PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM
Download Pergub No.2 Thn 2012, Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3
Sleman-BPK MoU Akses Keuangan
Sleman--Pemerintah Kabupaten Sleman dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menandatangani kesepakatan tentang petunjuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk mengakses data pemerintahan kabupaten dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan dilakukan Bupati Sleman Sri Purnomo dan Kepala BPK RI Perwakilan DIY Sunarto, di Sleman, Kamis.
Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung upaya BPK dalam...
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jaringan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 168/K/X-XIII.2/6/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan...
Direksi Tarik Bonus Pegawai RSUD
Merespon Masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan
BANTUL,TRIBUN- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pemberian bonus bagi pegawai RSUD Panembahan Senopati, Kabupaten Bantul, sebesar Rp 650.120.000, melanggar perundang-undangan. Maka, setelah memperoleh masukan dari BPK, Direksi RSUD pun menarik kembali pemberian bonus tersebut.
“BPK menyarankan, ke depan, pemberian bonus atau sanksi tidak dipisah, namun dihitung dalam poin indeks remunerasii, sehingga pemberian bonus atau sanksi...
Dana Keistimewaan Tak Dicatat di APBD
YOGYA (KR)-Gubernur DIY Sri Sultan HB X memahami dana keistimewaani sebesar kurang lebih Rp 500 miliar yang akan diterima DIY tidak masuk sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab dana keistimewaan dianggarkan oleh Kementerian Keuangan dalam APBN.
“Tidak ada masalah, itu bukan bagian dari APBN. Slot dari Depkeu sudah ada dan disetujui DPR,” kata Gubernur DIY Sri...
Usut Aliran Dana TRANSJOGJA
Audit BPK Sebut Nyiprat Ke anggota Dewan
Jogja-Pansusi Perubahan Kerja Sama Pengelolaan Trans Jogja DPRD Provinsi DIJ belum satu suara soal rencana evaluasi Biaya Operasional Kendaraan (BOK)ii Trans Jogja. Berbeda dengan koleganya Arif Rahman Hakim, anggota lain Pansus tersebut yakni Rio Erwin Setyawan memiliki pandangan lain. BOK belum perlu dievaluasi.
Bagi Rio, hal yang diperlukan adalah pengawasan atas penggunaan BOK. Sebab,...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGHUNI RUMAH DAERAH
RUMAH-PENGHUNI
2010
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 57, BD 2010/No. 57, GUBERNUR 2010
38 HLM.
PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENGHUNI RUMAH DAERAH
ABSTRAK
:
- Pengamanan dan pengendalian pemanfaatan rumah milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2004. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 maka Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahn 2004 perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:
UU No. 3...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.16 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2030
ZONASI-PULAU-PULAU
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 16, LD 2011/NO. 16, GUBERNUR 2011
52 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2030
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PENGELOLAAN – BARANG
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 15, LD 2011/NO. 15, GUBERNUR 2011
56 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna. Berdasarkan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.14 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
APBD
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14, LD 2011/NO. 14 GUBERNUR 2011
15 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI-TERTENTU
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 13, LD 2011/NO. 13, GUBERNUR 2011
29 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK
:
Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi. Untuk meningkatkan pelayanan dalam pemungutan retribusi serta demi kelancaran transparasi dan kepastian hukum pelaksaan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI-USAHA
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 12, LD 2011/NO. 12, GUBERNUR 2011
35 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK
:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha, pembaharan peraturan sistem Retribusi yang mengarah pada sistem sederhana, adil, efektif dan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERLINDUNGAN - PERTANIAN
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 11, LD 2011/NO. 11, GUBERNUR 2011
26 HLM.
PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK
:
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat serta unutk meningkatkan kemampuan unutk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan perlu didukung oleh peningkatan pendapatan Asli Daerah, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperoleh melalui retribusi. Peraturan Daerah Provinsi Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
PERLINDUNGAN - PERTANIAN
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 10, LD 2011/NO. 10, GUBERNUR 2011
31 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK
:
Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagi karunia Tuhan yang maha Esa yang dikuasai olah negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; lahan pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin berkurang...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ANGGARAN - BELANJA
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 9, LD 2011/NO. 9, GUBERNUR 2011
18 HLM.
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan yang antar jenis belanja keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
PASAR-PERBELANJAAN-TOKO
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 8, LD 2011/NO. 8, GUBERNUR 2011
21 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
ABSTRAK
:
Dalam rangka pemberdayaan perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat maka kebijakan pemberdayaan kemampuan dan daya saing para pedagang baik dengan skala modal besar maupu skala modal kecil perlu diberdayakan. Peraturan perundang-undangan yang ada sampai...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PERTANGGUNGJAWABAN – APBD
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 7, LD 2011/NO. 7, GUBERNUR 2011
9 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
PERLINDUNGAN – ANAK
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6, LD 2011/NO. 6, GUBERNUR 2011
22 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
ABSTRAK
:
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmaniah rohani dan sosial. Akibat kondisi...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA
PENDIDIKAN-BUDAYA
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 5, LD 2011/NO. 5, GUBERNUR 2011
30 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA
ABSTRAK
:
Dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban unutk membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas. Pendidikan merupakan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PAJAK
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2011/NO. 3, GUBERNUR 2011
44 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PAJAK DAERAH
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerimaan dari Pajak Daerah digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Provinsi...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 2, LD 2011/NO. 2, GUBERNUR 2011
9 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK
:
Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak dibentuknya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 yang telah ditetapkan banyak Peraturan Daerah, dalam perkembangannya beberapa Peraturan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PRODUK HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEDOMAN - PRODUK-HUKUM
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1, LD 2011/No. 1,GUBERNUR 2011
79 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PRODUK HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
Pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh Pedoman pembentukan yang baku dan mengikat semua lembaga yang berwenang membuat produk hukum. Dalam...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
APBD
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 23, LD 2012/NO. 23, BUPATI 2012
10 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN
RETRIBUSI-PELELANGAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 19, LD 2012/NO. 19, BUPATI 2012
21 HLM.
PERATURAN DAERAH KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN
ABSTRAK
:
Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pelelangan ikan, pemberdayaan masyarakat nelayan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, serta peningkatan pendapatan daerah, perlu dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Tempat Pelelangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
TEMPAT-PELELANGAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 18, LD 2012/NO. 18, BUPATI 2012
20 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
ABSTRAK
:
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hasil sumber daya kelautan dan perikanan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, perlu diselenggarakan Tempat Pelelangan Ikan. Agar Tempat Pelelangan Ikan dapat dimanfaatkan secara optimal perlu pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan perlindungan terhadap penyelenggaraannya....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ORGANISASI – POLISI – PAMONG
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 17, LD 2012/NO. 17, BUPATI 2012
16 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan kinerja optimalisasi penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketetraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif, dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
ORGANISASI – TEKNIS
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 16, LD 2012/NO. 16, BUPATI 2012
48 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
ABSTRAK
:
Dalam rangka penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien, dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Lembaga Teknis...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RETRIBUSI – PENDIDIKAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 14, LD 2012/NO. 14, BUPATI 2012
27 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ABSTRAK
:
Salah satu upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo adalah perlu dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi tenaga kerja dengan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
RETRIBUSI – PRODUKSI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 13, LD 2012/NO. 13, BUPATI 2012
27 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK
:
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian produksi usaha daerah, agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah maka setiap pemanfaatan hasil produksi usaha daerah dipungut retribusi sesuai ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERTANGGUNGJAWABAN – APBD
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 12, LD 2012/NO. 12, BUPATI 2012
10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011. Laporan...
Angkringan 2012
Angkringan Desember 2012
Angkringan November 2012
Angkringan Oktober
Angkringan September
Angkringan Agustus
Angkringan Juli
Angkringan Juni
Angkringan Mei
Angkringan April
Angkringan Maret
Angkringan Februari
Angkringan Januari
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
LEMBAGA-KEMASYARAKATAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 11, LD 2012/NO. 11, BUPATI 2012
33 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
ABSTRAK
:
Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, percepatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Untuk menindaklanjuti amanat Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
RETRIBUSI-TERMINAL
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 10, LD 2012/NO. 10, BUPATI 2012
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK
:
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka pemberian pelayanan penyediaan fasilitas terminal diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi. Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
RETRIBUSI-TRAYEK
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 9, LD 2012/NO. 9, BUPATI 2012
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK
:
Dalam rangka pengaturan, pengawasan dan perlindungan kepentingan transportasi, serta upaya peningkatan pelayanan terhadap masayarakat dalam penyelenggaraan Izin Trayek diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu jenis Retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
RETRIBUSI-GANGGUAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 8, LD 2012/NO. 8, BUPATI 2012
39 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK
:
Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kerusakan lingkungan diperlukan Izin Gangguan yang dalam pelayanan pemberian izin tersebut perlu peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi berdasarkan ketentuan. Menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, dan mewujudkan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN
IZIN – GANGGUAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 7, LD 2012/NO. 7, BUPATI 2012
32 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN
ABSTRAK
:
Dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan upaya antisipasif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Izin Gangguan merupakan sarana pembinaan, pengawasan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
RETRIBUSI-KENDARAAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 6, LD 2012/NO. 6, BUPATI 2012
26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK
:
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2004 perlu disesuaikan. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
RETRIBUSI-KEBERSIHAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 5, LD 2012/NO. 5, BUPATI 2012
28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
Seiring dengan peningkatan aktifitas dan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar, berakibat pula pada bertambahnya volume sampah. Dengan semakin meningkatnya volume sampah, berdampak terhadap kebersihan dan kesehatan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kebersihan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO
RETRIBUSI-KESEHATAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 4, LD 2012/NO. 4, BUPATI 2012
28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO
ABSTRAK
:
Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan layanan dasar, salah satunya adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
RUMAH SAKIT – PELAYANAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 3, LD 2012/NO. 3, BUPATI 2012
68 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
ABSTRAK
:
Peningkatan derajat kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin, merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, sehingga tarif pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin serta terlantar,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2016
PEMBANGUNAN – MENENGAH
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 2, LD 2012/NO. 2, BUPATI 2012
14 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2016
ABSTRAK
:
Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang terarah, terpadu, dinamis, berkesinambungan, produktif, dan partisipatif, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 – 2032
TATA RUANG
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 1, LD 2012/NO. 1, BUPATI 2012
