Kejati DIY Dituding Politis
BANTUL – Penetapan Idham Samawi sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp 12,5 miliar dinilai kental dengan nuansa politik. “Ya, mungkin saja ada nuansa politik,” kata Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Sidarto Danusubroto, usai menghadiri peringatan HUT ke-182 Kabupaten Bantul di Lapangan Trirenggo, Bantul, Sabtu (20/7) sore.
Menurut Sidarto, Idham masuk dalam...
Kasus BOK JTT Rugikan Negara Rp413 Juta
Yogyakarta – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kemarin memeriksa saksi ahli dari tim audit dalam kasus dugaan korupsi Biaya Operasi Kendaraan (BOK) PT Jogja Tugu Trans (JTT). Hasil audit investigasi ini menguatkan dugaan awal penyidik adanya kerugian negara pada kasus tersebut.
BPKP dan BPK telah bekerja sama dengan Kejati DIY dalam mengaudit kerugian negara pada BOK JTT. BPKP bertugas mengaudit...
Berkas JTT Segera Dilimpahkan
Yogyakarta- Kasus dugaan korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK)1 bus Trans-Jogja ditargetkan masuk ke persidangan setelah lebaran mendatang. Dua orang tersangka2 yakni mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY Mulyadi Hadi Kusumo dan mantan Direktur Utama PT JTT3 Purwanto Johan Riyadi saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri DIY.
Target kami secepatnya rampung, perkiraan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor...
Dalami Keterlibatan Pejabat Lain
Aspidsus Pimpin Langsung Penyelidikan
JOGJA – Penyidikan kasus dugaan korupsi hibah Persiba Bantul senilai Rp12,5 miliar diperkirakan menyentuh sejumlah pihak yang terkait perkara tersebut. Keterlibatan beberapa pejabat Pemkab Bantul bakal didalami selama penyidikan berlangsusng.
“Semua akan kita teliti sesuai peran dan kapasitasnya, ” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIJ Purwanta Sudarmaji SH di kantornya kemarin (22/7).
Tim Penyidik Dipimpin Aspidsus
Ditemui...
DPP PDIP Bantah Ada Diskriminasi
Idham Tak Salahi Aturan Caleg
YOGYA (KR) – Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Trimedya Panjaitan menegaskan, mantan Bupati Bantul Drs HM Idham Samawi tidak menyalahi aturan untuk tetap maju menjadi Caleg DPR RI. Pihaknya membantah adanya anggapan diskriminasi terhadap HM Idham Samawi sebagai Ketua DPP PDIP, seperti tuduhan dari sejumlah pihak yang menganggap DPP diskriminatif.
Seperti diketahui, ada anggapan...
Jangan Terhenti pada Idham
Kejati Diminta Usut Semua Pejabat yang Terlibat
Jogja – Langkah Kejati1 DIY2 menetapkan mantan Bupati Bantul Idham Samawi dan bekas Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Kakanpora) Bantul Edy Bowo Nurcahyo sebagai tersangka3 kasus korupsi4 hibah5 Persiba6 Bantul Rp 12,5 Milyar mendapatkan apresiasi dari sejumlah elemen masyarakat.
Tak hanya itu, dengan dinaikkannya ke tahap penyidikan7, Kejati diminta terus mengembangkan pengusutan kasus tersebut....
Polda DIJ Dinilai Paceklik Tangani Kasus Korupsi
Jogja – Penanganan kasus korupsi di DIJ oleh lembaga penegak hukum agaknya belum memuaskan sejumlah pihak. Sebab baik kejaksaan maupun kepolisian, dinilai masih tebang pilih. Dari catatan Jogja Coruption Watch (JCW), sepanjang 2013, perkara yang menonjol hanya tiga kasus.
Yakni dugaan korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Trans Jogja yang menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIJ...
Kejar WTP, Pemkab Sensus Aset
Wates – Hasil penilaian audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi target Pemkab Kulonprogo. Demi merealisasikan target tersebut, Pemkab serius melakukan sensus terhadap aset-asetnya.
Tak tanggung-tanggung, seluruh aset Pemkab senilai Rp 1,1 triliun sedang dihitung. Itu mencakup aset di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo pun langsung turun. Dia memimpin sensus agar...
Kilas Media Maret 2014
BPK Soroti Subsidi Pupuk (view)
Kejati Periksa 12 Lurah (view)
Dewan Minta Proyek Pergola Tidak Dihentikan (view)
Kilas Media Pebruari 2014
Hemas Dukung Langkah Kejati (view)
Kejati Tinggal Rampungkan Berkas IS (view)
Berkas Edy Naik ke Penuntutan (view)
Kasus Perpustakaan DIY
Sidang Bisa Buka Kejanggalan
JOGJA- Anggota Komisi D DPRD DIY Istianah mengatakan pihaknya belum menindaklanjuti kisruhnya pembangunan proyek perpustakaan DIY. Dewan memilih menunggu hasil persidangan atas gugatan Pemerintah DIY terhadap PT Ampuh Sejahtera, pengembang proyek tersebut.
Menurut politisi PAN itu, lewat persidangan, kejanggalan akan pelaksanaan proyek akan terungkap.
“Jika ada kesalahan di pihak Kepala BPAD (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) atau dalam...
