Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR:  551/K/X-XIII.2/11/2016

 

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dl LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

 

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

 

 

Menimbang:

  1. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun v/ 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. bahwa Badan Publik wajib melaksanakan pengujian tentang konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
  3. bahwa berdasarkan hasil pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 sudah tidak sesuai dan harus diganti;
  4. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat:

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
  5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/l-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 10/K/l-Xill.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/l-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

 

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:             KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN Dl LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

 

Pasal 1

Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

 

Pasal 2

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan acuan dalam Pelayanan Informasi Publik BPK.

 

Pasal 3

Pada saat Keputusan ini muiai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 3/K/X-XIII.2/1/2015 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 4

Keputusan ini muiai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 November 2016

 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,

 

ttd

 

HENDAR RISTRIAWAN

NIP 195803211978021001

 

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

 

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,

Nizam Burhanuddin

 

 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

  1. Inspektur Utama;
  2. Kaditama Revbang;
  3. Kaditama Binbangkum;
  4. Tortama Keuangan Negara I s.d. VII;
  5. Para Kepala Biro;
  6. Kepala Pusdiklat;
  7. Para Kepala Perwakilan;
  8. Kepala Direktorat LPBH.

Link Salinan dalam format PDF