Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga Fm
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga Fm
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik...
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah...
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 20168 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Kartu Identitas Anak
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Kartu Identitas Anak
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara...
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015 – 2025
Peraturan Daerah Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015 - 2025
Peraturan Daerah Bantul Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan
perda-bantul-no-16-th-2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Bantul Nomer 14 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
perda-bantul-no-14-th-2015 Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
perda-bantul-no-12-th-2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sering Gagal Lelang, Disdikpora Tuai Sorotan
(catatan berita dapat diunduh-disini)
Dugaan Korupsi XT Square, Penyidik akan Panggil Dua Calon Tersangka XT Square
(catatan berita dapat diunduh disini)
PROYEK PEMBANGUNAN BANTUL, NEGARA NYARIS RUGI Rp2,7 Miliar
(catatan berita dapat diunduh disini)
Pemkab Gunungkidul Dapatkan Predikat WTP Pertama Kalinya
(catatan berita dapat diunduh disini)
Imbas SILPA Salah Hitung, Bupati Pilih Kurangi Kunker
(catatan berita dapat diunduh disini)
DANA DESA Sudah Ada di Kas Daerah, Kapan Pencairan ke Desa
(catatan berita dapat diunduh disini)
DANA BANTUAN PARPOL Bantul Siapkan Rp 1,05 M
(catatan berita dapat diunduh disini)
BPK DIY PANTAU TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
yogyakarta, Senin 20 Juni 2015 "Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari siklus pemeriksaan. Proses tersebut memiliki arti penting untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh pejabat daerah masing-masing". Ujar kepala Subauditorat DIY, Nur Miftahul Lail dalam sambutanya dalam kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester...
Sosialisasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
Kamis, 16 Juni 2016, Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) di Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi ini adalah Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK, Novis Pramantyabudi, Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja, Sulung Setyo Amboro, dan Kepala Subbagian Manajemen Kinerja Teknologi Informasi, Yogi...
Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Siap Dilaksanakan
Yogyakata, Senin 13 Juni 2016 bertempat di ruang Auditorium Gedung R. Soerasno BPK Perwakilan Provinsi DIY, dilaksakan pertemuan awal terkait Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Daerah, Kabupaten, dan Kota sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan, Parna serta dihadiri oleh SKPD Dinas Kesatuan Bangsa, Partai Politik, dan Tim Pemeriksa.
"Peran...
Sidang Paripurna Penyerahan LHP BPK atas LKPD DIY TA 2015
Selasa 31 Mei 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY. Acara dilaksanakan dalam Sidang Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY yang dihadiri oleh Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubowono X, Wakil Gubernur, PakuAlam X, Ketua...
Penyerahan LHP BPK atas LKPD Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul
Senin 30 Mei 2016, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan LHP BPK atas LKPD Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Acara dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, Bupati Bantul , Suharsono, Ketua DPRD Gunung Kidul, Suharno, Bupati Gunung Kidul, Badingah.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY,...
Penyerahan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Kulon Progo
Jumat, 27 Mei 2016, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta menyerahkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Kulon Progo TA 2015. Acara dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo, Lajiyo Yok Mulyono, Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkoro, Inspektur Kulon Progo, Riyadi Sunarto, serta Kepala DPPKAD Kulon Progo, Rudiyatno. Kabupaten Kulon Progo pada periode TA...
UPACARA MEMPERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE 108
Jumat, 20 Mei 2016, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta menyelenggarakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 108. Upacara tersebut diselenggarakan pada Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi DIY.
Upacara dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Hardinah, yang bertindak sebagai Pembina Upacara dan Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Teguh Srihasto, sebagai Komandan Upacara, serta diikuti...
Kilas Media 2016
Museum BPK RI Diperluas, Kiprah Sultan HB IX Dikumpulkan _ KRJOGJA
Seni Budaya - BPK RI telusuri koleksi sosok HB IX _ RRI Portal Berita Radio Berjaringan Nasional dan Internasional
Abstraksi Perda Kab. Sleman Nomor 10 th 2015
abstraksi Perda Sleman no. 10 th 2015
GUNUNGKIDUL BERUPAYA RAIH OPINI WTP PERTAMA KALI
Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul siap memperbaiki raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kesiapan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi disela penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2015 Kamis, 31 Maret 2016. “Kami sudah berusaha mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga...
KOTA YOGYA BERUPAYA PERTAHANKAN OPINI WTP DI ERA AKRUAL BASIS
Yogyakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Upaya tersebut memerlukan sumber daya dan energi yang lebih besar karena pada tahun anggaran 2015, semua Pemerintah Daerah wajib menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal tersebut terungkap dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2015 Kamis, 31 Maret...
PEMDA DIY SERAHKAN LKPD TA 2015
Yogyakarta – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) siap mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kesiapan tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah DIY, Ichsanuri dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2015 Kamis, 31 Maret 2016. “Kami sudah menerapkan akrual basis dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga kami harapkan semakin mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan...
KULON PROGO PALING AWAL SERAHKAN LKPD UNAUDITED
Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo optimis dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Optimisme tersebut diungkapkan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo paska dilakukannya penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2015 Selasa, 29 Maret 2016. “Kami sudah berusaha mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga kami optimis bisa...
”Cegah Maraknya Renternir, Perlu Revitalisasi Koperasi di Yogyakarta” (Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPN BPK DIY 2015)
Yogyakarta – Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Yogyakarta mendorong dilakukannya revitalisasi koperasi-koperasi di Yogyakarta. Hal ini penting untuk mencegah maraknya pertumbuhan renternir di wilayah Yogyakarta, bahkan sampai ke pelosok desa. Demikian disampaikan Harri DS, Wakil Ketua Dekopinda DIY paska menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY (BPK DIY), Selasa, 22/3/2016.
Lebih jauh Harri...
Infrastruktur Bantul: Anggaran Pembangunan Jalan Membengkak Rp1,9 Miliar
(catatan berita dapat diunduh disini)
BPN Terbitkan Kembali 21 Sertifikat Aset Negara Yang Hilang
(catatan berita dapat diunduh disini)
Proyek Gagal Lelang Tahun 2015 Capai 8 Miliar
(catatan berita dapat diunduh disini)
PD BPR Bank Pasar Kulonprogo Dapat Tambahan Modal Jadi Rp 50 Miliar
(catatan berita dapat diunduh disini)
Dana Keistimewaan DIY: DPRD Bentuk Pansus Pengawasan Danais
(catatan berita dapat diunduh disini)
Bupati Klaim Temuan BPK Tidak Mengindikasikan Korupsi
(catatan berita dapat diunduh disini)
Penyidik Akan Ungkap Aktor Intelektual Dugaan Korupsi XT Square
(catatan berita dapat diunduh disini)
Anggaran Fasilitasi Badan Hukum Gapoktan Dicoret
(catatan berita dapat diunduh disini)
Perda Kab. Gunung Kidul No.4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa
Perda Kab. Gunungkidul No.4 Tahun 2015
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
abstrak perda klprogo 2015 No.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
abstrak perda klprogo 2015 No.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
abstrak perda klprogo 2015 No.1
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN KAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015
PERWALIKOTA YOGYAKARTA No 1 Tahun 2015
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG POLA PENGEMBANGAN TRANSPORTASI WILAYAH
Perda 8 Th 2015 ttg Pola Pengembangan Transportasi WilayahPerda 7 Th 2015 ttg Pengelolaan Hutan Produksi
Penyerahan LHP Kinerja Atas Penyediaan Air Bersih
Bertempat di BPK Perwakilan Provinsi DIY, pada tanggal 30 November 2015 BPK Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan T.A. 2014 dan Semester I T.A. 2015 pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY, Parna, Kepada DPRD, Kepala...
Perda Kota Yogya No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
Abstrak Perda kota Yogya No. 2 Tahun 2015 (unduh disini)
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 Triwulan III
Yogyakarta, Kamis 5 November 2015 bertempat diruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan D.I Yogyakarta dilaksanakan acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual Tahun 2014 dan 2015 Triwulan III oleh Kepala BPK Perwakilan, Parna kepada empat entitas yang dijadikan sampel, yaitu Pemda DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.
Latar belakang pemeriksaan ini...
Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
abstrak Perda Kab Bantul No 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (unduh disini)
Perda Kab Bantul No 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
abstrak Perda Kab Bantul No 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (unduh disini)
Perda Kab Bantul No 10 Tahun 2015 tentang Gangguan Izin
abstrak Perda Kab Bantul No 10 Tahun 2015 tentang Gangguan Izin (unduh disini)
Perda Kab Bantul No 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha
abstrak Perda Kab Bantul No 8 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (unduh disini)
Perda Kab Bantul No 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
abstrak Perda Kab Bantul No 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (unduh disini)