Keuangan Bantul WTP, Pengakuan Nyata
BANTUL (KR) – Pengakuan nyata dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyatakan laporan keuangan Pemkab Bantul mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan salah satu prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Bantul saat berusia 182 tahun. Selain itu masih banyak lagi prestasi lain.
“Tugas kami sekarang mempertahankan prestasi ini,” kata Bupati Bantul Sri Surya Widati dalam sambutannya pada...
Jumat Keramat Idham Samawi
JOGJA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul senilai Rp12,5 miliar.
Kepala Kejati DIY Suyadi mengumumkan dua tersangka itu adalah HM IS yang menjabat sebagai Manajer Persiba Bantul sekaligus Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Bantul saat pencairan dan EBN MA, Kepala Kantor Pemudaan dan Olahraga Bantul...
Yakin, Merasa Tak Bersalah
MANTAN Kakanpora Bantul Edy Bowo Nurcahyo mengaku belum mengetahui keputusan Kejati DIJ yang telah menetapkan dirinya bersama mantan atasannya, Idham Samawi sebagai tersangka. Bowo, demikian sapaan akrabnya, meyakini dirinya tidak bersalah.
“Saya sekarang masih di Jakarta,” elaknya saat dihubungi via ponselnya kemarin (19/7).
Pria yang sekarang dimutasi menjadi Kabag Kerja Sama dan Pengembangan Potensi Daerah itu berjanji akan memberikan keterangan resmi.
Itu...
Butuh Audit Kinerja SDM Pemkab
SLEMAN – Pimpinan DPRD Sleman mengajukan permohonan audit kinerja kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sumber daya manusia di Pemkab Sleman. Itu dilandasi banyaknya aduan dari masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Sleman 2012.
Meski memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), banyak catatan yang harus dibenahi oleh pemangku kepentingan. “Ada perlakuan birokrasi tak sesuai track,” beber...
Kejati Kebut Kasus Trans Jogja
YOGYAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kebut penanganan kasus dugaan korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Bus Trans Jogja.
Setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara, penyidik langsung menahan mantan Direktur Utama PT Jogja Tugu Trans (JTT) Purwanto Johan Riyadi.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sesuai hasil audit BPK ditemukan adanya indikasi penyimpangan BOK pada 2008...
KPK Tak Bisa Tangani Tipikor Sendirian
SLEMAN, TRIBUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mampu menyelesaikan semua Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terjadi di berbagai daerah. Apalagi, kini KPK hanya memiliki 50 orang penyidik, sementara laporan Tipikor mencapai ribuan jumlahnya.
“Potensi jumlah penyidik hanya 50 sehingga kita sadar betul, KPK tidak akan bisa menangani Tipikor di Sabang sampai Merauke,” kata Ketua KPK Abraham Samad, saat menggelar...
Idham Tersangka Korupsi Hibah Persiba
YOGYAKARTA- Kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul sebesar Rp12,5 miliar memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kemarin menetapkan mantan Bupati Bantul, Idham Samawi sebagai tersangka kasus tersebut. Bukan hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Kejati juga menjerat mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul, Edi Bowo Nurcahyo. Idham sendiri selain pernah menjadi Kepala Daerah Bumi Projotamansari...
Mantan Kades Terong Divonis 2 Tahun
YOGYA (KR)- Terbukti memotong dana rehab rekon gempa bumi 2006, mantan Kades Terong Dlingo Bantul, Sudirman Alvian, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim yang diketuai M Mawardi SH MH, Kamis (18/7) di Pengadilan Tipikor Yogya. Disamping itu, terdakwa juga dibebani uang pengganti sebesar Rp375 juta subsider 2 tahun kurungan.
“Terdakwa terbukti...
Proyek Bermasalah
Kasus Perpustakaan ke Jalur Hukum
JOGJA- Pemerintah DIY mengancam membawa gagalnya proyek pembangunan gedung perpustakaan daerah ke jalur hukum apabila PT Ampuh Sejahtera sebagai pelaksana proyek tak menyerahkan jaminan uang pelaksanaan.
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DIY Budi Wibowo mengatakan Biro Hukum Pemerintah DIY diberi kuasa untuk menarik uang jaminan pelaksanaan. Biro Hukum melakukan mediasi dengan PT Ampuh Sejahtera dan Bank...
Alkes RSUD Sesuai Prosedur
KULONPROGO- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates menjamin pengadaan alat kesehatan pada akhir tahun 2012 sesuai prosedur.
Pernyataan ini menjawab pertanyaan Jogja Corruption Watch (JCW) yang meminta Kejaksaan Tinggi DIY untuk memeriksa RSUD Wates terkait alat kesehatan.
Dirut RSUD Wates Lies Indriyati mengatakan, Kejati tidak perlu repot-repot memeriksa pengadaan alat kesehatan 2012 di rumah sakit yang dipimpinnya. Sebab, seluruh proses pengadaan...
Tuding Kejati Tebang Pilih
Achiel Desak Mantan Kadishubkominfo Ditahan
JOGJA – Ditahannya mantan Dirut PT Jogja Tugu Trans (JTT) Purwanto Johan Riyadi tak pelak membuat penasihat hukumnya Dr. Achiel Suyanto, S.H., MBA meradang. Achiel menuding Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ bertindak diskriminatif saat menahan kliennya. Purwanto ditahan karena sangkaan terlibat dalam dugaan korupsi penyimpangan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Transjogja Tahun Anggaran 2008. Purwanto ditahan sejak...
