Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tenyang Retribusi Jasa Usaha
Peraturan Daerah Kab Bantul Nomor 8 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dan Daerah
Peraturan Daerah Kab Bantul Nomor 4 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa
Peraturan Daerah Kab Bantul Nomor 3 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Oganisasi Pemerintah Desa
Peraturan Daerah Kab Bantul Nomor 2 Tahun 2015
FORUM MANAJER DAN INPUTER IKU 2015
BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dipercaya Direktorat PSMK untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Forum Manajer dan Inputer Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK Semester I 2015. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari dan dimulai pada Rabu, 29 Juli 2015 ini bertempat di Auditorium Gedung R Soerasno. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Direktorat PSMK, Beni Ruslandi. Ia menyampaikan dalam sambutannya...
BPK Siap Periksa Dana Perubahan Perpusda
Ilustrasi: http://krjogja.com/
YOGYA (KRjogja.com) - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, Parna mengatakan jika pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait laporan perubahan penganggaran dana penyelesaian gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) yang dilakukan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD). Hal tersebut dikemukakan seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi A DPRD DIY, Senin (6/4/2015) siang.
Parna mengatakan jika ranah kerja BPK bukanlah menjadi...
Penyampaian LHP atas LKPD TA 2014
Yogyakarta (Selasa, 16/6/2015)- BPK Perwakilan DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2014. Acara penyerahan dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY. LHP diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari kepada ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana dan kepada Gubernur DIY, Hamengku Buwono X.
Mengawali sambutanya, Wakil Ketua BPK...
BPK Perwakilan D.I Yogyakarta Menyerahkan LHP atas LKPD TA.2014
Pada hari kamis tanggal 28 Mei 2015 bertempat di auditorium Gedung R.Soerasno Kantor Perwakilan BPK DIY, secara serentak Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala...
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
Pada hari Selasa, 21 April 2015 saudara Krisnanto Adi Nugroho S.E., M.Si., Ak dengan peran ketua tim Senior pada Subauditorat Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta didampingi oleh Kepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan D.I Yogyakarta Agustinus Triyonojati dan I Gusti Agus Agung Brahmarawan (staf) memberikan Keterangan ahli Perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta Kepada KONI...
Pembukaan Diklat CPNS di Balai Diklat Yogyakarta
Yogyakarta, Senin 20 April 2015 Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan melakukan pembukaan diklat CPNS tahun 2015 di Balai Diklat Yogyakarta didampingi oleh Kepala Perwakilan, Parna, Kepala Balai Diklat, Astilda Sinabutar dan para pejabat struktural di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat yang sama Diklat CPNS Golongan III Tahun 2015 secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua BPK RI, Sapto...
Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Pengenalan Program Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Keyakinan Mutu Hasil Pemeriksaan (QAFA-QAPA)
Yogyakarta Kamis, 16 April 2015 BPK Perwakilan DIY bersama Inspektorat utama menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Pengenalan Program Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Keyakinan Mutu Hasil Pemeriksaan (QAFA-QAPA). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK DIY, seluruh pejabat struktural BPK Perwakilan DIY, Balai Diklat, dan seluruh pegawai serta CPNS yang sedang melaksanakan magang di kantor BPK Perwakilan DIY. Pemberi...
CPNS Magang 2015
Pada tahun 2014 BPK RI melaksanakan kegiatan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebelum ditempatkan pada perwakilanya masing-masing, seluruh CPNS tersebut diwajibkan mengikuti proses magang serta pendidikan dan latihan. Proses magang mulai dilaksanakan mulai tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan awal April 2015. Dari 254 CPNS tersebut, terdapat 55 CPNS yang menjalani proses magang di BPK Perwakilan DIY dan balai Diklat....
Pengarahan Anggota V dan Tortama KN V
Pada Hari kamis 12 Maret 2015, Anggota V BPK RI Bapak Moermahadi Soerja Djanegara beserta Auditor Utama keuangan Negara V, Bapak Bambang Pamungkas hadir di BPK Perwakilan DIY memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai dan calon pegawai yang ada di lingkup BPK Perwakilan DIY.
Pengarahan tersebut dilaksanakan di ruang auditorium gedung R. Soerasno BPK Perwakilan DIY dan dihadiri oleh seluruh pejabat...
Penggunaan Busana Jawa Yogyakarta
Salah satu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah urusan kebudayaan yang perlu dilestarikan, dipromosikan antara lain dengan penggunaan pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
Dalam rangak melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan kebudayaan salah satunya melalui penggunaan busana tradisional Yogyakarta, maka Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur...
Bantul Kerja Keras Demi Kejar Predikat WTP
Ilustrasi: www.fokusjabar.com
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul berupaya keras mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh beberapa tahun ini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Belum lama ini, Bantul kembali memperoleh peringatan dari BPK soal pengelolaan aset yang masih amburadul. Bupati Bantul, Sri Surya Widati mengungkapkan, meskipun tahun 2014 lalu kabupaten yang ia pimpin meraih predikat WTP,...
Aset Senilai Rp10,2 Miliar Bermasalah
Ilustrasi: http://liveolive.com
BANTUL - Pemkab Bantul menelusuri asal-usul aset daerah senilai Rp10,2 miliar karena mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset tersebut. Aset-aset tersebut sampai saat ini masih belum jelas asal-usul dan administrasinya. Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono mengakui, persoalan aset masih menjadi momok untuk segera diselesaikan. Tahun lalu, aset senilai Rp35 miliar masih menjadi catatan merah dari...
Dewan Semprit Perbaikan Perpustakaan
Ilustrasi: http://krjogja.com/
JOGJA – Pembangunan Perpustakaan Terpadu DIJ di Banguntapan, Bantul, kembali disoal kalangan dewan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIJ meminta Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) untuk meninjau ulang perbaikan gedung yang menyedot APBD DIJ Rp23 miliar tersebut. Dewan tak mau anggaran yang rencananya untuk penyempurnaan gedung itu mal-administrasi karena salah peruntukannya. ”Sebaiknya penggunaan anggaran untuk perbaikan...
KORUPSI DANA BERGULIR: Berkas PEW Tunggu Pemeriksaan Auditor
Ilustrasi: JIBI/Harian Jogja/Antara Ilustrasi korupsi
Harianjogja.com, JOGJA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja masih menunggu pemberkasan ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus dugaan korupsi dana bergulir Penumbuhkembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja. Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Jogja, Ajie Prasetya mengatakan ahli dari BPK akan dimintai keterangannya terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang...
PENYIDIK MULAI CARI SAKSI AHLI
Ilustrasi: http//www.satuindonesianews.com
YOGYAKARTA – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY berangkat ke Universitas Airlangga Surabaya untuk memberkas keterangan ahli hukum pidana terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba tahun 2011, senilai Rp 12,5 miliar. “Tim penyidik hari ini berangkat ke Surabaya. Kami jemput bola untuk menyingkat waktu,” kata asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY, Azwar, kemarin. Di Universitas Airlangga...
KEJARI DALAMI 8 SAKSI KORUPSI PEW PEMKOT
Ilustrasi: http://kabar-sultra.com
YOGYA, TRIBUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta mengambil langkah cepat dalam menangani kasus dugaan korupsi pada dana bergulir Penumbuhkembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) di Pemkot Kota Yogyakarta. Setelah naik ke tahap penyidikan pada 2 Januari 2015, tim penyidik bergegas untuk melengkapi berkas tersangka, yang menyerat staf di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Desperindagkoptan) Kota Yogyakarta, berinisial...
PAD BANTUL: 90 Tower Seluler Ngemplang Retribusi Daerah
http://trijayafmplg.net/
Solopos.com, BANTUL – Sebanyak 90 menara telekomunikasi atau tower seluler yang telah berdiri di beberapa daerah di Bantul terendus belum membayar retribusi ke pemerintah kabupaten setempat. Dewan meminta dinas terkait agar segera mengambil langkah tegas mengusut keberadaan 90 pemilik tower. Anggota Komisi C DPRD Bantul Wildan Nafis mengatakan sebanyak 90 tower seluler tersebut layak dibongkar paksa jika pemiliknya terbukti...
