Tugas dan Wewenang

  • Tugas BPK adalah  memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup Pemeriksaan Laporan Keungan, Pemeriksaan Kinerja, serta Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
  • Wewenang BPK  adalah:

   ⇒ Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;

   ⇒ Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;

   ⇒ Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

   ⇒ Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

   ⇒ Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

   ⇒ Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

   ⇒ Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yangbekerja untuk dan atas nama BPK;

   ⇒ Membina jabatan fungsional Pemeriksa;

   ⇒ Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan

  ⇒ Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah    Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.