Ketua KPK Minati Kasus Hibah Persiba
YOGYAKARTA – Dugaan penyimpangan dana hibah klub sepak bola Persiba Bantul ternyata ikut diminati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini sendiri masih dalam proses hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pihaknya selalu memantau perkembangan penanganan kasus dugaan dana hibah Persiba sebesar Rp12,5 miliar. “Kami selalu pantau perkembangan (proses hukum Persiba) ini. Koordinasi tetap kami...
Transjogja
Cenderung Hibah Ke Pemprov
JOGJA- Pansus TransJogja DPRD Kota Jogja memberikan isyarat terkait nasib 20 bus hibah milik Pemkot Jogja. Bus-bus yang sebelumnya dipinjam-pakaikan untuk TransJogja tersebut sangat mungkin dihibahkan ke Pemprov DIJ.
“Kami cenderung bus bisa dihibahkan ke Provinsi (Pemprov) untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik,” jelas Ketua Pansus TransJogja Ervian Parmunadi di gedung DPRD Kota Jogja kemarin (17/6).
Tapi, dia menegaskan,...
Pemprov Kaji Badan Layanan Umum
Sikapi Rekomendasi BPK soal Dana Bergulir
JOGJA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meminta Pemprov DIJ menyalurkan dana bergulir melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selama ini dana bergulir tersebut mengalir lewat masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) langsung ke kelompok-kelompok masyarakat.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Bambang Wisnu Handoyo mengatakan, pada dasarnya Pemprov...
Kilas Media Januari 2014
Rekanan Nakal Masih ditoleransi (view)
Bupati Tak Yakin Andi Palsukan Suratb (view)
Kembalikan Kelebihan Pembayaran (view)
Ternalem Tolak Kembalikan Uang
JOGJA- Ternalem, beserta dua rekan tervonis korupsi dana tunjangan DPRD Gunungkidul lainnya, Bambang Eko dan Rojak Harudin berkelit dan menolak mengembalikan penghasilan yang telah mereka terima.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY merekomendasikan agar penghasilan yang telah diterima para terdakwa korupsi sebagai Anggota Dewan, total Rp113,5 juta mesti dikembalikan kepada Pemda DIY.
Berdasarkan PP 16/2010 tentang Tata Cara Pembentukan Tata...
Batas Waktu Berakhir Pansus Trans Jogja Belum Putuskan Rekomendasi
YOGYA (KR) – Hingga batas waktu berakhir, Panitia Khusus (Pansus) Trans Jogja DPRD Kota Yogyakarta belum dapat memutuskan rekomendasi. Pansus tersebut dibentuk guna membahas permohonan hibah 20 unit bus milik Pemkot Yogyakarta kepada Pemda DIY.
Ketua Pansus Trans Jogja, Ervian Parmunadi mengungkapkan, Selasa (11/6) merupakan hari terakhir kinerja Pansus. “Kami dibentuk 11 April 2013 dan diberi waktu 2 bulan untuk...
Kejati Diminta Sidik Kasus Dana Hibah
BANTUL- Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY segera menaikkan tahap penyelidikan kasus dana hibah KONI ke tahap penyidikan. Desakan itu dilakukan mengingat sudah banyak pejabat dan mantan pejabat Bantul, baik dari lingkungan eksekutif maupun legislatif yang sudah didengar keterangannya.
Kepala Divisi Investigasi MTB Irwan Suyono menganggap Kejati telah memiliki cukup alat bukti untuk menguak kasus penyelewengan anggaran...
Dana Tunjangan Tak Salahi Aturan
JOGJA – Kasus dana tunjangan senilai Rp113 juta yang diterima tiga Anggota DPRD DIY yakni Ternalem PA, Bambang Eko Prabowo (Fraksi PDIP), dan Rojak Haruddin (Fraksi PKB) belum tuntas. Secara bersamaan mereka menemui Sekretaris DPRD DIY, Drajad Ruswandono, Jumat (14/6) kemarin untuk klarifikasi kasus yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY.
Seperti diketahui, pada 27 September 2012 ketiganya ditetapkan...
Bingung Pengadaan Alkes Dituding Menyimpang
Direktur RS Jogja: Audit BPK Tak Masalah
JOGJA- Upaya Kejati DIJ mengusut dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit (RS) Jogja (dulu RSUD Wirosaban) direspons manajemen rumah sakit tersebut. Direktur RS Jogja Sri Aminah mengaku kaget ketika membaca berita mengenai penyidikan Kejati yang diikuti dengan penetapan tersangka. Menurut dia Panitia Pengadaan Alkes 2012 sudah mengikuti aturan dan prosedur yang...
Kejati Belum Periksa Dua Tersangka
Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Yogya
YOGYA, TRIBUN – Kejaksaan Tinggi DIY terus mematangkan pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Kota Yogyakarta. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada tujuh saksi yang dimintai keterangan tim penyidik Kejati.
Kasi Penyidik Kejati DIY, Dadang Darusalam, Selasa (11/6) mengatakan, tim penyidik juga telah menetapkan dua tersangka. Disebutkan, keduanya adalah pejabat...
Dinas PUP Kena Jewer BPK
Pemberian Bantuan Tak Tepat Sasaran
SLEMAN- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam pemberian bantuan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUP) Sleman.
