Anggaran Dipangkas Dampak Efisiensi, Bawaslu Kota Jogja Tidak Mampu Fotokopi Berkas Laporan Akhir
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah cukup berdampak pada operasional lembaga pemilu Bawaslu dan KPU. Ketua Bawaslu Kota Jogja Andie Kartala mengatakan, kegiatan di jajaran komisioner tidak ada yang memakai anggaran, karena per tanggal 1 Maret 2025 sudah ditetapkan Rp0. Secara rinci pagu anggaran di Bawaslu Kota Jogja sebelum terkena dampak efisiensi diketahui mencapai...
Akhirnya 4.000 Ton Sampah di Kota Jogja Boleh Dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul, Alasannya karena Wali Kotanya Baru
Sekretaris Provinsi DIY Beny Suharsono menyoroti penanganan sampah khususnya di Kota Jogja. Pemkot Jogja juga telah menyurati Pemprov DIY untuk melakukan evakuasi 4.000 ton sampah ke TPST Piyungan. Sebanyak 4.000 ton sampah tersebut merupakan akumulasi untuk evakuasi secara total, satu truk sampah maksimal hanya bisa membawa 5-7 ton. Jadi, peran Pemprov DIY dalam hal membantu permasalahan sampah di kabupaten/kota...
BPS DIY Targetkan Pemutakhiran DTSN Selesai Bulan Ini: Akan Jadi Data Tunggal Rujukan untuk Menjalankan Program Pemerintahan
Badan Pusat Stastistik (BPS) Bersama Kemensos dan Kementerian terkait meminta dukungan dari Pemda dalam rangka pemutakhiran data. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Th 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), BPS terlibat dalam pemutakhiran data dari tiga sumber utama. Kepala BPS DIY Herum Fajarwati mengatakan, BPS DIY menargetkan pemutakhiran DTSEN di lima kabupaten/kota se-DIY selesai dan akan menjadi...
Hasto “Tukar” Mobdin Baru dengan 616 Gerobak
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan menolak pengadaan mobil dinas (mobdin) baru seusai menjabat sebagai pemimpin Kota Pelajar. Anggaran pengadaan mobil dinas untuk keduanya mencapai Rp3 miliar. Bupati Kulon Progo periode 2017-2019 ini mengatakan anggaran mobil dinas itu akan digunakan untuk pengadaan gerobak sampah sejumlah RW yang ada di Kota Jogja, yakni 616...
Program PKG Diserbu Ratusan Warga
Kepala Seksi Pemberdayaan, Promosi dan Tata Kelola Dinkes Bantul, Subarda menilai animo masyarakat untuk mengikuti program Pemeriksaan Kesehatan gratis (PKG) sangat tinggi. Dia mencatat ada 399 orang yang mendaftar PKG, pada Februari-awal Maret 2025, dan telah ada 349 orang atau 87,5% diantaranya telah melakukan PKG.
selengkapnya : tautan
PAD Pariwisata Bantul Baru Capai 10%
Dispar Bantul mencatat selama Januari-Februari 2025 ada 343.352 orang wisatawan yang berkunjung ke Bantul. Kunjungan wisatawan tersebut berhasil meraih PAD mencapai Rp4,9 miliar atau 10% dari target PAD 2025 yang mencapai Rp49 miliar.
selengkapnya : tautan
Padat Karya Digelar di Empat Lokasi
Program padat karya di Bumi Sembada telah berjalan di empat kalurahan. Disnaker Sleman menyatakan adanya perubahan rencana pelaksanaan program ini.
Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sleman, Sumaryati menjelasakan per lokasi padat karya, kelompok masyarakat atau sub Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pedukuhan atau LPM kalurahan mendapat pagu Rp160 juta. Total pelaksanaan padat karya menggunakan APBD Sleman sebesar Rp1,12 miliar. Anggaran tersebut...
BGN Butuh Tambahan Rp25 T/Bulan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun perbulan untuk melayani 82,9 juta penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden. “Untuk 3 juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan,...
Pemangkasan Anggaran, Hentikan Sewa Kendaraan Dinas
Dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, KPU Kabupaten Kulon Progo ikut merasakan, terpangkas sekitar Rp900 miliar. Anggaran secara nasional yang awalnya Rp3 triliun kini tinggal Rp2,1 triliun. Dampak yang paling terlihat adalah biaya sewa kendaraan dinas untuk komisioner di tingkat kabupaten/kota. Anggaran itu dari, yakni KPU DIY. Sewa kendaraan berupa mobil untuk para komisioner ditingkat kabupaten/kota sudah ditarik sejak...
Balai Budaya Rp1,6 Miliar Diresmikan
Balai Budaya Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari diresmikan oleh Paniradya Kaistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nugroho Wisnu Winarno beberapa hari lalu. Bangunan senilai Rp1,6 miliar ini merupakan balai budaya yang ke-15 di Kabupaten Gunungkidul.
selengkapnya : tautan
Langkah Nyata Wali Kota Yogyakarta HastoWardoyo Atasi Sampah, Apa Saja?
Setelah serah terima jabatan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengintensifkan upaya penanganan masalah sampah. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (3/3/2025) Hasto menjelaskan. Langkah pertama yang akan diambil adalah mengupayakan agar sampah masyarakat diangkut oleh penggerobak. Langkah berikutnya, depo-depo dikosongkan. Mencegah pembuangan sampah sembarangan di jalanan, Hasto meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta untuk menjaga...
Imbas Efisiensi Anggaran, Dua Proyek Penanganan Banjir di DPUPKP Kota Jogja Batal Terlaksana Tahun Ini
Kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah proyek pembangunan di Kota Jogja. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Jogja Rahmawan Kurniadi mengatakan, ada dua proyek penanganan banjir atau genangan yang terpaksa harus dibatalkan tahun ini, yaitu pembangunan saluran air hujan (SAH) Jalan Cuwiri Mantrijeron dan penutupan saluran sungai Manunggal. Nilai anggaran untuk dua proyek tersebut...