122 HLM.
PERATURANDAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012-2032
ABSTRAK
:
Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
RUMAH SAKIT – WATES
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 3, LD 2012/ NO. 3, BUPATI 2012
68 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
ABSTRAK
:
Peningkatan derajat kesehatan khusunya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
RETRIBUSI-PENDUDUK-SIPIL
2007
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 8, LD 2007/NO. 1 SERI C, WALIKOTA YOGYAKARTA 2007
13 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kota Yogyakarta. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
RETRIBUSI-PENDUDUK
2004
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2004/NO.1 SERI B, WALIKOTA YOGYAKARTA 2004
4 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan Kartu Nomor lnduk Kependudukan (NIK) sebagai identitas resmi setiap penduduk yang belum diwajibkan memiliki...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 3 Tahun 2001
Judul : Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Walikota Yogyakarta Nomor 188.34/5073/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2001 bermasalah. Peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN
PERIKANAN DAN KELAUTAN – YOGYAKARTA
2010
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 11, LD 2010/NO. 11, GUBERNUR 2010
5 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN.
ABSTRAK :
- Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005....
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIKANAN DAN KELAUTAN – YOGYAKARTA
2005
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6, BD 2005/ NO. 4 SERI E, GUBERNUR 2005
14 HLM.
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ABSTRAK
:
Dalam upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam meningkatkan taraf hidup pelaku usaha perikanan dan kelautan, maka pemanfaatan sumberdaya ikan harus dilakukan secara terkendali dengan tetap...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH
BANTUAN - PENGELOLAAN
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6, BD 2011/NO. 6, GUBERNUR 2011
6 HLM.
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008. Sehinggga perlu ditetapkan Peraturan Gubernur...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PAJAK DAERAH – KULON PROGO
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 6, LD 2011/NO.1 SERI B, BUPATI KULON PROGO 2011
53 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK :
- Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
PERDA-KULON PROGO-PENCABUTAN
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 5, LD 2011/NO. 3 SERI E, BUPATI KULON PROGO 2011
6 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
ABSTRAK :
- Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum,...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN...
APBD - PENJABARAN
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 5, BD 2011/NO. 5, GUBERNUR 2011
10 HLM.
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2011 telah ditetapkan dengan...
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER SAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBEKALAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA LISTRIK
Kilas Media (Jul – Sep 2011)
Radar Jogja, Rabu, 21 Sep 2011:
BPK Siap Audit Transjogja,
Temuan BPK: Transjogja Rugikan Pemprov.
“Kami minta Audit Investigasi”
(Ketua Pansus Transjogja, Setyo Wibowo)
Koran Tempo, Jum’at, 29 Jul 2011:
BPK meminta Transjogja tidak dikelola swasta
“Kalau sama-sama rugi, kenapa tidak dikelola pemerintah saja? Kuasailah aset pemerintah oleh pemerintah”
(Kepala Perwakilan BPK Prov.DIY, Sunarto)
Radar Jogja, Jum’at, 22 Juli 2011:
Temuan Audit BPK di Kemendiknas, Duit Puluhan Miliar Masih...
Sambutan Kepala Perwakilan
Pada Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010
Mantan Sekda Gunungkidul Segera Diadili
JOGJA - Satu lagi pejabat top eksekutif di tingkat kabupaten bakal diadili. Setelah Sekda (nonaktif) Bantul Gendut Sudarto diajukan ke meja hijau karena kasus gratifikasi, kali ini gantian mantan Sekda Gunungkidul Sugito bernasib serupa.
Hanya bedanya, Sugito yang menjabat Sekda pada 2002-2005 itu terjerat kasus dugaan korupsi dalam perkara duplikasi asuransi PNS Kabupaten Gunungkidul Rp1,7 miliar.
“Proses penyidikannya sudah tuntas. Kami...