BPK menilai bantuan bagi 53 penerima sebesar Rp575.529.000 tidak tepat sasaran. Alasannya, penentuan penerima tidak mendasarkan pada Peraturan Bupati No 4/2010 tentang Bantuan Stimulan Bagi Masyarakat untuk Kegiatan Pembangunan Fisik. Ke-53 penerima yang...
Ketua KUB Diperiksa Kejati DIY
YOGYAKARTA – Terpidana kasus korupsi tembakau Virginia Bantul Sudjono kemarin diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati DIY) sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Edy Suharyanta.
Dengan pengawalan Anggota Kepolisian, Sudjono diperiksa hampir enam jam oleh penyidik Kejati. Sudjono sendiri telah divonis bersalah dalam kasus serupa oleh pengadilan.
Saat ditemui wartawan seusai menjalani pemeriksaan, Sudjono yang saat itu merupakan Ketua...
Kejari Belum Tindak Lanjuti Temuan BPK
Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas
KULONPROGO- Kejaksaan Negeri Wates belum berencana menindaklanjuti temuan atas perjalanan dinas fiktif di Pemkab Kulon Progo. Kejari baru turun tangan bila ada rekomendasi BPK.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Wates Arif Muda Dharmanta mengaku belum bisa mengomentari laporan BPK karena harus disesuaikan dengan kebijakan pimpinan. Sebab, Kajari Wates Rahman DS bakal digantikan Kajari yang baru.
“Saya belum bisa berkomentar...
Disdikpora Panen Rekomendasi
Hibah KONI jadi temuan, Pansus minta Pergub Dievaluasi.
Jogja – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi DIJ paling banyak mendapatkan rekomendasi dari Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD DIJ.
Ada enam rekomendasi yang disampaikan Pansus untuk diselesaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikepalai Kadarmanto Baskara Aji tersebut.
“Kami minta semua rekomendasi itu secepatnya ditindaklanjuti,” ujar Wakil...
WTP Sleman Bonus 20 PR
Minimarket Tak Berizin yang Krusial
SLEMAN – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas laporan keuangan Pemkab Sleman 2011/2012, bukan berarti dalam pelaksanaannya tanpa cacat. Sebanyak 20 catatan menjadi “PR” yang harus diselesaikan. Itu terdiri atas 12 catatan dalam sistem pengendalian intern.
BPK juga menemukan adanya delapan tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Pimpinan Badan Anggaran DPRD Sleman...
Kejati Periksa Dua Anggota DPRD
BANTUL- Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kembali memeriksa dua Anggota DPRD Bantul terkait kasus dana hibah KONI yang mengalir ke Persiba Bantul tahun 2011. Kedua Anggota Dewan yang dipanggil itu berasal dari Fraksi Demokrat, yaitu Nur Rachmad dan Ari Dewanto.
“Tadi ke Kejati pukul 10.30 hingga pukul 11.30,” kata Nur Rachmad saat ditemui di ruang Fraksi Demokrat DPRD Bantul, Senin (10/6).
Mantan...
Surat Penarikan Tunjangan Sudah Dikirim
YOGYA, TRIBUN – Panitia Khusus LHP BPK meminta Sekretariat DPRD DIY untuk menindaklanjuti persoalan tiga anggota dewan terkait persoalan hukum. Seperti diketahui, tiga anggota dewan yakni Rojak Harudin (FPKB) serta Ternalem PA dan Bambang Eko Prabowo (FDIP), tetap menerima tunjangan di luar gaji pokok sejak ditetapkan sebagai terdakwa oleh Pengadilan Tipikor Yogyakarta.
Ketiganya terkait kasus dana tunjangan anggota DPRD Gunungkidul...
Setwan Diminta Tagih Tunjangan
JOGJA – Pos anggaran tunjangan kerja senilai Rp115,5 juta untuk tiga Anggota DPRD DIY non aktif yakni Ternalem dan Bambang Eko Prabowo (Fraksi PDIP) serta Rojak Harudin (Fraksi PKB) berakhir dengan penagihan.
Pansus DPRD DIY terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY, mengeluarkan rekomendasi khusus yaitu meminta Setwan DPRD DIY segera menagih dana yang diterima tiga...
Minta Pemprov Evaluasi Hibah KONI BPK Serahkan Pengembalian ke Pemprov
Masuk Rekomendasi Pansus LHP BPK
Jogja – Pansus Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD DIJ tengah menyiapkan sejumlah rekomendasi yang akan dilaporkan di depan Rapat Paripurna Dewan Provinsi pada Senin (10/6) lusa.
Di antara sekian banyak rekomendasi, masalah hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIJ termasuk mendapatkan perhatian serius dari dewan. Pansus berharap temuan BPK...
Bupati Klaim Sudah Kembalikan Temuan BPK
KULONPROGO – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengklaim telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas di sekretaris daerah, sebelum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uang yang dikembalikan termasuk biaya perjalanan dinas yang diindikasikan fiktif.
“Selama ini saya sudah mengkukuhkan diri, kalau saya pergi harus sesuai kebutuhan dan administrasi. Saya tidak mau menerima apa-apa selain biaya untuk perjalanan. Sebelum...
KPK Back-Up Kejati Tuntaskan Kasus Bantul
Busyro: Kami Terus Lakukan Koordinasi
SLEMAN - Dukungan terhadap Kejati DIJ menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bantul disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lembaga antikorupsi itu mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kejati selama ini. “Kami terus koordinasi,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Jihad Melawan Korupsi” yang digelar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) DIJ di...
Tindak Lanjut Hibah KONI Harus Jelas
Sukamto: Temuan BPK Jangan sampai Jadi Perkara Hukum
JOGJA – Ketua Pansus Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DPRD DIJ Sukamto mengatakan, temuan terhadap penggunaan hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIJ Rp1,1 miliar harus bisa ditindaklanjuti dengan jelas. Bila tindak lanjut tidak jelas, ia khawatir di masa datang kasus serupa bisa terulang kembali.
“Kalau peruntukannya berbeda...
BPK Serahkan Mekanisme ke Pemda
YOGYAKARTA – Keinginan Ternalem PA untuk dapat mengembalikan temuan BPK senilai Rp46 juta lebih dengan cara diangsur kembali mendapatkan angin segar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan sepenuhnya mekanisme pelaksanaan salah satu dari tujuh rekomendasi hasil audit APBD 2012 tersebut kepada pemerintah daerah.
Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Yogyakarta Sunartono mengatakan, BPK hanya melakukan audit dan memberikan catatan-catatan dari hasil audit...
Bantah Terima Duit Idham: Kajati Tegaskan Perkara Hibah Persiba Segera Tuntas
JOGJA - Kepala Kejaksaan Tinggi DIJ Suyadi menepis kekhawatiran sementara pihak bahwa penanganan perkara dugaan korupsi hibah Persiba Bantul Rp 12,5 miliar tersendat.
Kajati menegaskan, meski sepanjang desember mantan Bupati Bantul HM. Idham Samawi belum menjalani permeriksaan sebagai tersangka, bukan berarti proses hukum perkara tersebut terganggu. "Saya sudah minta penyidik segera dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti. Selama sebulan ini, Tim juga...
Temuan BPK Harus Direspons
KULONPROGO- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tiket perjalanan dinas fiktif karena tidak tercatat dalam manifes, memancing reaksi dari Jogja Coruption Watch (JCW).
JCW meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Wates untuk menindaklanjuti temuan tersebut. “Kami mendorong dan meminta Kejari Wates untuk menindaklanjuti temuan BPK,” kata aktivis JCW Baharudin Kamba kemarin. Menurut Bahar, dengan adanya temuan BPK, Kejari Wates dapat memanggil sekretariat...
Gamelan Disdikpora Urung Dibuat
DP Rp362 Juta Belum Dikembalikan
YOGYA, TRIBUN – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY tahun lalu menganggarkan Rp1,2 miliar untuk pengadaan perlengkapan gamelan. Namun, pengadaan ini urung dikerjakan lantaran sampai akhir kontrak masa pengerjaan, CV A selaku pemenang lelang tak juga menyelesaikannya.
Padahal, sesuai dokumen Kontrak Nomor 027/9767 tanggal 13 September 2012, masa berlaku kontrak adalah 105 hari. Mulai...
Pejabat Sering Ganti, Perpustakaan Tak Jelas
Jadi Temuan BPK
JOGJA –Dewan mensinyalir ketidakberesan pembangunan perpustakaan terpadu di Banguntapan, Bantul tak hanya disebabkan oleh kesalahan rekanan belaka. Sebab lain diduga karena ketidakberesan birokrasi di tubuh Pemprov DIJ. Pasalnya, pejabat di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) terlalu sering diganti. Sehingga tak bisa menyelesaikan persoalan.
Berdasarkan pengamatan Radar Jogja pada tahun 2012 jabatan itu dipegang oleh Hendarto Budiono, Andung...
Ternalem Cs Boleh Nyicil Dana Tunjangan
YOGYAKARTA – Tiga Anggota DPRD DIY yang tengah terjerat dugaan korupsi boleh mengembalikan dana tunjangan yang diterimanya dengan cara dicicil.
Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ternalem PA, Bambang Eko Prabowo, dan Rozak Harudin harus mengembalikan tunjangan sekitar Rp133 juta lebih.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) DIY Bambang Wisnu mengatakan, selama ini belum pernah ada kasus seperti yang dialami...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG DANA PENGUATAN MODAL
KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN
2013
PERATURAN DAERAH SLEMAN NOMOR 1, BUPATI 2013
11 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG DANA PENGUATAN MODAL
ABSTRAK
:
Perguliran dana penguatan modal mempunyai arti penting dalam upaya optimalisasi pertumbuhan iklim usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan sasaran, persentase kontribusi dana penguatan modal, dan mekanisme pengelolaan keuangan...
BPK Temukan Perdin Fiktif
KULON PROGO – Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terus jadi sorotan. Belakangan LHP BPK ternyata mengungkap 18 tiket perjalanan fiktif, karena tidak tercatat dalam manifes. BPK juga menemukan perjalanan dinas atas nama yang berbeda.
Anggota Banggar DPRD Kulon Progo Agus Sujarwo mengatakan, BPK juga menemukan adanya belanja yang tidak sesuai dengan standar harga barang dan jasa. Ironisnya...
BPK Tarik Gaji 3 Anggota DPRD
JOGJA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menarik penghasilan di luar gaji pokok tiga anggota DPRD DIY, tervonis korupsi dana tunjangan DPRD Gunungkidul, yang besarnya total mencapai Rp113,5 juta.
