PEMBANGUNAN DAERAH

Upaya Pemerintah Kabupaten Kulonprogo untuk mengurangi kawasan kumuh lewat program Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) diklaim telah menunjukkan hasil.

Jalu Rahman Dewantara

jalurahman@harianjoqja.com

  • Perkiraan alasan kurang minatnya masyarakat untuk bertransmigrasi ke Konawe yakni adanya banjir bandang
  • Pasokan listrik untuk hunian calon transmigran di Simeuleu sudah tersedia.

Pada tiga tahun lalu, kawasan kumuh mencapai 297,72 hektare (ha) sementara pada 2019 berkurang menjadi 135 ha.

“Dalam tiga tahun kawasan kumuh sudah berkurang lebih dari 50 persen,” tutur Asisten Koordinator Program Kotaku Kulonprogo, Sodikin, di sela-sela pelaksanaan lokakarya Program Kotaku tingkat Kulonprogo di Wisma Kusuma Wates, Selasa (17/9).

Kawasan kumuh yang ditangani program Kotaku di Kulonprogo tersebar di dua lokasi, yaitu Desa Giripeni dan Kelurahan Wates. Secara administratif, keduanya masuk wilayah Kecamatan Wates. Total luas kawasan kumuh di dua wilayah itu pada 2016 mencapai 51,31 ha dengan perkembangan sekarang sudah berkurang menjadi 31,52 ha. Untuk kawasan kumuh di luar Kotaku pada 2016 berada di delapan desa dengan luasan 242 ha.

Sodikin memaparkan ada beberapa indikator yang menjadikan sebuah kawasan dinyatakan kumuh, yakni penataan pemukiman, akses sanitasi, air minum, rawan kebakaran dan sampah. Upaya penanggulangan yang dilakukan Pemkab lewat Kotaku dengan pendanaan APBD Kulonprogo dan APBN. Dana ini digunakan untuk membikin program yang menanggulangi kawasan kumuh.

Team Leader OSP Program Kotaku, Muh Imam Santoso, mengatakan daerah yang mendapat program Kotaku pada 2019 hanya Kota Jogja dan Sleman sedangkan Kulonprogo tidak masuk. Padahal, Kulonprogo perlu disasar program ini karena merupakan kawasan strategis nasional.

Oleh karena itu, OSP bersama peiguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat akan melakukan berbagai perencanaan untuk Kulonprogo, salah satunya lewat lokakarya untuk menyatukan visi misi pengentasan kawasan kumuh.

Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo berharap seluruh pemangku kepentingan bisa memberi sumbangan, pemikiran dan menyampaikan saran dalam penanggulangan kawasan kumuh di Kulonprogo. Sutedjo optimistis selama dua atau tiga tahun ke depan Kulonprogo bebas kawasan kumuh.

(Sumber berita: Harian Jogja, 19/09/2019, hal: 17)

Selengkapnya: Tautan