Proyek Perpustakaan DIY Terancam Bermasalah
JOGJA – Perpustakaan DIY yang dibangun dengan nilai proyek sebesar Rp45 miliar belum dapat dipastikan kapan akan beroperasi. Persoalan hukum mengancam keberlanjutan proses pengerjaan selanjutnya.
PT Ampuh Sejahtera selaku kontraktor gagal menyelesaikan pengerjaan meski telah diperpanjang sampai Januari dari target semula 2012.
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan Pemerintah DIY baru membayar 75% dari perikatan proyek. Tapi Badan Pemeriksa...
BPK Siap Mengaudit Tanjung Adikarto
Dewan sedang mengumpulkan data temuan.
YOGYAKARTA – Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan siap melakukan audit investigasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo.
Permintaan audit dikemukakan oleh Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat DIY, April lalu. “Kami siap melakukan audit, tapi sampai sekarang belum diminta,” kata Sunarto, Kepala Perwakilan BPK DIY, yang ditemui Tempo, di kantornya, Jumat lalu.
Rencana...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 – 2016
PEMBANGUNAN - MENENGAH
2012
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD 2012/NO. 7, WALIKOTA 2012
240 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 - 2016
ABSTRAK
:
Dengan telah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Yogyakarta Periode 2012-2016, maka untuk menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI-JASA
2012
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 5, LD 2012/NO. 5, WALIKOTA 2012
48 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK
:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib membentuk Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang dimaksud. Pengaturan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud diharapkan...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI-JASA
2012
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 4, LD 2012/NO. 4, WALIKOTA 2012
26 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka jenis Retribusi Jasa Usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI-PERIZINAN
2012
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2012/NO. 3, WALIKOTA 2012
30 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan untuk Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan kepada masyarakat, maka pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin yang diatur dengan Peraturan Daerah. Pengaturan retribusi tersebut, diharapkan memberikan kepastian hukum...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN - PENGELOLAAN
2012
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 1, LD 2012/NO. 1, WALIKOTA 2012
34 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK
:
Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras, seimbang, serta mempertimbangkan kearifan lokal guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif. Pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif tersebut dikarenakan di...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PELAYANAN-PUBLIK
2011
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD 2011/NO. 7, WALIKOTA 2011
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK
:
Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk melayani kebutuhan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar tujuan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat diwujudkan. Sejalan dengan perkembangan...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
USAHA-KECIL
2011
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 4, LD 2011/NO. 4, WALIKOTA 2011
27 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
ABSTRAK
:
Pembangunan perekonomian Indonesia dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur disusun atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah,...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
BENCANA
2011
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2011/NO. 3, WALIKOTA 2011
43 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
ABSTRAK
:
Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam, sehingga memiliki resiko bencana yang tinggi. Seiring dengan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta akan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara efektif, responsif,...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PAJAK – BUMI – BANGUNAN
2011
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 2, LD 2011/NO. 2, WALIKOTA 2011
21 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK DINAS DAERAH
PAJAK-DAERAH
2011
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 1, LD 2011/NO. 1, WALIKOTA 2011
30 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PAJAK DAERAH
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
RETRIBUSI-KESEHATAN
2010
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2010/NO. 3, WALIKOTA 2010
20 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK
:
Untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khusunya di bidang pelayan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah membutuhkan peran masyarakat, sehingga menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
PARIWISATA
2010
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 4, LD 2010/NO. 4, WALIKOTA 2010
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
ABSTRAK
:
Dalam rangka mendukung Kota Yogyakarta sebagi Kota Pariwisata berbasis budaya dan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka perlu adanya pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan. Pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung pariwisata di Kota Yogyakarta lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA
PERUSAHAAN - DAERAH
2010
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD 2010/NO. 7, WALIKOTA 2010
40 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH JOGJATAMA VISHESHA
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta fasilitasi dunia usaha termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka perlu mengoptimallkan pengelolaan aset daerah. Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BEA-TANAH-BANGUNAN
2010
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 8, LD 2010/NO. 8, WALIKOTA 2010
39 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan...
DIY Pertahankan Opini WTP
JOGJA- Melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY menyerahkan Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2012, Senin (27/5). Hasilnya, Pemda DIY kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah di 2010, 2011 mendapatkan opini serupa.
Dalam berkas laporannya, BPK membagi sebanyak tiga buku yang merupakan kesatuan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda DIY. Buku Pertama memuat LHP...
Sekda Bingung Permintaan DPRD DIY
KULONPROGO- Sekretaris Daerah Kulonprogo Astungkoro mempertanyakan sikap DPRD DIY yang menginginkan proyek pelabuhan segera diaudit investigatif.
Astungkoro mengatakan sebenarnya audit sudah pernah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu, dia tidak tahu bagian mana dari pelabuhan tersebut yang perlu diaudit lagi oleh BPK seperti yang diminta Komisi B DPRD DIY.
“Dulu sudah pernah diperiksa BPK. Saya tidak tahu yang dipermasalahkan yang mana....
Tersangka Kasus KONI Jadi 3 Orang
Kejari Tetapkan 2 Tersangka Baru
SLEMAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman kemarin kembali menetapkan dua tersangka lagi pada kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sleman 2010-2011.
Sementara satu tersangka yang lebih dulu ditetapkan berkasnya kini dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk segera diproses dalam persidangan.
Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Jacob Hendrik Pattipeilohy mengatakan dua tersangka baru ditetapkan berdasarkan...
Sekda Bantul Dicecar 20 Pertanyaan
YOGYAKARTA- Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY untuk diperiksa terkait kasus dugaan penyimpangan dana hibah klub sepakbola Persiba Bantul, kemarin.
Kedatangan Riyantono ini merupakan panggilan kedua setelah panggilan pertama pekan lalu tidak hadir dengan alasan berbarengan dengan tugas kedinasan.
Pantauan Koran SINDO YOGYA, terlihat Riyantono seorang diri mendatangi Kantor Kejati DIJ sekitar pukul 09.30 WIB....
Dugaan Korupsi Trans Jogja, BPK: Ada Indikasi Kerugian Negara
Laporan BPK segera diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yogyakarta- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta menyatakan telah menyelesaikan proses audit dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2009 dalam pengadaan 20 bus Trans Jogja.
Kepala BPK Yogyakarta Sunarto menyatakan, dari audit itu, pihaknya membenarkan telah menemukan adanya indikasi kerugian negara. “Kami sudah selesai...
Penanganan Kasus Virginia Tersendat
Edy Suharyanta berobat ke Bandung
Bantul- Proses penanganan dugaan kasus korupsi dana bantuan intensifikasi tembakau Virginia terancam mandek. Penyebabnya beredar kabar Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Edy Suharyanta akan berobat ke Bandung dalam waktu dekat ini.
“Ya, informasinya dalam waktu dekat Pak Edy (Edy Suharyanta, Red) pergi ke luar Jogja,” terang Kadiv Investigasi Masyawakat Transparansi Bantul (MTB), Irwan Suryono kemarin...
Pertanyakan Kinerja Inspektorat
Kerap Kecolongan, Banyak Temuan BPK
BANTUL- Berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan Pemkab belakangan ini dinilai karena gagalnya Inspektorat melakukan pengawasan kinerja PNS. Institusi yang berwenang melakukan investigasi di internal Pemkab ini dinilai juga kerap kecolongan dengan banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau Inspektorat bekerja dengan maksimal seharusnya tidak ada temuan BPK dan juga tidak ada kasus hukum yang ditangani...
Tiga Kabupaten Masih WDP
Jogja -- Tiga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di DIY yakni Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo masih mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2012. Predikat tahunan ini secara resmi dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, Kamis (28/3).
Kepala BPK Perwakilan DIY, Sunarto, menyatakan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini memang harus diaudit oleh BPK sesuai dengan amanat dari...
Enam Pemda Serahkan LKPD ke BPK
YOGYAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah DIY, termasuk Pemda DIY, Kamis (28/3) kemarin menyerahkan secara bersama-sama Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kamis merupakan batas akhir penyerahan LKPD oleh Pemerintah Daerah kepada BPK. Rencananya, Senin (1/4) proses audit atas Laporan Keuangan mulai dilakukan. Pemeriksaan berlangsung hingga Juni mendatang. “Diharapkan pada Pemeriksaan Keuangan 2013 setiap entitas keuangan...
Desak Periksa Bupati Bantul
PNS Rela Jaminkan SK, karena Percaya Idham Samawi
Jogja- Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Hibah Persiba Bantul dari APBD 2011 Kabupaten Bantul Rp12,5 miliar harus segera dituntaskan. Untuk menjernihkan dan membuat terangnya masalah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ didesak secepatnya memeriksa Bupati Bantul, Sri Suryawidati.
“Bupati adalah orang yang layak dimintai pertanggungjawaban. Hibah itu tidak mungkin cair tanpa ada persetujuan Bupati,” ujar Kadiv...
Tunggakan Parkir di Sleman Terus Ditertibkan
Sleman- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Sleman menertibkan tunggakan Retribusi Parkir. Hingga kini tunggakan Retribusi Parkir memang masih ada namun jumlahnya sangat sedikit.
Kepala Seksi Perparkiran Dishubkominfo Sleman, Bambang Sumedi Laksono mengatakan, saat ini para penunggak terus dibina agar tak ada lagi tunggakan.
“Kini sudah mulai tertib soal retribusi ini. Jika ada yang menunggak sebulan langsung kami beri surat teguran....
BPK Hitung Kerugian Negara Transjogja
JOGJA- Ada perkembangan baru dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan Transjogja. Setelah menyelidik beberapa waktu, Kejati DIJ saat ini sedang berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Transjogja selama 2008-2010. “Tim verifikator dari BPK sedang bekerja,” ujar Kepala Kejati DIJ Suyadi, S.H. saat ditemui usai salat Jumat di kantornya kemarin (15/3).
Penghitungan yang...