Sejak ditetapkan sebagai terdakwa pada 27 September 2012 oleh Pengadilan Tipikor, mereka masih menjalankan tugas kedewanan dan menerima sejumlah tunjangan. Mereka adalah Ternalem PA dan Bambang Eko Prabowo dari Fraksi...
Kejaksaan Siap Turun Tangan
Penyimpangan Anggaran Dana Desa di Bantul
BANTUL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul berjanji menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pelanggaran aturan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di daerah ini.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bantul, Putro Haryanto, Senin (3/6) menyatakan, tindak lanjut berupa penyelidikan atas temuan Anggaran ADD akan dilakukan setelah Kejari menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang...
Kejati Berencana Gandeng BPK
Audit Dana Hibah Persiba
YOGYAKARTA –Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit Dana Hibah Klub Sepak Bola Persiba Bantul.
Koordinator Intelijen Kejati DIY Abdullah yang sekaligus sebagai Ketua Tim Penyelidikan mengatakan, kemungkinan besar pihaknya akan minta bantuan BPK untuk Audit Investigasi Dugaan Penyimpangan Dana Hibah ini. Sampai saat ini, tim masih melakukan pengumpulan bahan dan...
Jadi Temuan BPK, Pemkab Tertibkan ADD
BANTUL –Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2012 menjadi salah satu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga mulai tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul akan memberlakukan penertiban. Melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 28/2013 ADD akan hangus jika Pemerintah Desa belum menyerahkan Laporan Penyelenggaraan di desa masing-masing.
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Bantul Sigit Widodo mengungkapkan, ADD memang menjadi temuan BPK. Namun...
DIY Pertahankan Opini WTP
JOGJA – Melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2012, (27/5). Hasilnya, Pemda DIY kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah 2010, 2011 mendapatkan opini serupa.
Dalam berkas laporannya, BPK membagi sebanyak tiga buku yang merupakan satu kesatuan atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan...
Pemerintah Dinilai Lalai Soal Perpustakaan
“Seharusnya dari awal pemerintah tidak hanya mempertimbangkan harga.”
YOGYAKARTA – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah lalai mengawasi proses pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu, sehingga terbengkalai.
Ketua Komisi D DPRD DIY Nuryadi mendesak Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah segera memanggil Direktur PT Ampuh Sejahtera untuk dimintai penjelasan ihwal mundurnya proyek tersebut. “Siapa yang bertanggung...
Kelanjutan Penyelesaian Bioskop Indra Dipertanyakan
YOGYAKARTA – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta akan memanggil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah untuk membahas kelanjutan penyelesaian sengketa lahan bekas Bioskop Indra.
Sekretaris Komisi B Agus Mulyono mengatakan Dewan akan memastikan pemberian uang tali asih bagi seluruh keluarga ahli waris. “Kami ingin menanyakan, apakah uang itu telah diberikan 100 persen kepada keluarga ahli waris,”...
Progres Pustaka Tak Disepakati
Pemda DIY Mengklaim Hanya 84%, PT Ampuh 90%
YOGYAKARTA – Pemda DIY dan pihak ketiga belum menemui kata sepakat terkait progres penyelesaian pembangunan Perpustakaan Terpadu di Banguntapan, Bantul. Persoalan tersebut tentunya merugikan masyarakat DIY. Sebab, mereka tidak bisa memanfaatkan gedung bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Penilaian progres penyelesaian pembangunan Perpustakaan Terpadu di Banguntapan, Bantul menjadi persoalan antara Pemda DIY dengan...
Tak Mau Tutupi Kasus Virginia
Edy Beberkan Keterlibatan Idham
JOGJA – Keterlibatan mantan Bupati Bantul Idham Samawi dalam proses pencairan Hibah Tembakau Virginia sebesar Rp575 juta agaknya makin sulit dihindari. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul (Dispertanhut) Bantul Edy Suharyanta membeberkan secara detail proses pencairan hibah tersebut.
Sebelum mencairkan hibah itu, Edy mengaku mengantongi perintah dari Idham.
Perintah itu tertuang dalam disposisi yang diteken Idham selaku...
Pengelolaan Aset, Ganjal Kulon Progo Raih WTP
KULON PROGO – Kulon Progo kembali gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seperti tahun lalu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2012, Kulon Progo hanya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pengelolaan aset yang buruk, menjadi ganjalan utama.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan, Hasil Pemeriksaan BPK menunjukkan masih ada tunggakan aset senilai Rp500 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan...
Proyek Perpustakaan DIY Terancam Bermasalah
JOGJA – Perpustakaan DIY yang dibangun dengan nilai proyek sebesar Rp45 miliar belum dapat dipastikan kapan akan beroperasi. Persoalan hukum mengancam keberlanjutan proses pengerjaan selanjutnya.
PT Ampuh Sejahtera selaku kontraktor gagal menyelesaikan pengerjaan meski telah diperpanjang sampai Januari dari target semula 2012.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Pemerintah DIY baru membayar 75% dari perikatan proyek. Tapi Badan Pemeriksa...
BPK Siap Mengaudit Tanjung Adikarto
Dewan sedang mengumpulkan data temuan.
YOGYAKARTA – Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan siap melakukan audit investigasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo.
Permintaan audit dikemukakan oleh Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat DIY, April lalu. “Kami siap melakukan audit, tapi sampai sekarang belum diminta,” kata Sunarto, Kepala Perwakilan BPK DIY, yang ditemui Tempo, di kantornya, Jumat lalu.
Rencana...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 – 2016
PEMBANGUNAN - MENENGAH
2012
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD 2012/NO. 7, WALIKOTA 2012
240 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 - 2016
ABSTRAK
:
Dengan telah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta Periode 2012-2016, maka untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI-JASA
2012
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 5, LD 2012/NO. 5, WALIKOTA 2012
48 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK
:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib membentuk Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud. Pengaturan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud diharapkan...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI-JASA
2012
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 4, LD 2012/NO. 4, WALIKOTA 2012
26 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI-PERIZINAN
2012
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2012/NO. 3, WALIKOTA 2012
30 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan kepada masyarakat, maka pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diatur dengan Peraturan Daerah. Pengaturan retribusi tersebut, diharapkan memberikan kepastian hukum...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN - PENGELOLAAN
2012
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 1, LD 2012/NO. 1, WALIKOTA 2012
34 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK
:
Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras, seimbang, serta mempertimbangkan kearifan lokal guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif. Pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif tersebut dikarenakan di...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PELAYANAN-PUBLIK
2011
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD 2011/NO. 7, WALIKOTA 2011
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK
:
Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk melayani kebutuhan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar tujuan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat diwujudkan. Sejalan dengan perkembangan...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
USAHA-KECIL
2011
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 4, LD 2011/NO. 4, WALIKOTA 2011
27 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
ABSTRAK
:
Pembangunan perekonomian Indonesia dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur disusun atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah,...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BENCANA
2011
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2011/NO. 3, WALIKOTA 2011
43 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ABSTRAK
:
Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam, sehingga memiliki resiko bencana yang tinggi. Seiring dengan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta akan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara efektif, responsif,...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PAJAK – BUMI – BANGUNAN
2011
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 2, LD 2011/NO. 2, WALIKOTA 2011
21 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH
PAJAK-DAERAH
2011
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 1, LD 2011/NO. 1, WALIKOTA 2011
30 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PAJAK DAERAH
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
RETRIBUSI-KESEHATAN
2010
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2010/NO. 3, WALIKOTA 2010
20 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK
:
Untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khusunya di bidang pelayan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah membutuhkan peran masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
PARIWISATA
2010
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 4, LD 2010/NO. 4, WALIKOTA 2010
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
ABSTRAK
:
Dalam rangka mendukung Kota Yogyakarta sebagi Kota Pariwisata berbasis budaya dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan. Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung pariwisata di Kota Yogyakarta lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA
PERUSAHAAN - DAERAH
2010
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD 2010/NO. 7, WALIKOTA 2010
40 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta fasilitasi dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka perlu mengoptimallkan pengelolaan aset daerah. Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BEA-TANAH-BANGUNAN
2010
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 8, LD 2010/NO. 8, WALIKOTA 2010
39 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan...
DIY Pertahankan Opini WTP
JOGJA- Melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY menyerahkan Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2012, Senin (27/5). Hasilnya, Pemda DIY kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah di 2010, 2011 mendapatkan opini serupa.
Dalam berkas laporannya, BPK membagi sebanyak tiga buku yang merupakan kesatuan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda DIY. Buku Pertama memuat LHP...
Sekda Bingung Permintaan DPRD DIY
KULONPROGO- Sekretaris Daerah Kulonprogo Astungkoro mempertanyakan sikap DPRD DIY yang menginginkan proyek pelabuhan segera diaudit investigatif.
Astungkoro mengatakan sebenarnya audit sudah pernah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu, dia tidak tahu bagian mana dari pelabuhan tersebut yang perlu diaudit lagi oleh BPK seperti yang diminta Komisi B DPRD DIY.
“Dulu sudah pernah diperiksa BPK. Saya tidak tahu yang dipermasalahkan yang mana....
Tersangka Kasus KONI Jadi 3 Orang
Kejari Tetapkan 2 Tersangka Baru
SLEMAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman kemarin kembali menetapkan dua tersangka lagi pada kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sleman 2010-2011.
Sementara satu tersangka yang lebih dulu ditetapkan berkasnya kini dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk segera diproses dalam persidangan.
Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Jacob Hendrik Pattipeilohy mengatakan dua tersangka baru ditetapkan berdasarkan...
Sekda Bantul Dicecar 20 Pertanyaan
YOGYAKARTA- Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY untuk diperiksa terkait kasus dugaan penyimpangan dana hibah klub sepakbola Persiba Bantul, kemarin.
Kedatangan Riyantono ini merupakan panggilan kedua setelah panggilan pertama pekan lalu tidak hadir dengan alasan berbarengan dengan tugas kedinasan.
Pantauan Koran SINDO YOGYA, terlihat Riyantono seorang diri mendatangi Kantor Kejati DIJ sekitar pukul 09.30 WIB....
Dugaan Korupsi Trans Jogja, BPK: Ada Indikasi Kerugian Negara
Laporan BPK segera diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yogyakarta- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta menyatakan telah menyelesaikan proses audit dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2009 dalam pengadaan 20 bus Trans Jogja.
