PERWAKILAN PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
Beranda blog Halaman 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

PASAR 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 16, LD 2010/NO. 16 C, BUPATI 2010 18 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PENGELOLAAN PASAR ABSTRAK : Pertumbuhan ekonomi merupakan   ujung tombak perekonomian nasional yang perlu ditingkatkan, di antaranya melalui   pengelolaan dan pengembangan pasar yang dapat memenuhi permintaan masayarakat   yang usahanya dikelola secara baik. Pasar memiliki peranan yang strategis,   selain menciptakan lapangan kerja...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH

AIR - LIMBAH 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 15, LD 2010/NO. 15 C, BUPATI 2010 25 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH   ABSTRAK : Dalam rangka menjaga kualitas   dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup   masyarakat serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup sesuai dengan   peruntukannya perlu pengaturan pengelolaan air limbah   secara baik dan benar. Peningkatan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR

  AIR - KUALITAS 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 14, LD 2010/NO. 14 C, BUPATI 2010 33 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR       ABSTRAK : Dalam rangka melindungi   kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul sesuai dengan situasi dan   perkembangan dinamika di masyarakat maka perlu menggunakan Pengawasan   Kualitas Air Bersih dan Sehat. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18   Tahun 2002...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH

JAMINAN-KESEHATAN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 13, LD 2010/NO. 13 C, BUPATI 2010 21 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH       ABSTRAK : Setiap orang berhak memperoleh   pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan   pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat   memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju  ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006-2025

PEMBANGUNAN – RENCANA 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 12, LD 2010/NO. 12 D, BUPATI 2010 149 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH   KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG   DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006-2025 ABSTRAK : Untuk memenuhi ketentuan Pasal   5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul   Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BEA - TANAH - BANGUNAN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 09, LD 2010/NO. 09 A, BUPATI 2010 19 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH   DAN BANGUNAN ABSTRAK : Pajak Daerah merupakan salah   satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan   pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta   mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

PAJAK-DAERAH 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 08, LD 2010/NO. 08 A, BUPATI 2010 30 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PAJAK DAERAH       ABSTRAK : Pajak Daerah merupakan salah   satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan   pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masayarakat serta   mewujudkan kemandirian daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun   2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

ORGANISASI – DINAS 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 07, LD 2010/NO. 07 D, BUPATI 2010 7 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN   DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI   LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL       ABSTRAK : Dalam rangka menindaklanjuti   pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan   Retribusi Daerah dan dalam...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL

BENCANA - ORGANISASI 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 06, LD 2010/NO. 06 D, BUPATI 2010 16 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN   BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL       ABSTRAK : Kabupaten Bantul merupakan   daerah rawan bencana, maka untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam   menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana, dan   terpadu perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

BENCANA 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 05, LD 2010/NO. 05 C, BUPATI 2010 36 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA       ABSTRAK : Wilayah Kabupaten Bantul   memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang   memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non   alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia,   kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

PERIZINAN-KESEHATAN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 04, LD 2010/NO. 04 C, BUPATI 2010 45 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI   BIDANG KESEHATAN       ABSTRAK : Dengan semakin berkembangnya   dinamika masyarakat dalam pelayanan di bidang kesehatan, dan dalam rangka   meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan   jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan,   pengawasan, dan pengendalian...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PAMONG DESA

DESA – PAMONG 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 03, LD 2010/NO. 03 D, BUPATI 2010 12 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH   KABUPATEN BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PAMONG   DESA       ABSTRAK : Dengan diberlakukannya   Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah   Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL

BANK – PERKREDITAN – RAKYAT 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 02, LD 2010/NO. 02 D, BUPATI 2010 5 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH   NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK   BANTUL       ABSTRAK : Dalam rangka untuk memperkuat   struktur permodalan dan meningkatkan peranan Bank Bantul dalam mendorong   pertumbuhan perekonomian daerah, maka perlu...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

KESEJAHTERAAN-SOSIAL 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 01, LD 2010/NO. 01 D, BUPATI 2010 17 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN   SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL     ABSTRAK : Penyelenggaraan kesejahteraan   sosial merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat   serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya   kesejahteraan sosial. Dengan semakin kompleksnya masalah sosial...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

TELEKOMUNIKASI-MENARA 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 20, LD 2011/NO. ... SERI C, BUPATI 2011 15 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN   MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA       ABSTRAK : Menara telekomunikasi merupakan   salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan   ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara. Penempatan pembangunan menara   telekomunikasi di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya memperhatikan aspek tata   ruang,...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PAJAK - BUMI - BANGUNAN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 18, LD 2011/NO. 18 A, BUPATI 2011 20 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN   PERDESAAN DAN PERKOTAAN ABSTRAK : Pajak Daerah merupakan salah   satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai   pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada   masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang  ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN...

