
abstraksi Perda Sleman no. 6 th 2015 (unduh disini)
Perda Sleman No. 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
abstraksi Perda Sleman no. 5 th 2015 (unduh disini)
Perda Sleman No. 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
abstraksi Perda Sleman no. 4 th 2015 (unduh disini)
20 Eks Armada Trans Jogja akan Dilelang Tahun Depan
20 Eks Armada Trans Jogja akan Dilelang Tahun Depan
Ada Kelalaian Kesbang dalam Dana Hibah PBVSI
Ada Kelalaian Kesbang dalam Dana Hibah PBVSI
Perda Sleman No. 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang
abstraksi Perda Sleman no. 3 th 2015 (unduh disini)
Penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta 31 Agustus 2015
Jogja Memang Istimewa...
Semua Pegawai baik karyawan laki-laki maupun perempuan mengenakan pakaian adat tradisional Jawa Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2015. Sesuai dengan surat edaran Gubernur DIY Nomor 033/8681 Tahun 2015 tanggal 27 Agustus 2015 ditujukan kepada instansi vertikal yang berkedudukan di DIY.
Pada pasal 4(ayat1) huruf b, Peraturan Gubernur DIY nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Gubernur DIY...
Pertemuan Teknis Kerjasama Bilateral antara BPK RI dengan JAN Malaysia di Yogyakarta pada tanggal 25-27 Agustus 2015
Setelah menjadi tuan rumah dalam agenda kegiatan ASEANSAI (ASEAN Supreme audit Institutions) yang dihadiri oleh negara-negara ASEAN seperti Brunei Darussalam, Singapura, Philipina, Myanmar, kamboja, Malasyia, Vietnam, Thailand, Laos, BPK Perwakilan Yogyakarta kembali menyambut kedatangan tamu luar negeri, dalam rangka Pertemuan Teknis Kerjasama Bilateral antara BPK RI dengan JAN Malaysia yang dilaksanakan di Hotel Royal Ambarukmo pada tanggal 25-27 Agustus...
ASEAN Supreme audit Institutions (ASEANSAI) Yogyakarta, 18-20 Agustus 2015
ASEAN Supreme audit Institutions (ASEANSAI) "Workshop on Water Management Auditing in ASEAN Countries"
Welcome to Yogyakarta, Kata sambutan terlantun pada saat menyambut kedatangan tamu dari berbagai negara yang tergabung dalam ASEAN Supreme audit Institutions (ASEANSAI), Brunei Darussalam, Indonesia, Singapore, Philipina, Myanmar, kamboja, Malasyia, Vietnam, Thailand, Laos.
Tahun ini Yogyakarta kembali menjadi tempat diselenggarakanya kegiatan ASEANSAI setelah sebelumnya pada Desember Tahun 2012...
Upacara Bendera Memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Upacara Bendera Peringatan HUT ke-70 Republik Indonesia pada Senin, 17 Agustus 2015 bertempat di halaman gedung kantor Perwakilan. Pada upacara yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan DIY, Kepala Perwakilan, Parna, bertindak sebagai inspektur upacara dan sebagai komandan upacara...
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tenyang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Kab Bantul Nomor 8 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dan Daerah
Peraturan Daerah Kab Bantul Nomor 4 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa
Peraturan Daerah Kab Bantul Nomor 3 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Oganisasi Pemerintah Desa
Peraturan Daerah Kab Bantul Nomor 2 Tahun 2015
FORUM MANAJER DAN INPUTER IKU 2015
BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dipercaya Direktorat PSMK untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Forum Manajer dan Inputer Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK Semester I 2015. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari dan dimulai pada Rabu, 29 Juli 2015 ini bertempat di Auditorium Gedung R Soerasno. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Direktorat PSMK, Beni Ruslandi. Ia menyampaikan dalam sambutannya...
BPK Siap Periksa Dana Perubahan Perpusda
Ilustrasi: http://krjogja.com/
YOGYA (KRjogja.com) - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, Parna mengatakan jika pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait laporan perubahan penganggaran dana penyelesaian gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD). Hal tersebut dikemukakan seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi A DPRD DIY, Senin (6/4/2015) siang.
Parna mengatakan jika ranah kerja BPK bukanlah menjadi...
Penyampaian LHP atas LKPD TA 2014
Yogyakarta (Selasa, 16/6/2015)- BPK Perwakilan DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2014. Acara penyerahan dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY. LHP diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari kepada ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana dan kepada Gubernur DIY, Hamengku Buwono X.
Mengawali sambutanya, Wakil Ketua BPK...
BPK Perwakilan D.I Yogyakarta Menyerahkan LHP atas LKPD TA.2014
Pada hari kamis tanggal 28 Mei 2015 bertempat di auditorium Gedung R.Soerasno Kantor Perwakilan BPK DIY, secara serentak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala...
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pada hari Selasa, 21 April 2015 saudara Krisnanto Adi Nugroho S.E., M.Si., Ak dengan peran ketua tim Senior pada Subauditorat Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Kepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan D.I Yogyakarta Agustinus Triyonojati dan I Gusti Agus Agung Brahmarawan (staf) memberikan Keterangan ahli Perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada KONI...
Pembukaan Diklat CPNS di Balai Diklat Yogyakarta
Yogyakarta, Senin 20 April 2015 Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan melakukan pembukaan diklat CPNS tahun 2015 di Balai Diklat Yogyakarta didampingi oleh Kepala Perwakilan, Parna, Kepala Balai Diklat, Astilda Sinabutar dan para pejabat struktural di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat yang sama Diklat CPNS Golongan III Tahun 2015 secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua BPK RI, Sapto...
Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Pengenalan Program Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Keyakinan Mutu Hasil Pemeriksaan (QAFA-QAPA)
Yogyakarta Kamis, 16 April 2015 BPK Perwakilan DIY bersama Inspektorat utama menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Pengenalan Program Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Keyakinan Mutu Hasil Pemeriksaan (QAFA-QAPA). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK DIY, seluruh pejabat struktural BPK Perwakilan DIY, Balai Diklat, dan seluruh pegawai serta CPNS yang sedang melaksanakan magang di kantor BPK Perwakilan DIY. Pemberi...
CPNS Magang 2015
Pada tahun 2014 BPK RI melaksanakan kegiatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebelum ditempatkan pada perwakilanya masing-masing, seluruh CPNS tersebut diwajibkan mengikuti proses magang serta pendidikan dan latihan. Proses magang mulai dilaksanakan mulai tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan awal April 2015. Dari 254 CPNS tersebut, terdapat 55 CPNS yang menjalani proses magang di BPK Perwakilan DIY dan balai Diklat....
Pengarahan Anggota V dan Tortama KN V
Pada Hari kamis 12 Maret 2015, Anggota V BPK RI Bapak Moermahadi Soerja Djanegara beserta Auditor Utama keuangan Negara V, Bapak Bambang Pamungkas hadir di BPK Perwakilan DIY memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai dan calon pegawai yang ada di lingkup BPK Perwakilan DIY.
Pengarahan tersebut dilaksanakan di ruang auditorium gedung R. Soerasno BPK Perwakilan DIY dan dihadiri oleh seluruh pejabat...
Penggunaan Busana Jawa Yogyakarta
Salah satu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah urusan kebudayaan yang perlu dilestarikan, dipromosikan antara lain dengan penggunaan pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
Dalam rangak melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan salah satunya melalui penggunaan busana tradisional Yogyakarta, maka Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur...
Bantul Kerja Keras Demi Kejar Predikat WTP
Ilustrasi: www.fokusjabar.com
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berupaya keras mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh beberapa tahun ini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Belum lama ini, Bantul kembali memperoleh peringatan dari BPK soal pengelolaan aset yang masih amburadul. Bupati Bantul, Sri Surya Widati mengungkapkan, meskipun tahun 2014 lalu kabupaten yang ia pimpin meraih predikat WTP,...
Aset Senilai Rp10,2 Miliar Bermasalah
Ilustrasi: http://liveolive.com
BANTUL - Pemkab Bantul menelusuri asal-usul aset daerah senilai Rp10,2 miliar karena mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset tersebut. Aset-aset tersebut sampai saat ini masih belum jelas asal-usul dan administrasinya. Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono mengakui, persoalan aset masih menjadi momok untuk segera diselesaikan. Tahun lalu, aset senilai Rp35 miliar masih menjadi catatan merah dari...
