PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN
RETRIBUSI-PELELANGAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 19, LD 2012/NO. 19, BUPATI 2012
21 HLM.
PERATURAN DAERAH KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN
ABSTRAK
:
Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pelelangan ikan, pemberdayaan masyarakat nelayan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, serta peningkatan pendapatan daerah, perlu dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Tempat Pelelangan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
TEMPAT-PELELANGAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 18, LD 2012/NO. 18, BUPATI 2012
20 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
ABSTRAK
:
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan hasil sumber daya kelautan dan perikanan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, perlu diselenggarakan Tempat Pelelangan Ikan. Agar Tempat Pelelangan Ikan dapat dimanfaatkan secara optimal perlu pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan perlindungan terhadap penyelenggaraannya....
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ORGANISASI – POLISI – PAMONG
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 17, LD 2012/NO. 17, BUPATI 2012
16 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan kinerja optimalisasi penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketetraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang proporsional, efektif, dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
ORGANISASI – TEKNIS
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 16, LD 2012/NO. 16, BUPATI 2012
48 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
ABSTRAK
:
Dalam rangka penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien, dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Lembaga Teknis...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RETRIBUSI – PENDIDIKAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 14, LD 2012/NO. 14, BUPATI 2012
27 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI LATIHAN KERJA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
ABSTRAK
:
Salah satu upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Kulon Progo adalah perlu dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi tenaga kerja dengan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
RETRIBUSI – PRODUKSI
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 13, LD 2012/NO. 13, BUPATI 2012
27 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
ABSTRAK
:
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian produksi usaha daerah, agar dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah maka setiap pemanfaatan hasil produksi usaha daerah dipungut retribusi sesuai ketentuan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
PERTANGGUNGJAWABAN – APBD
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 12, LD 2012/NO. 12, BUPATI 2012
10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011. Laporan...
Angkringan 2012
Angkringan Desember 2012
Angkringan November 2012
Angkringan Oktober
Angkringan September
Angkringan Agustus
Angkringan Juli
Angkringan Juni
Angkringan Mei
Angkringan April
Angkringan Maret
Angkringan Februari
Angkringan Januari
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
LEMBAGA-KEMASYARAKATAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 11, LD 2012/NO. 11, BUPATI 2012
33 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
ABSTRAK
:
Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, percepatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan masyarakat, optimalisasi pelaksanaan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Untuk menindaklanjuti amanat Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL
RETRIBUSI-TERMINAL
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 10, LD 2012/NO. 10, BUPATI 2012
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL
ABSTRAK
:
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka pemberian pelayanan penyediaan fasilitas terminal diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi. Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
RETRIBUSI-TRAYEK
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 9, LD 2012/NO. 9, BUPATI 2012
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK
:
Dalam rangka pengaturan, pengawasan dan perlindungan kepentingan transportasi, serta upaya peningkatan pelayanan terhadap masayarakat dalam penyelenggaraan Izin Trayek diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu jenis Retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
RETRIBUSI-GANGGUAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 8, LD 2012/NO. 8, BUPATI 2012
39 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
ABSTRAK
:
Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kerusakan lingkungan diperlukan Izin Gangguan yang dalam pelayanan pemberian izin tersebut perlu peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi berdasarkan ketentuan. Menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, dan mewujudkan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN
IZIN – GANGGUAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 7, LD 2012/NO. 7, BUPATI 2012
32 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN
ABSTRAK
:
Dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan upaya antisipasif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Izin Gangguan merupakan sarana pembinaan, pengawasan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
RETRIBUSI-KENDARAAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 6, LD 2012/NO. 6, BUPATI 2012
26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK
:
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2004 perlu disesuaikan. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
RETRIBUSI-KEBERSIHAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 5, LD 2012/NO. 5, BUPATI 2012
28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
ABSTRAK
:
Seiring dengan peningkatan aktifitas dan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar, berakibat pula pada bertambahnya volume sampah. Dengan semakin meningkatnya volume sampah, berdampak terhadap kebersihan dan kesehatan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kebersihan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO
RETRIBUSI-KESEHATAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 4, LD 2012/NO. 4, BUPATI 2012
28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO
ABSTRAK
:
Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan layanan dasar, salah satunya adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
RUMAH SAKIT – PELAYANAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 3, LD 2012/NO. 3, BUPATI 2012
68 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
ABSTRAK
:
Peningkatan derajat kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin, merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, sehingga tarif pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin serta terlantar,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2016
PEMBANGUNAN – MENENGAH
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 2, LD 2012/NO. 2, BUPATI 2012
14 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2011-2016
ABSTRAK
:
Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang terarah, terpadu, dinamis, berkesinambungan, produktif, dan partisipatif, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah. Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012 – 2032
TATA RUANG
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 1, LD 2012/NO. 1, BUPATI 2012
122 HLM.
PERATURANDAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2012-2032
ABSTRAK
:
Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
RUMAH SAKIT – WATES
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 3, LD 2012/ NO. 3, BUPATI 2012
68 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES
ABSTRAK
:
Peningkatan derajat kesehatan khusunya bagi masyarakat kurang mampu dan/atau miskin merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
RETRIBUSI-PENDUDUK-SIPIL
2007
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 8, LD 2007/NO. 1 SERI C, WALIKOTA YOGYAKARTA 2007
13 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kota Yogyakarta. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
RETRIBUSI-PENDUDUK
2004
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2004/NO.1 SERI B, WALIKOTA YOGYAKARTA 2004
4 HLM.
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan Kartu Nomor lnduk Kependudukan (NIK) sebagai identitas resmi setiap penduduk yang belum diwajibkan memiliki...
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor : 3 Tahun 2001
Judul : Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
Surat Menteri Dalam Negeri kepada Walikota Yogyakarta Nomor 188.34/5073/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2001 bermasalah. Peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Peraturan Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN
PERIKANAN DAN KELAUTAN – YOGYAKARTA
2010
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 11, LD 2010/NO. 11, GUBERNUR 2010
5 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN.
ABSTRAK :
- Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005....
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIKANAN DAN KELAUTAN – YOGYAKARTA
2005
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6, BD 2005/ NO. 4 SERI E, GUBERNUR 2005
14 HLM.
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ABSTRAK
:
Dalam upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam meningkatkan taraf hidup pelaku usaha perikanan dan kelautan, maka pemanfaatan sumberdaya ikan harus dilakukan secara terkendali dengan tetap...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH
BANTUAN - PENGELOLAAN
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6, BD 2011/NO. 6, GUBERNUR 2011
6 HLM.
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK
:
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008. Sehinggga perlu ditetapkan Peraturan Gubernur...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PAJAK DAERAH – KULON PROGO
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 6, LD 2011/NO.1 SERI B, BUPATI KULON PROGO 2011
53 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK :
- Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan di Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
PERDA-KULON PROGO-PENCABUTAN
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 5, LD 2011/NO. 3 SERI E, BUPATI KULON PROGO 2011
6 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
ABSTRAK :
- Peraturan Daerah merupakan kebijakan daerah yang diformulasikan dalam bentuk produk hukum dan merupakan satu kesatuan dari sistem hukum nasional sehingga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional, kepentingan umum,...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN...
APBD - PENJABARAN
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 5, BD 2011/NO. 5, GUBERNUR 2011
10 HLM.
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2011 telah ditetapkan dengan...
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER SAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBEKALAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA LISTRIK
Kilas Media (Jul – Sep 2011)
Radar Jogja, Rabu, 21 Sep 2011:
BPK Siap Audit Transjogja,
Temuan BPK: Transjogja Rugikan Pemprov.
“Kami minta Audit Investigasi”
(Ketua Pansus Transjogja, Setyo Wibowo)
Koran Tempo, Jum’at, 29 Jul 2011:
BPK meminta Transjogja tidak dikelola swasta
“Kalau sama-sama rugi, kenapa tidak dikelola pemerintah saja? Kuasailah aset pemerintah oleh pemerintah”
(Kepala Perwakilan BPK Prov.DIY, Sunarto)
Radar Jogja, Jum’at, 22 Juli 2011:
Temuan Audit BPK di Kemendiknas, Duit Puluhan Miliar Masih...
Sambutan Kepala Perwakilan
Pada Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010
Mantan Sekda Gunungkidul Segera Diadili
JOGJA - Satu lagi pejabat top eksekutif di tingkat kabupaten bakal diadili. Setelah Sekda (nonaktif) Bantul Gendut Sudarto diajukan ke meja hijau karena kasus gratifikasi, kali ini gantian mantan Sekda Gunungkidul Sugito bernasib serupa.
Hanya bedanya, Sugito yang menjabat Sekda pada 2002-2005 itu terjerat kasus dugaan korupsi dalam perkara duplikasi asuransi PNS Kabupaten Gunungkidul Rp1,7 miliar.
“Proses penyidikannya sudah tuntas. Kami...
Sambutan Anggota V
Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010
Sambutan Kepala Perwakilan
Pada Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Bantul dan Laporan Keuangan Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010
Sambutan Kepala Perwakilan
Pada Penyerahan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2010
Sambutan Kepala Perwakilan
Pada Acara Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kulon Progo TA 2010
Laporan Kepala Perwakilan
Pada Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPK RI dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi DIY Tentang Pengembangan Sistem Informasi untuk Akses Data
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 61 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
APBD
2010
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 61, BD 2010/NO. 61, GUBERNUR 2010
11 HLM.
PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2010, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:
Pasal 18...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
RETRIBUSI-PENDUDUK-SIPIL
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 5, LD 2010/ NO. 2 SERI C, BUPATI KULON PROGO, 2010
12 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
ABSTRAK :
- Dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, maka Pemerintah Daerah memungut Retribusi atas layanan yang diberikan. Untuk...
PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 3 TAHUN 2003 TENTANG USAHA PARIWISATA
download selengkapnya