PEMERINTAH-ORGANISASI 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 17, LD 2011/NO. 17 D, BUPATI 2011 10 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN   DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI   DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL       ABSTRAK : Dalam rangka penataan   organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik,   potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

PERIZINAN-KONSTRUKSI2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 16, LD 2011/NO. 16 D, BUPATI 2011 24 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI   DI KABUPATEN BANTUL ABSTRAK : Jasa konstruksi merupakan salah   satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat menunjang   kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan   makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

SAMPAH 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 15, LD 2011/NO. 15 C, BUPATI 2011 26 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH       ABSTRAK : Dalam rangka mengatasi   permasalahan sampah yang begitu rumit, maka perlu   dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif   dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat   bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

IZIN – INDUSTRI – DAGANG2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 14, LD 2011/NO. 14 C, BUPATI 2011 66 HLM. PERATURAN DAERAHKABUPATEN   BANTUL TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG   PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ABSTRAK : Dalam rangka mendorong   terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang   perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan   perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan   lapangan kerja serta...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PENGGUNAAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

IZIN - AIR 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 10, LD 2011/NO. 10 C, BUPATI 2011 62 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH       ABSTRAK : Air tanah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang. Pemakaian air tanah dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI-JASA 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 09, LD 2011/NO. 09 B, BUPATI 2011 69 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM         ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan dan mengotimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan daerah, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur retribusi perlu...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

RETRIBUSI-PERIZINAN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 08, LD 2011/NO. 08 B, BUPATI 2011 63 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU             ABSTRAK : Dengan berlakunya Undang-Undang   Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberpa Peraturan   Daerah yang mengatur Retribusi   Daerah di Kabupaten Bantul perlu   penyesuaian. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan   urusan pemerintahan dan upaya...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI-JASA 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 07, LD 2011/NO. 07 B,BUPATI 2011 39 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA         ABSTRAK : Pemerintah Daerah dapat   melakukan kegiatan yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,   fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat   dinikmati oleh masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan   prinsip-prinsip komersial karena dapat disediakan pula oleh sektor swasta. Agar...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN

IZIN-GANGGUAN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 06, LD 2011/NO. 06 D,BUPATI 2011 23 HLM. PERATURAN DAERAHKABUPATEN   BANTUL TENTANG IZIN GANGGUAN               ABSTRAK : Untuk mewujudkan iklim usaha   yang kondusif, kepastian berusaha melindungi kepentingan umum, memelihara   lingkungan hidup dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat   usaha/kegiatan diwilayah Kabupaten Bantul perlu pengaturan Izin   Gangguan.Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27   Tahun...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

BANGUNAN-GEDUNG2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 05, LD 2011/NO. 05 C,BUPATI 2011 88 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL   TENTANG BANGUNAN GEDUNG   ABSTRAK : Peraturan Daerah   Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana   telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2008   belum mampu menampung dinamika nilai-nilai sosial budaya dan perkembangan   arsitektur, ilmu pengetahuan, serta...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL

MODAL – PERUSAHAAN - AIR2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 03, LD 2011/NO. 03 D,BUPATI 2011 9 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL   ABSTRAK : Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan/negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk meningkatkan petumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KETENAGAKERJAAN

KETENAGAKERJAAN 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 02, LD 2011/NO. 02 D,BUPATI 2011 42 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG KETENAGAKERJAAN             ABSTRAK : Sesuai dengan peran dan   kedudukan bidang ketenagakerjaan yang sangat strategis dalam pembangunan   daerah, diperlukan pengaturan dibidang ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif   mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya   saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011-2015

PEMBANGUNAN - MENENGAH 2011 PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL NO. 01, LD 2011/NO. 01 D,BUPATI 2011 246 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN   BANTUL TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA   MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011-2015               ABSTRAK : Untuk memenuhi ketentuan Pasal   4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana   Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana   telah diubah dengan Peraturan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

D PRODUK HUKUM - DAERAH 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 10, LD 2012/NO. 10, BUPATI 2012 31 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH               ABSTRAK : Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PAMONG DESA

  PAMONG-DESA 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 08, LD 2012/NO. 08, BUPATI 2012 29 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PAMONG DESA               ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.       Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:       Pasal 18 ayat (1) UUD 1945; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004  sebagaimana telah beberapa...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR

  DANA BERGULIR 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 07, LD 2012/NO. 07, BUPATI 2012 12 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR ABSTRAK : Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya di daerah perlu adanya fasilitas bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir. Untuk mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sehingga...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

  RUMAH SUSUN - PENGELOLAAN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 06, LD 2012/NO. 06, BUPATI 2012 20 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA               ABSTRAK : Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta meningkatkan kualitas generasi yang akan datang. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal maka pembangunan rumah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG BANTUL

  STADION - PENGELOLAAN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 05, LD 2012/NO. 05, BUPATI 2012 15 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGELOLAAN STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG BANTUL   ABSTRAK : Stadion Olah Raga Sultan Agung merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai sarana untuk membentuk karakter bangsa melalui keolahragaan, dan merupakan sumber daya perekonomian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

  PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN – PEDOMAN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 4, LD 2012/NO. 4, BUPATI 2012 28 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA               ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Lurah Desa dan BPD mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA

  DESA – KERJA SAMA 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 3, LD 2012/NO. 3, BUPATI 2012 13 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA   ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.   Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:   Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL

MINUMAN – BERALKOHOL 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 2, LD 2012/NO. 2, BUPATI 2012 22 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL DI KABUPATEN BANTUL             ABSTRAK : Minuman beralkohol merupakan produk yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan moral bangsa serta bertentangan dengan visi Kabupaten Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedarannya dan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN

PELELANGAN- IKAN 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 1, LD 2012/NO. 1, BUPATI 2012 16 HLM. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN   ABSTRAK : Kabupaten Bantul memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan yang harus dikelola secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat. Dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan, Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan sebagai sarana untuk memasarkan hasil laut terutama ikan, yang harus...

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6.1 TAHUN 2011 TENTANG PEREMAJAAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR

KENDARAAN – TRAYEK 2011 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6.1, BD 2011/NO. 6.1, GUBERNUR 2011 3 HLM. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEREMAJAAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR   ABSTRAK : Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.04/AJ307/DRJD/2004 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 70 A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa...

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

 BALAI - PELAYANAN 2011 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 7, BD 2011/NO. 7, GUBERNUR 2011 16 HLM. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA   ABSTRAK : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum instasi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan dan Layanan Umum harus berdasar pada standar...

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

HARGA - STANDAR 2011 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 8, BD 2011/NO. 8, GUBERNUR 2011 3 HLM. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH   ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksaan anggaran tahun 2011 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah...

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA

HARI KERJA 2011 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 4, BD 2011/NO. 4, GUBERNUR 2011 5 HLM. PERATURAN GUBERNUR TENTANG UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA   ABSTRAK : Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, penerapan 5 (lima) hari kerja pada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang...

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH

NAMA PERANGKAT - PENULISAN 2011 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 3, BD 2011/NO. 3, GUBERNUR 2011 7 HLM. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH   ABSTRAK : Dalam rangka pengaturan ketatalaksanaan Sekolah Luar Biasa, Sekolah Bertaraf Internasional, dan Badan Perlindungan Bencana Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun...

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH...

SARANA - STANDARISASI 2011 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 2, BD 2011/No. 2, GUBERNUR 2011 5 HLM. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA   ABSTRAK : Sarana dan prasarana kerja merupakan faktor penting dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di...

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

ARSIP - PENGELOLAAN 2011 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1, BD 2011/No. 1, GUBERNUR 2011 15 HLM. PERATURAN GUBERNUR ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS   ABSTRAK : Arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi sehingga harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan arsip dinamis telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 2004. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009...

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 60 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENGHASILAN - PEGAWAI 2010 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 60, BD 2010/NO. 60, GUBERNUR 2010 16 HLM. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA   ABSTRAK : Dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas dan kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai perlu menggunakan instrumen yang...

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENDIDIKAN - PELATIHAN 2010 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 58, BD 2010/NO. 58, GUBERNUR 2010 8 HLM. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN   ABSTRAK : Berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 307/13/14/2003 tentang Akreditasi dan Penetapan Sertifikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Diklat berwenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II, dan III serta...

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGHUNI RUMAH DAERAH

RUMAH - PENGHUNI 2010 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 57, BD 2010/NO. 57, GUBERNUR 2010 38 HLM. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGHUNI RUMAH DAERAH   ABSTRAK : Pengamanan dan pengendalian pemanfaatan rumah milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2004. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 maka Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2004 perlu diganti.  Dasar Hukum...
Free WordPress Themes, Free Android Games