Purwanto Merasa Dikriminalisasi
JOGJA – Terdakwa kasus dugaan korupsi biaya oeprasional kendaraan (BOK) Transjogja Purwanto Johan Riyadi mengaku telah dikriminalisasi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ. Pengakuan ini dia sampaikan dalam sidang lanjutan dengan agenda eksepsi di Pengadilan Tipikor Jogjakarta kemarin (27/11).
Penasihat hukum Purwanto, Layung Purnomo SH mengatakan, perkara yang menyeret kliennya tidak layak dilanjutkan karena tidak ada unsur melawan hukum. Menurutnya,...
Aset Pemkot Rp3,6 Miliar Tak Jelas
Jadi Temuan BPK
Jogja- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIJ memberikan sejumlah catatan terkait manajemen pencatatan aset milik Pemkot Jogja. Dari hasil pemeriksaan BPK ditentukan adanya aset yang tidak jelas keberadaannya sebesar Rp3,6 miliar.
Kepala BPK Perwakilan DIJ Sunarto mengatakan, pencatatan aset menjadi bagian dari penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP). "Ini menjadi unsur yang harus diperhatikan Pemkot. Masih ada...
Manajemen Administrasi Aset Harus Diperbaiki
YOGYAKARTA- Manajemen pencatatan aset Pemkot Yogyakarta harus terus diperbaiki jika ingin mengupayakan predikat hasil evaluasi laporan opini wajar tanpa pengecualian.
Hasil analisa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menunjukkan, saat ini masih ditemukan administrasi aset yang pencatatannya belum mendapatkan pembaharuan. "Ada aset yang belum diperbaharui, padahal sebenarnya sudah dihapuskan atau tidak digunakan," kata Kepala BPK Perwakilan DIY Sunarto usia menyerahkan...
Ada Peluang di Balik Bansos
Entah kebetulan atau tidak, menjelang Pemilu 2014 banyak bantuan sosial (Bansos) dianggarkan melalui APBD 2013 dan RAPBD 2014. Kebijakan populis ini lahir atas nama kebutuhan rakyat. Sebagai Bansos, tentu tidak ada yang salah jika eksekutif dan legislatif beramai-ramai menggelembungkan anggaran sosial dan hibah. Yang menggelitik barangkali anggaran tersebut selalu naik ketika tahun politik datang. Pertanyaannya, "ada udang di balik...
Ubah BPK Jadi Badan Audit Agung
Revisi UU No. 15/2006 Mendesak Dilakukan
JOGJA – Perubahan UU No 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai mendesak dilakukan. Perubahan atau revisi itu demi mengoptimalkan peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Selama ini peran lembaga auditor negara itu dianggap masih lemah. Independensi dan kebebasan aparat BPK menjalankan tugasnya sangat diperlukan.
“Ini agar mereka lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas sebagai auditor,” ungkap...
Audit BPK
ASET Rp10 Miliar Belum Optimal
Jogja – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY mencatat manajemen aset Pemerintah Kota Jogja belum maksimal.
Dua aset dari Pemkot belum dioptimalkan dan masih mangkrak yakni Rumah Potong Hewan (RPH) Ngampilan, Jogja dan Asphalt Mixing Plan (AMP).
Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan DIY Nugroho Heru Wibowo mengungkapkan ada beberapa poin yang harus dilakukan Pemkot untuk...
Purwanto Layangkan Somasi ke Ketua BPK
Menolak Audit Transjogja Disebut Rugikan Negara
JOGJA – Salah satu tersangka kasus dugaan korupsi biaya operasional kendaraan (BOK) Transjogja, Purwanto Johan Riyadi menyomasi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dasarnya, Purwanto menganggap laporan hasil perhitungan (LHP) kerugian negara yang dibuat BPK bermasalah.
“Audit tersebut secara normatif tidak valid, tak akurat, dan dilakukan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP),” ungkap penasihat hukum Purwanto,...
DPP Jangan Diskriminatif
Rencana DPP PDIP memberikan bantuan hukum bagi Idham Samawi sebagaimana disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Sidarto Danusubroto menuai reaksi di kalangan internal kader berlambang moncong putih.
Sejumlah kader di tingkat akar rumput di Gunungkidul secara terbuka memprotesnya. Mereka menilai DPP telah melakukan kebijakan yang bernuansa diskriminatif terhadap kadernya yang sedang dibelit kasus hukum.
“Kami heran dengan arah dan sikap...
Bupati Klaim Sudah Kembalikan Temuan BPK
KULONPROGO – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengklaim telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas di sekretaris daerah, sebelum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uang yang dikembalikan termasuk biaya perjalanan dinas yang diindikasikan fiktif.
“Selama ini saya sudah mengkukuhkan diri, kalau saya pergi harus sesuai kebutuhan dan administrasi. Saya tidak mau menerima apa-apa selain biaya untuk perjalanan. Sebelum...
Perlu Revisi UU
BPK Lemah Berantas Korupsi
YOGYA (KR) – Profesionalitas dan independensi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengawasan keuangan negara saat ini dinilai sangat lemah. Hal itu menyebabkan maraknya kasus korupsi dan penyelewengan dalam penggunaan APBN, APBD, dan keuangan negara yang lain.
Manajer Program Kemitraan, Natalia Hera mengatakan, untuk mengembalikan peran BPK yang lebih bebas dan mandiri dalam pemberantasan korupsi, perlu dilakukan reformasi...
Dugaan Korupsi
Idham Samawi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Persiba
YOGYAKARTA, KOMPAS – Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan mantan Bupati Bantul Idham Samawi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Olahraga Nasional Indonesia Bantul untuk kesebelasan Persatuan Sepakbola Indonesia Bantul pada 2011.
Dana yang menjadi sasaran korupsi berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul sebesar 12,5 milliar.
Selain Idham, Kejaksaan...
KPK Back-Up Kejati Tuntaskan Kasus Bantul
Busyro: Kami Terus Lakukan Koordinasi
SLEMAN - Dukungan terhadap Kejati DIJ menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bantul disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lembaga antikorupsi itu mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kejati selama ini.“Kami terus koordinasi,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Jihad Melawan Korupsi” yang digelar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) DIJ di Asrama...
Rusunawa Bantul
TARIF SEWA DINILAI TAK BERDASAR HUKUM
BANTUL – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai tarif sewa, listrik serta air bagi penghuni rumah susun sewa (Rusunawa) di Bantul tidak memiliki dasar hukum.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Nomor 09/LHP/XVIII.YOG/2013 disebutkan, tarif sewa Rusunawa per tahun selama ini hanya mengacu notulensi hasil rapat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) bersama camat, kepala desa, dan...
Korupsi Bantul
KPK Dukung Pengusutan Kasus Idham
Yogyakarta,Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi siap mendukung Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Bantul untuk Persatuan Sepakbola Indonesia Bantul atau Persiba. Kasus korupsi sebesar 12,5 miliar tersebut menempatkan mantan Bupati Bantul Idham Samawi sebagai tersangka.
"Jika sewaktu-waktu muncul kendala dalam penyidikan perkara, KPK siap turun tangan...
Dugaan Kasus Korupsi Hibah Persiba
Kejati Didesak Buka Kasus Besar Lain
GUNUNGKIDUL-Gubernur DIY Sri Sultan HB X enggan berkomentar mengenai kasus yang menimpa mantan Bupati Bantul, Idham Samawi. Dia menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang sudah menetapkannya sebagai tersangka.
"Kalau masalah itu bukan wewenang saya, sudah ada mekanisme sendiri. Silahkan tanya ke kejaksaan," kata HB X usai memberikan bantuan koperasi bagi...
Proyek Perpustakaan DIY
PT Ampuh Tolak Kembalikan Uang
JOGJA- PT Ampuh Sejahtera tetap menahan uang jaminan pelaksanaan proyek Perpustakaan DIY sebesar Rp2,3 miliar. Mereka tetap berpedoman pada surat permohonan perpanjangan kontrak dari pejabat lama Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Andung Prihadi.
“Selain perpanjangan lisan, Pak Andung menyampaikan surat permohonan perpanjangan kontrak,” kata Kepala BPAD DIY, Budi Wibowo, Rabu (10/7).
Surat permohonan tersebut membuat proyek Perpusda...
Mengaku Salah, Andung Memilih Pasrah
Gugatan BPAD Didaftarkan Pekan Depan
JOGJA – Mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip (BPAD) Provinsi DIJ Andung Prihadi Santoso akhirnya buka suara terkait pembangunan gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) DIJ Rp45 miliar yang kini menjadi sorotan.
Birokrat yang sekarang menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ini mengaku pasrah setelah mendengar Gubernur DIJ Hamengku Buwono X bakal menjatuhkan sanksi kepada dirinya.
Mantan Assekprov Perekonomian...
Bantul Terancam Miskin
Hibah Persiba Jadi Penyebab APBDP Molor Dibahas
BANTUL - Anggota DPRD Bantul menolak kunjungan kerja (Kunker) menjadi penyebab molornya pembahasan APBD Perubahan (APBDP) yang harus sudah kelar 1 Oktober nanti. Muncul pro dan kontra terkait pengembalian dana Persiba sebesar Rp741 juta APBD tahun sebelumnya adalah sumber keterlambatan.
Sejak mendekati batas akhir pembahasan APBDP 2013 sudah muncul pertentangan antar anggota terkait pengembalian...
Ida Tak Gentar Datangi Kejati
BANTUL – Bupati Bantul Sri Suryawidati mengaku, siap jika dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) terkait pengembalian dana hibah Persiba Bantul sebesar Rp 741 juta.
Ida, panggilan akrab Bupati, akan blak – blakan menjelaskan persoalan pengembalian tersebut, karena dia yang memerintahkan inspektorat melakukan pemeriksaan.
“Saya siap, wong tidak ada masalah,” kata Ida, usai rapat dengan Badan Anggaran DPRD Bantul, kemarin sore.
Ida...
Ida Siap Dipanggil Dewan
Bantul - Bupati Bantul Sri Suryawidati siap menjelaskan ke anggota Dewan terkait kondisi keuangan dari penyelenggaraan tandang pertandingan Persiba Bantul.
Ida juga membantah jika pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Bantul terhadap hibah Persiba Bantul tidak memiliki landasan. Ida mengaku, keluarnya perintah pemeriksaan terhadap Inspektorat ini karena dirinya ingin mengetahui lebih jauh mengapa hibah tersebut sampai ditangani oleh aparat penegak hukum.
“Saya...
Korupsi
Ida: Tanggung Sendiri Akibatnya !
Bantul – Bupati Bantul Sri Surya Widati menegaskan, seluruh anak buahnya yang melakukan tindak pidana korupsi dipersilakan menanggung sendiri akibatnya. Pernyataan Ida sapaan akrabnya itu disampaikan setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menyebut Bantul sebagai daerah paling banyak terdapat kasus korupsi yang berhasil diungkap lembaga itu, dibanding daerah lainnya di DIY yakni 41 kasus.
“Kalau...
Utang Anggota Dewan
Setwan Tagih Pengembalian Uang Negara
BANTUL – Sekretariat DPRD Bantul terus berupaya mengejar pengembalian uang negara dari 45 mantan anggota Dewan periode 1999-2004 senilai puluhan juta rupiah.
Tanpa menyebut secara pasti pos anggaran apa yang dimaksud, Setwan menyebut uang itu dipakai anggota Dewan dan harus dikembalikan.
“Tiap bulan kami harus mengirim surat kepada mantan anggota Dewan periode itu agar mengembalikan sesuai rekomendasi...
Pengadaan Alkes Sesuai Prosedur
KULONPROGO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates memastikan pengadaan alat kesehatan (Alkes) akhir 2012 sesuai prosedur.
Hal ini menjawab permintaan Jogja Corruption Watch (JCW) yang mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY untuk memeriksa RSUD Wates terkait dengan pengadaan alat kesehatan.
Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Wates Lies Indriyati mengatakan Kejati tidak perlu memeriksa pengadaan alat kesehatan 2012. Sejatinya, seluruh proses...
Penyidikan Kasus Idham Sudah 80%
JOGJA – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DIY Suyadi mengaku tidak menemukan kendala berarti dalam pengusutan kasus korupsi dana hibah Persiba yang menyeret mantan Bupati Bantul Idham Samawi. Penyidikan sudah mencapai 80% dari yang dibutuhkan Kejaksaan.
Suyadi ditemui usai salat Jumat di masjid Kejati menjelaskan, selama ini, Kejati tidak ada kesengajaan membuat kasus ini berlarut-larut.