Dewan Soroti Tunggakan Pajak
Pemkab Gunungkidul menargetkan setoran ke PAD dari sektor pajak reklame pada tahun ini menyumbang Rp1,5 miliar. Kepala Bidang Pendataan Pajak BKAD Gunungkidul Endang Listyo mengatakan, jumlah target mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Pada 2024, target pajak reklame sebesar Rp1,45 miliar berhasil terealisasi Rp1,54 miliar.
selengkapnya : tautan
Pencairan Termin I Molor
Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul agar pencairan dana desa termin pertama beres pada Februari tidak terlaksana, karena adanya regulasi baru yang termuat dalam Keputusan Menteri Desa No.3/2025 yang ada penjelasan tentang ketentuan dalam program ketahanan pangan wajib dilaksanakan melalui BUMKal. Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul, Khoirul Rahmat menjelaskan hingga saat ini sudah...
Danais Dinas Kebudayaan Turun Jadi Rp17 Miliar
Alokasi Danais untuk Dinas Kebudayaan (Disbud) menurun. Kepala Disbud Sleman Edy Winarya menjelaskan, awalnya alokasi direncanakan sebesar Rp22 miliar. Lalu turun menjadi Rp17 miliar, pada awal Januari menjadi Rp12 miliar. Lalu terakhir setelah instruksi presiden hanya Rp7,3 miliar.
selengkapnya : tautan
Siapkan Rp42 Miliar Dukung MBG
Pemprov DIY telah menganggarkan Rp42 miliar dalam APBD, untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Namun, anggaran tersebut hingga kini belum digunakan karena pelaksanaan MBG masih terbatas dan masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
Kepala Disdikpora DIY Suhirman mengungkapkan pelaksanaan MBG di DIY masih bertahap. Seluruh pengelolaan hingga pendanaan program ini merupakan wewenang SPPG di wilayah masing-masing.
Anggaran yang disiapkan...
Program Jemput Sampah Dengan Transporter Batal Terlaksana Serentak di Awal Maret, Ini Alasan Pemkot Jogja
Program penjemputan sampah dari rumah ke rumah dengan petugas transporter batal terlaksana sesuai target. Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja Ahmad Haryoko mengatakan, “Sampai saat ini masih pendataan (transporter) di masing-masing wilayah, belum ada action penjemputan. Untuk operasionalnya kemungkinan bisa dilakukan sekitar April.”
selengkapnya : tautan
Proyek Gedung Segera Dilelang
Kabid Cipta Karya DPUPKP Sleman Zaini Anwar menuturkan target mulai pembangunan Gedung RSUD Sleman pada April mendatang dan selesai Desember tahun ini. Nilai proyek mencapai sekitar Rp50 miliar, Gedung RSUD Sleman yang baru nantinya memiliki tiga lantai.
Tim Kerja Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya DPUPKP Sleman Rahmadi mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu Gedung tersebut sekitar Rp80 miliar....
Proyek Alun-Alun Sewandanan Terdampak Efisiensi Anggaran
Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIJ Aris Eko Nugroho mengatakan tidak menampik adanya pengurangan anggaran danais pada tahun ini. Semula anggaran Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun. Proyek revitalisasi Alun-Alun Sewandanan tetap dianggarkan, namun tahapan-tahapan. Namun tidak terlalu mengurangi atau mengubah target capaian kinerja.
selengkapnya : tautan
Merasa Ditipu soal Honor yang Tidak Sesuai
Dukuh keluhkan kurangnya transparansi dalam pendataan kendaraan Kepala BKAD Kulon Progo Taufiq Amrullah membenarkan adanya program pendataan kendaraan bermotor untuk memeriksa kondisi kendaraan yang telat membayar pajak lebih dari setahun. Petugas yang ditunjuk berdasarkan SK yaitu pamong kalurahan dengan honor sebesar Rp8 ribu untuk setiap lembar pendataan yang dikembalikan. Rata-rata setiap kalurahan memiliki sekitar 300 kendaraan yang telat membayar...
Ada 23 SPPG, 19 Titik Berlokasi di Sleman
Sebanyak 23 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKalma) mulai dibangun. Lokasi SPPG tersebar di Kabupaten Sleman, Gunungkidul dan Kulon Progo. Dari 23 SPPG, 19 titik berada di Kabupaten Sleman.
Ketua Forum BUMD DIJ Raden Agus Choliq menjelaskan, SPPG dibangun menggunakan kas dan dana dari investor....
Refokusing Anggaran Capai Rp272 Miliar
Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melakukan refokusing anggaran dari dua sumber penerimaan utama, yakni Danais dan APBD regular. Total anggaran yang terdampak efisiensi mencapai Rp272 miliar, dengan rincian Rp200 miliar dari Danais dan Rp72 miliar dari APBD regular.
selengkapnya : tautan
Tahun Ini Terima Lebih Banyak Uang
Kepala Kantor Kesbangpol Gunungkidul Johan Eko Sudarto menuturkan Pemkab sudah mengalokasikan anggaran banpol di 2025 sebesar Rp1,17 miliar. Jumlah ini lebih banyak ketimbang alokasi di 2024 dengan pagu sebesar Rp1,109 miliar.
Penyaluran masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan banpol di 2024. Ketika audit selesai, maka banpol di tahun ini bisa segera dicairkan.
selengkapnya...
Program Tahun Ini Serap 5.070 Tenaga Kerja
Kabid Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul, Rumiyati, mengatakan, program padat karya infrastruktur yang dilaksanakan Disnakertrans Bantul TA 2025 mampu menyerap 5.070 tenaga kerja lokal, dan dilaksanakan di 195 titik atau lokasi. Untuk setiap titik, anggarannya Rp100 juta. Sehingga total Rp19,5 miliar dari APBD murni.
selengkapnya : tautan
Jatah Perdin Dikurangi Separuh
Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja menerbitkan Surat Edaran efisiensi anggaran daerah dengan satu hal diantaranya berupa pengurangan kegiatan perjalanan dinas (perdin) sebesar 50%. Saat ini masih menunggu terbitnya Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2025. Efisiensi APBD 2025 akan digunakan untuk menutup dipotongnya DAK dan DAU infrastruktur dari Dana Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp21,7 miliar.
selengkapnya : tautan
Tahapan Periksa Uji Belum Terpetakan
Proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran di Kapanewon Pleret belum bisa memetakan jadwal pelaksanaan periksa uji karena belum ada pasokan listrik. Kepala DLH Bantul Bambang Purwedi Nugroho mengatakan secara fisik pembangunan ITF Bawuran telah selesai sehingga yang tinggal dilaksanakan adalah periksa uji sistem dan peralatan yang dipasang, dan diharapkan dalam waktu dekat.
selengkapnya : tautan
Insinerator dan Transporter Ujung Tombak Penanganan Sampah
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Kembali menambah alat pembakar sampah atau insinerator yang ditempatkan di Piyungan, Bantul, untuk mengatasi masalah sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja Ahmad Haryoko menjelaskan insinerator tambahan yang disediakan sebanyak tiga unit. Ini menambah jumlah insinerator di Piyungan menjadi lima unit dan ditargetkan April siap digunakan.
selengkapnya : tautan
Imbas Efisiensi Anggaran, KPU Bantul Tak Lagi Pakai Mobil Dinas
Kebijakan efisiensi anggaran belanja tahun 2025 berdampak besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul. Pada tahun ini, KPU Bantul hanya mendapatkan anggaran untuk honor staf dan operasional kantor KPU Bantul. Ketua KPU Bantul, Joko Santosa menyebutkan, para komisioner KPU Bantul tidak lagi bekerja dengan menggunakan fasilitas mobil dinas. Mobil sudah dikembalikan semuanya per Januari 2025.
selengkapnya : tautan
Peningkatan Kapasitas LKK Tidak Ikut Tertunda
Terbitnya Instruksi Presiden No.I Th 2025 tentang Efisiensi Anggaran membuat sejumlah pelaksanaan kegiatan di Instansi Pemerintah diminta untuk ditunda. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Bantul Sri Nuryanti, hal ini tidak berlaku pada program pelaksanaan peningkatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan kalurahan (LKK). PIK (pagu indikatif kapanewon) peningkatan kapasitas LKK menggunakan dana PAD atau Silpa dan anggarannya mencapai Rp225...
Siapkan Rp50 Juta untuk Reduksi Biaya Distribusi
Pemkab Sleman telah menyiapkan anggaran Rp50 juta untuk gelaran pasar murah. Dana tersebut berasal dari APBD serta BI DIY. Nantinya, anggaran yang ada akan digunakan untuk pemberian reduksi biaya retribusi. Pasar murah tahun ini diselenggarakan di 36 kalurahan.
selengkapnya : tautan
Efisiensi, 3 Proyek Pengolahan Tetap Lanjut
DLH Bantul memastikan tiga proyek penanganan sampah tetap direalisasikan meskipun ada arahan menunda pembangunan dari Pemerintah Pusat. Ketiga proyek itu meliputi pembangunan hanggar Niten senilai Rp3,9 miliar, pembangunan jalan masuk TPST Dingkikan senilai Rp2,7 miliar, dan pembangunan TPS3R Srigading Sanden. Lurah Srigading Prabowo Sugondo memastikan anggaran Rp900 juta untuk rehab dan pembangunan TPS3R Srigading aman dan pembangunannya akan dilakukan...
Pemkab Masih Utang ke 3 Kalurahan
Pemkab Bantul diketahui masih memiliki utang pembayaran uang sewa tanah Stadion Sultan Agung (SSA) ke 3 kalurahan, yakni Trimulyo, Kapanewon Jetis, Timbulharjo, Kapanewon Sewon, dan Wonokromo, Kapanewon Pleret, selama 1,5 tahun dengan total besaran ratusan juta rupiah. Kabid Pemuda dan Olahraga Disdikpora Bantul Andus Sarwana mengakui dinasnya telah menganggarkan sekitar Rp400 juta untuk pembayaran sewa tanah SSA selama 1,5...
Dwi Nurwata Genjot Laba PDAM hingga Rp6,2 Miliar
Direktur PDAM Tirta Sembada Sleman, Dwi Nurwata menyampaikan capaian layanan yang luas bahkan menggenjot laba PDAM yang sempat minus Ketika awal menjabat tahun 2012 dengan merugi Rp1,6 miliar. Selanjutnya keuntungan sekarang melonjak menjadi Rp6,2 miliar.
selengkapnya : tautan
Sebagian PBI Akan Dibiayai oleh APBD
Sebanyak 11.196 jiwa penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan yang dibiayai oleh APBN dihapus. Sebagian akan dialihkan melalui pembiayaan APBD. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Sleman Ludiyanta menjelaskan, pengalihan tersebut memungkinkan asalkan sesuai kriteria. Pengalihan ini utamanya adalah untuk mereka yang peran dan tugasnya bisa mendapatkan penghargaan. Misalnya guru, taruna siaga bencana (Tanaga), dan pekerja sosial masyarakat (PSM).
selengkapnya...
Tambahan Anggaran Rp100 Triliun
Program MBG saat ini sudah mencukupi 2 juta penerima di 38 provinsi. Dukungan dari koperasi di desa-desa dibutuhkan untuk mempercepat penyebaran program MBG. Meski demikian, dukungan anggaran yang diperlukan untuk salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu pun perlu ditambah sekitar Rp100 triliun.
selengkapnya : tautan
Anggaran MBG Kurang Rp7,5 Miliar
Pemkab Gunungkidul masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait penggunaan anggaran program MBG, dan sejauh ini telah mengalokasikan dana Rp12,2 miliar untuk program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut, dan masih ada kekurangan Rp7,5 miliar. Rencananya kekurangan pagu anggaran akan dipenuhi pada saat pembahasan APBD Perubahan 2025.
selengkapnya : tautan
Bupati-Wabup Disiapkan Mobdin Baru
Di tengah efisiensi anggaran yang diinstruksikan Pemerintah Pusat, Pemkab Gunungkidul bakal menyediakan dana pembelian mobil dinas (mobdin) baru untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan total anggaran Rp1,5 miliar. Namun pagunya masih berada di kas daerah karena untuk pengadaan harus dikonsultasikan terlebih dahulu ke Bupati Endah Subekti Kuntariningsih, dan Wakil Bupati Joko Parwoto.
selengkapnya : tautan
Beasiswa Pendidikan & Bosda Tak Dipangkas
Kepala Disdikpora Kulon Progo Nur Wahyudi menjelaskan tentang beasiswa dan Bosda yang bersumber dari APBD 2025 tidak ada pengurangan kuota dan besaran beasiswa yang diterima siswa. Kuotanya sebanyak 838 siswa, dengan besaran untuk siswa SD Rp1 juta, sedangkan siswa jenjang SMP Rp1,3 juta untuk tiap penerima.
selengkapnya : tautan
Dinas Kebudayaan Kena Pangkas Sekitar Rp10 Miliar
Dinas Kebudayaan atau Kundha Kabudayan Gunungkidul terkena dampak Instruksi Presiden No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD dan diperkirakan anggaran Danais terpangkas antara Rp9 miliar-Rp10 miliar menjadi Rp13 miliar, dari sebelumnya Rp23 miliar.
selengkapnya : tautan
SAK Setor ke Daerah Rp 0 alias Tak Setor
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Selo Adi Karto (SAK) tak mencatatkan setoran ke Pemkab Kulon Progo. Hal ini mengacu pada dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2024. Jika mengacu laporan yang disampaikan ke DPRD, SAK memberikan setoran Rp 0 atau tak memberikan setoran. Komisaris Perumda SAK Muhadi membenarkan isi LKPJ terkait setoran Rp0 dari perumda. Keuntungan dari perumda mencapai Rp1,2...
Dana BOS Rp87,5 Miliar Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Sekretaris Disdik Gunungkidul Agus Subaryanto mengatakan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2025 tak ikut terpangkas. Dana BOS sebesar Rp59.097.180.000 diperuntukkan bagi sekolah negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta mencapai Rp28.435.240.000. Total dana BOS yang diterima tahun ini senilai Rp87,5 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai jenjang Pendidikan, mulai dari Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMP hingga...
Pastikan Tak Ada Pengurangan Petugas Kebersihan
Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho memastikan tidak ada pengurangan atau merumahkan tenaga kebersihan imbas dari Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran. Total 25 petugas yang stastusnya non-ASN atau honorer tetap dipekerjakan seperti biasa, dan juga tidak ada pengurangan gaji dampak dari kebijakan tersebut. Penggajiannya bersumber dari APBD Bantul yang dianggarkan setiap tahunnya, dengan gaji sekitar Rp2 juta sebulan.
selengkapnya :...
Prioritaskan Sektor Pendidikan
Anggaran Rp86 miliar yang disediakan Pemkot Yogya untuk menunjang program MBG batal digelontorkan. Hal ini seiring kebijakan dari pemerintah pusat, yang memutuskan seluruh alokasi MBG dibiayai oleh APBN. Anggaran itu bakal diarahkan ke program-program yang menjadi skala prioritas, seperti misalnya Pendidikan. Sisanya baru program-program yang sebelumnya dibiayai oleh DAK dan DAU di sektor infrastruktur.
selengkapnya : tautan
DD Wajib Dukung Ketahanan Pangan
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Sleman Samsul Bakri mengatakan, DPMK Sleman mencatat seluruh kalurahan masih menyesuaikan rencana penggunaan Dana Desa dengan program ketahanan pangan Pemerintah Pusat. Perancangan penggunaan DD 20% dapat dikerjasamakan dengan petani untuk menyuplai kebutuhan bahan baku makanan dalam program MBG. Pagu DD Sleman pada tahun ini diketahui sebesar Rp127,35 miliar. Pagu ini naik sekitar...
BPNT Diberikan kepada 4.400 Kelurahan
Pemkab Kulon Progo meluncurkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menyasar 4.400 keluarga pada 2025. Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp200.000 tiap bulan. Bantuan bersumber dari APBD Kulon Progo 2025 senilai total Rp10,56 miliar. Bantuan berupa bahan pangan dengan komoditas yang mengandung karbohidrat, protein hewani dan nabati, hingga vitamin seperti buah dan sayur. Sistem penyaluran menggunakan e-warung yang...
Hidran Kampung Dibangun di Purbayan Kotagede
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Jogja bakal membangun instalasi jaringan hidran kering di Kampung Purbayan. Pembangunannya akan dimulai di triwuan kedua 2025 menggunakan pagu anggaran sekitar Rp1,6 miliar dari APBD Kota Jogja 2025. Sampai saat ini, total sudah ada 16 hidran kampung di Kota Jogja, antara lain di Notoprajan, Pathuk, Kauman dan Prawirodirjan.
selengkapnya : tautan
20 Persen Dana Desa Ketahanan Pangan
Pagu Dana Desa Kabupaten Sleman pada 2025 sebesar Rp127,4 miliar. Nantinya, masing-masing kalurahan harus dialokasikan sebanyak 20 persen untuk program ketahanan pangan. Pencairannya diperkirakan dapat dilakukan pada April.
selengkapnya : tautan
Perintah Pemprov DIJ, Akan Kembali Dibuang ke TPA Piyungan
Setelah ramai adanya tumpukan sampah di lahan bekas Teras Malioboro TM 2 di media sosial, Pemkot Jogja mulai melakukan evakuasi sampahnya.
Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja Ahmad Haryoko menyebut, pembuangan sampah akan di bawa ke TPA Piyungan atas dasar perintah Pemprov DIY. Dia memperkirakan timbunan sampah yang ada di lokasi tersebut mencapai 30-40 rit. Menurutnya lokasi tersebut sudah dalam...
Ada 2.652 Pendaftar CKG, 30 Persen Baru Terlayani
Kepala Dinkes DIY Pembajun Setyaningastutie menyebut, jumlah pengakses program cek Kesehatan gratis (CKG) di DIY, dari sejumlah 2.652 orang, baru sekitar 790 orang atau 30 persennya yang terlayani. Hal ini karena puskesmas memiliki kendala, yakni penyesuaian CKG dengan program yang sudah ada, yakni terkait stok bahan habis pakai di puskesmas.
selengkapnya : tautan
Anggaran Perbaikan RTLH Dipangkas Rp2 M
DPUPKP Sleman ikut terimbas kebijakan rasionalisasi anggaran. Salah satu program yang dipangkas anggarannya adalah stimulant RTLH. Kepala Bidang Perumahan DPUPKP Kabupatne Sleman, Suwarsono menyampaikan anggaran yang dipangkas Rp2 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp11,4 miliar melalui APBD menjadi Rp8,4 miliar. Target tahun lalu yang menyasar 778 unit rumah, menjadi tahun ini 500 unit rumah.
selengkapnya : tautan
Program Makan Gratis Mulai Dijalankan
Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul, Nurudin Araniri mengatakan, bansos makanan gratis bagi lansia, anak telantar hingga warga miskin yang dilaksanakan melalui APBD Gunungkidul sudah terlaksana sejak Jumat (14/2). Total penerima bantuan mencapai 1.227 orang dan diberikan selama sebulan. Untuk program ini Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.104.300.000.
selengkapnya : tautan
Siswa di Jogja Mulai Sarapan Pagi
Kepala Disdikpora DIY Suhirman mengatakan Program MBG untuk pelajar di Kota Jogja dimulai di SMKN 4 Jogja, Senin (17/2). Selain menyasar siswa jenjang SD, program ini juga menyasar siswa SMA/SMK. Waktu makan ditetapkan pukul 09.00 WIB menyesuaikan dengan kondisi siswa yang belum sarapan. Lokasi sekolah yang dipilih di awal adalah sekolah yang dekat dengan SPPG. Nanti akan dievaluasi dan...
Cek Kesehatan Gratis Dimulai di Kulon Progo
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami mengatakan sebnyak 21 puskesmas telah disiapkan di Bumi Binangun untuk melayani pengunjung CKG. Namun kuotanya saat ini masih dibatasi, rata-rata 5-10 peserta CKG perhari. Sehingga setiap puskesmas maksimal hanya bisa melayani 10 peserta CKG.
selengkapnya : tautan
Pendapatan Retribusi Februari Rp297.174.900
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Supriyatna SSos MM menyampaikan, sampai pertengahan bulan Februari jumlah wisatawan yang datang pada dua kali libur akhir pekan sebanyak 29.808 orang dengan pendapatan retribusi Rp297.174.900,-
selengkapnya : tautan
Padat Karya di Bantul Serentak Selasa Hari Ini Dimulai
Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2025 ini mengalokasikan anggaran dana untuk program padat karya infrastruktur senilai Rp19,5 miliar dari APBD Kabupaten Bantul. Dana tersebut untuk 195 titik pekerjaan fisik yang tersebar di 17 Kapanewon se Kabupaten Bantul.
selengkapnya : tautan
Pilar Utama Membangun Kepercayaan Publik
Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam X secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, kepada BPK. Laporan tersebut sekaligus representasi dari komitmen Pemda DIY dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
selengkapnya : tautan
Disampaikan Awal Waktu, Siap Pertahankan Opini WTP
LKPD unaudited TA 2024 Pemkot Yogyakarta diserahkan oleh Pejabat (Pj) Walikota Yogya Sugeng Purwanto kepada Kepala Perwakilan BPK DIY Agustin Sugihartatik. Momen itu bersamaan dengan penyerahan LKPD unaudited Pemda DIY, Kabupaten Sleman, Gunungkidul, dan Bantul. Batas akhir penyampaian LKPD oleh masing-masing Pemda ialah akhir Maret 2025.
selengkapnya : tautan
Metode Pokja Jadi Sorotan
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DIY, Yudi Ismono mengatakan, rencana proyek gedung baru DPRD DIY hingga kini masih tertahan pada tahap lelang tender. Saat ini proses tender masih menunggu masa sanggah, setelah Kelompok Kerja (Pokja) pembangunan Gedung tersebut mengumumkan pemenang tender. DPW Lembaga Perlindungan Konsumen RI Badan Advokat Indonesia (LPK-RI BAI) Yogyakarta mencium adanya pelanggaran aturan dalam lelang proyek pengadaan...
Banyak Bus Wisata Masuk Parangtritis Tanpa Bayar Retribusi
Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menemukan modus baru yang dilakukan wisatawan agar tidak membayar tarif retribusi Ketika berrekreasi di Pantai Parangtritis. Modus yang dilakukan adalah bus pariwisata yang datang dari luar Kabupaten Bantul sengaja tidak melewati TPR Induk Pantai Parangtritis. Sebagai gantinya, rombongan wisatawan tersebut memilih melewati TPR Pantai Samas atau Pantai Pandansimo yang tidak dijaga selama 24 jam penuh...
Target PBB Dapat Rp25,4 Miliar
BKAD Gunungkidul menargetkan PAD dari PBB-P2 sebesar Rp25,4 miliar pada 2025 dengan total wajib pajak yang tercatat sebanyak 622.485 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai seperti salah nama, alamat, maupun luasan bidang bisa mengajukan keberatan. Pengajuan paling lama tiga bulan setelah SPPT diterima dengan persyaratan pengajuan...
Danais Dipotong Rp7 Miliar Dialog Budaya Dihapus
BKAD Sleman menyampaikan alokasi Danais untuk Bumi Sembada pada 2025 terpotong hingga Rp7 miliar, sehingga Sleman hanya menerima Rp32 miliar. Kepala Disbud Sleman, Edy Winarya menyampaikan, agenda dialog kebudayaan di kapanewon yang digelar di 2024 dihapus untuk seluruhnya pada 2025.
selengkapnya : tautan
Tiga Proyek Peningkatan Jalan Dibatalkan
Efiseinsi berdampak signifikan pada program Pemkab Sleman, yaitu pembatalan tiga proyek peningkatan jalan yang pendanaannya berasal dari APBD, Terdiri dari ruas jalan Mancasan Lor ke Mancasan Kidul dengan anggaran Rp2,9 miliar. Lalu ruas Karangkalasan hingga Salakan sebesar Rp4,5 miliar, serta ruas Marangan sampai Nglengkong dengan anggaran Rp5,9 miliar.
selengkapnya : tautan
Program PKG Dilaksanakan Hari ini Serentak di Puskesmas
Program pemeriksaan Kesehatan gratis (PKG) akan dilaksanakan di seluruh puskesmas total 25 puskesmas di Kabupaten Gunungkidul, hari ini, (17/2). Sesuai arahan dari Kementrian Kesehatan RI, PKG menyasar masyarakat yang berulang tahun, usia pelajar dan bagi yang memiliki kondisi khusus. Jika dalam pemeriksaan ditemukan tanda-tanda penyakit tertentu, pihak puskesmas akan segera melakukan tindakan medis atau merujuk pasien ke rumah sakit...
Bansos Makanan Gratis Berjalan Lancar
Sekretaris Dinsos Gunungkidul Nurudin Arantri mengatakan pelaksanaan pada hari pertama bantuan makanan gratis ke masyarakat kelompok rentan berjalan lancar. Adapun kegiatan ini menyasar 1,227 kelompok rentan terdiri lanjut usia, disabilitas dan anak telantar. Program makanan gratis ini bersumber dari APBD senilai Rp1.104.300.000, yang dijalankan selama 30 hari. Dari APBD tersebut, harga alokasi per penerima itu sebesar Rp30 ribu. Setiap...
Bakar 218 Kilogram Sampah Per Jam
Pemerintah DIY meluncurkan purwarupa insinerator atau alat pengolah sampah berbasis pembakaran, Jumat (14/2), untuk pengelolaan sampah di ingkungan sekolah. Tim pengembang incinerator dari BLTP DIY, Wisnu Suryaputra menjelaskan, insinerator ini mengunakan sistem pembakaran dengan suhu tinggi, mencapai 800 derajat celcius, untuk membakar sampah secara efisien. Selama proses pembakaran, asap yang dihasilkan akan disemprot dengan spray tube berisi air, sehingga...
Pemda DIY Luncurkan Purwarupa Insinerator Sampah
Pemda DIY meluncurkan purwarupa insinerator sampah yang dikembangkan oleh Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) DIY. Alat ini digunakan untuk mengolah sampah di sekolah-sekolah dengan cara membakar sampah dan mengubahnya menjadi pupuk organik atau paving block. Insinerator ini bekerja pada suhu 800 derajat Celcius dan dirancang untuk meminimalkan polusi asap serta kebisingan. Uji coba awal akan dilakukan di 10 sekolah...
Pemangkasan Anggaran Capai Rp260 Miliar
Sekda DIY, Beny Suharsono, mengungkapkan bahwa Pemda DIY telah berhasil menghemat anggaran dengan efisiensi mencapai Rp200 miliar, termasuk penghematan Rp60 miliar dari APBD reguler. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan antara lain pemangkasan perjalanan dinas hingga 50% dan alokasi dana untuk program yang lebih berdampak, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Meskipun efisiensi dilakukan, pelayanan publik tetap dijaga. Di sektor pendidikan,...
Retreat Kepala Daerah Didanai APBN
Pemerintah Indonesia akan menggelar retreat untuk kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024, yang akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang. Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tanpa melibatkan biaya dari daerah atau APBD. Retreat ini bertujuan sebagai pembekalan bagi kepala daerah terpilih, menggantikan dua tahap pelatihan yang sebelumnya diadakan oleh...
Dialokasikan APBD Rp1.1 Miliar 1.227 Kelompok Rentan Terima MBG sebulan
Pemkab Gunungkidul akan menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 1.227 orang dari kelompok rentan selama satu bulan ke depan, dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp1,1 miliar. Sasaran penerima meliputi 518 orang lanjut usia, 627 penyandang disabilitas, dan 82 anak terisolasi. Makanan yang diberikan berupa paket siap makan, terdiri dari nasi, lauk, sayur, dan buah, dengan distribusi langsung ke...
Surat Edaran Mendagri Retreat Bupati dan Wabup Batal Didanai APBD
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul membatalkan rencana untuk membiayai orientasi kepemimpinan (retreat) bupati dan wakil bupati terpilih dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Keputusan ini diambil setelah diterbitkannya Surat Edaran terbaru dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa biaya retreat di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025 akan sepenuhnya ditanggung oleh APBN melalui DIPA Kemendagri. Sebelumnya, biaya tersebut direncanakan akan...
Prototype Insinerator Portable Seharga Rp20 Juta Diluncurkan
Balai Layanan Pendidikan Teknik (BLPT) DIJ meluncurkan prototype insinerator portabel pada 14 Februari untuk mengatasi permasalahan sampah di sekolah-sekolah di Kota Jogja. Insinerator ini dikembangkan sebagai bagian dari research and development BLPT di bawah naungan Dindikpora. Sekprov DIJ Beny Suharsono menyatakan bahwa alat ini masih perlu perbaikan karena menghasilkan polutan asap yang cukup tebal serta kebisingan mesin saat beroperasi....
Anggaran RTLH Kurang Rp2 Miliar
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini berkurang Rp2 miliar dari Rp11 miliar yang bersumber dari APBD. Kepala Bidang Perumahan DPUPKP, Suwarsono, mengatakan pengurangan ini berdampak pada target penyelesaian RTLH, yang awalnya 700 rumah kini hanya sekitar 500 rumah. Besaran bantuan bervariasi, yaitu Rp20 juta untuk rusak...
Fasilitas Mangkrak, Gardu Pandang Berkarat
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bantul meninjau Agrowisata Bukit Dermo di Selopamioro, Imogiri, pada 14 Februari 2025 dan menemukan fasilitas pendukung yang mangkrak. Pembangunan fasilitas seperti stand dagang, tempat ibadah, dan toilet baru mencapai sekitar 49 persen, sementara gardu pandang berbahan besi mulai berkarat. Proyek ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp5.7 miliar, namun hingga kini baru terserap Rp4.011...
BPK diminta Audit Tata Kelola Rumah Bersubsidi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meminta para pengembang perumahan untuk menyerahkan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) kepada negara karena banyak ditemukan hunian berkualitas rendah, terutama bagi penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Inspeksi dilakukan pada 22 Februari 2025 di Jakarta oleh Inspektur Jenderal PKP, Heri, yang menegaskan bahwa pengembang yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi dan diawasi lebih ketat....
Pengajuan Pencairan Baru dari 17 kalurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMK) Bantul mencatat baru 17 dari 75 kalurahan yang mengajukan pencairan Dana Desa (DD) tahun ini, dengan total alokasi sebesar Rp125 miliar. Kepala DPMK Bantul, Sri Nuryanti, menjelaskan bahwa pencairan tahap pertama sudah bisa dilakukan tanpa harus menunggu semua kalurahan mengajukan permohonan. Banyak kalurahan masih memetakan alokasi 20% DD untuk ketahanan pangan, seperti yang dilakukan...
Kucuran Tahun ini Menipis
Kepala Disbud Bantul, Yanatun Yunadiana, mengungkapkan bahwa alokasi Danais untuk Disbud kini hanya Rp9 miliar setelah mengalami refokus anggaran, turun dari Rp11.7 miliar yang sebelumnya direncanakan untuk 2025, dan jauh lebih rendah dibandingkan Rp17 miliar pada 2024. Akibatnya, jumlah kegiatan di berbagai bidang kebudayaan menurun signifikan, seperti bidang adat tradisi yang kini hanya menggelar 40 kegiatan dari 55 pada...
7 Perusahaan Tambang Tunggak Pajak Rp140 juta
Tujuh perusahaan tambang di Sleman menunggak pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan total tunggakan mencapai Rp140 juta, yang sebagian besar sudah menunggak sejak 2019. Mayoritas perusahaan tersebut enggan membayar pajak, sementara beberapa pemilik perusahaan sebagai wajib pajak sudah meninggal dunia. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman terus berupaya untuk menagih pajak dengan memanggil wajib pajak, melakukan...
Anggaran MBG untuk Upah guru Honorer
Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos belanja tidak terduga (BTT) di Sleman akan dialihkan untuk menambah upah guru honorer. Keputusan ini dibahas dalam rapat koordinasi Komisi D DPRD Sleman dan Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman pada Kamis (1/2). Pengalihan dilakukan karena anggaran MBG dinilai terlalu besar jika hanya digunakan untuk fasilitas sekolah, sementara kesejahteraan guru honorer masih perlu ditingkatkan....
Ada Biaya Rp22 Juta Per Orang – Retreat Kepala Daerah Pakai APBD untuk Akomodasi dan Konsumsi
Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta terpilih, Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan, akan mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan di Magelang pada 21-28 Februari 2025 setelah pelantikan pada 20 Februari. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY dengan sistem cost sharing, di mana sebagian biaya ditanggung oleh DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia...
Dikeluhkan Masyarakat, Ternyata Tak Berizin
Satpol PP Kulon Progo melakukan sidak terhadap tiga tempat karaoke di Kapanewon Wates yang tidak memiliki izin usaha, sebagai respons terhadap keluhan masyarakat, terutama menjelang Ramadhan. Menurut Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP, Alif Romdhoni, tempat karaoke tersebut telah melanggar aturan perizinan usaha, meskipun satu tempat sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tetapi belum menyelesaikan proses perizinannya....
Kejaksaan Selidiki Proyek Mangkrak Bukit Dermo
Kejaksaan Tinggi DIY sedang menyelidiki proyek pembangunan Agrowisata Bukit Dermo di Selopamioro, Imogiri, Bantul, yang mangkrak. Proyek ini seharusnya selesai pada 31 Desember 2024, namun hingga kini baru mencapai 57%. Pembangunan yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah ini menjadi sorotan setelah munculnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan sejumlah rekomendasi. Proyek ini dikerjakan...
Sekda Pastikan Anggaran Terdampak Efisiensi
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program-program yang telah direncanakan dalam APBD. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama pejabat daerah setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Kebijakan efisiensi diterapkan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah tanpa menghambat pelayanan dan pembangunan. Pemerintah daerah akan melakukan pengelolaan anggaran yang lebih ketat, sementara DPRD turut...
Alihkan Anggaran MBG untuk GTT/PTT dan Infrastruktur Sekolah
Pemerintah Kabupaten Sleman awalnya menganggarkan Rp98 miliar untuk program Makan Bersama Gratis (MBG), tetapi karena pendanaannya akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), Komisi D DPRD Sleman mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan. Ketua Komisi D DPRD Sleman, M Arif Priyousanto SSi, menyatakan bahwa dana itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT),...
Anggaran untuk Petani Aman dari Refocusing
Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Sleman melakukan penghematan anggaran sebesar 35% atau sekitar Rp4,89 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MKB). Penghematan ini dilakukan dengan menunda atau mengurangi kegiatan yang tidak mendesak, serta menghapus belanja yang dapat diminimalkan. Anggaran awal DP3 sebesar Rp71.85 miliar dipangkas menjadi Rp69.51 miliar, dengan pemangkasan pada sarana prasarana pertanian dan kegiatan lainnya....
Seorang Pimpinan Perusahaan Dinyatakan Tersangka
Kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Sampang, Gedangsari, Gunungkidul terus berkembang. Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah menetapkan dua tersangka, yaitu mantan Lurah Sampang, Suharman, dan pimpinan perusahaan berinisial THR yang bertanggung jawab atas penambangan ilegal tanpa izin. Pemeriksaan dokumen dan barang bukti menunjukkan adanya transfer dana sebesar Rp506 juta dari perusahaan kepada salah satu tersangka untuk pengurukan...
Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo Belum Tuntas
Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo di Selopamioro, Imogiri, Bantul, yang seharusnya selesai pada Desember 2024, hingga kini baru mencapai 57%. Proyek ini terhambat karena masalah dalam proses tender, ketidaksesuaian anggaran, dan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp 1 miliar yang telah dikembalikan. Pembangunan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan masih menghadapi kendala utama dalam pendanaan. Untuk mengatasi masalah ini,...
Dana Transfer Pusat Dipangkas Rp13 Miliar
Dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Sleman mengalami pemangkasan sebesar Rp13 miliar, terdiri dari Rp8 miliar dari DAU infrastruktur dan Rp5 miliar dari DAK fisik untuk irigasi. Pemangkasan ini terjadi karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat, yang berdampak pada distribusi dana ke daerah. Akibatnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sleman harus menyesuaikan anggaran dan programnya.
selengkapnya : tautan
Layanan Akan Diperluas
Dinas Kesehatan Gunungkidul berencana memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di seluruh puskesmas setelah dilakukan uji coba di Puskesmas Ponjong 1 dan Paliyan sejak 10 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mendeteksi dini penyakit tertentu. Setelah uji coba, layanan akan dievaluasi sebelum diterapkan di 25 puskesmas lainnya. Mekanisme PKG mengacu pada jenis layanan kesehatan...
Kejari Tetapkan Tersangka Baru
Kejari Gunungkidul terus mengembangkan kasus penambangan ilegal di tanah kas desa (TKD) Sampang, yang sebelumnya telah menetapkan Lurah Sampang, Suharman, sebagai tersangka karena memberikan izin tambang ilegal. Kini, seorang tersangka baru berinisial THR, direktur perusahaan pertambangan, juga ditetapkan karena bertanggung jawab atas penambangan tanah uruk untuk proyek tol Jogja-Solo. Kerugian negara akibat penambangan ini mencapai Rp506 juta. Proses hukum...
Program Digelar Serentak pada 18 Februari
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul akan melaksanakan program padat karya infrastruktur serentak pada 18 Februari 2025 di 195 lokasi. Program ini menyasar warga miskin dan pengangguran untuk memberikan pekerjaan sementara melalui pembangunan infrastruktur seperti cor blok, drainase, dan talud. Sosialisasi kepada masyarakat dan distribusi material sudah hampir selesai, dengan target distribusi selesai pada 15 Februari. Setiap lokasi...
Status BLUD untuk Tambah Pendapatan
Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan ini melibatkan instansi pengelola sampah di wilayah Bantul, yang diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola pendapatan dari retribusi dan sumber lainnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah serta mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. Dengan status BLUD, unit pengelola sampah...
Muncul Wacana Bikin BUMD Pariwisata
Pemkab Bantul mewacanakan pendirian BUMD khusus pariwisata untuk mengoptimalkan pengelolaan wisata di Bumi Projotamansari dan meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Sekda Bantul Agus Budihrarjo, BUMD ini nantinya bertugas menarik investor, terutama untuk proyek wisata seperti Agrowisata Bukit Dermo yang mangkrak. Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menyambut positif wacana ini, namun meminta Pemkab lebih aktif berkoordinasi agar rencana ini dapat terealisasi...
Lima Proyek Drainase Dibatalkan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul membatalkan lima proyek drainase dan irigasi karena efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Keputusan ini diambil setelah ada pengurangan alokasi transfer keuangan daerah sebesar Rp2.17 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.29/2025. Proyek yang dibatalkan meliputi irigasi di Pacar, Jotawang, Sindet, Timbulsari, dan Kemiri dengan total anggaran Rp5.3 miliar. Pembatalan proyek ini dilakukan untuk menyesuaikan dan...
Siapkan Strategi, DPKU Gandeng BUMN
Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKU) Kota Jogja menyusun strategi untuk mengatasi dampak efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berimbas pada fasilitas bagi UMKM. Pemangkasan anggaran mencapai 20% dan berdampak pada berkurangnya kegiatan pelatihan serta forum diskusi bagi pelaku UMKM. DPKU berupaya menggandeng BUMD dan swasta agar program pengembangan UMKM tetap berjalan. Selain itu, instansi lain seperti...
Program Belum Terealisasi
Program makan bergizi gratis di Gunungkidul tertunda karena kekurangan alat pendukung dan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Program ini akan melayani siswa di empat sekolah di Wonosari dengan 50 petugas. Pemerintah mengajukan anggaran Rp500 juta untuk pengawasan, sementara Dinas Kesehatan akan melatih petugas agar memenuhi standar kesehatan pangan.
selengkapnya : tautan
Ribuan RLTH Belum Kena Perbaikan
Di Kabupaten Bantul, ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih belum mendapat perbaikan akibat keterbatasan anggaran. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bantul mencatat bahwa banyak rumah warga yang membutuhkan bantuan renovasi, tetapi belum tersentuh program perbaikan. Masalah ini terjadi karena alokasi dana dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD, belum mencukupi untuk memenuhi...
Suntikan Dana Capai Rp 100 Juta Lebih
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan menyuntikkan dana lebih dari Rp100 miliar untuk Bank Bantul sebagai tambahan modal guna meningkatkan kinerja bank tersebut. Suntikan modal ini telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Bantul, yang ditargetkan selesai pada akhir Maret mendatang.
selengkapnya : tautan