Dewan Semprit Perbaikan Perpustakaan
Ilustrasi: http://krjogja.com/
JOGJA – Pembangunan Perpustakaan Terpadu DIJ di Banguntapan, Bantul, kembali disoal kalangan dewan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ meminta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) untuk meninjau ulang perbaikan gedung yang menyedot APBD DIJ Rp23 miliar tersebut. Dewan tak mau anggaran yang rencananya untuk penyempurnaan gedung itu mal-administrasi karena salah peruntukannya. ”Sebaiknya penggunaan anggaran untuk perbaikan...
KORUPSI DANA BERGULIR: Berkas PEW Tunggu Pemeriksaan Auditor
Ilustrasi: JIBI/Harian Jogja/Antara Ilustrasi korupsi
Harianjogja.com, JOGJA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja masih menunggu pemberkasan ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan korupsi dana bergulir Penumbuhkembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja. Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Jogja, Ajie Prasetya mengatakan ahli dari BPK akan dimintai keterangannya terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang...
PENYIDIK MULAI CARI SAKSI AHLI
Ilustrasi: http//www.satuindonesianews.com
YOGYAKARTA – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY berangkat ke Universitas Airlangga Surabaya untuk memberkas keterangan ahli hukum pidana terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba tahun 2011, senilai Rp 12,5 miliar. “Tim penyidik hari ini berangkat ke Surabaya. Kami jemput bola untuk menyingkat waktu,” kata asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY, Azwar, kemarin. Di Universitas Airlangga...
KEJARI DALAMI 8 SAKSI KORUPSI PEW PEMKOT
Ilustrasi: http://kabar-sultra.com
YOGYA, TRIBUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta mengambil langkah cepat dalam menangani kasus dugaan korupsi pada dana bergulir Penumbuhkembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) di Pemkot Kota Yogyakarta. Setelah naik ke tahap penyidikan pada 2 Januari 2015, tim penyidik bergegas untuk melengkapi berkas tersangka, yang menyerat staf di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Desperindagkoptan) Kota Yogyakarta, berinisial...
PAD BANTUL: 90 Tower Seluler Ngemplang Retribusi Daerah
http://trijayafmplg.net/
Solopos.com, BANTUL – Sebanyak 90 menara telekomunikasi atau tower seluler yang telah berdiri di beberapa daerah di Bantul terendus belum membayar retribusi ke pemerintah kabupaten setempat. Dewan meminta dinas terkait agar segera mengambil langkah tegas mengusut keberadaan 90 pemilik tower. Anggota Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis mengatakan sebanyak 90 tower seluler tersebut layak dibongkar paksa jika pemiliknya terbukti...
KEBOCORAN AIR CAPAI 29 PERSEN
Sumber : http://fakultastekniKk.narotama.ac.id
JOGJA – Hasil pemeriksaan kinerja PDAM Tirtamarta Kota Jogja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakian DIY, masih ditemukan kebocoran. Pemeriksaan yang dilakukan untuk kinerja 2013 hingga semester pertama 2014, tingkat kebocoran rata-rata mencapai 29 persen. Kepala BPK Perwakilan DIY Parna mengatakan, hasil pemeriksaan tematik tentang sistem perpipaan juga dilakukan di semua PDAM di kabupaten lainnya di...
OPERASIONAL 74 BUS TERANCAM MANDEK: Perpanjangan Pengelolaan Trans Jogja Menyalahi Rekomendasi BPK
Ilustrasi: http://cimg.antaranews.com
YOGYA, TRIBUN – Operasional 74 bus Trans Jogja terancam mandek pada 7 Februari 2015. Sebab, usulan perpanjangan kerjasama dengan PT Jogja Tugu Trans (JTT) berpotensi tak disetujui DPRD DIY. Rencana perpanjangan kerjasama hingga akhir 2015 dinilai menyalahi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, perjanjian kerjasama berakhir pada 6 Februari 2015, kurang dari dua pekan ke depan.”Sesuai rekomendasi BPK,...
BPK TUDING SEWA TANAH ILEGAL
BANTUL – Sudah puluhan tahun tanah kas desa seluas 13.000 meter persegi di wilayah Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, disewakan untuk Kolam Renang Tirtatamansari. Namun, hal sewa menyewa lahan itu diduga ilegal. Sebab tanah kas desa tersebut disewakan kepada pengelola Tirtatamansari tanpa izin dari Gubernur DIY.
Penyewaan secara ilegal tersebut mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY. Dalam Laporan Hasil...
Ziarah Makam Raja-raja Mataram di Imogiri, Bantul
Yogyakarta, Jumat (16 Januari 2014) Keluarga Besar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan ziarah makam mantan Ketua BPK RI periode November 1963 s.d Agustus 1964 Sri Sultan HB IX di Makam Raja Mataram Imogiri, Bantul. Rombongan BPK RI dipimpin Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari dan diterima oleh Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo yang merupakan...
KORUPSI PEW JOGJA Pemeriksaan Saksi Diagendakan Hingga Pekan Depan
Ilustrasi; https://www.id-id.facebook.com
Harianjogja.com, JOGJA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja optimis pemeriksaan terhadap sepuluh saksi kasus dugaan korupsi Penumbuhkembangan Ekonomi Kewilayahan (PEW) di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja, selesai pekan depan. (Baca Juga : Kejari Endus Dugaan Korupsi di Disperindkoptan Jogja). Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Jogja, Aji Prasetyo menerangkan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pihaknya melakukan pendalaman materi...
TANAH KAS DESA BANTUL: Pemdes Trirenggo Bantah Persewaan Tanah Ilegal
Ilustrasi: http://ampuh.org/
Harianjogja.com, BANTUL- Pemerintah Desa Trirenggo, Bantul membantah menyewakan tanah seluas 13.000 meter persegi untuk kolam renang Tirta Tamansari secara ilegal. Pemerintah Desa mengklaim mengantongi izin penggunaan tanah kas desa dari Gubernur DIY. Kepala Desa Trirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul Nur Handoko menyatakan, izin Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang pemanfaatan tanah kas desa untuk kolam renang...
BUMD BANTUL: Dirut Aneka Dharma Segera Dicopot
Ilustrasi: https://pdanekadharma.wordpress.com/
Harianjogja.com, BANTUL- Pemkab Bantul merencanakan mencopot jabatan direktur utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma saat ini. Pemerintah segera membuka lelang jabatan direktur PD Aneka Dharma yang baru. Kepala Bagian Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah (KPPD) Kabupaten Bantul Bantul Edi Bowo Nur Cahyo menyatakan, keputusan mengganti Direktur PD Aneka Dharma yang kini dijabat Farid Hilmi itu sesuai instruksi dari...
HIBAH KONI JOGJA: Kejari Jogja Tahan Hariyadi
Ilustrasi: http://www.lensaindonesia.com
Harianjogja.com, JOGJA-Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pengurus Cabang Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (Pengcab PBVSI) Kota Jogja, Wahyono Hariyadi (WH) menjalani pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja. Dalam pelimpahan tahap dua ini WH langsung ditahan oleh jaksa penuntut umum. Namun, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Jogja, Aji Prasetyo menerangkan, status tahanan...
BPK Periksa Kinerja PDAM Tirtamarta
Ilustrasi: http://www.republika.co.id/
YOGYA (KRjogja.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta memeriksa kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Kebijakan serupa dilakukan empat kabupaten untuk periode 2013 hingga semester satu 2014."Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari kinerja tematik kami. Secara nasional juga dilakukan dan hasilnya akan disampaikan sebagai rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri," kata...
Wuih.., Tunjangan Kinerja Pegawai BPK Rp 1,5-41,5 Juta
Ilustrasi: http://radarpena.com/
(KRjogja.com) - Dengan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah memandang perlu mengatur kembali Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dalam bentuk Tunjangan Kinerja. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Desember 2014 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan...
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok/organisasi kemasyarakatan, pemerintah (Instansi Vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK), serta Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan daerah.
Pemberian hibah dan bantuan sosial pada prinsipnya harus dilakukan secara selektif, dan tidak...