BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA SERAHKAN LHP LKPD TA 2018 PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN KULON PROGO
Yogyakarta, Jumat (24 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2018. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta dan Bupati Kulon...
BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA SERAHKAN LHP LKPD TA 2018 PADA KABUPATEN SLEMAN
Yogyakarta, Senin (15 April 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Tahun Anggaran 2018. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD dan Bupati Sleman di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pemeriksaan LKPD TA. 2018, Pemerintah Kabupaten...
BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA SERAHKAN LHP LKPD TA 2018 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Yogyakarta, Senin (27 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul untuk Tahun Anggaran 2018. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, Bupati Bantul dan Bupati Gunungkidul di Kantor BPK Perwakilan...
Opini WTP Tak Berarti tanpa Kekurangan dan Kelemahan
Rekomendasi DPRD DIY terhadap LHP BPK 2018
DPRD DIY berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda DIY Tahun Anggaran (TA) 2018.
Pembahasan itu dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Bahan Acara (BA) No.12 Tahun 2019. Dalam laporannya, Ketua Pansus Arief Budiono memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas opini yang diberikan BPK RI...
Gunakan Danais untuk Kegiatan Inovatif
EVALUASI KINERJA OPD
Penggunaan dana keistimewaan (danais) yang dianggarkan cukup banyak, agar ada inovasi dalam kegiatannya. Misalnya membuat acara Sinden Idol bekerja sama dengan televisi swasta di Taman Budaya Kulonprogo, sehingga akan menarik penonton, karena mengangkat potensi daerah dan Kulonprogo lebih banyak dikenal.
Hal itu dikatakan Bupati Kulonprogo, dr H Hasto Wardoyo SpOG (K) pada rapat evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah...
Dua Bulan untuk Perbaiki Catatan LHP
LAPORAN KEUANGAN
Pemkab Gunungkidul memiliki waktu selama dua bulan untuk memperbaiki catatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Perbaikan ini sebagai tindak lanjut raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan anggaran tahun 2018, Pemkab Gunungkidul mendapat predikat WTP sebanyak empat kali berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankannya pada tahun yang akan datang.
Kepala Badan...
Aset Bank Sleman Rp766 Miliar
BANK DAERAH
PD BPR Bank Sleman hingga kini memiliki total asset sebesar Rp766,79 miliar. Hal itu menyebabkan Bank Sleman jadi yang terbaik se-Indonesia dengan kategori BPR breast Rp500 juta hingga Rp1 triliun pada Anugerah Bank Indonesia 2018.
Bupati Sleman, Sri Purnomo menjelaskan menurut laporan yang telah diaudit, pada 2018 dan 2019 PD BPR Bank Sleman juga memperoleh penghargaan Top BUMD of...
Pencairan Modal Aneka Dharma Ditunda
PERUSAHAAN DAERAH
Rencana realisasi penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma tahun ini kembali tersendat. Tim penilai dari Pemkab Bantul belum satu suara soal nilai penyertaan modal untuk perusahaan tersebut.
Kepala Bidang Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah (Setda) Bantul, Mulyo Subagyo mengatakan tim penilai masih mengkaji perkembangan bisnis yang dijalankan Aneka Dharma sebelum nantinya dana penyertaan modal yang direncanakan sebesar Rp1,8...
Tangani Kerusakan Kompleks Makam Raja di Imogiri
PEMDA DIY OPTIMALKAN DANAIS
Pemda DIY optimalkan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) 2019 sebesar Rp10,6 miliar untuk penanganan permanen kerusakan Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri akibat bencana alam beberapa waktu lalu. Penanganan kerusakan kompleks makam tersebut dimungkinkan menggunakan Danais karena masuk sebagai salah satu Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan DIY.
Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan anggaran Danais tersebut sudah turun...
Perbaikan Kantor Telan Dana Miliaran Rupiah
KELURAHAN WATES
Kantor Kelurahan Wates sudah mulai dibongkar untuk mengawali proses renovasi pada Senin (6/5) lalu. Renovasi tersebut menelan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp1,5 miliar.
Sekretaris Kelurahan Sapto Iswandono mengatakan renovasi akan dilakukan pada beberapa gedung, yakni balai kelurahan, kantor lurah, gudang, kios dan tempat parker. Saat ini baru tahap pembongkaran yang dimulai pada Minggu (12/5)...