“Ini karena upaya pengumpulan alat bukti masih...
Hakim Sita Dokumen Kabiro Umum
Saat Jadi Saksi Perkara Transjogja
JOGJA – Sejumlah dokumen milik Kepala Biro Umum Humas dan Protokol (UHP) Setprov DIJ Sigit Haryanta disita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja.
Kejadian itu berlangsung saat Sigit diperiksa sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi biaya operasional (BOK) Transjogja di gedung Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (18/12).
“Demi keabsahan hukum, dokumen saudara kami sita. Nanti penyerahannya dilakukan...
Dugaan Korupsi
Kejati Ambil Alih Kasus Radio Bantul
YOGYAKARTA - Setelah menggarap kasus dugaan korupsi hibah Persiba, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kini mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pembelian Radio Bantul dari tangan Kejaksaan Negeri atau Kejari Bantul.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyatakan komitmennya untuk mendukung penanganan kasus tersebut. Untuk diketahui, pembelian radio yang menelan dana APBD Bantul senilai Rp1,7 miliar...
Alkes RS Jogja, Kejati Tetapkan Dua Tersangka
Jogja – Semangat Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ menampakkan perkembangan signifikan. Tak hanya mengusut dugaan penyimpangan hibah Persiba dan tembakau virginia di lingkungan Pemkab Bantul, diam-diam Kejati menelusuri kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit (RS) Jogja. RS jogja ini dulunya bernama RS Wirosaban milik Pemkot Jogja. Bahkan, Kejati telah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan sejak...
Tindak Lanjuti Laporan BPK
30 Bus Terjaring Razia Tim Gabungan
Yogya (KR) – Dari 50 armada bus di terminal Giwangan yang dilakukan razia petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas Polresta Yogyakarta, 30 diantaranya terjaring. Sebagian besar karena tidak membawa surat mengemudi maupun surat administrasi kendaraan. Bahkan, beberapa bus Trans Jogja juga ikut terjaring lantaran tak membawa surat izin trayek.
Kepala Seksi Pengendalian Operasi Dinas...
Kejati DIY Tetap Akan Minta Audit dari BPK
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) DIY, untuk kesekian kalinya memastikan tidak ada intervensi dari luar mengenai penyelidikan kasus skandal hibah Persiba dan penetapan Idham Samawi sebagai tersangka. Sebagaimana yang pernah ditegaskan Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, Suyadi, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Pindo Kartikani menegaskan bahwa pengusutan kasus ini murni penegakan hukum.
Kejaksaan, sambungnya profesional dalam menangani kasus skandal dana hibah yang...
Hilangnya 32 Sertifikat Pemkab
Belum Ada Titik Terang
WONOSARI (KR) - Hilangnya 32 sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2012, hingga kini belum ada titik terang. Tim Koordinasi antara instansi masih menunggu surat perintah Bupati Gunungkidul kepada Inspektorat Kabupaten untuk segera menelusurinya.
"Tim masih menunggu Surat Perintah Bupati kepada inspektorat untuk menelusuri sertifikat yang hilang," kata Winaryo...
Dugaan Korupsi Hibah Persiba
Kejati Kian Mantap Tuntaskan Kasus
JOGJA- Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menemukan kejanggalan-kejanggalan pada pemeriksaan saksi khususnya dari dua bendahara Persiba Bantul. Kejati kian mantap memutuskan kasus tersebut.
Bendahara Persiba Dahono dan Yulianto kembali menjalani pemeriksaan di Kejati DIY Rabu (4/9). Pemeriksaan mereka tercatat lebih dari tiga kali. Posisi kedua bendahara ini memang dianggap sangat strategis dalam kasus dana hibah...
Terminal Giwangan Tak Efektif
YOGYAKARTA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menilai pengelolaan Terminal Giwangan oleh pemerintah daerah setempat belum efektif. BPK merekomendasikan agar perlu dilakukan perubahan agar fungsi terminal tersebut sesuai dengan statusnya sebagai terminal Tipe A.
Kepala BPK Perwakilan DIY Sunarto mengungkapkan ada beberapa poin catatan yang harus dilakukan oleh PemkotYogyakarta. “Terminal Giwangan merupakan Tipe A, jadi seharusnya semua jenis bus baik...
Pemprov Tuntut Pengembalian Rp2,3 M
Sidang Perpustakaan Mulai 20 Agustus
Jogja – Babak baru carut marut pembangunan gedung Perpusatakaan Daerah Terpadu DIJ segera dimulai. Mulai 20 Agustus mendatang, sidang pertama tuntutan Pemprov DIJ terhadap PT Ampuh Sejahtera bakal berlangsung di PN Sukoharjo, Jawa Tengah.
“Kami menuntut PT Ampuh untuk mengembalikan jaminan pelaksanaan sebesar Rp2,3 miliar,” ujar Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIJ Budi Wibowo...
Kejati Kebut Kasus BOK
Yogyakarta – Kejaksaan Tinggi DIY kebut penyidikan kasus dugaan korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) PT Jogja Tugu Trans (JTT).
Ini untuk memenuhi target penyidik yang berencana melimpahkan kasus ini ke pengadilan setelah Lebaran.
Kemarin dua tersangka, dalam kasus ini mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY Mulyadi Hadikusumo dan mantan Direktur PT JTT Purwanto Johan Riyadi, kembali menjalani pemeriksaan di...
Geledah Lagi, Bupati Bantul Ditarget
Bantul- Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kemarin kembali melakukan penggeledahan di Bantul terkait kasus dugaan korupsi hibah KONI setempat. Bahkan, Kejati berencana melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bantul Sri Suryawidati.
Kali ini, Tim Kejati menggeledah tiga kantor sekaligus, yaitu kantor Pemuda dan Olahraga (Pora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), kantor Dinas Pengelolaan Kas dan Aset Daerah (DPKAD), dan mess Persiba...
32 Sertifikat Tanah Milik Pemkab Gunungkidul Raib
GUNUNGKIDUL- Sebanyak 32 sertifikat tanah milik Pemkab Gunungkidul diketahui raib dan tidak diketahui keberadaannya. Hilangnya puluhan sertifikat tanah milik Pemkab ini, diketahui saat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2012 lalu.
Dari laporan audit BPK diketahui Pemkab memiliki 453 bidang petak tanah. Namun demikian, dari jumlah tersebut baru 236 yang memiliki sertifikat, sementara sisanya belum disertifikatkan. "Dari jumlah tersebut,...
Kejati DIY Dituding Politis
BANTUL – Penetapan Idham Samawi sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp 12,5 miliar dinilai kental dengan nuansa politik. “Ya, mungkin saja ada nuansa politik,” kata Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Sidarto Danusubroto, usai menghadiri peringatan HUT ke-182 Kabupaten Bantul di Lapangan Trirenggo, Bantul, Sabtu (20/7) sore.
Menurut Sidarto, Idham masuk dalam...
Kasus BOK JTT Rugikan Negara Rp413 Juta
Yogyakarta – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kemarin memeriksa saksi ahli dari tim audit dalam kasus dugaan korupsi Biaya Operasi Kendaraan (BOK) PT Jogja Tugu Trans (JTT). Hasil audit investigasi ini menguatkan dugaan awal penyidik adanya kerugian negara pada kasus tersebut.
BPKP dan BPK telah bekerja sama dengan Kejati DIY dalam mengaudit kerugian negara pada BOK JTT. BPKP bertugas mengaudit...
Berkas JTT Segera Dilimpahkan
Yogyakarta- Kasus dugaan korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK)1 bus Trans-Jogja ditargetkan masuk ke persidangan setelah lebaran mendatang. Dua orang tersangka2 yakni mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) DIY Mulyadi Hadi Kusumo dan mantan Direktur Utama PT JTT3 Purwanto Johan Riyadi saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri DIY.
Target kami secepatnya rampung, perkiraan kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor...
Dalami Keterlibatan Pejabat Lain
Aspidsus Pimpin Langsung Penyelidikan
JOGJA – Penyidikan kasus dugaan korupsi hibah Persiba Bantul senilai Rp12,5 miliar diperkirakan menyentuh sejumlah pihak yang terkait perkara tersebut. Keterlibatan beberapa pejabat Pemkab Bantul bakal didalami selama penyidikan berlangsusng.
“Semua akan kita teliti sesuai peran dan kapasitasnya, ” ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati DIJ Purwanta Sudarmaji SH di kantornya kemarin (22/7).
Tim Penyidik Dipimpin Aspidsus
Ditemui...
DPP PDIP Bantah Ada Diskriminasi
Idham Tak Salahi Aturan Caleg
YOGYA (KR) – Ketua Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Trimedya Panjaitan menegaskan, mantan Bupati Bantul Drs HM Idham Samawi tidak menyalahi aturan untuk tetap maju menjadi Caleg DPR RI. Pihaknya membantah adanya anggapan diskriminasi terhadap HM Idham Samawi sebagai Ketua DPP PDIP, seperti tuduhan dari sejumlah pihak yang menganggap DPP diskriminatif.
Seperti diketahui, ada anggapan...
Jangan Terhenti pada Idham
Kejati Diminta Usut Semua Pejabat yang Terlibat
Jogja – Langkah Kejati1 DIY2 menetapkan mantan Bupati Bantul Idham Samawi dan bekas Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga (Kakanpora) Bantul Edy Bowo Nurcahyo sebagai tersangka3 kasus korupsi4 hibah5 Persiba6 Bantul Rp 12,5 Milyar mendapatkan apresiasi dari sejumlah elemen masyarakat.
Tak hanya itu, dengan dinaikkannya ke tahap penyidikan7, Kejati diminta terus mengembangkan pengusutan kasus tersebut....
Polda DIJ Dinilai Paceklik Tangani Kasus Korupsi
Jogja – Penanganan kasus korupsi di DIJ oleh lembaga penegak hukum agaknya belum memuaskan sejumlah pihak. Sebab baik kejaksaan maupun kepolisian, dinilai masih tebang pilih. Dari catatan Jogja Coruption Watch (JCW), sepanjang 2013, perkara yang menonjol hanya tiga kasus.
Yakni dugaan korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Trans Jogja yang menyeret mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi DIJ...
Kejar WTP, Pemkab Sensus Aset
Wates – Hasil penilaian audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi target Pemkab Kulonprogo. Demi merealisasikan target tersebut, Pemkab serius melakukan sensus terhadap aset-asetnya.
Tak tanggung-tanggung, seluruh aset Pemkab senilai Rp 1,1 triliun sedang dihitung. Itu mencakup aset di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo pun langsung turun. Dia memimpin sensus agar...
Kilas Media Maret 2014
BPK Soroti Subsidi Pupuk (view)
Kejati Periksa 12 Lurah (view)
Dewan Minta Proyek Pergola Tidak Dihentikan (view)
Kilas Media Pebruari 2014
Hemas Dukung Langkah Kejati (view)
Kejati Tinggal Rampungkan Berkas IS (view)
Berkas Edy Naik ke Penuntutan (view)
Kasus Perpustakaan DIY
Sidang Bisa Buka Kejanggalan
JOGJA- Anggota Komisi D DPRD DIY Istianah mengatakan pihaknya belum menindaklanjuti kisruhnya pembangunan proyek perpustakaan DIY. Dewan memilih menunggu hasil persidangan atas gugatan Pemerintah DIY terhadap PT Ampuh Sejahtera, pengembang proyek tersebut.
Menurut politisi PAN itu, lewat persidangan, kejanggalan akan pelaksanaan proyek akan terungkap.
“Jika ada kesalahan di pihak Kepala BPAD (Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah) atau dalam...
Keuangan Bantul WTP, Pengakuan Nyata
BANTUL (KR) – Pengakuan nyata dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang menyatakan laporan keuangan Pemkab Bantul mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan salah satu prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Bantul saat berusia 182 tahun. Selain itu masih banyak lagi prestasi lain.
“Tugas kami sekarang mempertahankan prestasi ini,” kata Bupati Bantul Sri Surya Widati dalam sambutannya pada...
Jumat Keramat Idham Samawi
JOGJA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul senilai Rp12,5 miliar.
Kepala Kejati DIY Suyadi mengumumkan dua tersangka itu adalah HM IS yang menjabat sebagai Manajer Persiba Bantul sekaligus Ketua Umum Komite Olahraga Nasional (KONI) Bantul saat pencairan dan EBN MA, Kepala Kantor Pemudaan dan Olahraga Bantul...
Yakin, Merasa Tak Bersalah
MANTAN Kakanpora Bantul Edy Bowo Nurcahyo mengaku belum mengetahui keputusan Kejati DIJ yang telah menetapkan dirinya bersama mantan atasannya, Idham Samawi sebagai tersangka. Bowo, demikian sapaan akrabnya, meyakini dirinya tidak bersalah.
“Saya sekarang masih di Jakarta,” elaknya saat dihubungi via ponselnya kemarin (19/7).
Pria yang sekarang dimutasi menjadi Kabag Kerja Sama dan Pengembangan Potensi Daerah itu berjanji akan memberikan keterangan resmi.
Itu...
Butuh Audit Kinerja SDM Pemkab
SLEMAN – Pimpinan DPRD Sleman mengajukan permohonan audit kinerja kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sumber daya manusia di Pemkab Sleman. Itu dilandasi banyaknya aduan dari masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Sleman 2012.
Meski memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), banyak catatan yang harus dibenahi oleh pemangku kepentingan. “Ada perlakuan birokrasi tak sesuai track,” beber...
Kejati Kebut Kasus Trans Jogja
YOGYAKARTA – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kebut penanganan kasus dugaan korupsi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Bus Trans Jogja.
Setelah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara, penyidik langsung menahan mantan Direktur Utama PT Jogja Tugu Trans (JTT) Purwanto Johan Riyadi.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, sesuai hasil audit BPK ditemukan adanya indikasi penyimpangan BOK pada 2008...
KPK Tak Bisa Tangani Tipikor Sendirian
SLEMAN, TRIBUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mampu menyelesaikan semua Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terjadi di berbagai daerah. Apalagi, kini KPK hanya memiliki 50 orang penyidik, sementara laporan Tipikor mencapai ribuan jumlahnya.
“Potensi jumlah penyidik hanya 50 sehingga kita sadar betul, KPK tidak akan bisa menangani Tipikor di Sabang sampai Merauke,” kata Ketua KPK Abraham Samad, saat menggelar...
Idham Tersangka Korupsi Hibah Persiba
YOGYAKARTA- Kasus dugaan korupsi dana hibah Persiba Bantul sebesar Rp12,5 miliar memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kemarin menetapkan mantan Bupati Bantul, Idham Samawi sebagai tersangka kasus tersebut. Bukan hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, Kejati juga menjerat mantan Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Bantul, Edi Bowo Nurcahyo. Idham sendiri selain pernah menjadi Kepala Daerah Bumi Projotamansari...
Mantan Kades Terong Divonis 2 Tahun
YOGYA (KR)- Terbukti memotong dana rehab rekon gempa bumi 2006, mantan Kades Terong Dlingo Bantul, Sudirman Alvian, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan oleh Majelis Hakim yang diketuai M Mawardi SH MH, Kamis (18/7) di Pengadilan Tipikor Yogya. Disamping itu, terdakwa juga dibebani uang pengganti sebesar Rp375 juta subsider 2 tahun kurungan.
“Terdakwa terbukti...
Proyek Bermasalah
Kasus Perpustakaan ke Jalur Hukum
JOGJA- Pemerintah DIY mengancam membawa gagalnya proyek pembangunan gedung perpustakaan daerah ke jalur hukum apabila PT Ampuh Sejahtera sebagai pelaksana proyek tak menyerahkan jaminan uang pelaksanaan.
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip DIY Budi Wibowo mengatakan Biro Hukum Pemerintah DIY diberi kuasa untuk menarik uang jaminan pelaksanaan. Biro Hukum melakukan mediasi dengan PT Ampuh Sejahtera dan Bank...
Alkes RSUD Sesuai Prosedur
KULONPROGO- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates menjamin pengadaan alat kesehatan pada akhir tahun 2012 sesuai prosedur.
Pernyataan ini menjawab pertanyaan Jogja Corruption Watch (JCW) yang meminta Kejaksaan Tinggi DIY untuk memeriksa RSUD Wates terkait alat kesehatan.
Dirut RSUD Wates Lies Indriyati mengatakan, Kejati tidak perlu repot-repot memeriksa pengadaan alat kesehatan 2012 di rumah sakit yang dipimpinnya. Sebab, seluruh proses pengadaan...
Tuding Kejati Tebang Pilih
Achiel Desak Mantan Kadishubkominfo Ditahan
JOGJA – Ditahannya mantan Dirut PT Jogja Tugu Trans (JTT) Purwanto Johan Riyadi tak pelak membuat penasihat hukumnya Dr. Achiel Suyanto, S.H., MBA meradang. Achiel menuding Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ bertindak diskriminatif saat menahan kliennya. Purwanto ditahan karena sangkaan terlibat dalam dugaan korupsi penyimpangan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) Transjogja Tahun Anggaran 2008. Purwanto ditahan sejak...
Ketua KPK Minati Kasus Hibah Persiba
YOGYAKARTA – Dugaan penyimpangan dana hibah klub sepak bola Persiba Bantul ternyata ikut diminati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini sendiri masih dalam proses hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan pihaknya selalu memantau perkembangan penanganan kasus dugaan dana hibah Persiba sebesar Rp12,5 miliar. “Kami selalu pantau perkembangan (proses hukum Persiba) ini. Koordinasi tetap kami...
Transjogja
Cenderung Hibah Ke Pemprov
JOGJA- Pansus TransJogja DPRD Kota Jogja memberikan isyarat terkait nasib 20 bus hibah milik Pemkot Jogja. Bus-bus yang sebelumnya dipinjam-pakaikan untuk TransJogja tersebut sangat mungkin dihibahkan ke Pemprov DIJ.
“Kami cenderung bus bisa dihibahkan ke Provinsi (Pemprov) untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik,” jelas Ketua Pansus TransJogja Ervian Parmunadi di gedung DPRD Kota Jogja kemarin (17/6).
Tapi, dia menegaskan,...
Pemprov Kaji Badan Layanan Umum
Sikapi Rekomendasi BPK soal Dana Bergulir
JOGJA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) meminta Pemprov DIJ menyalurkan dana bergulir melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selama ini dana bergulir tersebut mengalir lewat masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) langsung ke kelompok-kelompok masyarakat.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Bambang Wisnu Handoyo mengatakan, pada dasarnya Pemprov...
Kilas Media Januari 2014
Rekanan Nakal Masih ditoleransi (view)
Bupati Tak Yakin Andi Palsukan Suratb (view)
Kembalikan Kelebihan Pembayaran (view)
Ternalem Tolak Kembalikan Uang
JOGJA- Ternalem, beserta dua rekan tervonis korupsi dana tunjangan DPRD Gunungkidul lainnya, Bambang Eko dan Rojak Harudin berkelit dan menolak mengembalikan penghasilan yang telah mereka terima.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY merekomendasikan agar penghasilan yang telah diterima para terdakwa korupsi sebagai Anggota Dewan, total Rp113,5 juta mesti dikembalikan kepada Pemda DIY.
Berdasarkan PP 16/2010 tentang Tata Cara Pembentukan Tata...
Batas Waktu Berakhir Pansus Trans Jogja Belum Putuskan Rekomendasi
YOGYA (KR) – Hingga batas waktu berakhir, Panitia Khusus (Pansus) Trans Jogja DPRD Kota Yogyakarta belum dapat memutuskan rekomendasi. Pansus tersebut dibentuk guna membahas permohonan hibah 20 unit bus milik Pemkot Yogyakarta kepada Pemda DIY.
Ketua Pansus Trans Jogja, Ervian Parmunadi mengungkapkan, Selasa (11/6) merupakan hari terakhir kinerja Pansus. “Kami dibentuk 11 April 2013 dan diberi waktu 2 bulan untuk...
Kejati Diminta Sidik Kasus Dana Hibah
BANTUL- Masyarakat Transparansi Bantul (MTB) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY segera menaikkan tahap penyelidikan kasus dana hibah KONI ke tahap penyidikan. Desakan itu dilakukan mengingat sudah banyak pejabat dan mantan pejabat Bantul, baik dari lingkungan eksekutif maupun legislatif yang sudah didengar keterangannya.
Kepala Divisi Investigasi MTB Irwan Suyono menganggap Kejati telah memiliki cukup alat bukti untuk menguak kasus penyelewengan anggaran...
Dana Tunjangan Tak Salahi Aturan
JOGJA – Kasus dana tunjangan senilai Rp113 juta yang diterima tiga Anggota DPRD DIY yakni Ternalem PA, Bambang Eko Prabowo (Fraksi PDIP), dan Rojak Haruddin (Fraksi PKB) belum tuntas. Secara bersamaan mereka menemui Sekretaris DPRD DIY, Drajad Ruswandono, Jumat (14/6) kemarin untuk klarifikasi kasus yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY.
Seperti diketahui, pada 27 September 2012 ketiganya ditetapkan...
Bingung Pengadaan Alkes Dituding Menyimpang
Direktur RS Jogja: Audit BPK Tak Masalah
JOGJA- Upaya Kejati DIJ mengusut dugaan penyimpangan pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit (RS) Jogja (dulu RSUD Wirosaban) direspons manajemen rumah sakit tersebut. Direktur RS Jogja Sri Aminah mengaku kaget ketika membaca berita mengenai penyidikan Kejati yang diikuti dengan penetapan tersangka. Menurut dia Panitia Pengadaan Alkes 2012 sudah mengikuti aturan dan prosedur yang...
Kejati Belum Periksa Dua Tersangka
Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Yogya
YOGYA, TRIBUN – Kejaksaan Tinggi DIY terus mematangkan pemeriksaan terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Kota Yogyakarta. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada tujuh saksi yang dimintai keterangan tim penyidik Kejati.
Kasi Penyidik Kejati DIY, Dadang Darusalam, Selasa (11/6) mengatakan, tim penyidik juga telah menetapkan dua tersangka. Disebutkan, keduanya adalah pejabat...
Dinas PUP Kena Jewer BPK
Pemberian Bantuan Tak Tepat Sasaran
SLEMAN- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam pemberian bantuan pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUP) Sleman.
BPK menilai bantuan bagi 53 penerima sebesar Rp575.529.000 tidak tepat sasaran. Alasannya, penentuan penerima tidak mendasarkan pada Peraturan Bupati No 4/2010 tentang Bantuan Stimulan Bagi Masyarakat untuk Kegiatan Pembangunan Fisik. Ke-53 penerima yang...
Ketua KUB Diperiksa Kejati DIY
YOGYAKARTA – Terpidana kasus korupsi tembakau Virginia Bantul Sudjono kemarin diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati DIY) sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Edy Suharyanta.
Dengan pengawalan Anggota Kepolisian, Sudjono diperiksa hampir enam jam oleh penyidik Kejati. Sudjono sendiri telah divonis bersalah dalam kasus serupa oleh pengadilan.
Saat ditemui wartawan seusai menjalani pemeriksaan, Sudjono yang saat itu merupakan Ketua...
Kejari Belum Tindak Lanjuti Temuan BPK
Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas
KULONPROGO- Kejaksaan Negeri Wates belum berencana menindaklanjuti temuan atas perjalanan dinas fiktif di Pemkab Kulon Progo. Kejari baru turun tangan bila ada rekomendasi BPK.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Wates Arif Muda Dharmanta mengaku belum bisa mengomentari laporan BPK karena harus disesuaikan dengan kebijakan pimpinan. Sebab, Kajari Wates Rahman DS bakal digantikan Kajari yang baru.
“Saya belum bisa berkomentar...
Disdikpora Panen Rekomendasi
Hibah KONI jadi temuan, Pansus minta Pergub Dievaluasi.
Jogja – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi DIJ paling banyak mendapatkan rekomendasi dari Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD DIJ.
Ada enam rekomendasi yang disampaikan Pansus untuk diselesaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikepalai Kadarmanto Baskara Aji tersebut.
“Kami minta semua rekomendasi itu secepatnya ditindaklanjuti,” ujar Wakil...
WTP Sleman Bonus 20 PR
Minimarket Tak Berizin yang Krusial
SLEMAN – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas laporan keuangan Pemkab Sleman 2011/2012, bukan berarti dalam pelaksanaannya tanpa cacat. Sebanyak 20 catatan menjadi “PR” yang harus diselesaikan. Itu terdiri atas 12 catatan dalam sistem pengendalian intern.
BPK juga menemukan adanya delapan tindakan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.
Pimpinan Badan Anggaran DPRD Sleman...
Kejati Periksa Dua Anggota DPRD
BANTUL- Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kembali memeriksa dua Anggota DPRD Bantul terkait kasus dana hibah KONI yang mengalir ke Persiba Bantul tahun 2011. Kedua Anggota Dewan yang dipanggil itu berasal dari Fraksi Demokrat, yaitu Nur Rachmad dan Ari Dewanto.
“Tadi ke Kejati pukul 10.30 hingga pukul 11.30,” kata Nur Rachmad saat ditemui di ruang Fraksi Demokrat DPRD Bantul, Senin (10/6).
Mantan...
Surat Penarikan Tunjangan Sudah Dikirim
YOGYA, TRIBUN – Panitia Khusus LHP BPK meminta Sekretariat DPRD DIY untuk menindaklanjuti persoalan tiga anggota dewan terkait persoalan hukum. Seperti diketahui, tiga anggota dewan yakni Rojak Harudin (FPKB) serta Ternalem PA dan Bambang Eko Prabowo (FDIP), tetap menerima tunjangan di luar gaji pokok sejak ditetapkan sebagai terdakwa oleh Pengadilan Tipikor Yogyakarta.
Ketiganya terkait kasus dana tunjangan anggota DPRD Gunungkidul...
Setwan Diminta Tagih Tunjangan
JOGJA – Pos anggaran tunjangan kerja senilai Rp115,5 juta untuk tiga Anggota DPRD DIY non aktif yakni Ternalem dan Bambang Eko Prabowo (Fraksi PDIP) serta Rojak Harudin (Fraksi PKB) berakhir dengan penagihan.
Pansus DPRD DIY terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY, mengeluarkan rekomendasi khusus yaitu meminta Setwan DPRD DIY segera menagih dana yang diterima tiga...
Minta Pemprov Evaluasi Hibah KONI BPK Serahkan Pengembalian ke Pemprov
Masuk Rekomendasi Pansus LHP BPK
Jogja – Pansus Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD DIJ tengah menyiapkan sejumlah rekomendasi yang akan dilaporkan di depan Rapat Paripurna Dewan Provinsi pada Senin (10/6) lusa.
Di antara sekian banyak rekomendasi, masalah hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIJ termasuk mendapatkan perhatian serius dari dewan. Pansus berharap temuan BPK...
Bupati Klaim Sudah Kembalikan Temuan BPK
KULONPROGO – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengklaim telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas di sekretaris daerah, sebelum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uang yang dikembalikan termasuk biaya perjalanan dinas yang diindikasikan fiktif.
“Selama ini saya sudah mengkukuhkan diri, kalau saya pergi harus sesuai kebutuhan dan administrasi. Saya tidak mau menerima apa-apa selain biaya untuk perjalanan. Sebelum...
KPK Back-Up Kejati Tuntaskan Kasus Bantul
Busyro: Kami Terus Lakukan Koordinasi
SLEMAN - Dukungan terhadap Kejati DIJ menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bantul disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Lembaga antikorupsi itu mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kejati selama ini. “Kami terus koordinasi,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas usai menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Jihad Melawan Korupsi” yang digelar Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) DIJ di...
Tindak Lanjut Hibah KONI Harus Jelas
Sukamto: Temuan BPK Jangan sampai Jadi Perkara Hukum
JOGJA – Ketua Pansus Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DPRD DIJ Sukamto mengatakan, temuan terhadap penggunaan hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIJ Rp1,1 miliar harus bisa ditindaklanjuti dengan jelas. Bila tindak lanjut tidak jelas, ia khawatir di masa datang kasus serupa bisa terulang kembali.
“Kalau peruntukannya berbeda...
BPK Serahkan Mekanisme ke Pemda
YOGYAKARTA – Keinginan Ternalem PA untuk dapat mengembalikan temuan BPK senilai Rp46 juta lebih dengan cara diangsur kembali mendapatkan angin segar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan sepenuhnya mekanisme pelaksanaan salah satu dari tujuh rekomendasi hasil audit APBD 2012 tersebut kepada pemerintah daerah.
Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Yogyakarta Sunartono mengatakan, BPK hanya melakukan audit dan memberikan catatan-catatan dari hasil audit...
Bantah Terima Duit Idham: Kajati Tegaskan Perkara Hibah Persiba Segera Tuntas
JOGJA - Kepala Kejaksaan Tinggi DIJ Suyadi menepis kekhawatiran sementara pihak bahwa penanganan perkara dugaan korupsi hibah Persiba Bantul Rp 12,5 miliar tersendat.
Kajati menegaskan, meski sepanjang desember mantan Bupati Bantul HM. Idham Samawi belum menjalani permeriksaan sebagai tersangka, bukan berarti proses hukum perkara tersebut terganggu. "Saya sudah minta penyidik segera dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti. Selama sebulan ini, Tim juga...
Temuan BPK Harus Direspons
KULONPROGO- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tiket perjalanan dinas fiktif karena tidak tercatat dalam manifes, memancing reaksi dari Jogja Coruption Watch (JCW).
JCW meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Wates untuk menindaklanjuti temuan tersebut. “Kami mendorong dan meminta Kejari Wates untuk menindaklanjuti temuan BPK,” kata aktivis JCW Baharudin Kamba kemarin. Menurut Bahar, dengan adanya temuan BPK, Kejari Wates dapat memanggil sekretariat...
Gamelan Disdikpora Urung Dibuat
DP Rp362 Juta Belum Dikembalikan
YOGYA, TRIBUN – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY tahun lalu menganggarkan Rp1,2 miliar untuk pengadaan perlengkapan gamelan. Namun, pengadaan ini urung dikerjakan lantaran sampai akhir kontrak masa pengerjaan, CV A selaku pemenang lelang tak juga menyelesaikannya.
Padahal, sesuai dokumen Kontrak Nomor 027/9767 tanggal 13 September 2012, masa berlaku kontrak adalah 105 hari. Mulai...
Pejabat Sering Ganti, Perpustakaan Tak Jelas
Jadi Temuan BPK
JOGJA –Dewan mensinyalir ketidakberesan pembangunan perpustakaan terpadu di Banguntapan, Bantul tak hanya disebabkan oleh kesalahan rekanan belaka. Sebab lain diduga karena ketidakberesan birokrasi di tubuh Pemprov DIJ. Pasalnya, pejabat di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) terlalu sering diganti. Sehingga tak bisa menyelesaikan persoalan.
Berdasarkan pengamatan Radar Jogja pada tahun 2012 jabatan itu dipegang oleh Hendarto Budiono, Andung...
Ternalem Cs Boleh Nyicil Dana Tunjangan
YOGYAKARTA – Tiga Anggota DPRD DIY yang tengah terjerat dugaan korupsi boleh mengembalikan dana tunjangan yang diterimanya dengan cara dicicil.
Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ternalem PA, Bambang Eko Prabowo, dan Rozak Harudin harus mengembalikan tunjangan sekitar Rp133 juta lebih.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) DIY Bambang Wisnu mengatakan, selama ini belum pernah ada kasus seperti yang dialami...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG DANA PENGUATAN MODAL
KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN
2013
PERATURAN DAERAH SLEMAN NOMOR 1, BUPATI 2013
11 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG DANA PENGUATAN MODAL
ABSTRAK
:
Perguliran dana penguatan modal mempunyai arti penting dalam upaya optimalisasi pertumbuhan iklim usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan sasaran, persentase kontribusi dana penguatan modal, dan mekanisme pengelolaan keuangan...
BPK Temukan Perdin Fiktif
KULON PROGO – Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terus jadi sorotan. Belakangan LHP BPK ternyata mengungkap 18 tiket perjalanan fiktif, karena tidak tercatat dalam manifes. BPK juga menemukan perjalanan dinas atas nama yang berbeda.
Anggota Banggar DPRD Kulon Progo Agus Sujarwo mengatakan, BPK juga menemukan adanya belanja yang tidak sesuai dengan standar harga barang dan jasa. Ironisnya...
BPK Tarik Gaji 3 Anggota DPRD
JOGJA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menarik penghasilan di luar gaji pokok tiga anggota DPRD DIY, tervonis korupsi dana tunjangan DPRD Gunungkidul, yang besarnya total mencapai Rp113,5 juta.
Sejak ditetapkan sebagai terdakwa pada 27 September 2012 oleh Pengadilan Tipikor, mereka masih menjalankan tugas kedewanan dan menerima sejumlah tunjangan. Mereka adalah Ternalem PA dan Bambang Eko Prabowo dari Fraksi...
Kejaksaan Siap Turun Tangan
Penyimpangan Anggaran Dana Desa di Bantul
BANTUL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul berjanji menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pelanggaran aturan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di daerah ini.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bantul, Putro Haryanto, Senin (3/6) menyatakan, tindak lanjut berupa penyelidikan atas temuan Anggaran ADD akan dilakukan setelah Kejari menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang...
Kejati Berencana Gandeng BPK
Audit Dana Hibah Persiba
YOGYAKARTA –Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit Dana Hibah Klub Sepak Bola Persiba Bantul.
Koordinator Intelijen Kejati DIY Abdullah yang sekaligus sebagai Ketua Tim Penyelidikan mengatakan, kemungkinan besar pihaknya akan minta bantuan BPK untuk Audit Investigasi Dugaan Penyimpangan Dana Hibah ini. Sampai saat ini, tim masih melakukan pengumpulan bahan dan...
Jadi Temuan BPK, Pemkab Tertibkan ADD
BANTUL –Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2012 menjadi salah satu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga mulai tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul akan memberlakukan penertiban. Melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 28/2013 ADD akan hangus jika Pemerintah Desa belum menyerahkan Laporan Penyelenggaraan di desa masing-masing.
Kepala Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Bantul Sigit Widodo mengungkapkan, ADD memang menjadi temuan BPK. Namun...
DIY Pertahankan Opini WTP
JOGJA – Melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2012, (27/5). Hasilnya, Pemda DIY kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah 2010, 2011 mendapatkan opini serupa.
Dalam berkas laporannya, BPK membagi sebanyak tiga buku yang merupakan satu kesatuan atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan...
Pemerintah Dinilai Lalai Soal Perpustakaan
“Seharusnya dari awal pemerintah tidak hanya mempertimbangkan harga.”
YOGYAKARTA – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah lalai mengawasi proses pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu, sehingga terbengkalai.
Ketua Komisi D DPRD DIY Nuryadi mendesak Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah segera memanggil Direktur PT Ampuh Sejahtera untuk dimintai penjelasan ihwal mundurnya proyek tersebut. “Siapa yang bertanggung...
Kelanjutan Penyelesaian Bioskop Indra Dipertanyakan
YOGYAKARTA – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta akan memanggil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah untuk membahas kelanjutan penyelesaian sengketa lahan bekas Bioskop Indra.
Sekretaris Komisi B Agus Mulyono mengatakan Dewan akan memastikan pemberian uang tali asih bagi seluruh keluarga ahli waris. “Kami ingin menanyakan, apakah uang itu telah diberikan 100 persen kepada keluarga ahli waris,”...
Progres Pustaka Tak Disepakati
Pemda DIY Mengklaim Hanya 84%, PT Ampuh 90%
YOGYAKARTA – Pemda DIY dan pihak ketiga belum menemui kata sepakat terkait progres penyelesaian pembangunan Perpustakaan Terpadu di Banguntapan, Bantul. Persoalan tersebut tentunya merugikan masyarakat DIY. Sebab, mereka tidak bisa memanfaatkan gedung bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Penilaian progres penyelesaian pembangunan Perpustakaan Terpadu di Banguntapan, Bantul menjadi persoalan antara Pemda DIY dengan...
Tak Mau Tutupi Kasus Virginia
Edy Beberkan Keterlibatan Idham
JOGJA – Keterlibatan mantan Bupati Bantul Idham Samawi dalam proses pencairan Hibah Tembakau Virginia sebesar Rp575 juta agaknya makin sulit dihindari. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul (Dispertanhut) Bantul Edy Suharyanta membeberkan secara detail proses pencairan hibah tersebut.
Sebelum mencairkan hibah itu, Edy mengaku mengantongi perintah dari Idham.
Perintah itu tertuang dalam disposisi yang diteken Idham selaku...
Pengelolaan Aset, Ganjal Kulon Progo Raih WTP
KULON PROGO – Kulon Progo kembali gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seperti tahun lalu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2012, Kulon Progo hanya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pengelolaan aset yang buruk, menjadi ganjalan utama.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan, Hasil Pemeriksaan BPK menunjukkan masih ada tunggakan aset senilai Rp500 miliar yang belum bisa dipertanggungjawabkan...