KEJARI TUNGGU AUDIT BPK
Kejaksaan Negeri (Kejari) Demak, masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melanjutkan proses hukum kasus dugaan korupsi Proyek Pembangunan Pasar Bintoro senilai Rp500 juta. Penuntasan kasus tersebut menjadi prioritas utama, sehingga pembangunan pasar terbesar di ‘kota wali’ itu dapat dilanjutkan.
download selengkapnya
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG SIKLUS TAHUNAN DESA
download selengkapnya
Jumlah Pegawai BPK Pada Awal Berdirinya
Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai.
Wallpaper
Edisi Juli-Agustus 2009
Edisi IV Juni 2009
Edisi III Mei 2009
Edisi II Mei 2009
Edisi I Februari 2009
Sejarah BPK RI Provinsi DIY
Sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 mengadakan siding yang pertama. Keputusan-keputusan penting yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik bagi Negara Republik Indonesia anatara lain mengesahkan dan menetapkan UUD 1945. Sdiang berikutnya tanggal 19 Agustus menghasilkan terbentuknya 12 kementrian yang sekaligus menunjuk para pemimpin...
Publikasi lainnya
Hasil cetak buku (contoh : Buku BPK Menunaikan amanat konstitusi) atau media publikasi lainnya
tentang Tahukah anda
Berisi tentang segala sesuatu tentang BPK perwakilan yang perlu diketahui publik sebagai media pembelajaran publik
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSINYA
IKAN-PELELANGAN-RETRIBUSI
2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 5, LD 2006/NO. 1 SERI C, BUPATI KULON PROGO, 2006
27 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSINYA
ABSTRAK
:
Tempat pelelangan ikan merupakan asset Daerah yang penyelenggaraannya perlu diatur guna menunjang pembangunan daerah. Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tempat pelelangan ikan, perlu diupayakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan perlindungan terhadap penyelenggaraannya. Dalam rangka...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
RETRIBUSI- KESEHATAN
2004
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 7, LD 2004/NO. 2 SERI C, BUPATI KULON PROGO, 2004
26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
ABSTRAK :
- Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di bidang kesehatan, perlu meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wates. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dimaksud,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
RETRIBUSI-REKREASI DAN HIBURAN
2003
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 17, LD 2003/NO. 3 SERI C, BUPATI KULON PROGO 2003
20 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
ABSTRAK :
- Salah satu upaya pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha rekreasi dan hiburan umum telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2003 tentang Izin...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
RETRIBUSI – KONSTRUKSI
2002
PERDA KULON PROGO NO. 16, BUPATI KULON PROGO 2002
19 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
ABSTRAK :
- Salah satu bentuk upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap usaha jasa konstruksi, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
RETRIBUSI - KESEHATAN
2002
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 14, BUPATI KULON PROGO 2002
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA
ABSTRAK :
- Dalam rangka penertiban penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Swasta telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Izin Pelayanan Kesehatan Swasta. Upaya penertiban penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta melalui pembinaan, pengaturan, pengawasan dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
RETRIBUSI-PENDUDUK
2002
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 12, LD 2002/NO. 4 SERI C, BUPATI KULON PROGO 2002
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK
:
Dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN
PAJAK - HIBURAN
1998
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO NO. 3, BUPATI KULON PROGO 1998
23 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULON PROGO TENTANG
PAJAK HIBURAN
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang perlu terus digali atau ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Dalam...