KEBOCORAN AIR CAPAI 29 PERSEN
Sumber : http://fakultastekniKk.narotama.ac.id
JOGJA – Hasil pemeriksaan kinerja PDAM Tirtamarta Kota Jogja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakian DIY, masih ditemukan kebocoran. Pemeriksaan yang dilakukan untuk kinerja 2013 hingga semester pertama 2014, tingkat kebocoran rata-rata mencapai 29 persen. Kepala BPK Perwakilan DIY Parna mengatakan, hasil pemeriksaan tematik tentang sistem perpipaan juga dilakukan di semua PDAM di kabupaten lainnya di...
OPERASIONAL 74 BUS TERANCAM MANDEK: Perpanjangan Pengelolaan Trans Jogja Menyalahi Rekomendasi BPK
Ilustrasi: http://cimg.antaranews.com
YOGYA, TRIBUN – Operasional 74 bus Trans Jogja terancam mandek pada 7 Februari 2015. Sebab, usulan perpanjangan kerjasama dengan PT Jogja Tugu Trans (JTT) berpotensi tak disetujui DPRD DIY. Rencana perpanjangan kerjasama hingga akhir 2015 dinilai menyalahi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, perjanjian kerjasama berakhir pada 6 Februari 2015, kurang dari dua pekan ke depan.”Sesuai rekomendasi BPK,...
BPK TUDING SEWA TANAH ILEGAL
BANTUL – Sudah puluhan tahun tanah kas desa seluas 13.000 meter persegi di wilayah Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, disewakan untuk Kolam Renang Tirtatamansari. Namun, hal sewa menyewa lahan itu diduga ilegal. Sebab tanah kas desa tersebut disewakan kepada pengelola Tirtatamansari tanpa izin dari Gubernur DIY.
Penyewaan secara ilegal tersebut mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY. Dalam Laporan Hasil...
Ziarah Makam Raja-raja Mataram di Imogiri, Bantul
Yogyakarta, Jumat (16 Januari 2014) Keluarga Besar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan ziarah makam mantan Ketua BPK RI periode November 1963 s.d Agustus 1964 Sri Sultan HB IX di Makam Raja Mataram Imogiri, Bantul. Rombongan BPK RI dipimpin Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari dan diterima oleh Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo yang merupakan...
KORUPSI PEW JOGJA Pemeriksaan Saksi Diagendakan Hingga Pekan Depan
Ilustrasi; https://www.id-id.facebook.com
Harianjogja.com, JOGJA-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja optimis pemeriksaan terhadap sepuluh saksi kasus dugaan korupsi Penumbuhkembangan Ekonomi Kewilayahan (PEW) di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Jogja, selesai pekan depan. (Baca Juga : Kejari Endus Dugaan Korupsi di Disperindkoptan Jogja). Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Jogja, Aji Prasetyo menerangkan melalui pemeriksaan saksi-saksi, pihaknya melakukan pendalaman materi...
TANAH KAS DESA BANTUL: Pemdes Trirenggo Bantah Persewaan Tanah Ilegal
Ilustrasi: http://ampuh.org/
Harianjogja.com, BANTUL- Pemerintah Desa Trirenggo, Bantul membantah menyewakan tanah seluas 13.000 meter persegi untuk kolam renang Tirta Tamansari secara ilegal. Pemerintah Desa mengklaim mengantongi izin penggunaan tanah kas desa dari Gubernur DIY. Kepala Desa Trirenggo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul Nur Handoko menyatakan, izin Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang pemanfaatan tanah kas desa untuk kolam renang...
BUMD BANTUL: Dirut Aneka Dharma Segera Dicopot
Ilustrasi: https://pdanekadharma.wordpress.com/
Harianjogja.com, BANTUL- Pemkab Bantul merencanakan mencopot jabatan direktur utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma saat ini. Pemerintah segera membuka lelang jabatan direktur PD Aneka Dharma yang baru. Kepala Bagian Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah (KPPD) Kabupaten Bantul Bantul Edi Bowo Nur Cahyo menyatakan, keputusan mengganti Direktur PD Aneka Dharma yang kini dijabat Farid Hilmi itu sesuai instruksi dari...
HIBAH KONI JOGJA: Kejari Jogja Tahan Hariyadi
Ilustrasi: http://www.lensaindonesia.com
Harianjogja.com, JOGJA-Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pengurus Cabang Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (Pengcab PBVSI) Kota Jogja, Wahyono Hariyadi (WH) menjalani pelimpahan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja. Dalam pelimpahan tahap dua ini WH langsung ditahan oleh jaksa penuntut umum. Namun, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kota Jogja, Aji Prasetyo menerangkan, status tahanan...
BPK Periksa Kinerja PDAM Tirtamarta
Ilustrasi: http://www.republika.co.id/
YOGYA (KRjogja.com) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta memeriksa kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta milik Pemerintah Kota Yogyakarta. Kebijakan serupa dilakukan empat kabupaten untuk periode 2013 hingga semester satu 2014."Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari kinerja tematik kami. Secara nasional juga dilakukan dan hasilnya akan disampaikan sebagai rekomendasi ke Kementerian Dalam Negeri," kata...
Wuih.., Tunjangan Kinerja Pegawai BPK Rp 1,5-41,5 Juta
Ilustrasi: http://radarpena.com/
(KRjogja.com) - Dengan pertimbangan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah memandang perlu mengatur kembali Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dalam bentuk Tunjangan Kinerja. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Desember 2014 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan...
Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok/organisasi kemasyarakatan, pemerintah (Instansi Vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK), serta Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan daerah.
Pemberian hibah dan bantuan sosial pada prinsipnya harus dilakukan secara selektif, dan tidak...
Pulang Kampung, Misi Khusus Tingkatkan Akuntabilitas Keuangan
Sosok pengganti Sunarto, mantan kepala BPK perwakilan jogjakarta ini, sama sekali tak terlihat ada bau-bau jogja. Dari logat bicaranya, Parna masih kental dengan Melayu, daerah tugas sebelumnya. Saat itu ia menjadi Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Riau. Tapi, ketika membuka pembicaraan dengan bahasa jawa, baru tahu kalau Parna pernah hidup di lingkungan Jawa yang menjunjung...
Puan Dorong Penyelesaian Kasus Persiba
Bantul – (22/08/14) Proses hukum dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul senilai Rp 12,5 Miliar yang belum menemui kejelasan kembali disuarakan pegiat anti korupsi. Kali ini, Perhimpunan Aktivis Ngayogyakarta (PUAN) yang menyuarakannya dengan menggelar aksi di halaman kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY di Jalan Parangtritis Bantul, Kamis (21/8) kemarin. Koordinator PUAN, Satria mengatakan, pihaknya sengaja...
Uang Pengembalian Hibah Persiba Dibiarkan
Bantul – (8/8) Badan Anggaran (Banggar) DPRD sepakat tidak memasukkan uang pengembalian dana hibah Persiba Rp 11.68 Miliar dan Rp 69 Juta ke dalam APBD Perubahan 2014. Baik masuk dalam pos penerimaan daerah maupun SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). “Tidak boleh digunakan (uangnya),” tegas Wakil Ketua Banggar DPRD Bantul Arif Haryanto kemarin (7/8). Menurutnya kesepakatan lain diperoleh setelah Banggar...
Bantah karena Raperdais Molor
JOGJA -- (26/8) Wakil Rakyat di DPRD DIY menolak tudingan sebagian masyarakat bahwa serapan Dana Keistimewaan (Danais) rendah karena pembahasan rancangan peraturan daerah istimewa (Raperdais) molor. Serapan rendah anggaran yang bernomenklatur dana otonomi khusus itu sama sekali tak terkait dengan Raperdais. “Tidak ada kaitannya dengan raperdais. Karena sudah ada Perdais Induk (Perdais No 1 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Keistimewaan),”...
Danais RP 11,3 M Terkatung-katung
WONOSARI- (26/8) Meski awalnya masyarakat antusias meraih dana keistimewaan (Danais), namun faktanya setelah danais benar-benar cair, justru banyak yang tidak digunakan. Bahkan di Gunung kidul tercatat Rp 11,3M Danais hingga kini masih terkatung-katung. Menurut Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kesempatan syawalan dengan para pejabat Pemkab dan tokoh masyarakat Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo Wonosari, Senin (25/8), jumlah...
Danais Bantul Disalurkan Rp 12,8 M
Bantul – (11/08) Dana Keistimewaan (Danais) sebesar 12,8 Miliar telah tersalurkan ke kabupaten Bantul pada tahun 2014. Selain itu, melalui danais ini sejumlah desa di Bantul juga mendapatkan pendampingan menjadi Desa Budaya sesuai dengan konsep keistimewaan.Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bantul, Bambang Legowo mengatakan, Danais yang diperuntukkan untuk Bantul dialokasikan untuk beberapa program. Seperti Rp 4 Miliar untuk...
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA
PERHOTELAN-PENYEDIAAN AIR
2014
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 3, WALIKOTA 2014
5 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA PERHOTELAN
DI KOTA YOGYAKARTA
ABSTRAK
:
bahwa untuk menjaga keberadaan sumber daya air sehingga tercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air, maka diperlukan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan air baku bagi kemakmuran seluruh masyarakat dan bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi...
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR
IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN -LIMBAH CAIR
2014
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 9, WALIKOTA 2014
26 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR
ABSTRAK
:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tatalaksana Pengendalian Pencemaran Air, maka Pemerintah Kota...
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
PENGUKURAN KINERJA-SISTEM
2014
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 5, WALIKOTA 2014
30 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
ABSTRAK
:
dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pedoman Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi...
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF TIKET PER ZONA DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA
TARIF TIKET-TAMAN PINTAR
2014
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 6, WALIKOTA 2014
7 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF TIKET PER ZONA DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA
ABSTRAK
:
Pengembangan sarana prasarana dan peningkatan biaya operasional pada Taman Pintar Yogyakarta yang semakin lengkap, maka diperlukan penyesuaian tarif dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 tahun 2010 tentang Besaran Tarif Per Zona di Taman Pintar Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor...
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
PENYANDANG DISABILITAS-KOMITE PERLINDUNGAN
2014
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 8, WALIKOTA 2014
7 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK
:
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) agar pelaksanaannya sesuai dengan Kebutuhan Penyandang Disabilitas, maka perlu dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, untuk itu perlu...
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN...
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN-PELAKSANAAN
2014
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38, BUPATI 2014
39 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf e,...
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PAKAIAN DINAS
2014
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 32, BUPATI 2014
55 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja Aparatur Pemerintah perlu diatur ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya daerah dapat dilakukan dengan pemakaian Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta...
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI...
ABSTRAK
:
Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudlatul Athfal,...
Haryadi Sampaikan LKPJ APBD 2013
UMBULHARJO—Walikota Yogyakarta, Drs. H. Haryadi Suyuti, Senin (6/10) siang, menyampaikan pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta untuk tahun anggaran 2013. Pengantar tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jogja yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ali Fahmi.
Haryadi mengungkapkan, APBD 2013 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI...
Target Penerimaan PBB P2 Belum Tercapai
Sleman—Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) 2014 baru tercapai 68,81 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp, 72,183 miliar. Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sleman baru menerima pembayaran PBB P2 sebesar Rp. 49,668 miliar per 30 September lalu.
Kepala Bidang Penagihan dan Pendapatan Daerah Lain Dispenda Sleman, Wahyu Wibowo mengakui penerimaan PBB P2 masih kurang sekitar...
Bangun Sentra Suvenir; Kembangkan Gua Kiskendo
KULONPROGO—Ada banyak objek wisata potensial yang dimiliki oleh Kulonprogo. Sayangnya, belum semuanya bisa tergarap optimal. Meski demikian, adanya dana keistimewaan (Danais) membawa angin segar bagi pengembangan potensi daerah di bumi Binangun ini.
Diungkapkan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo anggaran danais untuk Kulon Progo di tahun mendatang diperkirakan mencapai Rp. 70 miliar. Rencananya anggaran danais digunakan untuk pengembangan kelembagaan, infrastruktur, budaya...
Sertifikat Tanah Milik Pemkab Hilang
Wonosari- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan puluhan sertifikat tanah milik Pemkab Gunungkidul hilang. Dari total sebanyak 453 petak, 236 sudah memiliki sertifikat namun puluhan diantaranya tidak asli karena hanya berupa fotocopi.
Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKKAD) Gunungkidul Prihatin Eka Widada membenarkan permasalahan tersebut. Dia menjelaskan berdasarkan audit BPK tahun 2012, sebanyak 32 sertifikat tanah asli...
TAK PUAS PEMAPARAN EKSEKUTIF: Dewan Konsultasi BPK Tentukan APBD-P
YOGYA (KR) – Jajaran DPRD Kota Yogyakarta memilih untuk melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna melihat peluang pembahasan APBD Perubahan 2014. Hal ini menyusul ketidakpuasan atas pemaparan dari Pemkot Yogyakarta selaku eksekutif.
Pada Kamis (9/10) kemarin, dewan kembali mengundang tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Yogyakarta guna rapat konsultasi rencana pembahasan APBD-P. Rapat serupa juga pernah digelar...
DPR Tetapkan Empat Anggota BPK
JAKARTA -- Pemungutan suara Komisi Keuangan dan Perbankan (XI) DPR RI telah menghasilkan empat anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terpilih masa bakti 2014-2019. Sedangkan, untuk satu posisi Anggota BPK lainnya harus dilakukan pemilihan ulang. Ketua Komisi XI Olly Dondokambey mengumumkan empat anggota BPK yang sudah terpilih itu adalah dua calon petahana, Rizal Djalil yang masih menjabat sebagai Ketua BPK,...
Kejati Indikasikan Berkas Segera Rampung
YOGYAKARTA - Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengisyaratkan berkas perkara dugaan korupsi penjualan aset Universitas Gadjah Mada (UGM) berupa tanah di Dusun Plumbon, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul akan segera rampung. Hal itu diisyaratkan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). "Penyidik sedang merampungkan berkas perkara," kata Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Purwanta Sudarmaji, Senin (22/9/2014).
Berdasar evaluasi tim penyidik, pemberkasan kasus tanah UGM itu telah dirasa...
BPK Berpotensi Jadi Institusi Oposisi
JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta tidak hanya fokus menyusun calon anggota kabinet, dan memperhatikan pemelik UU MD3 dan revisi UU Pilkada. Namun beberapa pihak meminta agar mencermati rekrutmen anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sebagai oposisi, Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap mengagendakan berbagai isu politik untuk mengkritisi Jokowi. Prosesnya telah dimulai melalui pengesahanan UU MD3, revisi UU...
Kasus Hibah PERSIBA Bantul Kejati Terima Laporan Resmi Hasil PKN
JOGJA-Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY sudah menerima laporan resmi hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DIY. Namun, laporan PKN dalam kasus dugaan korupsi hibah klub sepak bola Persiba Bantul tersebut masih dipelajari penyidik. “Tadi laporan resmi tertulis dari BPKP sudah kita terima,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Azwar saat dihubungi...
AUDIT BPKP: Tak Ada Kerugian di Kasus Persiba Bantul
BANTUL- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY memastikan tidak ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba yang menyeret mantan Bupati Bantul Idham Samawi sebagai tersangka.
Kepastian itu disampaikan Kepala Bidang Investigasi BPKP Slamet Tulus Wahyana menyusul kabar kerugian negara senilai hampir Rp1 miliar dalam kasus Persiba yang disampaikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY...
Hasil Audit BPK perlu Jadi Alat Bukti
Sleman– Hasil Audit BPK perlu menjadi alat bukti di pengadilan. Hal ini bisa dilakukan untuk kepentingan pengungkapan penyimpangan keuangan negara atau dugaan korupsi. Meski arah BPK ke depan mestinya memiliki dan melaksanakan peran bukan saja audit keuangan, tapi juga audit kinerja dan investigasi. Demikian disampaikan Dosen FH UII Nurjihad. Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT-UGM) menilai, Kejaksaan...
Terpilih Jadi Anggota BPK, Achsanul Mundur dari Demokrat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi dalam waktu dekat segera menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menyusul terpilihnya sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2014-2019.
Achsanul berniat mengundurkan diri dari partai berlambang mercy itu. "Yang pasti dalam 3 hari ke belakang ini saya sudah bertemu dengan pak SBY," ujarnya, Selasa (16/9/2014).
Langkahnya ini sekaligus untuk menampik tudingan kemungkinan adanya konflik kepentingan setelah menjabat selaku...
Pukat UGM : Soal Persiba Kejati Kurang Progresif
YOGYAKARTA– Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT-UGM) menilai, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kurang progresif dalam menangani kasus dana hibah Persiba Bantul. Sebelumnya, kejati terpaksa menangguhkan proses hukum dana hibah Persiba Rp12,5miliar ini, dengan alasan masih menunggu tahap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Padahal waktunya cukup lama hampir dua bulan lebih....
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TENTANG PERATURAN GUBERNUR DIY TENTANG MEKANISME MEKANISME PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN...
PENGADUAN-PERIZINAN TERPADU
2014
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2, GUBERNUR 2014
6 HLM
PERATURAN GUBERNUR DIY TENTANG MEKANISME MEKANISME PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA GERAI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL
DASAR HUKUM
:
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara...
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH...
PELAKSANAAN-ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2014
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38, BUPATI 2014
39 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
Pasal 4 huruf e, Pasal 9 ayat (2),...
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PAKAIAN DINAS
2014
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 32, BUPATI 2014
55 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja Aparatur Pemerintah perlu diatur ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dalam rangka melestarikan, mempromosikan dan mengembangkan budaya daerah dapat dilakukan dengan pemakaian Busana Tradisional Gagrak Ngayogyakarta...
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH...
PESERTA DIDIK BARU-PEDOMAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 27, BUPATI 2014
24 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54,...
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA
PRODUK HUKUM-PENGAWASAN
2014
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1, BUPATI 2014
42 HLM
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA
ABSTRAK
:
bahwa agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu dilakukan pengawasan melalui mekanisme konsultasi, evaluasi dan klarifikasi; bahwa agar pelaksanaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PERTAMBANGAN - PENGELOLAAN
2014
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 4, BUPATI 2014
37 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
ABSTRAK
:
Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola, mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan,...
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JASA KEUANGAN MIKRO BINANGUN WATES
2014
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 3, BUPATI 2014
7 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JASA KEUANGAN MIKRO BINANGUN WATES
ABSTRAK
:
Perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates membawa konsekwensi bahwa aset berupa lembaga keuangan mikro Binangun Wates diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset tersebut harus mempertimbangkan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta sistem akuntansi keuangan...
Kejati Sita Lahan UGM Seluas 3 Hektare
YOGYAKARTA - Dugaan penyimpangan dan alih fungsi lahan Universitas Gadjah Mada (UGM) oleh Yayasan Fapertagama semakin meluas. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kembali menyita lahan berupa areal pertanahan seluas hampir tiga hektare di wilayah Wonocatur, Banguntapan, Bantul."Lahan itu aset milik UGM, tapi diklaim milik Yayasan Fapertagama dan disalahgunakan peruntukannya," kata Azwar, Asisten Pidana Khusus Kejati DIY, Jumat (26/9/2014).Temuan tersebut semakin memperkuat sangkaan penyidik...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26
TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 09 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima dalam pemberian pelayanan izin gangguan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan, diperlukan penataan pedagang kaki lima; (selengkapnya)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 06 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
c. bahwa sebagai tindak...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
b. bahwa berdasarkan Pasal 81 Pera...... (selengkapnya)
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 02 TAHUN 2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas melayani kebutuhan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
b. bahwa pelayanan publik perlu diselenggarakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dengan berpedoman pada...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu...
Perda Nomor 1 Tahun 2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 01 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf....... (selengkapnya)
PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2013
KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN
2013
PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 9, BUPATI 2013
93 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
Dasar Hukum...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
KEPALA DESA - PENCALONAN
2014
PERATURAN DAERAH SLEMAN NOMOR 1, BUPATI 2014
14 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK
:
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KEPENDUDUKAN - ADMINISTRASI
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 10, BUPATI 2014
39 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
ABSTRAK
:
Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menuntut Pemerintah Kabupaten Bantul untuk senantiasa meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan. Hal tersebut sejalan dengan tuntutan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN
IZIN GANGGUAN - PERUBAHAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 9, BUPATI 2014
26 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam pemberian pelayanan izin gangguan, beberapa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PKL - PENATAAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 7, BUPATI 2014
24 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima...
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 2, BUPATI 2014
JASA KONSTRUKSI - IZIN USAHA
2014
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 2, BUPATI 2014
27 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, untuk itu perlu menetapkan...
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 1, BUPATI 2014
PRODUK HUKUM - PEMBENTUKAN
2014
PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 1, BUPATI 2014
27 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK
:
Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum yang baik dan berkualitas perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasannya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3, WALIKOTA 2014
BMD - PENGELOLAAN
2014
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3, WALIKOTA 2014
14 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut
mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan mencapai pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk itu...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2, WALIKOTA 2014
PARPOL-BANTUAN
2014
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2, WALIKOTA 2014
13 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN PADA PARTAI POLITIK
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1, WALIKOTA 2014
ASI EKSKLUSIF-PEMBERIAN
2014
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1, WALIKOTA 2014
14 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, serta untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu...
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1, GUBERNUR DIY 2014
GEPENG – PENANGANAN
2014
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1, GUBERNUR DIY 2014
25 HLM.
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
ABSTRAK
Dalam rangka menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.
Dasar Hukum Peraturan Daerah...
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 193/PMK.05/2011, BN 2011/NO. 765, MENTERI KEUANGAN 2011
KREDIT - INVESTASI
2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 193/PMK.05/2011, BN 2011/NO. 765, MENTERI KEUANGAN 2011
10 HLM.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
KREDIT INVESTASI PEMERINTAH
ABSTRAK : - Untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan produksi dan/atau pengendalian polusi yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah dialokasikan dana kredit investasi pemerintah. Agar penyaluran dana kredit investasi pemerintah dapat dilaksanakan...
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 143/PMK.04/2011, BN 2011/NO. 549, MENTERI KEUANGAN 2011
BERIKAT - GUDANG
2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 143/PMK.04/2011, BN 2011/NO. 549, MENTERI KEUANGAN 2011
13 HLM.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
GUDANG BERIKAT
ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, perlu ditetapkan Peraturan Menteri ini.
Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU...
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 22, BN 2011/NO. 601, MENTERI AGAMA 2011
HAJI – PELAYANAN
2011
PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 22, BN 2011/NO. 601, MENTERI AGAMA 2011
5 HLM.
PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS
ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No....
ERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 16, BN 2011/NO. 685, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2011
BBM – PENYALURAN
2011
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 16, BN 2011/NO. 685, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2011
8 HLM.
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK
ABSTRAK : - Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas strategis dan vital, yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pemerintah wajib menjamin kelancaran pendistribusiannya di seluruh...
UNDANG-UNDANG NO. 5 LN 2011/NO. 51, TLN NO. 5215, PRESIDEN 2011
AKUNTAN - PUBLIK
2011
UNDANG-UNDANG NO. 5 LN 2011/NO. 51, TLN NO. 5215, PRESIDEN 2011
27 HLM.
UNDANG-UNDANG TENTANG
AKUNTAN PUBLIK
ABSTRAK
:
Pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh...
UNDANG-UNDANG NO. 16, LN 2011/NO. 104, TLN NO. 5248, PRESIDEN 2011
BANTUAN - HUKUM
2011
UNDANG-UNDANG NO. 16, LN 2011/NO. 104, TLN NO. 5248, PRESIDEN 2011
7 HLM.
UNDANG-UNDANG TENTANG
BANTUAN HUKUM
ABSTRAK : - Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai...
UNDANG-UNDANG NO. 21, LN 2011/NO.111, TLN NO. 5253, PRESIDEN 2011
OJK
2011
UNDANG-UNDANG NO. 21, LN 2011/NO.111, TLN NO. 5253, PRESIDEN 2011
39 HLM.
UNDANG-UNDANG TENTANG
OTORITAS JASA KEUANGAN
ABSTRAK : - Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen...
UNDANG-UNDANG NO. 15, LN 2011/NO. 101, TLN NO. 5246, PRESIDEN 2011
PEMILU – PENYELENGGARA
2011
UNDANG-UNDANG NO. 15, LN 2011/NO. 101, TLN NO. 5246, PRESIDEN 2011
74 HLM.
UNDANG-UNDANG TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
ABSTRAK : - Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum...