Pasar Tradisional Bantul, Dewan Buka Kemungkinan Blacklist Rekanan Pasar Angkruksari
Pasar Tradisional Bantul, Dewan Buka Kemungkinan Blacklist Rekanan Pasar Angkruksari
BPK PERWAKILAN D.I YOGYAKARTA MEMPERINGATI UPACARA 17 AGUSTUS 2017
Upacara 17 agustus memiliki makna yang sangat mendalam pada setiap pelaksanaannya. Selain memiliki sejarah yang sangat kuat dan tidak boleh dilupakan oleh setiap warga negara Indonesia, upacara 17 agustus juga untuk menghormati dan mengenang jasa para pahlawan yang gugur demi rakyat Indonesia, menumbuhkan dan meningkatkan sifat nasionalisme.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kemerdekaan tersebut mengadakan...
Anggaran untuk Pengawasan Dana Desa akan Ditingkatkan
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran untuk pengawasan dana desa akan ditingkatkan. Dengan meningkatnya anggaran pengawasan, maka diharapkan pengawasan terhadap dana di 75.000 desa bisa semakin baik.
Penyelewengan dan penyalahgunaan dana desa pun bisa ditekan seminimal mungkin. Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teritnggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dalam diskusi Forum Merdeka Barat, di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta,...
PERLOMBAAN DALAM RANGKA HUT KEMERDEKAAN RI KE – 72
HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus selalu diwarnai dengan perayaan di seluruh daerah di Indonesia. Berbagai persiapan pun dilakukan menjelang 17 Agustus, mulai dari menghiasi lingkungan dengan berbagai atribut khas 17-an, memasang bendera dan umbul-umbul di depan rumah, pertokoan, perkantoran dan sekolah-sekolah, hingga mempersiapkan berbagai lomba untuk memeriahkan hari kemerdekaan di seluruh pelosok Indonesia. Selain upacara bendera, perayaan 17...
Babinkamtibmas Siap Bantu Kawal Dana Desa
JAKARTA, KRJOGJA.com – Pemerintah terus berupaya meminimalisasi munculnya kasus-kasus korupsi di desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, dirinya telah bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk bekerjasama membantu mengawal dana desa.
“Satgas Dana Desa juga sudah bertemu Kapolri. Kapolri akan dedikasikan Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat) untuk berikan penyuluhan...
KUNJUNGAN THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC AND SUPREME AUDIT OFFICE OF THE CZECH REPUBLIC (NKU)
BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 2017 menerima kunjungan The Parliament of the Czech Republic and Supreme Audit Office of the Czech Republic (NKU). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari acara kunjungan ke BPK RI dan DPR RI di Jakarta tanggal 17 s.d 22 Juli 2017. Ketua delegasi Republik Ceko dipimpin oleh Member of the Chamber of...
PENGARAHAN WAKIL KETUA BPK RI
Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar mengadakan kunjungan kerja ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017. Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua BPK RI melakukan pengarahan pada seluruh pegawai BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Diklat Yogyakarta.
”Seluruh pegawai BPK baik yang di pusat maupun di daerah supaya tetap menegakkan integritas, independensi...
Pemkot Yogya Segera Bentuk Juru Sita Guna Tuntaskan Pendapatan Tak Tertagih
Pemkot Yogya Segera Bentuk Juru Sita Guna Tuntaskan Pendapatan Tak Tertagih
Tak Ada Juru Sita, Aset Pengemplang Pajak Aman
Tak Ada Juru Sita, Aset Pengemplang Pajak Aman
BPK PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SERAHKAN LHP LKPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Yogyakarta, Kamis (8 Juni 2017) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2016. Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD dan Gubernur DIY yang hadir pada Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD Daerah...
BPK PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SERAHKAN LHP LKPD PADA KABUPATEN/KOTA SE-DIY
Yogyakarta, Selasa (30 Mei 2017) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-DIY untuk Tahun Anggaran 2016 secara serentak. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing Ketua DPRD dan Kepala Daerah yang hadir di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi...
Temuan Pembayaran Tidak Tertagih Capai Rp3,5 Miliar
Temuan Pembayaran Tidak Tertagih Capai Rp3,5 M
Legislatif Minta Pemkab Kawal Dana BPHTB Lahan Bandara Sebesar Rp 100 M Lebih
Legislatif Minta Pemkab Kawal Dana BPHTB Lahan Bandara Sebesar Rp 100 M Lebih
Kawal Harta Negara dengan Film
MAGELANG, KOMPAS.com - Film dinilai sebagai media yang efektif untuk menyampaikan pesan edukasi bagi masyarakat.
Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) RI pun memanfaatkan film untuk berkampanye tentang pentingnya pengawasan keuangan negara bagi pemerintah dan masyarakat.
Lembaga tinggi negara ini menyelenggarakan festival film bertema "Kawal Harta Negara" bagi anak-anak muda kreatif dan masyarakat umum Indonesia, mulai 14 Maret - 7 Juli 2017...
Media Visit ke RBTV Yogyakarta
Menjalin hubungan baik dengan wartawan, kalangan pers, atau media massa adalah salah satu tugas Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan. Sebagai langkah penguatan hubungan dengan media guna mendukung tugas BPK, dilakukan kunjungan (media visit) ke Reksa Birama TV (RBTV) Yogyakarta oleh Tim Humas dan Pejabat Struktural BPK Perwakilan Yogyakarta, Rabu 26 Oktober 2016 dan diterima oleh salah satu pejabat...
Kunjungan ke Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta
Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Kejaksaan Tinggi menyelenggarakan fungsi berdasarkan Pasal 491 dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan...
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi DI. Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan kinerja atas 1) Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Renbangda) Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 dan 2) Efektivitas tata...
Sertijab Kepala Perwakilan D.I Yogyakarta
BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar acara “Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (14 November 2016), bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No.276/K/X-X.3/10/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II Pada Pelaksana Badan Pemeriksa...
Kuliah Umum Ketua BPK RI di UMY
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Dr. H. Harry Azhar Azis,M.A memberikan kuliah umum bertajuk “Inovasi Manajemen Kepemimpinan Transformatif di BPK RI” di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Yogyakarta Sabtu 1 Oktober 2016.
Sebagai lembaga negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dikatakan bahwa “Dalam mewujudkan lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel, terus menjadi tantangan...
DUGAAN KORUPSI GUNUNGKIDUL “Korupsi Tunjangan Dewan Masih Jadi Temuan BPK”
Dugaan Korupsi Gunungkidul Korupsi Tunjangan Dewan Masih Jadi Temuan BPK
Mantan Kepala Basarnas DIY Didakwa Korupsi
Mantan Kepala Basarnas DIY Didakwa Korupsi
Pencairan Banpol di Bantul Masih Tunggu Hasil Audit BPK
(catatan berita dapat diunduh disini)
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Di Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Di Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rumah Susun
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rumah Susun
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga Fm
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Dhaksinarga Fm
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Moda Transportasi Tradisional Becak Dan Andong
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik...
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah...
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 20168 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Kartu Identitas Anak
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Kartu Identitas Anak
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara...
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Dan Media Informasi
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015 – 2025
Peraturan Daerah Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015 - 2025
Peraturan Daerah Bantul Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan
perda-bantul-no-16-th-2015 Tentang Tertib Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Bantul Nomer 14 Tahun 2015 Tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
perda-bantul-no-14-th-2015 Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
perda-bantul-no-12-th-2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Sering Gagal Lelang, Disdikpora Tuai Sorotan
(catatan berita dapat diunduh-disini)
Dugaan Korupsi XT Square, Penyidik akan Panggil Dua Calon Tersangka XT Square
(catatan berita dapat diunduh disini)
PROYEK PEMBANGUNAN BANTUL, NEGARA NYARIS RUGI Rp2,7 Miliar
(catatan berita dapat diunduh disini)
Pemkab Gunungkidul Dapatkan Predikat WTP Pertama Kalinya
(catatan berita dapat diunduh disini)
Imbas SILPA Salah Hitung, Bupati Pilih Kurangi Kunker
(catatan berita dapat diunduh disini)
DANA DESA Sudah Ada di Kas Daerah, Kapan Pencairan ke Desa
(catatan berita dapat diunduh disini)
DANA BANTUAN PARPOL Bantul Siapkan Rp 1,05 M
(catatan berita dapat diunduh disini)
BPK DIY PANTAU TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
yogyakarta, Senin 20 Juni 2015 "Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan merupakan salah satu bagian dari siklus pemeriksaan. Proses tersebut memiliki arti penting untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh pejabat daerah masing-masing". Ujar kepala Subauditorat DIY, Nur Miftahul Lail dalam sambutanya dalam kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester...
Sosialisasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
Kamis, 16 Juni 2016, Biro Teknologi Informasi dan Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) di Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi ini adalah Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi BPK, Novis Pramantyabudi, Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan Kinerja, Sulung Setyo Amboro, dan Kepala Subbagian Manajemen Kinerja Teknologi Informasi, Yogi...
Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Siap Dilaksanakan
Yogyakata, Senin 13 Juni 2016 bertempat di ruang Auditorium Gedung R. Soerasno BPK Perwakilan Provinsi DIY, dilaksakan pertemuan awal terkait Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Daerah, Kabupaten, dan Kota sewilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan, Parna serta dihadiri oleh SKPD Dinas Kesatuan Bangsa, Partai Politik, dan Tim Pemeriksa.
"Peran...
Sidang Paripurna Penyerahan LHP BPK atas LKPD DIY TA 2015
Selasa 31 Mei 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY. Acara dilaksanakan dalam Sidang Paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY yang dihadiri oleh Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubowono X, Wakil Gubernur, PakuAlam X, Ketua...
Penyerahan LHP BPK atas LKPD Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul
Senin 30 Mei 2016, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan LHP BPK atas LKPD Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Acara dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo, Bupati Bantul , Suharsono, Ketua DPRD Gunung Kidul, Suharno, Bupati Gunung Kidul, Badingah.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi DIY,...
Penyerahan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Kulon Progo
Jumat, 27 Mei 2016, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta menyerahkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten Kulon Progo TA 2015. Acara dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kulon Progo, Lajiyo Yok Mulyono, Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, Sekretaris Daerah Kulon Progo, Astungkoro, Inspektur Kulon Progo, Riyadi Sunarto, serta Kepala DPPKAD Kulon Progo, Rudiyatno. Kabupaten Kulon Progo pada periode TA...
UPACARA MEMPERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE 108
Jumat, 20 Mei 2016, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta menyelenggarakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 108. Upacara tersebut diselenggarakan pada Halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi DIY.
Upacara dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Hardinah, yang bertindak sebagai Pembina Upacara dan Kepala Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Teguh Srihasto, sebagai Komandan Upacara, serta diikuti...
Kilas Media 2016
Museum BPK RI Diperluas, Kiprah Sultan HB IX Dikumpulkan _ KRJOGJA
Seni Budaya - BPK RI telusuri koleksi sosok HB IX _ RRI Portal Berita Radio Berjaringan Nasional dan Internasional
Abstraksi Perda Kab. Sleman Nomor 10 th 2015
abstraksi Perda Sleman no. 10 th 2015
GUNUNGKIDUL BERUPAYA RAIH OPINI WTP PERTAMA KALI
Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul siap memperbaiki raihan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kesiapan tersebut diungkapkan Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi disela penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2015 Kamis, 31 Maret 2016. “Kami sudah berusaha mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga...
KOTA YOGYA BERUPAYA PERTAHANKAN OPINI WTP DI ERA AKRUAL BASIS
Yogyakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Upaya tersebut memerlukan sumber daya dan energi yang lebih besar karena pada tahun anggaran 2015, semua Pemerintah Daerah wajib menerapkan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal tersebut terungkap dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2015 Kamis, 31 Maret...
PEMDA DIY SERAHKAN LKPD TA 2015
Yogyakarta – Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) siap mempertahankan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Kesiapan tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah DIY, Ichsanuri dalam acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2015 Kamis, 31 Maret 2016. “Kami sudah menerapkan akrual basis dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga kami harapkan semakin mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan...
KULON PROGO PALING AWAL SERAHKAN LKPD UNAUDITED
Yogyakarta – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo optimis dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Optimisme tersebut diungkapkan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo paska dilakukannya penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2015 Selasa, 29 Maret 2016. “Kami sudah berusaha mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga kami optimis bisa...
”Cegah Maraknya Renternir, Perlu Revitalisasi Koperasi di Yogyakarta” (Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPN BPK DIY 2015)
Yogyakarta – Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Yogyakarta mendorong dilakukannya revitalisasi koperasi-koperasi di Yogyakarta. Hal ini penting untuk mencegah maraknya pertumbuhan renternir di wilayah Yogyakarta, bahkan sampai ke pelosok desa. Demikian disampaikan Harri DS, Wakil Ketua Dekopinda DIY paska menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY (BPK DIY), Selasa, 22/3/2016.
Lebih jauh Harri...
Infrastruktur Bantul: Anggaran Pembangunan Jalan Membengkak Rp1,9 Miliar
(catatan berita dapat diunduh disini)
BPN Terbitkan Kembali 21 Sertifikat Aset Negara Yang Hilang
(catatan berita dapat diunduh disini)
Proyek Gagal Lelang Tahun 2015 Capai 8 Miliar
(catatan berita dapat diunduh disini)
PD BPR Bank Pasar Kulonprogo Dapat Tambahan Modal Jadi Rp 50 Miliar
(catatan berita dapat diunduh disini)
Dana Keistimewaan DIY: DPRD Bentuk Pansus Pengawasan Danais
(catatan berita dapat diunduh disini)
Bupati Klaim Temuan BPK Tidak Mengindikasikan Korupsi
(catatan berita dapat diunduh disini)
Penyidik Akan Ungkap Aktor Intelektual Dugaan Korupsi XT Square
(catatan berita dapat diunduh disini)