Sekber Dana Desa Tak Efektif
PROGRAM PENGAWASAN
Sekretariat bersama (Sekber) Dana Desa yang belum lama ini dibentuk di Kabupaten Sleman dinilai tak efektif.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Manikmoyo Kabupaten Sleman, Irawan, mengatakan pengawasan sudah sangat ketat dari berbagai lini, baik dari Inspektorat, kejaksaan dan kepolisian. Dengan banyaknya lemabaga yang menangani, kata dia, pengawasan dana desa justru malah tidak efektif, karena sudah ada pendamping desa juga yang...
Jika Ada Bukti Baru Segera Dilakukan Audit
ALIANSI WARGA DITERIMA KEPALA INSPEKTORAT
Inspektorat Bantul siap melakukan audit di Pemerintahan Desa Bantul, apabila ada penemuan bukti baru yang belum pernah menjadi temuan di Inspektorat Bantul. Hal tersebut ditegaskan Kepala Inspektorat Bantul, Hernawan Septiaji SIP MH ketika menemui audiensi rombongan Aliansi Warga Bantul Peduli Desa Bantul (AWPBD) yang dikoordinasikan oleh ketuanya, Agung dan seksi Advokasi Tubagus Tutung SH, Selasa...
Bentuk Sekber Pengawasan Dana Desa
Agar Tepat Sasaran dan Cegah Penyelewengan
Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendagri, dan Polri telah membuat nota kesepahaman. Menginstruksikan kepala daerah membentuk secretariat bersama (Sekber) pencegahan, pengawasan, dan pengamanan permasalahan dana desa.
Belum lama ini, Sleman telah membuat Sekber tersebut. Agar serapan penggunaan dana desa bisa tepat sasaran.
“Kalau sejauh ini (penggunaan dana desa) sudah sesuai koridor,” kata Kabid Administrasi Keuangan...
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2018
NO
PROGRAM
ANGGARAN
REALISASI
%
(Rp)
(Rp)
1
Layanan Pemeriksaan
4.894.273.644
5.765.700.000
85
2
Layanan Sekretariat Perwakilan
2.043.164.492
2.458.603.000
83
3
Layanan Internal dan Perkantoran
8.621.685.769
9.427.665.000
91
Jumlah
15.559.123.905
17.651.968.000
86
Pembagian Japel RSUD Wonosari Disoal
Mekanisme Remunerasi untuk Dokter Diduga Menyalahi Prosedur
Pembagian jasa pelayanan (Japel) RSUD Wonosari diduga bermasalah. Mekanisme remunerasi untuk dokter ditengarai menyalahi prosedur. Perhitungan japel tidak sesuai dengan Perbup No.113 Tahun 2018.
Hal ini diuangkapkan oleh mantan pegawai RSUD Wonosari Ari Hermawan yang belum lama ini juga menyoal prosedur mutase dirinya. Pegawai yang kini bertugas di Puskesmas Tanjungsari itu tidak keberatan tentang...
Bantul Jadi yang Terakhir Setorkan LKPD
LINTAS MENTAOK
Pemkab Bantul tercatat sebagai daerah terakhir di DIY yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan DIY. Seperti diketahui, batas akhir penyerahan LKP jatuh pada Minggu (31/3).
“Tugas dan tanggungjawaban yang dipegang oleh Pemkab Bantul berbentuk LKPD sudah saya serahkan sesuai aturan (sebelum 31 Maret) kepada yang berwenang. Saat ini sudah diaudit,” kata Bupati Bantul, Suharsono,...
Pengelolaan Dana Desa Diklaim Baik
KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan dana desa di 392 desa di wilayah DIY selama ini dinilai berjalan baik. Meski begitu, masih ada sejumlah hambatan dan kendala yang ditemui.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi, mengatakan mayoritas desa di DIY dinilai mampu mengelola dana desa sesuai peruntukannya. Hingga 2018, penyaluran dana desa di DIY mencapai Rp1,138 triliun.
Adapun pada trimester pertama tahun ini, penyerapannya diklaim...
7 Dinas Terima Mobil Baru
KENDARAAN OPERASIONAL
Setelah membagikan 41 unit sepeda motor kepada semua kantor kecamatan dan beberapa organisasi perangkat desa (OPD) Bantul, kini giliran tujuh OPD lain yang menerima pemberian mobil dinas.
Nilai masing-masing mobil dinas baru mencapai Rp210 juta.
Mobil lama yang ditarik nantinya dilelang bersamaan dengan sepeda motor dinas yang sudah ditarik sebelumnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah...
Pembangunan Kantor Bupati Butuh Rp40 M
TAHAP I SEGERA DILELANG
Pembangunan Kantor Bupati dibutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk dua tahap. Sementara untuk tahap pertama akan segara dilelang dan ditarget pembangunan fisik dimulai Mei 2019.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KAwasan Permukiman (DPUKP), Sunarto ST MT, didampingi Kasi Bangunan Gedung Sukarmen ST, Rabu (13/3), mengatakan pembangunanKantor Bupati akan dilaksanakan dua tahap.
Tahap pertama Tahun...
Periksa Bantuan Dana bagi Parpol
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman tengah memeriksa bantuan keuangan bagi Partai Politik (Parpol). Tercatat Sembilan parpol mendapat dana Bantuan Partai Politik (Parpol).
Kabid Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional, Badan Kesbangpol Sleman, Indra Darmawan mengatakan, ada anggaran Rp2,34 miliar. Yang akan diberikan kepada sembilan partai di sleman.
“Tiap partai menerima dana berbeda-beda. Cuma perhitungannya, jumlah suara dikalikan Rp1.777,” kata...
LKPD UNAUDITED TA 2018 KABUPATEN SLEMAN DISERAHKAN LEBIH AWAL
Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta pada hari Jumat, 15 Februari 2019 diadakan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited TA 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dari Bupati Sleman, Sri Purnomo kepada Yusnadewi selaku Kepala Perwakilan BPK D.I. Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Yusnadewi menyampaikan, “Acara ini sekaligus menjadi exit meeting atas pemeriksaan interim dan entry meeting atas pemeriksaan terinci...
APLIKASI SiAP PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SEGERA DILAKSANAKAN
Dalam rangka Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2018, pada tanggal 11 Maret 2019 diadakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (SiAP DTT Banparpol) di Ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pemateri dalam acara ini dilaksanakan oleh Tim Litbang PDTT dan Tim Biro TI dari Kantor Pusat BPK...
Pemerintah Didesak Turun Tangan
Pelabuhan Tanjung Adikarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendesak pemerintah kabupaten maupun provinsi segera turun tangan mengatasi Pelabuhan Tanjung Adikarta di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates yang mangkrak.
Kerusakan infrastruktur pelabuhan yang paling jelas terlihat berada di bagian dermaga sebelah selatan.
Pemerintah Kulonprogo dan DIY perlu segera menjalin koordinasi untuk menemukan solusi atas permasalahan pelabuhan.
Sejumlah prasarana seperti dermaga dan bangunan penunjang...
Pemkab Siapkan Rp2,3 Miliar untuk Parpol
Sembilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap tahunnya mendapatkan bantuan partai politik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dengan total mencapai Rp2,3 miliar.
Kabid Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional Kesbangpol Kabupaten Sleman, Indra Darmawan, mengatakan jika jumlah bantuan yang diberikan ke parpol bervariasi. Besaran bantuan itu ditentukan berdasarkan jumlah suara sah pada Pemilu...
LPJ Bantuan Parpol Sleman Mulai Diaudit
KEUANGAN DAERAH
Dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) di Sleman mulai diperiksa. Pemeriksaan diawali dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan DIY kepada Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun di Ruang Praja 2, kompleks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa (12/3).
Kepala Subauditorat BPK Perwakilan DIY Nur Miftahul Lail mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh...
Pembangunan RSUD Wates Butuh Rp 508 Miliar
DILAKSANAKAN SECARA MULTIYEAR
Pembangunan fisik RSUD Wates hingga akhir tahun 2018 sudah mencapai 46 persen, melebihi dari yang ditargetkan sebesar 44 persen. Dalam mendukung operasional sudah dilakukan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp 31 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengembangan RSUD Wates ini diarahkan menjadi salah satu rumah sakit daerah berstandar internasional.
Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo, SpOG(K)...
5.327 KKS Belum Tersalurkan
Sebanyak 5.327 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). DInas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo masih menunggu penyaluran KKS dari Pemerintah Pusat.
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A Kulonprogo Ika Dwi Wahyuning Kusumastuti menuturkan ribuan KKS itu belum tersalurkan karena kesalahan data pada tahun lalu sehingga ada perubahan data awal penerima...
Pemkot Yogya Diharapkan Segera Terbitkan Juknis
Dana Kelurahan akan Segera Dikucurkan
Dana kelurahan tahap I (50%) rencananya akan dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan paling lambat Mei 2019. Saat dana tersebut dikucurkan, diharapkan aparat kelurahan sah siap menerima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY Cholid Mahmud mengatakan, penggunaan dana kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri...
Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah Rp 1,3 T
BAPPEDA KOORDINASI PEMBAHASAN RKPD 2020
Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kulonprogo mengadakan koordinasi pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 melalui forum perangkat daerah tingkat kabupaten di Aula Adikarta Kompleks Pemkab setempat, Selasa (5/4).
