HASIL PEMERIKSAAN BPK: Pengaruhi Citra Kepala Daerah
YOGYA (KR) – Hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ibarat rapor: Secara politis, opini yang diberikan BPK juga akan berpengaruh pada citra kepala daerah. Secara ekonomi, bagi daerah yang mendapat opini tertentu juga akan mendapat reward.
“Ada motif gengsi politik dan ekonominya, sehingga daerah sekarang berlomba-lomba mengejar itu,” kata Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan...
Modal BUKP Ditambah
JOGJA-DPRD DIJ akan mengajukan penambahan modal bagi Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dalam APBD Perubahan 2012. Ketua Komisi B Gatot Setyo Susilo menyatakan, komisi tersebut mengupayakan penambahan modal bagi 75 BUKP se-DIJ masing-masing Rp150 juta. Atau totalnya berkisar Rp11,2 miliar.
Penambahan ini karena BUKP yang dibentuk oleh Perda Nomor 1 Tahun 1989 masih kekurangan modal. Padahal, BUKP dinilai berhasil dalam...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 24 TAHUN 2012 TENTANG IRIGASI
Download PERDA-2012-24
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGUATAN MODAL PADA KELOMPOK TANI TERNAK
MODAL-TERNAK
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 20, LD 2012/NO. 13, BUPATI 2012
14 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
PENGUATAN MODAL PADA KELOMPOK TANI TERNAK
ABSTRAK
:
Untuk pengembangan peternakan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai sumber protein hewani masyarakat, sumber pendapatan alternatif masyarakat, dan sumber pendapatan asli daerah oleh peternak daerah yang sebagian besar mempunyai keterbatasan modal, dibutuhkan sarana, prasarana, serta pengaturan...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 19 TAHUN 2012 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
DESA - PEMBANGUNAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 19, LD 2012/NO. 12, BUPATI 2012
32 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
ABSTRAK
:
Penyusunan perencanaan pembangunan desa dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan, dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Tahapan...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 18 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMBANGUNAN-PERENCANAAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 18, LD 2012/NO. 11, BUPATI 2012
42 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin agar perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan, maka perlu...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 17 TAHUN 2012 TENTANG IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
IZIN-AIR-TANAH
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 17, LD 2012/NO. 10, BUPATI 2012
40 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
ABSTRAK
:
Air tanah memiliki peran yang semakin penting dan strategis karena menyangkut kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan yang memberikan manfaat. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam segala bidang pemakaian air tanah dan pengusahaan...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN
PASAR - BELANJA – TOKO
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 16, LD 2012/NO. 9, BUPATI 2012
30 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN
ABSTRAK
:
Semakin banyaknya kebutuhan masyarakat dan ketatnya persaingan usaha perdagangan semakin mendorong pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong perekonomian rakyat, di antaranya dapat menampung tenaga kerja, melaksanakan...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 15 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
RETRIBUSI-TELEKOMUNIKASI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 15, LD 2012/NO. 7, BUPATI 2012
23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK
:
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2012, maka dalam rangka peningkatan...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
RETRIBUSI-BANGUNAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 14, LD 2012/NO. 6, BUPATI 2012
44 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2000 yang penyusunannya masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
RETRIBUSI-KEBERSIHAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 13, LD 2012/NO. 13, BUPATI 2012
30 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Gunungkidul, salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat adalah melalui pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan merupakan jenis...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 12 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
TELEKOMUNIKASI - MENARA
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 12, LD 2012/NO. 12, BUPATI 2012
31 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK
:
Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan, serta estetika sesuai kaidah tata ruang. Perlu adanya penataan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pembangunan...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
BANGUNAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 11, LD 2012/NO. 11, BUPATI 2012
105 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan ketertiban, pengendalian dan pembinaan, dan untuk menjamin keandalan bangunan gedung serta demi tercapainya keserasian tata ruang daerah dan kelestarian lingkungan, perlu disusun pengaturan tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT SAMPAH
SAMPAH
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 10, LD 2012/NO. 10, BUPATI 2012
32 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK
:
Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di wilayah Kabupaten Gunungkidul diperlukan upaya-upaya perlindungan fungsi lingkungan hidup. Salah satu upaya adalah pengelolaan sampah, sehingga perlu disusun pengaturannya. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6)...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
RETRIBUSI-TRAYEK
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 9, LD 2012/NO. 9, BUPATI 2012
27 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK
:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut oleh daerah. Retribusi Izin Trayek yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2000 sudah tidak sesuai dengan...