Potensi Besar, Setoran Hanya Rp60.000/Bulan
SLEMAN-Retribusi Parkir di Kantor Pelayanan Perizinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sleman, rupanya tidak masuk dalam Retribusi Parkir karena belum ada regulasi soal Parkir Tempat Khusus, parkir di dua area dinas ini masuk dalam kategori pajak parkir.
Menurut Kepala Seksi Perparkiran Dishubkominfo Sleman, Bambang Sumedi Laksono, parkir di halaman dua instansi itu masuk dalam pajak parkir. Jadi petugas...
BOK Trans Jogja Diubah Jadi Rp5.145 per Km
YOGYA, TRIBUN- Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY- PT Jogja Tugu Trans (JTT) resmi diubah, setelah Pansus merampungkan pembahasan. Satu poin perubahan yang diberlakukan adalah besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 54 armada menjadi Rp5.145 per kilometer (km) per bus.
Pada pengoperasian Trans Jogja kurun waktu 2008-2012, besaran BOK untuk 34 bus milik PT JTT adalah Rp5.189 per km per bus. Sedangkan...
APBD Tak Bisa Selesaikan Kredit macet
Pernah Jadi Catatan BPK
Jogja –Kredit macet UMKM korban gempa 2006 yang tersebar di koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan lembaga keuangan lainnya tak mungkin diselesaikan melalui APBDProvinsi DIY.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setprov DIY Retno Setijowati menyatakan bila diselesaikan dengan APBD tak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi keuangan negara.
Itu berkaca dari pengalaman saat Pemprov DIY membantu...
WTP Akan Sulit Terealisasi
Akibat Persoalan di Tubuh KONI
SLEMAN – Gara-gara kasus yang mendera KONI, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sleman 2011 bisa luntur.
Alasannya, hingga kemarin (8/2), lembaga pembinaan atlet itu belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas penggunaan dana hibah Rp3 miliar tahun 2012. Hal itu melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (6) Peraturan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH
Download Perda Nomor 14 Tahun 2012
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
Download Perda Nomor 13 Tahun 2012
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
Download Perda_Nomor_5_Tahun_2012, LAMPIRAN_PETA, LAMPIRAN_KOORDINAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Download Perda_Nomor_2_Tahun_2012, Lampiran
Museum BPK RI di Magelang
Gedung tua dengan nuansa arsitektur Belanda tersebut pada mulanya merupakan salah satu bagian dari kantor Karesidenan Kedu. Komplek Museum BPK berada dalam satu situs dengan Museum Diponegoro terletak di sudut kota Megelang, tepatnya di Jalan Diponegoro No.1.
Museum BPK memiliki koleksi berupa benda hiraldika, buku, grafika, reflika, koleksi hasil abstraksi, etnografika, dan miniatur. Buku koleksi museum ini, antara lain notulen algemeena rekenkamer tahun 1821 dan tahun 1828 (tulisan tangan),...
Pemkab Masih Selesaikan 5 Temuan BPK
Bantul (KR)- Tahun 2013 mendatang, Kabupaten Bantul ditarget pendapatan pajak mencapai Wajib Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mencapai WTP yakni menyelesaikan 20 rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2011 lalu.
“Saat ini dari 20 rekomendasi temuan BPK, kami sudah berhasil menyelesaikan 15 rekomendasi dalam batas 60 hari kerja sesuai aturan yang berlaku. Jadi, sisa lima rekomendasi...
BPK DIJ Siap Audit Danais
JOGJA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIJ siap mengaudit dana keistimewaan (Danais). Sebab, dalam Pasal 7 Undang-Undang Keistimewaan disebutkan adanya dana itu meskipun tidak disebutkan angka pastinya. Namun, Pemprov DIJ mengajukan sebesar Rp1,2 triliun per tahun.
“Kalau dana itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka itu wewenang BPK Pusat, tetapi jika diserahkan BPK Perwakilan, kami juga siap mengaudit,...
Retribusi Parkir Parangtritis Menguap
BPK Temukan Uang Tidak Masuk Kas Daerah
Bantul-Kabar miring kembali menyelimuti pengelolaan parkir di kawasan Pantai Parangritis, Mancingan, Kretek. Sejak 2007, Pemkab Bantul ternyata belum memungut pajaki parkir dan retribusiii jasa atas usaha tempat khusus parkir di kawasan pantai tersebut.
Kasus ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI DIJ melakukan audit administrasi penerimaan pajak parkir dan retribusi jasa usaha tempat...
SENGKETA BIOSKOP RUGIKAN DAERAH
JOGJA-Sengketa lahan bekas Bioskop Indra tak kunjung tuntas. Mereka yang mengaku ahli waris saling mengklaim memiliki jatah tali asih. Diduga telah muncul kerugian daerah akibat pencairan tali asih itu.
Komisi A DPRD DIY mengaku pernah memberi rekomendasi pembatalan pemberian tali asih senilai miliaran rupiah itu tapi diacuhkan. “Kami memberikan rekomendasi agar dilakukan pelacakan ahli waris dan kajian penggunaan Prk 5....
KAJIAN HUKUM TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kajian Hukum Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta