Puskesmas Mulai Layani Cek Kesehatan Gratis
Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas Wirogunan, Mergangsan, pada Selasa, 12 Februari. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan tanpa biaya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana prasarana di puskesmas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan serta mendukung kesejahteraan...
Bekas Calon Halaman Depan Untuk Mesum
Pelabuhan Tanjung Adikarta di Kulon Progo yang sudah lama mangkrak kini menjadi perhatian karena digunakan untuk aktivitas yang tidak semestinya, seperti pacaran berlebihan (mesum). Pelabuhan yang terletak di Karangwuni, Wates, Kulon Progo ini awalnya digadang-gadang sebagai calon halaman depan DIY, namun aset milik Pemprov DIY ini tidak segera beroperasi, sehingga dibiarkan terbengkalai. Akibatnya, tempat ini menjadi area yang tidak...
Proses Hukum Kasus Tambang Ilegal Berlanjut
Kasus penambangan ilegal di Gunungkidul masih berlanjut dengan proses hukum terhadap para tersangka. Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul telah menetapkan tersangka baru untuk penambangan di tanah kas desa (TKD) Sampang, sementara dua terdakwa dalam kasus penambangan ilegal di Serut akan menjalani sidang ketiga pada 13 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Wonosari. Tersangka di TKD Sampang adalah direktur utama PT Puser...
Sampah Liar Meningkat hingga 18 Ton
Di Kabupaten Sleman, jumlah pembuangan sampah liar mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya 7-8 ton per minggu menjadi 18 ton per minggu. Peningkatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri serta lemahnya pengawasan. Untuk mengatasi masalah ini, pihak berwenang melakukan patroli malam dan telah menjatuhkan denda kepada pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, mereka juga...
Pemkot Jogja Irit Anggaran Imbas Inpres
Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penghematan anggaran sebagai imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan efisiensi belanja daerah dan menyesuaikan dengan aturan nasional agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Beberapa langkah yang diambil dalam penghematan ini antara lain membatasi penggunaan air di kantor pemerintahan, menghemat listrik dengan pengurangan operasional komputer, serta mengatur ulang...
Program PKG Resmi Dimulai di Dua Wilayah
Pada 11 Februari 2025, Pemerintah Kota Jogja resmi memulai program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di 18 puskesmas. Program ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan memberikan rujukan ke rumah sakit jika ditemukan indikasi penyakit serius. Warga yang berulang tahun dapat memanfaatkan layanan ini dengan datang ke puskesmas, mengisi formulir, dan menjalani pemeriksaan medis. Dengan adanya PKG, pemerintah berharap...
Pendapatan Tak Lagi Tembus Rp1,5 Miliar
GOR Kridosono yang sebelumnya dikelola PDAM Tirtamarta dikembalikan kepada Keraton Yogyakarta pada 20 Januari 2025. Hal ini menyebabkan sedikit penurunan pendapatan bagi PDAM, meskipun dampaknya tidak signifikan. Stadion Kridosono sendiri dianggap memiliki nilai sejarah dan memenuhi kriteria sebagai bangunan cagar budaya, sebagaimana ditegaskan oleh Heniy Astiyanto dari Bonang Foundation dan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Jogja, Fahmi...
Di DIJ, CKG Baru Berjalan di Sleman-Kota Jogja
Program cek kesehatan gratis (CKG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum berjalan serentak, tetapi baru berlangsung di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Tiga kabupaten lainnya akan segera menyusul, dengan kesiapan puskesmas sebagai tempat penyelenggaraannya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie, program ini bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi berlangsung sepanjang tahun sehingga perlu persiapan matang melalui simulasi terlebih...
Layani 30 Orang Sehari – Program Pemeriksaan Gratis Mulai Bergulir
Program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) mulai bergulir di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 11 Februari 2025, mencakup Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan memastikan puskesmas siap melayani pemeriksaan rutin. Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie, menyebutkan bahwa setiap puskesmas diharapkan dapat melayani 30-40 orang per hari sesuai dengan kapasitasnya....
Program PKG Hanya diikuti Tujuh Orang
Uji coba program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di Puskesmas Ponjong 1, Gunungkidul, dimulai pada 10 Februari, namun hanya diikuti oleh tujuh orang peserta. Kepala Puskesmas Ponjong 1, Kuncoro, menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme pendaftaran yang dilakukan melalui aplikasi. Selain itu, sistem aplikasi dari Kementerian Kesehatan masih belum stabil, sehingga pencatatan harus dilakukan secara manual....
Insinerator Tambahan TPA Banyuroto Gagal Terealisasi
Pengadaan insinerator tambahan di TPA Banyuroto, Kulon Progo, dipastikan gagal terealisasi pada tahun 2025 akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp200 miliar sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kepala UPTD Persampahan dan Pertamanan DLH Kulon Progo, Budi Purwanta, menjelaskan bahwa insinerator tambahan seharusnya berperan penting dalam mengelola timbulan sampah yang mencapai 30 ton per hari. Saat ini, insinerator pertama pun...
Terima Sampah dari Jogja, Terancam 4 Tahun
Kasus pengolahan sampah ilegal di Kalurahan Banaran, Kulon Progo, menjerat Yusuf Dakhuri sebagai tersangka. Ia dijerat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan terancam hukuman empat tahun penjara. Polisi menyita alat berat dan tumpukan sampah sebagai barang bukti. Sampah yang diterima berasal dari Kota Jogja dan Sleman, terutama dari hotel, lalu dibuang di lahan tersangka seluas 500 m². Kasus...
Dapur Sehat MBG Ditambah di Sewon
Komando Distrik Militer (Kodim) 0729 Bantul menambah pembangunan dapur sehat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Salah satu dapur sehat baru dibangun di Kapanewon Sewon, dengan progres pembangunan yang masih mencapai 25 persen. Sementara itu, dapur sehat di Sanden sudah mencapai 90 persen dan ditargetkan selesai pada 15 Februari.
selengkapnya : tautan
Tunggakan PBB P2 Tahun Lalu Capai Rp12 Milliar
Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Sleman pada tahun 2024 mencapai Rp12 miliar. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman bersama Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan BKAD, Muh Yunan Nurtrianto, mengungkapkan bahwa pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting. Tunggakan terjadi karena berbagai faktor, seperti data yang belum benar,...
Bantuan Keuangan Parpol Naik Rp1.400 Per Suara Sah
Bantuan keuangan untuk partai politik di Sleman mengalami kenaikan dari Rp3.500 menjadi Rp4.900 per suara sah, sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2024. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman, Indra Darmawan, menjelaskan bahwa kenaikan ini dimungkinkan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan dana ini bertujuan untuk mendukung kehidupan politik di...
Tambang Pasir di Sungai Progo Harus di Hentikan
Aktivitas tambang pasir di Sungai Progo menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, seperti abrasi, erosi, dan potensi krisis air. Penambangan ini melibatkan pihak penambang, masyarakat sekitar, serta aktivis lingkungan seperti Walhi. Tambang ilegal di wilayah tersebut dinilai merusak ekosistem dan berdampak pada pertanian serta pemukiman warga. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum didesak untuk segera menindaklanjuti...
Sampah dari Kota Yogya dan Sleman Warga Galur Jadi Tersangka Kasus Pengolahan Limbah Ilegal
Seorang pria berinisial YS di Kulon Progo ditetapkan sebagai tersangka kasus pengolahan sampah ilegal. Ia mengelola sampah dari Kota Yogyakarta dan Sleman tanpa izin dengan cara dibakar di lahan pribadinya di Padukuhan Sawahan, Banaran. Kasus ini terungkap pada 10 Februari setelah penyelidikan oleh polisi, yang kemudian menyita barang bukti dan menahan YS. Ia diduga melanggar UU Nomor 18 Tahun...
Ada Sumber Pendanaan Alternatif Pembangunan Ruas Jalan Sleman – Gunung Kidul Tetap Berlanjut Meski Ada Efisiensi Anggaran
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap melanjutkan proyek pembangunan jalan lintas Sleman-Gunungkidul meskipun menghadapi kendala anggaran dan penyesuaian prioritas proyek. Pembangunan ini telah berjalan sejak 2023 dan direncanakan berlanjut hingga 2025. Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas, mendukung sektor pariwisata, serta mengurangi kemacetan di jalur utama. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah melakukan optimalisasi dengan mengurangi panjang jalan yang dibangun serta...
Pronas Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Puskesmas Kurang Dokter, Dimulai Pekan Depan
Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul akan memulai Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada pekan depan, Februari 2025. Program ini akan dilaksanakan di dua Puskesmas rintisan, yaitu Puskesmas Ponjong 1 dan Puskesmas Paliyan.
Program PKG ini akan dijalankan dengan sistem rotasi tahunan, di mana setiap tahun PKG akan bergantian dilakukan di sekolah dan di Puskesmas. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala serius, yaitu keterbatasan...
Sejumlah Pembangunan Fisik Batal – APBD Tahun 2025 Dipangkas Rp61 Milliar
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalami pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp61 miliar akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
Dampak dari pemangkasan ini terasa di berbagai wilayah di Kabupaten Gunungkidul, termasuk Wonosari, Ngijar, Karangmojo, Sumberwungu, dan Ponjong. Sejumlah proyek pembangunan fisik terpaksa dibatalkan, seperti lima paket pembangunan...
Pemilik Lahan Jadi Tersangka
Pemilik lahan yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kulonprogo. Tersangka, YS, dijerat dengan Undang-Undang No.18/2008 tentang Pengelolaan Izin Sampah. Barang bukti berupa ekskavator, solar untuk membakar sampah, dan peralatan lainnya telah disita, meskipun YS belum ditahan.
Proses penyelidikan melibatkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kulonprogo dan...
Dinas Tunggu Dana Rehabilitasi
Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (DKUKMP) Bantul sedang menunggu dana rehabilitasi untuk beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Proses ini masih bergantung pada alokasi anggaran yang diharapkan bisa masuk dalam APBD tahun 2024. Rehabilitasi pasar dianggap penting karena kondisi beberapa pasar yang sudah kurang layak untuk digunakan. Namun, pelaksanaannya masih tertunda karena ketersediaan dana yang belum pasti. DKUKMP Bantul...
Bantuan Keuangan Parpol 2025 Naik
Kenaikan nilai bantuan per suara sah dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika ekonomi daerah. Jika pada tahun 2024 nilai per suara sah sebesar Rp3.500, maka pada tahun 2025 naik menjadi Rp4.900. Penyaluran bantuan akan dilakukan dalam satu tahap, berbeda dari tahun sebelumnya yang dilakukan dalam dua tahap akibat pelaksanaan pemilu serentak. Keputusan pencairan bantuan ini juga masih menunggu hasil...
Terdampak Efisiensi, Pengadaan Alsintan Ditunda
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memutuskan untuk menunda pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pada tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari refocusing anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penundaan dilakukan karena DP3 Sleman harus melakukan refocusing anggaran sebesar Rp4,9 miliar atau 35% dari anggaran di luar prioritas guna mendukung program MBG dan memastikan efisiensi anggaran daerah.
selengkapnya : tautan
Pemda DIY Kaji Penerapan WFA bagi ASN
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sedang mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya efisiensi anggaran. Kajian ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang memberi fleksibilitas kerja bagi ASN.
Meski mempertimbangkan efisiensi biaya operasional, seperti pengurangan kendaraan dinas, listrik, dan internet, WFA tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik. Contohnya, layanan di rumah sakit, Dinas Sosial,...
Jembatan Srandakan Lama Bakal Dibongkar
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY akan membongkar Jembatan Srandakan lama yang ambrol beberapa waktu lalu untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan infrastruktur di sekitarnya, terutama Jembatan Srandakan 2. Pembongkaran ini diperlukan karena
Kewenangan pengelolaan jembatan ada di Pemda DIY, dan meskipun tidak lagi dipakai, keberadaannya tetap berpotensi menimbulkan bahaya. Namun, DPUPESDM DIY belum menentukan waktu...
Anggaran Rp1,4 Miliar, Digelar di 4 Lokasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja akan melaksanakan program padat karya di empat lokasi pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp1,4 miliar yang bersumber dari APBD Kota Jogja.
Pelaksanaan program ini akan dimulai pada akhir Februari 2025 dengan setiap lokasi melibatkan 48 pekerja dan masa kerja selama 30 hari. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dan tidak bersamaan di...
Dana Kalurahan Tak Dipangkas
Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Perencanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan DPMKP2KB Gunungkidul, Waziroh, pada Senin, 10 Februari 2025. Ia menegaskan bahwa ADD tetap dialokasikan sesuai rencana awal tanpa perubahan.
Pada tahun ini, pagu ADD mencapai Rp123,94 miliar dan akan disalurkan ke masing-masing kalurahan sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, total alokasi dana desa di Gunungkidul mencapai Rp168,8 miliar, terdiri dari...
Kebijakan WFA Tunggu Pusat
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Work From Anywhere (WFA) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, juga menegaskan bahwa langkah penghematan sudah dilakukan, tetapi saat ini yang masih tersedia adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sektor kesehatan. Pemerintah daerah sedang melakukan pemetaan anggaran untuk mengantisipasi kemungkinan...
Aplikasi dan Skrining Jadi Kendala PKG
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Bantul menghadapi kendala dalam pelaksanaannya karena banyak warga belum melakukan skrining di aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Kendala ini terjadi pada hari pertama pelaksanaan program, yaitu Senin, 12 Februari 2024, dan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta kesulitan teknis dalam penggunaan aplikasi. Pemerintah menargetkan 60 juta peserta dengan anggaran Rp4,7 triliun pada tahun 2025.
Pelaksanaan...
Hampir Separo Jalan Nasional Minim LPJU
Minimnya fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan nasional di Gunungkidul, khususnya di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), menjadi perhatian utama. Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul, Bayu Susilo Alip, menjelaskan bahwa wilayah tersebut membutuhkan sekitar 4.000 titik LPJU, namun hingga kini belum ada kepastian anggaran dari pemerintah pusat. Ruas JJLS yang memiliki panjang sekitar 80 kilometer masih...
Pengunjung Keluhkan Fasilitas Embung Langensari
Taman Embung Langensari di Kota Jogja semakin ramai dikunjungi sebagai destinasi wisata. Namun, kondisi fasilitas di lokasi tersebut dikeluhkan oleh pengunjung karena kurangnya pemeliharaan. Salah satu pengunjung asal Sleman, Sari, menyebutkan bahwa embung ini memiliki potensi wisata karena lokasinya yang strategis dan suasana yang asri. Namun, banyak fasilitas seperti bangku yang rusak dan sampah yang berserakan, membuat kenyamanan berkurang....
Revitalisasi Pasar Tradisional Digenjot
Pemerintah Kota Jogja sedang melakukan revitalisasi pasar tradisional, termasuk Pasar Klituhan dan Pasar Terban, guna meningkatkan kenyamanan pembeli serta pedagang. Program ini dipimpin oleh Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja, dengan Kepala Disdag Veronica Ambar Isnuwarsari dan mendapat dukungan dari Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto serta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY Jony Zainuri Ecsan. Revitalisasi Pasar Klituhan...
Harus Tegas, Hentikan Semua Aktivitas Penambangan di Hilir
Salahuddin Husein, Dosen Teknik Geologi UGM, menegaskan bahwa penambangan di hilir sungai harus dihentikan dan wajib memiliki izin resmi sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458/KPTS/1986. Penambangan ilegal di hilir Sungai Progo telah merusak sempadan sungai, infrastruktur, dan ekosistem, serta mempercepat erosi yang berkontribusi pada jebolnya Dam Srandakan. Aktivitas ini terus berlangsung hingga 9 Februari, sehingga diperlukan pengawasan ketat...
Ilegal, 16 Titik di Sepanjang Aliran Progo
Dinas PUP-ESDM DIY mencatat terdapat 16 titik aktivitas tambang ilegal di sepanjang Sungai Progo, yang tersebar di wilayah Kulon Progo dan Bantul. Surat imbauan telah diberikan kepada para penambang ilegal sejak September hingga Desember 2024, bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa aktivitas tambang telah berhenti setelah adanya imbauan, tetapi masih ada yang...
Bantul Hanya Rp20,9 Juta, Kulon Progo Rp520 Juta
Jebolnya Dam Srandakan di Bantul pada Minggu, 26 Januari, diduga akibat masifnya penambangan pasir di tepi Sungai Progo, yang menyebabkan sedimentasi berkurang dan aliran air menjadi lebih deras. Aktivitas penambangan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Provinsi DIY dalam hal perizinan, sementara pajaknya masuk ke masing-masing kabupaten yang dilintasi sungai. Di...
BPK Periksa Laporan Pertanggungjawaban Dana Parpol Pemkab Gunungkidul
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY melakukan pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Gunungkidul untuk anggaran 2024. Pemeriksaan ini melibatkan BPK Perwakilan DIY, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, partai politik penerima bantuan dana, serta Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah serta...
Program Gratis Ongkir SiBakul Tahun Ini Turun Jadi Rp2 M
Program subsidi ongkir SiBakul di DIY yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY tetap berjalan pada tahun 2025 dengan alokasi anggaran Rp2 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3 miliar. Program ini sudah berlangsung sejak 2020, awalnya untuk membantu UMKM saat pandemi Covid-19. Penurunan anggaran dilakukan karena UMKM semakin berkembang dan mulai bisa mandiri.
selengkapnya : tautan
Selokan Mulai Dibangun di Sisi Jalan
Perbaikan jalan Sentolo-Nanggulan yang longsor sejak Desember 2024 mulai dikerjakan pada 5 Februari 2025. Tahap awal dilakukan dengan penataan lahan, kemudian alat berat digunakan untuk membangun selokan di sisi jalan agar tidak terjadi longsor susulan. Warga Kalurahan Wijimulyo menyambut baik proyek ini dan berharap jalan dapat selesai sebelum Idulfitri 2025 agar akses masyarakat lebih lancar. Anggaran yang digunakan sekitar...
Dana Bus Sekolah Perlu Diperhatikan
Bus sekolah gratis sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan diharapkan tetap beroperasi untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Kepala Bidang Angkutan Dishub Bantul, Toto Pamudji Raharjo, serta Wakil Ketua DPRD Bantul, Suradal, memberikan pernyataan terkait operasional bus sekolah di Bantul, Yogyakarta. Pada tahun 2024, anggaran operasional bus sekolah mencapai Rp90 juta, namun untuk tahun 2025, anggaran masih...
Demi Kesehatan, Perbaikan RTLH Digencarkan
Pemerintah Kota Yogyakarta menggencarkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Hasto Wardoyo, serta dukungan dari dana sosial dan Corporate Social Responsibility (CSR). Perbaikan dilakukan di berbagai wilayah, khususnya daerah yang masih banyak memiliki rumah dengan kondisi kurang layak. Langkah ini diambil karena rumah yang tidak layak...
Status TPST Butuh Rp55 Miliar
Berencana mengubah sistem pengelolaan sampah, Pemkab Gunungkidul akan mengalihfungsikan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Wukirsari di Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Langkah ini dilakukan karena metode sanitary landfill yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi efektif, kapasitasnya sudah melebihi batas, serta kurang ramah lingkungan karena sering menimbulkan polusi. Konsep TPST yang akan diterapkan mirip...
Pemeriksaan Gratis Dimulai, Persiapkan Semua Secara Matang
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja untuk memperluas jangkauan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program ini dilaksanakan di 18 puskesmas di Kota Jogja dengan persiapan matang, termasuk sistem pendaftaran daring melalui aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) dan Satu Sehat. Pelaksanaan PKG dimulai pada 11 Februari dengan peresmian di Puskesmas Mergangsan. Selain memberikan akses kesehatan bagi masyarakat,...
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Butuh Perbaikan
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kabupaten Sleman telah dimulai sejak Senin (3/2) dan dilaksanakan serentak pada Senin (10/2). Program ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman dengan dukungan dari organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia.
Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) HUT mengalami berbagai kendala, terutama dalam proses pendaftaran dan rendahnya partisipasi masyarakat. Salah...
Edarkan Gaya Hidup Sadar Sampah – 60 Persen Sampah di Gunungkidul Sisa Makanan
Gerakan ini melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak seperti OPD, kelurahan, sekolah, dan komunitas peduli sampah. Program ini mulai dicanangkan pada tahun 2024 dan berkaitan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2025. Untuk mewujudkan gaya hidup sadar sampah, pemerintah mengajak masyarakat untuk menghabiskan makanan yang dikonsumsi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih produk curah tanpa kemasan,...