Kepala Bidang Pemerintah dan Kesra Bappeda, Didik Wijanarto, ST mengatakan, tujuan forum perangkat daerah antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas...
Angka Kemiskinan Gunungkidul 14 Persen
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan upaya penurunan angka kemiskinan secara maksimal. Jika pada akhir 2018 angka kemiskinan 17,12 persen atau turun sekitar 1,5 persen dibanding tahun 2017, pada akhir tahun 2020 diharapkan akan turun minimal 3 persen maksimal menjadi 14,12 persen. Dalam dua tahun turun 3 persen berdasarkan asumsi rata-rata tahun-tahun sebelumnya tiap tahun turun 1,5 persen lebih.
Jika dapat...
PEMKAB SLEMAN MENJADI PIONIR DALAM PENYERAHAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2018
Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi pionir di DIY dalam menyerahkan Laporan Keungan Pemerintah Dearah (LKPD) Tahun anggaran 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DIY jauh sebelum tanggal akhir penyerahan. Penyerahan LKPD tersebut dilakukan oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo kepada Kepala BPK Perwakilan DIY, Yusnadewi di Kantor BPK Perwakilan DIY pada hari Jumat (15/2/2019).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan DIY,...
PEMERINTAH DIDESAK TURUN TANGAN
Pelabuhan Tanjung Adikarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendesak pemerintah kabupaten maupun provinsi segera turun tangan mengatasi Pelabuhan Tanjung Adikarta di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates yang mangkrak.
Kerusakan infrastruktur pelabuhan yang paling jelas terlihat berada di bagian dermaga sebelah selatan.
Pemerintah Kulonprogo dan DIY perlu segera menjalin koordinasi untuk menemukan solusi atas permasalahan pelabuhan.
Sejumlah prasarana seperti dermaga dan bangunan penunjang...
DIY TERBAIK SE-INDONESIA
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dinobatkan sebagai daerah dengan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHESAKIP) terbaik se-Indonesia.
Penilaian itu berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap instansi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pemda DIY berhasil meraih predikat AA untuk rapor LHE SAKIP 2018. Predikat AA merupakan kategori tertinggi, dan di Indonesia...
SAKIP PEMKAB SLEMAN RAIH PREDIKAT A
Wujud Optimalisasi Kinerja Aparatur Pemerintahan
Pemkab Sleman kembali mengukir prestasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public. Serta tata kelola administrasi pemerintahan. Pretasi itu berkaitan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 2018.
SAKIP Pemkab Sleman meraih nilai 81,72 atau predikat A. Itu artinya pelaksanaan SAKIP di Elaman masuk kategori memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Pemkab Sleman...
LKPD SLEMAN DISETOR LEBIH AWAL
LAPORAN KEUANGAN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman jadi Pemkab pertama di DIY yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY. Sesuai jadwal yang ditentukan undang-undang, batas akhir penyerahan LKPD 2018 jatuh pada 31 Maret 2019.
Bupati Sleman, Sri Purnomo mengakui Pemkab Sleman terus berusaha untuk secepatnya menyelesaikan laporan tersebut. Tak hanya itu, Pemkab Sleman diakui...
JEMBATAN BARU GANGIN SEGERA DIBANGUN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bakal membangun jembatan permanen di sekitar Jalan Raya Bibis, Gangin, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul. Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar.
Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Eko Budi Santoso mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun dokumen untuk memasukkan proyek pembangunan jembatan tersebut dalam lelang di Unit Layanan...
TUNGGAKAN PBB CAPAI RP 3,4 MILIAR
KEWAJIBAN PAJAK
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul terus menagih penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hingga saat ini tunggakan PBB di Gunungkidul mencapai sekitar Rp 3,4 miliar.
Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Pengendalian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Supriyatin, mengatakan total tunggakan PBB yang belum terbayar mencapai Rp 11,1 miliar. Jumlah tunggakan tersebut merupakan kalkulasi tunggakan 2014 sampai 2018. “Jumlah...
HIBAH KE PT ANEKA DHARMA MASIH DIKAJI
PERUSAHAAN DAERAH HARUS PROFIT
Pemkab Bantul maih melakukan kajian atas pemberian hibah penyertaan modal bagi PT Aneka Dharma yang rencananya digelontarkan pada 2019 ini. Direncanakan Pemkab Bantul akan menggelontarkan dana bagi PT Aneka Dharma sekitar Rp 1,8 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul Drs Helmy Jamharis, Minggu, menuturkan hingga saat ini hibah masih dalam tahap pengkajian oleh bagian Administrasi perekonomian Sekretariat...