Kepala BPK Yogyakarta Sunarto menyatakan, dari audit itu, pihaknya membenarkan telah menemukan adanya indikasi kerugian negara. “Kami sudah selesai...
Penanganan Kasus Virginia Tersendat
Edy Suharyanta berobat ke Bandung
Bantul- Proses penanganan dugaan kasus korupsi dana bantuan intensifikasi tembakau Virginia terancam mandek. Penyebabnya beredar kabar Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Edy Suharyanta akan berobat ke Bandung dalam waktu dekat ini.
“Ya, informasinya dalam waktu dekat Pak Edy (Edy Suharyanta, Red) pergi ke luar Jogja,” terang Kadiv Investigasi Masyawakat Transparansi Bantul (MTB), Irwan Suryono kemarin...
Pertanyakan Kinerja Inspektorat
Kerap Kecolongan, Banyak Temuan BPK
BANTUL- Berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan Pemkab belakangan ini dinilai karena gagalnya Inspektorat melakukan pengawasan kinerja PNS. Institusi yang berwenang melakukan investigasi di internal Pemkab ini dinilai juga kerap kecolongan dengan banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau Inspektorat bekerja dengan maksimal seharusnya tidak ada temuan BPK dan juga tidak ada kasus hukum yang ditangani...
Tiga Kabupaten Masih WDP
Jogja -- Tiga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di DIY yakni Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo masih mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2012. Predikat tahunan ini secara resmi dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, Kamis (28/3).
Kepala BPK Perwakilan DIY, Sunarto, menyatakan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini memang harus diaudit oleh BPK sesuai dengan amanat dari...
Enam Pemda Serahkan LKPD ke BPK
YOGYAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah DIY, termasuk Pemda DIY, Kamis (28/3) kemarin menyerahkan secara bersama-sama Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kamis merupakan batas akhir penyerahan LKPD oleh Pemerintah Daerah kepada BPK. Rencananya, Senin (1/4) proses audit atas Laporan Keuangan mulai dilakukan. Pemeriksaan berlangsung hingga Juni mendatang. “Diharapkan pada Pemeriksaan Keuangan 2013 setiap entitas keuangan...
Desak Periksa Bupati Bantul
PNS Rela Jaminkan SK, karena Percaya Idham Samawi
Jogja- Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Hibah Persiba Bantul dari APBD 2011 Kabupaten Bantul Rp12,5 miliar harus segera dituntaskan. Untuk menjernihkan dan membuat terangnya masalah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ didesak secepatnya memeriksa Bupati Bantul, Sri Suryawidati.
“Bupati adalah orang yang layak dimintai pertanggungjawaban. Hibah itu tidak mungkin cair tanpa ada persetujuan Bupati,” ujar Kadiv...
Tunggakan Parkir di Sleman Terus Ditertibkan
Sleman- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Sleman menertibkan tunggakan Retribusi Parkir. Hingga kini tunggakan Retribusi Parkir memang masih ada namun jumlahnya sangat sedikit.
Kepala Seksi Perparkiran Dishubkominfo Sleman, Bambang Sumedi Laksono mengatakan, saat ini para penunggak terus dibina agar tak ada lagi tunggakan.
“Kini sudah mulai tertib soal retribusi ini. Jika ada yang menunggak sebulan langsung kami beri surat teguran....
BPK Hitung Kerugian Negara Transjogja
JOGJA- Ada perkembangan baru dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan Transjogja. Setelah menyelidik beberapa waktu, Kejati DIJ saat ini sedang berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Transjogja selama 2008-2010. “Tim verifikator dari BPK sedang bekerja,” ujar Kepala Kejati DIJ Suyadi, S.H. saat ditemui usai salat Jumat di kantornya kemarin (15/3).
Penghitungan yang...
Potensi Besar, Setoran Hanya Rp60.000/Bulan
SLEMAN-Retribusi Parkir di Kantor Pelayanan Perizinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sleman, rupanya tidak masuk dalam Retribusi Parkir karena belum ada regulasi soal Parkir Tempat Khusus, parkir di dua area dinas ini masuk dalam kategori pajak parkir.
Menurut Kepala Seksi Perparkiran Dishubkominfo Sleman, Bambang Sumedi Laksono, parkir di halaman dua instansi itu masuk dalam pajak parkir. Jadi petugas...
BOK Trans Jogja Diubah Jadi Rp5.145 per Km
YOGYA, TRIBUN- Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY- PT Jogja Tugu Trans (JTT) resmi diubah, setelah Pansus merampungkan pembahasan. Satu poin perubahan yang diberlakukan adalah besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 54 armada menjadi Rp5.145 per kilometer (km) per bus.
Pada pengoperasian Trans Jogja kurun waktu 2008-2012, besaran BOK untuk 34 bus milik PT JTT adalah Rp5.189 per km per bus. Sedangkan...
APBD Tak Bisa Selesaikan Kredit macet
Pernah Jadi Catatan BPK
Jogja –Kredit macet UMKM korban gempa 2006 yang tersebar di koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan lembaga keuangan lainnya tak mungkin diselesaikan melalui APBDProvinsi DIY.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setprov DIY Retno Setijowati menyatakan bila diselesaikan dengan APBD tak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi keuangan negara.
Itu berkaca dari pengalaman saat Pemprov DIY membantu...