Pemeriksaan Interim Perkuat Proses Audit Keuangan DIY
Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam X menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Senin (22/1).
Kedatangan BPK DIY tersebut untuk melakukan entry meeting terkait Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2023.
Entry meeting ini lebih dari sekadar prosedur. Hal ini menjadi wadah esensial untuk memahami dan memperkuat proses audit Keuangan. Diskusi...
Rumah Tangga di Kulon Progo Kena Retribusi Buang Sampah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo kini memberlakukan tarif retribusi pembuangan sampah bagi sektor rumah tangga. Selain itu, tarif dari sektor lain seperti kawasan hingga industri pun turut berubah.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan, Air Limbah dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kulon Progo, Budi Purwanta mengatakan tarif baru ini berlaku sejak 5 Januari 2024. “Tarif...
Sleman Komit Perbaiki Pengelolaan Keuangan
Pemkab Sleman berkomitmen melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan. Diantaranya dengan pendampingan kepada OPD dalam percepatan penyelesaian Laporan Keuangan agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
“Dalam mendukung upaya percepatan pelaporan keuangan, kami mendorong OPD untuk disiplin serta cepat dan tepat dalam pelaksanaannya. Selain itu, kami juga akan mendukung BPK dalam memastikan pemeriksaan berjalan lancar sehingga dapat memperoleh WTP,” ujar...
Tercepat Sampaikan LKPD 2023, Targetkan Raih WTP
Pemkot Yogya menjadi pemerintah daerah yang paling cepat serta pertama menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 di DIY. Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah belasan tahun diraih kembali menjadi target.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY Widhi Widayat, mengapresiasi komitmen jajaran Pemkot Yogya dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan. “Laporan ini yang pertama kami terima. Tentu kami...
Pemkab Sleman Serahkan Laporan Keuangan 2023
SLEMAN - Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyerahkan Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY.
Kustini mengungkapkan Pemkab Sleman berkomitmen memperbaiki pengelolaan keuangan, salah satunya melalui pendampingan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam percepatan penyelesaian laporan keuangan, agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
“Dalam mendukung upaya percepatan pelaporan keuangan, kami...
Pemkot Jogja Serahkan LKPD 2023 ke BPK
Pemkot Jogja menyerahkan Laporan Keuangan (LKPD) di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Jumat (12/1). Laporan ini diserahkan oleh Penjabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo didampingi jajaran Pemkot Jogja lainnya seperti Sekda Kota Jogja, Plt Kepala Dinas BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfosan, dan lainnya.
Singgih Raharjo mengatakan penyusunan LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemkot Jogja dalam penggunaan anggaran selama 2023. Dalam...
Kota dan Sleman Tercepat Serahkan Laporan Keuangan TA 2023 (Unaudited) kepada BPK Jogja
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Jum’at, 12 Januari 2024, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Widhi Widayat menerima Laporan Keuangan (LK) Unaudited Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan langsung oleh Pejabat Walikota Yogyakarta Singgih Raharjo. Pada hari yang sama Pemerintah Kabupaten Sleman turut menyerahkan secara langsung LK Unaudited oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.
Pejabat Walikota Yogyakarta menyampaikan, "meskipun...
BPK Jogja Menyerahkan LHP Kepatuhan dan Kinerja di Wilayah Provinsi DIY
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Widhi Widayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada, Rabu (3/01) bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi DIY.
LHP yang diserahkan yaitu Pemeriksaan Kepatuhan dan Kinerja pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Penyelenggaraan Sistem BLUD untuk...
Kepala Perwakilan Serahkan Tiga LHP Pemeriksaan Kinerja di Wilayah Provinsi DIY
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Widhi Widayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengelolaan Aset yang Bersumber dari Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Daerah DIY dan Instansi Terkait Lainnya kepada Ketua DPRD DIY, Nuryadi dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Auditorium Kantor...
PIMPINAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BPK mempunyai 9 orang Anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap Anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap Anggota, serta 7 orang Anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1...
Inspektorat Awasi Pembangunan PPI Gesing
Menindaklanjuti arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Inspektorat DIY bakal mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing di Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Gunungkidul.
Tahap pertama pembangunan PPI Gesing ditargetkan rampung pada Desember 2022. Namun karena sejumlah kendala, pembangunan tersebut molor dari target. Inspektur Inspektorat DIY, Muhammad Setiadi mengatakan hingga akhir Desember 2022 pengerjaan PPI Gesing yang menelan...
Kuitansi Palsu Rugikan Negara
Sidang kasus dugaan korupsi dana pemeliharaan Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul dengan terdakwa BN (57) mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor PN Yogya, Rabu (14/6). Jaksa Penuntut Umum Niken Retni Widi, S.H. menjerat terdakwa dengan Pasal 2 (1) jo 18 (1) b UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64...
70 Saksi Diperiksa Kejaksaan
Perkara dugaan korupsi dana hibah pariwisata yang disalurkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ke Kabupaten Sleman pada Tahun Anggaran 2020 terus berjalan di meja penyidik Kejaksaan Negeri Sleman. Sejauh ini Jaksa penyidik telah memeriksa puluhan orang dalam pengusutan perkara tersebut. “Sekitar 70an saksi (yang telah diperiksa),” ucap Kasi Pidana Khusus Kejati Sleman, Ko Triskie Narendra, Sabtu (10/6).
Sekedar diketahui...
Amfiteater Kiskendo Tak Sesuai Spesifikasi
Inspektorat Daerah Kulonprogo memastikan hasil uji laik fungsi Amfiteater Kiskendo, di Kapanewon Girimulyo, bakal terbit pada Juni 2023.
Uji laik fungsi dilakukan setelah BPK DIY menemukan adanya ketidaksesuaian konstruksi bangunan dengan spesifikasi ketentuan. Inspektur Inspektorat Daerah Kulonprogo, Rudyatno mengatakan proyek revitalisasi pembangunan amfiteater belum dapat diserahterimakan pada awal 2023 menyusul adanya temuan ketidaksesuaian pembangunan dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
Inspektorat berwenang...
Ketua BPK Menyerahkan LHP LKPD kepada Pemda DIY
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TA 2022 kepada Ketua DPRD Provinsi Yogyakarta Nuryadi dan Gubernur DIY Hamengku Buwono X, di Ruang Rapat Paripurna Lantai I Gedung DPRD Provinsi DIY, Kamis (13/4).
Hal tersebut untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang...
Gunungkidul dan Bantul Tetap WTP untuk LKPD TA 2022
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Widhi Widayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 kepada Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul dan Bupati Gunungkidul serta Ketua DPRD Kabupaten Bantul dan Bupati Bantul.
LHP tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih dan Bupati Gunungkidul Sunaryanta serta Ketua...
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan...
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022
(…kutipan)
C. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dalam bentuk...
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan...
Kolam Renang di Rumah Dinas Bupati Disorot
Beberapa waktu lalu, santer diberitakan keberadaan kolam renang di Rumah Dinas Bupati Sleman. Pemeliharaan rumah dinas yang di dalamnya termasuk pembangunan kolam renang ini diklaim telah sesuai dengan design engineering detail (DED) yang ada.
Perihal kolam renang tersebut, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menyatakan bahwa pembangunan kolam renang itu merupakan usulannya sebagai kepala daerah. “Usulan tersebut disampaikan pada saat inventarisasi...
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan...
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2022
(….kutipan)
Hasil EPPD dan Opini LKPD Tahun Lalu
Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada...
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan...
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2022
(…kutipan)
Hasil EPPD dan Opini LKPD Tahun Lalu
Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada...
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan...
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2022
(…kutipan)
Hasil EPPD dan Opini LKPD Tahun Lalu
Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada...
Pemda DIY Tindaklanjuti Pemeriksaan Terinci LKPD
Pemda DIY akan segara menindak lanjuti hasil Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda DIY Tahun 2022 yang diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY. Mewakili Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menerima hasil pemeriksaan tersebut dalam exit meeting Pemeriksaan Terinci atas LKPD Pemda DIY Tahun 2022 di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Rabu (29/3).
“Atas nama Pemda...
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan...
Pj Bupati Apresiasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 2022
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo kembali menorehkan prestasi. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 menetapkan Kulonprogo meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya.
Hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan DIY, Widhi Widayat SE, M.Si, CA,...
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima sekaligus tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017 – 2022 dalam mewujudkan visi dan misi melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2022.
Hal itu dikatakan Pj. Bupati Kulonprogo Drs. Tri Saktiyana M.Si. pada Rapat Paripurna (Rapur) Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA)...
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022
(…petikan)
V. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah telah dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada pelaksanaan EPPD tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan apresiasi dari Kemendagri berupa Piagam Penghargaan yang diterima Kota Yogyakarta atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Skor 3,4581 dan...
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022
(…petikan)
V. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah telah dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada pelaksanaan EPPD tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan apresiasi dari Kemendagri berupa Piagam Penghargaan yang diterima Kota Yogyakarta atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Skor 3,4581 dan...
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022
(…petikan)
V. Hasil EPPD dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah telah dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada pelaksanaan EPPD tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan apresiasi dari Kemendagri berupa Piagam Penghargaan yang diterima Kota Yogyakarta atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Skor 3,4581 dan...
Jadi Motivasi Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Daerah
Laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja tahun anggaran 2022 dinyatakan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIJ. Perolehan tersebut sekaligus menandai Pemkot Jogja meraih predikat opini WTP untuk ke-14 kali berturut-turut.
“ALHAMDULILLAH kita mendapat perolehan opini WTP yang keempat belas kali,” kata Penjabat Walikota Jogja Sumadi usai menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan...
Pemkot dan Dewan Komitmen Jaga Uang Rakyat
Laporan keuangan Pemkot Yogya tahun anggaran 2022 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY. Pemkot dan dewan akan terus mempertahankan capaian tersebut serta berkomitmen dalam menjaga uang rakyat dengan merealisasikannya sesuai aturan yang berlaku.
Menurut Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, capaian opini WTP itu bukan akhir melainkan awal bagaimana melaksanakan pemerintahan...
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022
(…kutipan)
D. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN SEBELUMNYA
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021, Nomor 12A∕LHP∕XVIII.YOG∕04∕2022 tanggal 20 April 2022, disampaikan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2021, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus...
Wajar Tanpa Pengecualian Kembali Diraih Pemkab Kulon Progo
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Widhi Widayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022 pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo. LHP tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Akhid Nuryati dan Pj. Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana pada Senin (20/03).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala...
Pemkab Sleman Raih WTP 12 Kali Berturut-turut
Pemkab Sleman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 12 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Sleman Tahun Anggaran 2022. Predikat WTP tersebut disampaikan Kepala Perwakilan DIJ Widhi Widayat dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkab Sleman di Kantor BPK Perwakilan DIJ kemarin (3/3).
Widhi mengatakan, BPK memberikan predikat opini WTP...
Pemkab Sleman Raih WTP 12 Kali Berturut-turut
Pemkab Sleman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 12 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2022. Predikat WTP tersebut terungkap saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan Pemkab Sleman di Kantor BPK Perwakilan DIY, Jumat (3/3).
Bupati Sleman Kustini berterima kasih kepada BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan...