Pemkab Kulon Progo Raih Opini WTP ke-11 Kali dari BPK
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, Widhi Widayat, SE, M.Si, CA, CSFA, Ak, kepada Pj Bupati Kulon Progo, Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T., M.T di Auditorium BPK RI Perwakilan DIY, Rabu (3/4).
Turut...
Membanggakan, Kulonprogo Raih WTP ke-11
Pemkab Kulonprogo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Dokumen opini WTP diserahkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, Widhi Widayat, kepada Penjabat Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti, di Auditorium BPK RI Perwakilan DIY, Rabu (3/4).
Penyerahan dokumen penghargaan opini WTP juga dihadiri Ketua DPRD...
Subsidi untuk PT AMI Jadi Catatan BPK
Pemda DIY meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-14 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Meski demikian, ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti, salah satunya subsidi kepada PT Anindya Mitra Internasional sebesar Rp6,87 miliar yang tidak sesuai peruntukannya. (Yosef Leon Pinsker)
Catatan ini disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2023 kepada Ketua DPRD dan...
Kulon Progo Raih WTP Ke-11 Kali
Untuk ke-11 kalinya Pemkab Kulon Progo meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Penilaian LKPD itu diserahkan Kepala BPK Perwakilan DIY Widhi Widayat kepada Pj Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti di Auditorium BPK RI Perwakilan DIY, Rabu (3/4).
Turut hadir mendampingi Pj Bupati, Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati, Sekda Triyono,...
Taru Martani Terancam Rugi Rp 18 M
Pengelolaan Keuangan dua badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemprov DIJ dinilai bermasalah. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya persoalan keuangan di PT Taru Martani dan PT Anindya Mitra Internasional (AMI), dua dari empat BUMD yang dimiliki pemprov.
“Kami minta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah investasi di PT Taru Martani dan pelaksanaan pembayaran susidi bus Trans Jogja...
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023 MENDAPAT OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada Ketua DPRD dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada, Kamis 4 April 2024. Penyerahan LHP hari ini menjadikan momen penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD sebagai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Provinsi yang pertama kali...
Kembali Meraih Opini WTP ke-11 Kali
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023, diserahkan langsung Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, Widhi Widayat SE MSi CA CSFA Ak kepada Pj Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti ST MT di Auditorium BPK RI Perwakilan BPK RI Perwakilan DIY, Rabu (3/4).
Turut...
BPK Beri 3 Catatan untuk Pemda DIY
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Negara V menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada Ketua DPRD dan Gubernur Daerah Istmewa Yogyakarta (DIY) di DPRD DIY, Kamis (4/4). Penyerahan LHP ini menjadikan momen penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD sebagai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Provinsi yang pertama kali di seluruh Indonesia.
Anggota V...
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Noor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran...
Sleman Raih Predikat WTP ke-13
Pemkab kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan ini merupakan prestasi beruntun yang diraih selama 13 tahun terakhir.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan, pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi salah satu komponen evaluasi bagi Pemkab. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada BPK atas pendampingan dan asistensi dalam penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan daerah...
15 Kali Berturut-turut, Capaian dengan Proses Panjang
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Jogja tahun 2023 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIJ. Predikat ini telah didapatkan Pemkot Jogja total sebanyak 15 kali berturut turut. “Kami menerima laporan hasil pemeriksaan oleh BPK atas laporan kinerja keuangan tahun 2023. Kita telah mendapatkan sebanyak tiga apresiasi,” ujar Penjabat Wali Kota Jogja...
Sleman Raih Opini WTP 13 Kali Berturut-turut
Pemkab Sleman menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024. Hasilnya, Pemkab Sleman dinyatakan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut.
Laporan diserahkan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara Ahmadi Noor Supit kepada Bupati Sleman Kustini di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Jumat (8/3). Hadir pula Ketua...
LHP LKPD Kota Yogya 2023 Tembus Rekor Nasional
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogya Tahun Anggaran 2023 mampu menembus rekor nasional. Terutama berkaitan torehan positif atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY.
Capaian positif yang menembus rekor nasional tersebut ialah tercepat dalam menyampaikan LKPD 2023 ke BPK RI. LHP atas LKPD 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang...
Anggota V BPK serahkan LHP LKPD kepada Pemda D.I. Yogyakarta
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 kepada Ketua DPRD D.I Yogyakarta Nuryadi dan Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam Rapat Paripurna DRPD D.I Yogyakarta di Ruang Rapat Paripurna Lantai 1 Gedung DRPD...
Kepala Perwakilan Serahkan LHP LKPD Kabupaten Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023 kepada Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho dan Bupati Gunungkidul Sunaryanta, Ketua DPRD Kabupaten Bantul Hanung Raharjo dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, serta...
Anggota V BPK serahkan LHP LKPD kepada Kota Jogja dan Sleman
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 kepada Ketua DPRD Kota Yogyakarta Danang Rudiyatmoko dan Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo serta Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharta dan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, di...
BPK Perwakilan DIY Proses Pemeriksaan Terinci LKPD 2023
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY mulai melaksanakan proses Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023.
Rencananya, pemeriksaan terinci ini akan dilakukan selama 30 hari, mulai 22 Februari – 23 Maret 2024.
Sebagai awal dari proses pemeriksaan tersebut, entry meeting bersama Pemda DIY pun digelar pada Selasa (20/2) di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku...
Bupati Bantul dan Pj. Bupati Kulon Progo Serahkan Langsung Laporan Keuangan (Unaudited) TA 2023 kepada BPK Jogja
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Kamis, 15 Februari 2024, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Widhi Widayat menerima Laporan Keuangan (LK) Unaudited Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan langsung oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Pada hari yang sama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo turut menyerahkan LK Unaudited oleh Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti.
Bupati Bantul menyampaikan...
Kepala Perwakilan Menerima Laporan Keuangan (Unaudited) TA 2023 Pemda DIY dan Pemkab Gunungkidul
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Rabu, 7 Februari 2024, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Widhi Widayat menerima Laporan Keuangan (LK) Unaudited Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X. Pada hari yang sama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul turut menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan Unaudited oleh Bupati Gunungkidul H. Sunaryanta.
Wakil...
Pemeriksaan Interim Perkuat Proses Audit Keuangan DIY
Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam X menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Senin (22/1).
Kedatangan BPK DIY tersebut untuk melakukan entry meeting terkait Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2023.
Entry meeting ini lebih dari sekadar prosedur. Hal ini menjadi wadah esensial untuk memahami dan memperkuat proses audit Keuangan. Diskusi...
Rumah Tangga di Kulon Progo Kena Retribusi Buang Sampah
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo kini memberlakukan tarif retribusi pembuangan sampah bagi sektor rumah tangga. Selain itu, tarif dari sektor lain seperti kawasan hingga industri pun turut berubah.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Persampahan, Air Limbah dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Kulon Progo, Budi Purwanta mengatakan tarif baru ini berlaku sejak 5 Januari 2024. “Tarif...
Sleman Komit Perbaiki Pengelolaan Keuangan
Pemkab Sleman berkomitmen melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan. Diantaranya dengan pendampingan kepada OPD dalam percepatan penyelesaian Laporan Keuangan agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
“Dalam mendukung upaya percepatan pelaporan keuangan, kami mendorong OPD untuk disiplin serta cepat dan tepat dalam pelaksanaannya. Selain itu, kami juga akan mendukung BPK dalam memastikan pemeriksaan berjalan lancar sehingga dapat memperoleh WTP,” ujar...
Tercepat Sampaikan LKPD 2023, Targetkan Raih WTP
Pemkot Yogya menjadi pemerintah daerah yang paling cepat serta pertama menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 di DIY. Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah belasan tahun diraih kembali menjadi target.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY Widhi Widayat, mengapresiasi komitmen jajaran Pemkot Yogya dalam melakukan penyusunan Laporan Keuangan. “Laporan ini yang pertama kami terima. Tentu kami...
Pemkab Sleman Serahkan Laporan Keuangan 2023
SLEMAN - Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyerahkan Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY.
Kustini mengungkapkan Pemkab Sleman berkomitmen memperbaiki pengelolaan keuangan, salah satunya melalui pendampingan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dalam percepatan penyelesaian laporan keuangan, agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
“Dalam mendukung upaya percepatan pelaporan keuangan, kami...
Pemkot Jogja Serahkan LKPD 2023 ke BPK
Pemkot Jogja menyerahkan Laporan Keuangan (LKPD) di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Jumat (12/1). Laporan ini diserahkan oleh Penjabat Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo didampingi jajaran Pemkot Jogja lainnya seperti Sekda Kota Jogja, Plt Kepala Dinas BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfosan, dan lainnya.
Singgih Raharjo mengatakan penyusunan LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemkot Jogja dalam penggunaan anggaran selama 2023. Dalam...
Kota dan Sleman Tercepat Serahkan Laporan Keuangan TA 2023 (Unaudited) kepada BPK Jogja
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Jum’at, 12 Januari 2024, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY Widhi Widayat menerima Laporan Keuangan (LK) Unaudited Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan langsung oleh Pejabat Walikota Yogyakarta Singgih Raharjo. Pada hari yang sama Pemerintah Kabupaten Sleman turut menyerahkan secara langsung LK Unaudited oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.
Pejabat Walikota Yogyakarta menyampaikan, "meskipun...
BPK Jogja Menyerahkan LHP Kepatuhan dan Kinerja di Wilayah Provinsi DIY
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Widhi Widayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada, Rabu (3/01) bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi DIY.
LHP yang diserahkan yaitu Pemeriksaan Kepatuhan dan Kinerja pada Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Penyelenggaraan Sistem BLUD untuk...
Kepala Perwakilan Serahkan Tiga LHP Pemeriksaan Kinerja di Wilayah Provinsi DIY
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Widhi Widayat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengelolaan Aset yang Bersumber dari Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2023 (Semester I) pada Pemerintah Daerah DIY dan Instansi Terkait Lainnya kepada Ketua DPRD DIY, Nuryadi dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Auditorium Kantor...
PIMPINAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BPK mempunyai 9 orang Anggota, dengan susunan 1 orang Ketua merangkap Anggota, 1 orang Wakil Ketua merangkap Anggota, serta 7 orang Anggota. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1...
Inspektorat Awasi Pembangunan PPI Gesing
Menindaklanjuti arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Inspektorat DIY bakal mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Gesing di Kalurahan Girikarto, Kapanewon Panggang, Gunungkidul.
Tahap pertama pembangunan PPI Gesing ditargetkan rampung pada Desember 2022. Namun karena sejumlah kendala, pembangunan tersebut molor dari target. Inspektur Inspektorat DIY, Muhammad Setiadi mengatakan hingga akhir Desember 2022 pengerjaan PPI Gesing yang menelan...
Kuitansi Palsu Rugikan Negara
Sidang kasus dugaan korupsi dana pemeliharaan Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul dengan terdakwa BN (57) mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor PN Yogya, Rabu (14/6). Jaksa Penuntut Umum Niken Retni Widi, S.H. menjerat terdakwa dengan Pasal 2 (1) jo 18 (1) b UU No 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64...