BEDAH CINOMATI BUTUH RP65 MILIAR
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyiapkan anggaran Rp65 miliar untuk memperlebar jalur Pleret-Dlingo. Pelebaran jalan yang sering disebut jalur Cinomati itu dilakukan untuk memperlancar akses wisatawan menuju sejumlah objek wisata di sekitar Kecamatan Dlingo dan menumbuhkan perekonomian warga sekitar jalur tersebut.
Ujang Hasanudin
Dari hasil kajian sementara, total kebutuhan anggaran pelebaran jalur Cinomati sekitar Rp65 miliar.
Jalur Cinomati penting untuk dilebarkan...
BPD DIY TAMBAH MODAL RP 430 MILIAR
Sejumlah Bank Pembangunan Daerah sudah mendapatkan komitmen dari para pemegang saham untuk mendapatkan suntikan modal bertahap pada tahun ini dan beberapa tahun mendatang.
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) akan menerima dana segar secara bertahap hingga 2025. Perseroan menyatakan pendapatan modal tersebut merupakan komitmen dari para pemegang saham.
Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto menyampaikan bahwa perseroan...
RATUSAN MILIAR DANAIS UNTUK INTRASTRUKTUR
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informtika (Kominfo) Gunung kidul, Supriyanto MT, mengatakan sejak tahun 2018 lalu sudah ratusan miliar dana keistimewaan digunakan untuk insfrastruktur.
Pengggunaannya untuk pembangunan jalan alternatif Gading- Ngalang yang menelan biaya Rp 115,79 miliar di antaranya dibiayai dari dana keistimewaan sebesar Rp 54,16 miliar, untuk pembuatan bagian atas jembatan Ngewot dan jalan baru...
BPD DIY TAMBAH MODAL RP 430 MILIAR
Sejumlah Bank Pembangunan Daerah sudah mendapatkan komitmen dari para pemegang saham untuk mendapatkan suntikan modal bertahap pada tahun ini dan beberapa tahun mendatang.
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) akan menerima dana segar secara bertahap hingga 2025. Perseroan menyatakan pendapatan modal tersebut merupakan komitmen dari para pemegang saham.
Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto menyampaikan bahwa perseroan...
TAHUN INI ADA 82 PAKET TENDER
PROYEK INFRASTRUKTUR
Kantor Binang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo akan memasukan 82 paket pengadaan untuk dilakukan tender pada tahun ini. Sebanyak 82 paket tersebut berupa pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan maupun jembatan.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulon Progo Nurcahyo Budi Wibowo memaparkan proses tender itu baru masuk ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kulonprogo. Ditargetkan...
RP 10,7 MILIAR UNTUK REHAB SD
INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo menyiapkan anggaran Rp 10,7 miliar untuk merehabilitasi sejumlah seolah dasar (SD). Rehab diperkirakan baru bisa berjalan pada Mei mendatang.
Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikpora Kulonprogo Suharyono menuturkan sumber pembiayaan rehab dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, untuk tahun lalu, ada juga bantuan dari Pemerintah...
BPK PERWAKILAN DIY MENYERAHKAN LHP KINERJA T.A 2018
BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja T.A 2018 Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul di Kantor BPK Perwakilan D.I Yogyakarta hari Jumat (21/12/18).
Penyerahan LHP atas Kinerja ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK D.I Yogyakarta, Yusnadewi. Dalam pidatonya Yusnadewi menyampaikan “Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun...
PERTEMUAN TEKNIS KE- 18 ANTARA BPK RI DAN JAN MALAYSIA DI YOGYAKARTA
Pertemuan Teknis ke- 18 antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia berlangsung di Yogyakarta, 17 s.d 19 Desember 2018. Pertemuan rutin tersebut membahas beberapa agenda yang telah menjadi kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya.
Dalam sambutannya Auditor Utama Keuangan Negara V, Bambang Pamungkas menyampaikan “Sesuai dengan Risalah Rapat Pertemuan Teknis ke-17 di Kuching, Serawak, pada...
ANGGOTA V BPK : KODE ETIK HARUS DIWUJUDKAN DALAM SIKAP, UCAPAN DAN PERBUATAN
“Kode etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan dan perbuatan Anggota BPK dan Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai Dasar BPK adalah Integritas harus bersikap jujur, obyektif dan tegas, Independensi menyangkut lembaga, organisasi dan individu sedangkan Profesionalisme bersifat kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan” Hal tersebuit disampaikan oleh Anggota V BPK, Isma Yatun, kepada para pejabat struktural dan peserta diklat Membangun Karakter BPK...