Berlaku Mulai Januari 2025 – Bea Balik Nama Gratis, SIM Sesuai Prosedur
Meskipun BBNKB dibebaskan, masyarakat tetap harus membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) serta biaya administrasi seperti SWDKLLJ, STNK, dan TNKB. AKBP Ary Murtini dari Satlantas Gunungkidul menegaskan bahwa informasi terkait pengurusan SIM harus tetap mengikuti prosedur resmi, mengingat banyak berita hoaks yang beredar. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat lebih mudah mengurus balik nama kendaraan tanpa terbebani biaya tinggi.
selengkapnya :...
Masalah Sampah di KP – Volume Meningkat, Kurang Infrastruktur Pengelolaan
Permasalahan sampah di Kulon Progo semakin meningkat seiring bertambahnya volume sampah, terutama di TPS Banyuroto Nanggulan dan kawasan wisata. Sayangnya, infrastruktur pengelolaan sampah di daerah ini masih kurang memadai. Pentingnya peningkatan infrastruktur dan keterlibatan masyarakat serta sektor swasta dalam pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah serta membuang sampah dengan baik...
Jalan Nanggulan-Sentolo Diperbaiki – Sebelum Lebaran Ditarget Selesai
Perbaikan Jalan Provinsi Nanggulan-Sentolo di Kulon Progo, DIY, sedang dilakukan akibat longsor yang terjadi di beberapa titik. Proses ini berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY. Menurut Nurchayo Budi Wibowo, perbaikan telah dimulai sejak Rabu (5/2) dan diperkirakan berlangsung selama empat bulan, dengan target selesai sebelum Lebaran 2025.
selengkapnya : tautan
Pemda DIY Pastikan Proyek JPG Tak Terpengaruh Pemangkasan Anggaran
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memastikan bahwa proyek pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di Malioboro tidak akan terpengaruh oleh pemangkasan anggaran akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sekda DIY, Beny Suharsono, menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya berdampak pada perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan bantuan keuangan, tanpa mengganggu proyek besar ini. Pembangunan JPG dilakukan bertahap dengan perkiraan anggaran Rp100–200...
Hadapi Efisiensi Anggaran – Pertumbuhan Ekonomi Jangan Terdampak
Sekda DIY, Beny Suharsono, menyatakan bahwa Pemda DIY masih dalam proses refocusing anggaran hingga 10 Februari dan belum bisa memperkirakan dampak pastinya. Namun, ia optimis bahwa daya tahan ekonomi masyarakat DIY tetap kuat, seperti yang terbukti selama pandemi Covid-19. Pemda DIY akan melakukan berbagai intervensi ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mengurangi dampak negatif, meskipun pertumbuhan ekonomi DIY cenderung pelan...
Anggaran Dipangkas – Pemkab Agar Tetap Prioritaskan Program Pembangunan
DPRD Kulonprogo mengalami pemangkasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat, termasuk pemotongan 50% untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat. Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifuddin, berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo tetap memprioritaskan program pembangunan yang penting bagi masyarakat. Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatsiwi, mengakui bahwa efisiensi anggaran dapat menurunkan kinerja daerah, terutama karena Kulonprogo masih bergantung pada dana...
Tahun Ini, 16.985 Rumah Tidak Layak Ditinggali
Di Wonosari, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gunungkidul mencapai 16.985 unit. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 miliar untuk perbaikan rumah tersebut secara bertahap. Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Nursiyanto, menyebut bahwa bantuan diberikan dalam bentuk stimulan senilai Rp20 juta per unit rumah. Namun, keterbatasan anggaran menjadi...
Dana Desa 2025: 20 Persen Harus Dialokasikan untuk Ketahanan Pangan
Pemerintah Pusat mewajibkan 20% dari Dana Desa (DD) tahun 2025 dialokasikan untuk ketahanan pangan, sebagaimana diatur dalam Permendes No. 2 Tahun 2024. Muhadi SH M.Hum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kulonprogo, menyatakan bahwa meski DD 2025 belum turun, pemerintah kalurahan harus menyusun Peraturan Kalurahan (Perkal) untuk pengalokasian dana ini. Dana dapat dikelola oleh BUMKal atau lembaga ekonomi lain...
Pemangkasan Anggaran Rp61 Miliar: Berdampak Program Infrastruktur Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp61 miliar akibat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang mengurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan infrastruktur. Pemangkasan ini terdiri dari Rp42,6 miliar untuk DAK fisik dan Rp18,9 miliar untuk DAK infrastruktur. Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menyatakan bahwa efisiensi anggaran masih dikaji dan belum dipastikan program mana...
Perjalanan Dinas Dianggarkan Rp 27 Miliar
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp27 miliar untuk 2025, namun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, anggaran tersebut harus dipotong 50 persen. Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menyatakan bahwa pihaknya sedang memetakan pos anggaran yang akan terkena dampak pemotongan agar tidak mengganggu pelayanan publik. Sekretaris BKAD, Astuti Rahayu, menambahkan bahwa dana alokasi khusus...
Halim Klaim PAD Bisa Tambal Pemotongan
Pemerintah Kabupaten Bantul menghadapi pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp21,5 miliar, terdiri dari DAK fisik Rp5,5 miliar dan DAU infrastruktur Rp16 miliar. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir mencapai Rp700 miliar akan digunakan untuk menutupi kekurangan ini, dengan prioritas pada perbaikan infrastruktur seperti jembatan, jalan, talut, dan sarana kesehatan.
selengkapnya : tautan
Dewan Sebut Anggaran Dinsos Masih Kurang
Dinas Sosial (Dinsos) Bantul menerima anggaran Rp21 miliar dari APBD 2025, tetapi jumlah tersebut dianggap masih kurang oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul, Ahmad Agus Sofwan, mengingat banyaknya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan. Anggaran ini juga berisiko berkurang akibat kebijakan refocusing berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
selengkapnya : tautan
Target PAD 2025 Tembus Rp1 Triliun DPRD Dorong Pemkot Optimalkan Sektor Pariwisata
Kepala BPKAD Kota Yogya, Raden Roro Andarini, menyatakan bahwa strategi inovatif telah disiapkan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan, termasuk pajak, retribusi, dan bagi hasil BUMD, terutama karena keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD Kota Yogya, Triyono Hari Kuncoro, menekankan pentingnya optimalisasi sektor pajak dan mendukung penyusunan Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan PAD. Selain...
Investasi Sleman Sentuh Rp2 Triliun
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sleman mencatat realisasi investasi sepanjang 2024 mencapai Rp2,29 triliun, melebihi target Rp1,70 triliun yang ditetapkan BKPM. Mayoritas investasi berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp2,03 triliun, sementara penanaman modal asing (PMA) berkontribusi Rp261,23 miliar. Sekretaris DPMPTSP Sleman, Triana Wahyuningsih, mengungkapkan bahwa proyek strategis nasional seperti Tol Jogja-Solo menyumbang sekitar...
Pencairan ADD Langsung Dilakukan Dua Termin
Pemkab Gunungkidul memastikan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2025 berjalan lancar, dengan total pagu sebesar Rp123,94 miliar. Hingga kini, dari 144 kalurahan, masih ada 14 yang belum mencairkan ADD karena kendala administrasi, seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) serta pertanggungjawaban anggaran 2024.
ADD sendiri berfungsi untuk operasional kalurahan, termasuk membayar penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, yang tahun ini...
Perbaikan Jalan Batal
BKAD Sleman melaporkan bahwa DAU dan DAK berkurang sebesar Rp13 miliar, sementara Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menyebut pemangkasan DAK fisik dan infrastruktur mencapai Rp61 miliar. Kepala Bidang Bina Marga DPUPRKP Gunungkidul, Wadiyana, menyatakan bahwa seharusnya tahun ini terdapat anggaran Rp24,6 miliar untuk memperbaiki jalan di Kapanewon Ponjong sepanjang delapan kilometer, namun proyek ini gagal akibat Instruksi Presiden...
Anggaran Dipangkas, Janji Kampanye Tetap Jalan
Meskipun ada pemangkasan anggaran sebesar Rp61 miliar, pemerintah daerah tetap berusaha menjalankan program yang dijanjikan agar visi dan misi kepemimpinan mereka bisa terealisasi. Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan skala prioritas serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Beberapa program utama, seperti penanganan sampah, infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pemberdayaan masyarakat, akan tetap berjalan dengan strategi penyesuaian anggaran agar...
Terdampak Efisiensi, Padat Karya Ditunda
Program ini awalnya direncanakan untuk dilaksanakan dalam dua tahap pada tahun 2025, yaitu tahap pertama dengan 20 titik pekerjaan di triwulan pertama dan tahap kedua dengan 9 titik di triwulan berikutnya. Namun, kepastian pelaksanaan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Menurut Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Bambang Sutrisno, program ini akan dibiayai dari APBD 2025 dengan anggaran sebesar Rp2,9...
Retribusi Parkir Diusulkan Dibayar Bareng Pajak
Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Sujudi, menyatakan bahwa kebocoran dalam retribusi parkir sangat tinggi sehingga perlu adanya kebijakan baru untuk mengatasinya. Saat ini, target PAD dari sektor parkir masih belum maksimal, dengan perolehan Rp350 juta pada tahun 2023 dan Rp600 juta pada tahun 2024. Selain mengusulkan pembayaran retribusi parkir bersamaan dengan pajak kendaraan, rapat tersebut juga membahas alternatif lain seperti...
Rekomendasi Infrastruktur Ditintaklanjuti
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul telah menindaklanjuti semua rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terkait proyek infrastruktur 2024 yang sempat menjadi catatan. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul tetap membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi penyelesaian temuan tersebut.
Lokasi yang menjadi perhatian dalam laporan ini meliputi beberapa proyek infrastruktur di Kabupaten Bantul, seperti pembangunan jalan di...
Alih Fungsi Lahan Mulai Didata
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Bantul mulai melakukan pendataan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada tahun ini. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui luas LP2B yang telah beralih fungsi serta mengidentifikasi penyebabnya. Berdasarkan Perda No. 10/2023, luas kawasan LP2B di Bantul mencapai 18.773,08 hektar, terdiri dari 12.831 hektar LP2B tetap dan 5.942,08 hektar LP2B cadangan. Rencananya, pendataan...
Anggaran Dipangkas
Kepala BKAD Bantul, Trisna Manurung, menambahkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk infrastruktur Bantul tahun 2025 akan dipangkas sebesar Rp21 miliar. Di Sleman, Sekretaris Daerah, Sumisarto, mengungkapkan bahwa anggaran akan dialihkan untuk mendukung program-program kepala daerah terpilih, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, ia menekankan bahwa program yang sudah dialokasikan sebelumnya tidak...
Legislatif: Jangan Beratkan Masyarakat – Ada Wacana Kenaikan Tarif Retribusi Sampah di Kota Yogya
DPRD Kota Yogyakarta masih mengkaji usulan ini agar tidak membebani masyarakat. Salah satu wacana yang muncul adalah perubahan sistem pembayaran berdasarkan berat sampah yang diangkut, yaitu Rp500 per kilogram untuk sampah tercampur dan Rp100 per kilogram untuk sampah terpilah. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dan evaluasi guna mencari solusi terbaik sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan.
selengkapnya : tautan
Alokasi BTT Kebencanaan di Kulon Progo Naik Rp 2,2 Miliar
Kulon Progo meningkatkan alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) untuk kebencanaan menjadi Rp 7 miliar pada tahun 2025. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Taufiq Amrulloh, menjelaskan kenaikan sebesar Rp2,2 miliar ini dilakukan setelah evaluasi penanganan bencana tahun sebelumnya yang menunjukkan kebutuhan dana lebih besar, terutama dalam tanggap darurat.
selengkapnya : tautan
Perbaikan Tiga Ruas Jalan Gagal Terealisasi
Rencana perbaikan tiga ruas jalan rusak di Kabupaten Kulon Progo gagal terealisasi akibat keputusan Menteri Keuangan yang menyebabkan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur sebesar Rp23 miliar. Ketiga ruas jalan yang semula dijadwalkan diperbaiki adalah Jalan Cerme-Demangan, Jalan Bojong-Garongan, dan Jalan Sewu-Galur. Kerusakan jalan di lokasi-lokasi tersebut telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun, dengan banyak titik berlubang dan...
Dana Transfer Pusat ke Pemkab Bantul Dipangkas Rp21 Miliar
Dana transfer pusat untuk Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dipangkas sebesar Rp21 miliar, mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK) irigasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur. Pemangkasan ini diumumkan pada 6 Februari 2025 setelah pemerintah pusat melakukan refocusing anggaran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Trisna Manurung, menjelaskan bahwa angka pemotongan ini masih bisa bertambah...
Dua Program Prioritas Harus Tetap Berjalan
Pemerintah Kota Yogyakarta masih menunggu arahan pusat terkait pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah. Meskipun ada pemangkasan anggaran, DPRD Kota Jogja menegaskan bahwa program prioritas, terutama penanganan sampah dan layanan kesehatan, harus tetap berjalan karena berdampak langsung pada masyarakat.
selengkapnya : tautan
PBB-P2 Ditarget Rp130 Miliar, BPKAD Hadapi Berbagai Tantangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta menargetkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2025, meningkat Rp5 miliar dari tahun sebelumnya. Target tersebut didukung dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang mencapai 97.115 lembar, dengan batas pembayaran hingga 30 September 2025. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan dari...
Lima Jam Bahas Efisiensi Anggaran – Pertemuan Gubernur dengan Kepala Daerah terpilih se-DIJ
Pada 5 Februari 2025, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengadakan pertemuan dengan seluruh bupati dan wali kota terpilih di DIJ di Gedong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, kepala daerah terpilih diminta untuk mulai memikirkan langkah-langkah strategis guna memastikan kebijakan yang diambil nantinya berjalan efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
Langkah efisiensi yang disarankan meliputi pemangkasan perjalanan dinas, pengurangan...
Makelar Tanah Jadi Tersangka dalam Kasus Korupsi di Kulon Progo
Seorang makelar tanah bernama Muhammad Suwandi (MS) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Sindutan, Kulon Progo. Kasus ini melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura (Yakkap I), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dugaan korupsi ini bermula sejak Juli 2016, dan MS resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Februari 2025. Kasus terjadi di...
Dana Transfer Pusat Dipangkas Rp53 Miliar
Pemerintah pusat telah memangkas dana transfer untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp53 miliar, atau sekitar 4,6 persen dari total alokasi APBD tahun 2025 yang mencapai Rp1,14 triliun. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, pada 4 Februari 2025. Pemangkasan tersebut dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan tujuan meningkatkan efisiensi alokasi dana transfer ke...
Anggaran DPRD Terdampak Efisiensi hingga Rp18 Miliar
DPRD Kabupaten Sleman terdampak efisiensi anggaran hingga Rp18 miliar akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah. Ketua DPRD Sleman, Y Gustan Ganda, menjelaskan bahwa anggaran yang tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat dikurangi, termasuk belanja barang dan jasa, konsumsi rapat, serta perjalanan dinas. Plt Kepala BKAD Sleman, Tina Hastarni, menambahkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah...
Pemkab Kulon Progo Prioritaskan Penataan Kawasan Alun-Alun Wates di 2025
Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi mengatakan Pemkab Kulon Progo bakal memprioritaskan penataan Kawasan alun-alun Wates pada 2025 yaitu dengan menyediakan sejumlah fasilitas penambahan.
Pengelolaan Alun-alun Wates menjadi wewenang dari Dispar Kulon Progo. Sekretaris Dispar Kulon Progo, Trusta Hendraswara menyampaikan, biaya penataan Alun-alun Wates mencapai Rp5 miliar dari Danais DIY.
selengkapnya : tautan
Belasan Sekolah Rusak Segera Diperbaiki
Dinas Pendidikan Gunungkidul menargetkan perbaikan sekolah rusak pada tahun ini dilakukan di 18 lokasi dengan total anggaran perbaikan yang dialokasikan sebesar Rp1,59 miliar.
selengkapnya : tautan
Pagu Tahun Ini Lebih Besar Rp3,5 Miliar
Kepala Bidang Bina Perencanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan DPMKP2KB Gunungkidul Waziroh mengatakan pagu Alokasi Dana Desa di tahun ini sudah dimasukkan dalam program kegiatan yang tercantum di APBD 2025. Total anggaran yang digelontorkan untuk 144 kalurahan mencapai Rp123.941 miliar.
selengkapnya : tautan
Pendapatan Retribusi Wisata Rp835,616 Juta
Pada libur Imlek dan Isra Miraj jumlah wisatawan mencapai 78.172 wisatawan. Jumlah tersebut sudah melampaui target Dinas Pariwisata Gunungkidul selama liburan ini sebanyak 62.035 orang. Jumlah retribusi total yang sudah masuk Rp835.616.300.
selengkapnya : tautan
Yang Rusak 120, Anggaran hanya untuk 18 Sekolah
Pemkab Gunungkidul melalui Disdik mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.597.120.000 yang bersumber dari APBD 2025 untuk perbaikan 18 sekolah yang mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Anggaran yang dialokasikan ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi 12 SD dan 6 SMP yang teridentifikasi mengalami kerusakan. Untuk perbaikan SD, alokasi dananya sebesar Rp1.277.375.000. Sedangkan untuk SMP sebesar Rp319.751.000 kata Sekretaris Disdik Gunungkidul, Agus Subariyanto.
selengkapnya :...
Februari Pencairan Tahap Pertama
Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan DPMK Bantul Nanang Mujianto mengungkapkan, pada tahun ini Bantul menerima Dana Desa sebanyak Rp120 miliar. Dari jumlah tersebut 60% sudah bisa dicairkan pada bulan Februari (termin pertama) mendatang untuk 75 kalurahan. Sedangkan sisa 40% akan dicairkan di termin kedua.
selengkapnya : tautan
Pemerintah Pangkas Danais Rp200 Miliar
Presiden Prabowo Subianto memangkas Danais DIY TA 2025 sebesar Rp200 miliar. Inpres yang baru pertama kali dikeluarkan Prabowo sejak menjabat Oktober tahun lalu itu mengatur efisiensi anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga dana otonomi khusus.
Paniradya Pati Keistimewan DIY Aris Eko Nugroho menyampaikan, Danais awalnya ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun dan dengan pengurangan ini menjadi Rp1 triliun. Tentu target yang sudah disusun...
Tak Ada Penutupan Pasar Hewan
Dalam rangka mempercepat pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) pemerintah Gunungkidul mengalokasikan anggaran untuk vaksinasi dan pembelian obat-obatan serta penyemprotan desinfektan sebesar Rp900 juta. Anggaran tersebut Rp800 juta dikelola Dispeterkeswan dan Rp100 juta untuk Dinas Perdagangan guna sterilisasi pasar-pasar hewan.
selengkapnya : tautan
Disnakertrans Bantul Mulai Lakukan Sosialisasi Program Padat Karya Tahun 2025
Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul, Rumiyati menjelaskan, Disnakertrans Bantul mengalokasikan anggaran Rp19,5 miliar dari APBD Bantul 2025 untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program padat karya pada tahun 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 195 lokasi dari 17 kapanewon. Masing-masing mendapatkan paket senilai Rp100 juta.
selengkapnya : tautan
Pelebaran Jalan Bantul Sasar Pertigaan Cepit
Pelaksana Tugas Kepala DPUPKP Bantul Jimmy Arlan Manumpak Simbolon mengatakan nantinya jalan yang dilebarkan mulai dari simpang Cepit hingga gapura masuk Bantul. Jalan tersebut akan dibuat lebar seperti yang ada diruas Jalan Jenderal Sudirman. Pemerintah Pusat telah memberikan kejelasan akan ada anggaran Rp17 miliar dari APBN untuk realisasi pelebaran jalan tersebut.
selengkapnya : tautan
Besaran Uang Sampah Akan Diubah
Sekretaris Daerah Bantul Agus Budi Raharja mengungkapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemkot Jogja dan Perumda Aneka Dharma nantinya Pemkot akan mengeluarkan tipping fee ke Aneka Dharma senilai Rp450.000 per ton untuk sampah yang dikelola ITF Bawuran.
selengkapnya : tautan
Padat Karya Digelar di 7 Lokasi
Disnaker Sleman menyatakan sasaran program padat karya berkurang dari 17 lokasi menjadi tujuh lokasi. Pengurangan titik sasaran lantaran adanya rasionalisasi anggaran untuk mendukung program MBG.
Adapun pagu anggaran padat karya per lokasi sekitar Rp160 juta dari APBD. Dengan begitu, Pemkab Sleman mengalokasikan Rp1,2 miliar. Anggaran tersebut juga dipakai untuk upah tenaga kerja yang terlibat dalam padat karya.
selengkapnya : tautan
Manfaatkan BKK Danais Menuju Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah Kalurahan Girikerto Turi Sleman berhasil memanfaatkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) dengan menciptakan pabrik air minum dalam kemasan (AMDK). Tiga produk AMDK mulai gallon, botol, hingga cup atau gelas segera diproduksi sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat sekitar.
selengkapnya : tautan