PERATURAN PRESIDEN NO. 6, PRESIDEN 2011
DANA – KABUPATEN/KOTA
2011
PERATURAN PRESIDEN NO. 6, PRESIDEN 2011
8 HLM.
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu ditetapkan Peraturan Presiden ini.
Dasar Hukum Peraturan Presiden ini...
PERATURAN PRESIDEN NO. 56, PRESIDEN 2011
KERJASAMA – INFRASTRUKTUR
2011
PERATURAN PRESIDEN NO. 56, PRESIDEN 2011
5 HLM.
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
ABSTRAK
:
Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dengan badan usaha untuk mendorong perluasan pembangunan nasional, dipandang perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam...
PERATURAN PRESIDEN NO. 68, LN 2011/NO. 92, PRESIDEN 2011
BADAN - SIDOARJO
2011
PERATURAN PRESIDEN NO. 68, LN 2011/NO. 92, PRESIDEN 2011
3 HLM.
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
ABSTRAK
:
Dalam rangka mengefektifkan upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo, perlu ditetapkan Peraturan Presiden ini.
Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah:
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 26 Tahun...
PERATURAN PRESIDEN NO. 73, PRESIDEN 2011
PEMBANGUNAN – GEDUNG NEGARA
2011
PERATURAN PRESIDEN NO. 73, PRESIDEN 2011
7 HLM.
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
ABSTRAK
:
Bangunan gedung negara merupakan barang milik negara/daerah untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus fungsional dan memenuhi keselamatan bangunan. Pembangunan bangunan gedung negara sebagai bagian dari proses penyelenggaraan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan...
PERATURAN PRESIDEN NO. 94, LN 2011/NO. 144, PRESIDEN 2011
BADAN - GEOSPASIAL
2011
PERATURAN PRESIDEN NO. 94, LN 2011/NO. 144, PRESIDEN 2011
15 HLM.
PERATURAN PRESIDEN TENTANG
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perlu ditetapkan Peraturan Presiden ini.
Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah:
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang:
Kedudukan, tugas dan fungsi.
Tata...
PERATURAN PEMERINTAH NO. 7, LN 2011/NO. 18, TLN NO. 5197, PRESIDEN 2011
PELAYANAN - DARAH
2011
PERATURAN PEMERINTAH NO. 7, LN 2011/NO. 18, TLN NO. 5197, PRESIDEN 2011
18 HLM.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PELAYANAN DARAH
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:
Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 36 Tahun 2009
Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang:
Ketentuan umum yang memuat tentang...
PERATURAN PEMERINTAH NO. 32, LN 2011/NO. 61, TLN NO. 5221, PRESIDEN 2011
MANAJEMEN – LALU LINTAS
2011
PERATURAN PEMERINTAH NO. 32, LN 2011/NO. 61, TLN NO. 5221, PRESIDEN 2011
27 HLM.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
ABSTRAK
:
Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk melaksanakan Pasal 93, Pasal 101, Pasal 102 ayat (3),...
PERATURAN PEMERINTAH NO. 33, LN 2011/NO. 65, TLN NO. 5224, PRESIDEN 2011
GAJI – PEGAWAI NEGERI
2011
PERATURAN PEMERINTAH NO. 33, LN 2011/NO. 65, TLN NO. 5224, PRESIDEN 2011
7 HLM.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
ABSTRAK
:
Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas prestasi dan pengabdian mereka pada bangsa dan negara. Pemberian gaji/pensiun/tunjangan...
PERATURAN PEMERINTAH NO. 43, LN 2011/NO. 96, TLN NO. 5244, PRESIDEN 2011
PENGAJUAN – NAMA PERSEROAN
2011
PERATURAN PEMERINTAH NO. 43, LN 2011/NO. 96, TLN NO. 5244, PRESIDEN 2011
6 HLM.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.
Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah:
Pasal 5 ayat (2) UUD 1945...