SUMARDI RAIH MOBIL BRIO TABUNGAN MUTIARA ASET BANK SLEMAN RP 766, 80 MILIAR
Bank sleman mengadakan penarikan undian Tabungan Mutiara ke XI di Graha Sarina Vidi, Jumat (18/ 1). Pengudian hadiah dikemas dalam acara gethering bersama mitra Bank Sleman serta edukasi literasi keuangan oleh Dr Sumiyana dari UGM.
Setelah dilakukan pengundian oleh Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun, untuk hadiah utama Honda Brio diraih leh Sumardi, mobil Daithatsu Sigra diraih Bety Juliastuti, sepeda motor...
PEMKAB TARGETKAN PENDAPATAN PARKIR RP 1,3 MILIAR
Tahun Anggaran 2019
Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir terus dilakukan pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Selama dua tahun belakangan ini, target PAD parkir terus ditingkatkan dan tahun anggaran 2019 ini pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 1,3 miliar.
Kepala Seksi Perparkiran, Bidang PJU dan Parkir, Dinas Perhubungan Gunungkidul, Achid Bustomi mengatakan, pendapatan parkir tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan dengan...
SEWAKAN TKD UNTUK PENDAPATAN DESA
Condongcatur Bisa Meraup Rp 1 Miliar Setahun
Tanah Kas Desa (TKD) ternyata bisa dimanfaatkan untuk menaikkan pendapatan desa. Dengan cara menyewakan TKD, bisa mendatangkan pendapatan hingga miliaran rupiah.
Seperti di Desa Condongcatur, Depok. Salah satu desa terkaya di DIJ itu bisa meraup pemasukan hingga Rp 1 miliar dari penyewaan TKD. “Sangat membantu desa dan merupakan pemasukan utama,” ujar Kades Condongcatur, Reno...
PDAM TIRTA SEMBADA RINTIS ‘SIPINTAR’
MENCEGAH PENYIMPANGAN
PDAM Tirta Sembada merintis Sistem Informasi Manajemen PDAM Pintar (Sipintar). Sistem tersebut untuk mencegah penyimpangan maupun korupsi dalam pelayanan karena sudah terintegrasi dengan sistem.
Direktur PDAM Tirta Sembada, Dwi Nurwanta SE MM, Selasa (11/12), menjelaskan ‘Sipintar’ itu nantinya manyakup pengadaan barang, inventarisasi asset, keuangan, personalia dan lainnya. Dengan adanya sistem itu, nantinya tidak ada lagi yang bisa direkayasa.
“Program ini...
KERUGIAN NEGARA TUNGGU PENGHITUNGAN INSPEKTORAT
DUGAAN PENYIMPANGAN DANA DESA
Kerugian Negara terkait kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Banyurejo tahun 2015, 2016, dan 2017, menunggu penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Sleman. Hasil penghitungan negara akan dijadikan dasar penyidik dalam menentukan tersangka.
Kasi Pidsus Kejari Sleman Yulianta SH, Senin (3/12) mengungkapkan, sebelumnya, penyidik meminta penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun karena Inspektorat...
6 DESA BELUM CAIRKAN DANA BKK TAHAP II
Sebanyak 6 desa belum mencairkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap II karena pencairan tahap I mundur. Ditargetkan awal Desember 2018 mendatang, semua desa sudah mengumpulkan laporan penggunaan dana BKK tahap pertama.
Kasi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sleman, Agung Endarto, Sabtu (1/12), menjelaskan dari 83 desa yang ada menerima dana BKK, ada 6 desa yang belum mencairkan...
KERUGIAN NEGARA TUNGGU PENGHITUNGAN INSPEKTORAT
DUGAAN PENYIMPANGAN DANA DESA
Kerugian Negara terkait kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Banyurejo tahun 2015, 2016, dan 2017, menunggu penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Sleman. Hasil penghitungan negara akan dijadikan dasar penyidik dalam menentukan tersangka.
Kasi Pidsus Kejari Sleman Yulianta SH, Senin (3/12) mengungkapkan, sebelumnya, penyidik meminta penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun karena Inspektorat...
PEMKAB – DPRD SEPAKATI ANGGARAN 2019
PENGANGGARAN DAERAH
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 menjadi APBD 2019 di Ruang Paripurna DPRD Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Rabu (21/11).
Juru bicara gabungan komisi DPRD Gunungkidul, Bernadus Dwi Winasto, mrngungkapkan berdasarkan pembahasan yang dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan komisi dan fraksi, telah menjadi kesepakatan.
Pertama...
ANGGARAN PEMBANGUNAN IRIGASI NAIK
INFRASTRUKTUR PERTANIAN
Alokasi anggaran untuk pembangunan irigasi di Kulonprogo naik drastic. Jika tahun-tahun sebelumnya berada di kisaran Rp3 miliar sampai Rp5 miliar, pada 2019 menjadi Rp22,967 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo Gusdi Hartono mengatakan anggaran pembangunan irigasi dinaikkan lantaran irigasi sangat penting hajat hidup banyak orang, khususnya para petani. “Dengan adanya irigasi yang memadai, diharapkan...
LOBI GAGAL, DANA MILIARAN BALIK KE PUSAT
PASAR LEGUNDI PANGGANG
Lobi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul terhadap Kementrian Perdagangan untuk memanfaatkan sisa dana pembangunan Pasar Legundi, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, tidak membuahkan hasil.
Proyek renovasi total Pasar Legundi diketahui memiliki sisa penggunaan dana Rp1,02 miliar. Disperindag berencana menggunakan dana sisa itu untuk melengkapi fasilitas yang masih kurang dalam proyek yang didanai Dana Tugas Pembantuan tersebut.
“Upaya Lobi tidak membuahkan...
20 DESA BELUM BISA CAIRKAN DANA BKK
ANGGARAN PEMBANGUNAN
Pemkab Sleman mulai mencairkan dana bantuan keuangan khusus (BKK) desa tahap kedua. Ada 20 desa yang belum bisa mencairkan anggaran lantaran terganjal pelaporan dana pada tahap pertama.
Kepala Seksi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sleman, Agung Endarto, mengatakan dalam pencairan dana BKK tahap kedua tahun ini jajarannya belum bisa mencairkan dana untuk 20 desa dari 86...
Pengumuman Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Anggaran 2019
PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PEKERJAAN JASA KAP
Nomor: 1/PENG-P/KAP/ULP/11/2018
Kepada Yth. Pimpinan KAP Terdaftar di BPK
Dengan ini kami mengumumkan pemilihan Penyedia untuk paket pekerjaan Jasa KAP sebagai berikut :
Jumlah Paket : 47 paket yang terdiri dari 57 objek pemeriksaan dengan nama paket terdapat pada Lampiran 1.
Lingkup pekerjaan : Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Buku 2018 sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan...
GARAPAN JANGAN MEPET AKHIR TAHUN
PROYEK DAERAH
Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Gunungkidul meminta penggarapan proyek pembangunan jangan mepet akhir tahun karena saat ini, masih banyak pengerjaan yang penyelesaiannya mendekati akhir 2018.
Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyati menyoroti perencanaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Perlu ada perencanaan yang lebih baik sehingga penggarapan proyek tidak harus di akhir tahun.
“Hal semacam itu perlu...
DANAIS KUDU SINKRON DENGAN APBD 2019
MASALAH KEMISKINAN
Pemda DIY diminta untuk menyinkronkan Dana Keistimewaan 2019 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY 2019. Hal itu diharapkan bisa jadi solusi untuk menangani persoalan kemiskinan di DIY, terlebih sst ini Danais dinilai belum berdampak signifikan untuk mengatasi kemiskinan. Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung menilai Danais tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di DIY.
Padahal...
KEMENKEU BERIKAN INSENTIF RP 59 MILIAR
KEUANGAN RAIH OPINI `WTP`
Berkat keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mendapatkan insentif sebesar Rp 59 miliar.
Penghargaan ini untuk ketiga kalinya, namun untuk tahun lalu insentifnya baru Rp 9 miliar. Sehingga tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp 50 miliar dibanding sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat...
KADES TAGIH JANJI TERMIN KETIGA
DANA DESA 2018
Sejumlah kepala desa mengeluh penciran dana desa termin ketiga 2018 belum juga terealisasi padahal sampai awal bulan ini, sisa dana sebesar 40% yang dialokasikan di tahun ini belum juga turun.
Salah satu keluhan soal molornya pencairan Dana Desa termin ketiga disuarakan Kepala Desa Pacarejo, Semanu, Suhadi. Menurut dia, dari sisi persyaratan, desanya sudah melengkapi namun dana sekitar Rp300...
DANA LKM DESA GIRIPENI DIDUGA BERMASALAH
LEMBAGA KEUANGAN DESA
Dana Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa Giripeni, Kecamatan Wates, diduga bermasalah. Pengelola LKM disinyalir menggunakan dana tersebut tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Sebuah spanduk tuntutan bertuliskan Bongkar dan Tuntaskan Kasus LKM Giripeni atas nama: paguyuban Pemuda Pecinta Giripeni, Rabu (31/10).
Kepala Desa Giripeni, Priyanti, mengaku tidak mengetahui siapa pemasang spanduk tersebut. Namun dia membenarkan adanya permasalahan keuangan di LKM...
RAPBD GUNUNGKIDUL 2019 RP 1,7 TRILIUN
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Gunungkidul tahun 2019 sebesar Rp1.701.244.592,15. Berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp223.329.250.116,22, Dana Perimbangan Rp1.267.131.891.000, dan dana lain-lain pendapatn daerah yang sah sebsar Rp210.783.003.475,93.
Sementara jumlah belanja sebesar Rp1.750.759.905.216. Terinci untuk belanja tidak langsung Rp1.156.488.108.939,74 dan belanja langsung Rp594.271.796.277. Demikian dikatakan Bupati Gunungkidul Hj Badingah S.Sos dalam Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan...
TROTOAR KOTABARU DITARGETKAN SELESAI DESEMBER
Pengerjaan yang masih tersisa yaitu pembangunan crossing.
Pemerintah Kota Yogyakarta terus mempercepat penyelesaian revitalisasi trotoar dan boulevard di kawasan cagar budaya Kotabaru. Penyelesaiannya pun sudah hampir rampung dan ditargetkan akan selesai pada pertengahan Desember 2018.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Umi Akhsanti menuturkan, secara kontrak memang proses pengerjaan revitalisasi tersebut harus selesai...
DANA KUNKER RP5 MILIAR DICORET
DPRD GUNUNGKIDUL
Anggota DPRD Gunungkidul gigit jari karena tambahan dana kunjungan kerja sebesar Rp5 miliar batal terealisasi.
Hal ini tidak terlepas dari ditolaknya Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2018 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan. Adanya keputusan ini, maka anggaran milik anggota Dewan tidak berubah. Total hingga akhir tahun dana operasional yang dimiliki Dewan sekitar Rp38 miliar.
Ketua DPRD...
BELANJA PULSA SAINGI INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI
WILAYAH BLANKSPOT DI KULONPROGO
Pengeluaran per kapita penduduk rata-rata dalam sebulan : Rp720.906
2016 2017
Pengeluaran makanan 46,01% 50,20%
Pengeluaran non makanan 53,99% 49,80%
JENIS PENGELUARAN NON MAKANAN
Pengeluaran Tembakau...
SYARAT KOMPLET, DANAIS III SIAP DICAIRKAN
KEISTIMEWAAN DIY
Keterserapan dana keistimewaan (danais) termin pertama dan kedua telah mencapai 80%. Pencairan tahap ketiga kini tengah disiapkan Pemda DIY melalui proses verifikasi Pemerintah Pusat.
Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan keterserapan anggaran danais pada termin pertama dan kedua di seluruh kabupaten/kota di DIY telah mencapai 80 persen ini untuk penggunaan...
APBD PERUBAHAN 2018 DITOLAK
Rp 5 M di Antaranya untuk Peningkatan Kapasitas Dewan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memastikan tahun ini tidak ada Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2018. Pos anggaran yang sebelumnya disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif ditolak gubernur. Di antara yang menerima kenyataan dan gigit jari adalah wakil rakyat.
Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto mengatakan, meski APBD P ditolak, tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab,...
GUBERNUR SIAPKAN PENALTI
OPD TAK MAU LAKSANAKAN DANAIS DIY
Kesuksesan Program-program Keistimewaan DIY dapat terwujud optimal apabila ada sinergi dan sikap proaktif stakeholders terkait. Untuk itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buw ono X akan mempenalti Organisasi Perangkat Desa (OPD) yang tidak mau melaksanakan Dana Keistimewaan (Danais) DIY, meskipun OPD tersebut kinerjanya paling tinggi. Karena keberadaan Danais merupakan bagian dari proses yang harus...
WARGA TOLAK PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI SILIRAN
MERASA TIDAK DISOSIALISASIKAN
Seorang pemilik lahan menolak proyek pembangunan jalan yang melintasi di Pedukuhan VI Siliran Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kulonprogo. Lantaran pekerjaan yang menggunakan alat berat berupa loader dinilai tidak didahului dengan sosialisasi padahal lahan yang diratakan bersertifikat hak milik. “Saya mempertanyakan ini proyek apa dan yang mengerjakan siapa. Sebagai pemilik lahan, saya tidak pernah mendapat pemberitahuan,” kata pemilik lahan pantai,...