PERATURAN PEMERINTAH NO. 49, LN 2011/NO. 124, TLN NO. 5261, PRESIDEN 2011
INVESTASI - PEMERINTAH
2011
PERATURAN PEMERINTAH NO. 49, LN 2011/NO. 124, TLN NO. 5261, PRESIDEN 2011
3 HLM.
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
ABSTRAK
:
Pelaksanaan Investasi Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Dalam rangka menyempurnakan ketentuan...
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2010, BN 2010/335, MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2010
YAYASAN - PENGUMUMAN
2010
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2010, BN 2010/335, MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2010
2 HLM.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
TATA CARA PENGUMUMAN YAYASAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, perlu...
Bantah Terima Duit Idham: Kajati Tegaskan Perkara Hibah Persiba Segera Tuntas
JOGJA - Kepala Kejaksaan Tinggi DIJ Suyadi menepis kekhawatiran sementara pihak bahwa penanganan perkara dugaan korupsi hibah Persiba Bantul Rp 12,5 miliar tersendat.
Kajati menegaskan, meski sepanjang desember mantan Bupati Bantul HM. Idham Samawi belum menjalani permeriksaan sebagai tersangka, bukan berarti proses hukum perkara tersebut terganggu. "Saya sudah minta penyidik segera dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti. Selama sebulan ini, Tim juga...
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK - PENYELENGGARAAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 2, BUPATI 2014
40 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK
:
Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik berkewajiban untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. di samping itu, layanan publik perlu diselenggarakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan publik dengan berpedoman pada...
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
RETRIBUSI - PERPANJANGAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 1, BUPATI 2014
21 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
ABSTRAK
:
Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebagai Retribusi Daerah dan sesuai ketentuan Pasal...
Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013
Peraturan Bupati Nomor 2
Peraturan Bupati Nomor 3
Peraturan Bupati Nomor 5
Peraturan Bupati Nomor 23
Peraturan Bupati Nomor 28
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
UTILITAS PERUMAHAN - PENYERAHAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 6, BUPATI 2014
15 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
ABSTRAK
:
Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan, serta...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
TDU PARIWISATA - PENYELENGGARAAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 4, BUPATI 2014
29 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
ABSTRAK
:
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Sehingga untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
BUMD - PEMBENTUKAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 3, BUPATI 2014
25 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah...
Ada Indikasi Korupsi Akuisisi Radio Bantul
YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan adanya penyimpangan dalam proses akuisisi Radio Bantul pada 2008 lalu. KPK sudah melakukan penyelidikan awal sebagai tindak lanjut koordinasi antara KPK dan Kejati DIY beberapa waktu lalu terkait penyimpangan akuisisi yang memakan anggaran APBD senilai Rp1,7 miliar.
“Kemarin itu tindak lanjut koordinasi kasus Bantul Radio. KPK juga simpulkan adanya indikasi kerugian keuangan...
BPKP Siap Audit Dana Hibah Persiba
YOGYAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY akan menghitung kerugian keuangan negara kasus dana hibah Persiba secara internal. Hasil penghitungan ini rencananya akan digunakan untuk data pembanding audit yang dilakukan oleh auditor negara, BPKP atau BPK.
Meskipun belum ditunjuk secara resmi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY mengaku siap membantu Kejati DIY untuk menghitung kerugian keuangan negara dana hibah Persiba...
Kasus Korupsi Dana Hibah
Nyali Jaksa Menahan Idham Dipertanyakan
Kejaksaan berjanji memanggil Idham Samawi pada Januari ini.
Yogyakarta – Para aktivis antikorupsi mempertanyakan keberanian jaksa untuk menahan M. Idham Samawi, mantan Bupati Bantul yang menjadi tersangka kasus korupsi dana hibah Persiba. “Kami tunggu seberapa berani Kejaksaan Tinggi memanggil dan menahan IS (Idham Samawi),” kata Zuhad Aji, Ketua Gerakan Rakyat Bantul Berantas Korupsi, kemarin.
Rencananya, Kejaksaan Tinggi...
Dana Keistimewaan
933 Dusun Minta Jatah Alokasi
BANTUL-Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul berharap dapat mencicipi dana keistimewaan (Danais) DIY. Ditargetkan 933 dusun memperoleh alokasi Danais hingga 2016.
Ketua Pandu Bantul Sulistyo Atmojo mengatakan, Danais harus dapat dinikmati hingga tingkat dusun. Karenanya, Pandu kini tengah berjuang agar Danais sampai ke pedusunan. “Kalau bisa Danais dalam bentuk barang ya barang, kalau enggak ya dalam bentuk uang,”...
Fakta Sidang Virginia Dinilai Bisa Pertajam Dakwaan Hibah Persiba
Direktur Indonesian Court Monitoring, Tri Wahyu, menyarankan jaksa penyidikkasus dana hibah Persiba mencermati fakta-fakta persidangan terdakwa korupsi hibah tembakau Virginia, Edi Suhariyanta. Dia menilai, kesaksian salah satu tersangka korupsi hibah Persiba, Idham Samawi, dalam persidangan kasus hibah tembakau Virginia berguna untuk pengusutan. “Bisa mempertajam dakwaan kasus hibah Persiba,” kata dia kemarin.
Menurut Wahyu, di persidangan kasus hibah tembakau Virginia, Rabu...
Korupsi Dana Hibah Tembakau
Dirut Bank Bantul Hari Ini Beri Kesaksian
JOGJA –Direktur Utama (Dirut) PD BPR Bank Bantul Aristini Sriyatun dipastikan hadir dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah tembakau Virginia dengan terdakwa Edy Suhariyanta di Pengadlan Tindak Pidana Korupsi Jogja, hari ini.
Aristini dalam persidangan tersebut dihadirkan sebagai saksi atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh Edy, yang saat itu menjabat...
Rekening Desa Ditertibkan
BANTUL –Pemerintah Kabupaten Bantul mulai menertibkan rekening milik pemerintah desa wilayah setempat sebagai upaya dalam melakukan pengawasan penggunaan anggaran.
“Dulunya desa masih memiliki lebih dari satu rekening, makanya mulai tahun ini akan ditertibkan, bahwa masing-masing desa hanya memiliki satu rekening,” kata Kepala Sub Bagian Perangkat Desa Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Bantul, Afiv Umahatin, Rabu.
Menurut dia, penertiban rekening desa...
Larang Dana Hibah untuk Bayar Utang
Idham Samawi Ikut Kembalikan Kerugian Negara Rp100 Juta
JOGJA – Mantan Bupati Bantul HM. Idham Samawi mengaku tidak mengetahui bila dana hibah tembakau virginia senilai Rp570 juta oleh Kelompok Usaha Bersama (KUB) Bumi Tirta digunakan membayar utang ke BPR Bank Pasar Bantul. Sepengetahuan dirinya, sesuai proposal hibah yang dialokasikan di APBD 2008 itu digunakan menanam tembakau virginia.
“Jika tahu untuk...
Sidang Kasus Tembakau
Terdakwa Sakit, Sidang Bermasker
JOGJA –Mantan Bupati Bantul Idham Samawi hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi1 Jogja, Rabu (8/1). Idham dihadirkan dalam kapasitas sebagai saksi2 dengan terdakwa3 mantan Kepala Dinas Pertanian Bantul Edy Suhariyanta, yang notabene juga mantan anak buahnya.
Hanya ada pemandangan berbeda saat Idham menjadi saksi. Dalam persidangan tersebut, baik terdakwa, penasihat hukum, terdakwa, jaksa penuntut umum...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS
NASKAH-DINAS
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 39, BD 2011/NO. 40, GUBERNUR 2011
46 HLM.
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA NASKAH DINAS
ABSTRAK
:
Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur tata naskah dinas di lingkungan...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38, TAHUN 2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL...
PESISIR-PULAU
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 38, BD 2011/NO. 39, GUBERNUR 2011
70 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2011-2030
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) ...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37, TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
KAPITALISASI-BARANG
2011
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37, BD 2011/NO. 38, GUBERNUR 2011
16 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun...