PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
AIR - LIMBAH
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 15, LD 2010/NO. 15 C, BUPATI 2010
25 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
ABSTRAK
:
Dalam rangka menjaga kualitas dan melestarikan air sehingga pemanfaatannya dapat memenuhi hajat hidup masyarakat serta untuk melindungi fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya perlu pengaturan pengelolaan air limbah secara baik dan benar. Peningkatan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR
AIR - KUALITAS
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 14, LD 2010/NO. 14 C, BUPATI 2010
33 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGAWASAN KUALITAS AIR
ABSTRAK
:
Dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul sesuai dengan situasi dan perkembangan dinamika di masyarakat maka perlu menggunakan Pengawasan Kualitas Air Bersih dan Sehat. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2002...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
JAMINAN-KESEHATAN
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 13, LD 2010/NO. 13 C, BUPATI 2010
21 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
SISTEM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
ABSTRAK
:
Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006-2025
PEMBANGUNAN – RENCANA
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 12, LD 2010/NO. 12 D, BUPATI 2010
149 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006-2025
ABSTRAK
:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BEA - TANAH - BANGUNAN
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 09, LD 2010/NO. 09 A, BUPATI 2010
19 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
PAJAK-DAERAH
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 08, LD 2010/NO. 08 A, BUPATI 2010
30 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PAJAK DAERAH
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masayarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
ORGANISASI – DINAS
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 07, LD 2010/NO. 07 D, BUPATI 2010
7 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL
BENCANA - ORGANISASI
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 06, LD 2010/NO. 06 D, BUPATI 2010
16 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
Kabupaten Bantul merupakan daerah rawan bencana, maka untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana, dan terpadu perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
BENCANA
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 05, LD 2010/NO. 05 C, BUPATI 2010
36 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
ABSTRAK
:
Wilayah Kabupaten Bantul memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
PERIZINAN-KESEHATAN
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 04, LD 2010/NO. 04 C, BUPATI 2010
45 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN
ABSTRAK
:
Dengan semakin berkembangnya dinamika masyarakat dalam pelayanan di bidang kesehatan, dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan serta memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PAMONG DESA
DESA – PAMONG
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 03, LD 2010/NO. 03 D, BUPATI 2010
12 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PAMONG DESA
ABSTRAK
:
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL
BANK – PERKREDITAN – RAKYAT
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 02, LD 2010/NO. 02 D, BUPATI 2010
5 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL
ABSTRAK
:
Dalam rangka untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan peranan Bank Bantul dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, maka perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
KESEJAHTERAAN-SOSIAL
2010
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 01, LD 2010/NO. 01 D, BUPATI 2010
17 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
ABSTRAK
:
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial. Dengan semakin kompleksnya masalah sosial...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
TELEKOMUNIKASI-MENARA
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 20, LD 2011/NO. ... SERI C, BUPATI 2011
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
ABSTRAK
:
Menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara. Penempatan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Bantul belum sepenuhnya memperhatikan aspek tata ruang,...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
PAJAK - BUMI - BANGUNAN
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 18, LD 2011/NO. 18 A, BUPATI 2011
20 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN...
PEMERINTAH-ORGANISASI
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 17, LD 2011/NO. 17 D, BUPATI 2011
10 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
Dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
PERIZINAN-KONSTRUKSI2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 16, LD 2011/NO. 16 D, BUPATI 2011
24 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat menunjang kehidupan material maupun spiritual guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
SAMPAH
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 15, LD 2011/NO. 15 C, BUPATI 2011
26 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK
:
Dalam rangka mengatasi permasalahan sampah yang begitu rumit, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
IZIN – INDUSTRI – DAGANG2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 14, LD 2011/NO. 14 C, BUPATI 2011
66 HLM.
PERATURAN DAERAHKABUPATEN BANTUL TENTANG
PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ABSTRAK
:
Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang perindustrian dan perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PENGGUNAAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
IZIN - AIR
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 10, LD 2011/NO. 10 C, BUPATI 2011
62 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
ABSTRAK
:
Air tanah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dalam berbagai keperluan yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang. Pemakaian air tanah dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
RETRIBUSI-JASA
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 09, LD 2011/NO. 09 B, BUPATI 2011
69 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan dan mengotimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan daerah, Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur retribusi perlu...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI-PERIZINAN
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 08, LD 2011/NO. 08 B, BUPATI 2011
63 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK
:
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberpa Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kabupaten Bantul perlu penyesuaian. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan upaya...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI-JASA
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 07, LD 2011/NO. 07 B,BUPATI 2011
39 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK
:
Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan yang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip komersial karena dapat disediakan pula oleh sektor swasta. Agar...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN
IZIN-GANGGUAN
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 06, LD 2011/NO. 06 D,BUPATI 2011
23 HLM.
PERATURAN DAERAHKABUPATEN BANTUL TENTANG
IZIN GANGGUAN
ABSTRAK
:
Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha/kegiatan diwilayah Kabupaten Bantul perlu pengaturan Izin Gangguan.Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG
BANGUNAN-GEDUNG2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 05, LD 2011/NO. 05 C,BUPATI 2011
88 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
ABSTRAK
:
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2008 belum mampu menampung dinamika nilai-nilai sosial budaya dan perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan, serta...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL
MODAL – PERUSAHAAN - AIR2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 03, LD 2011/NO. 03 D,BUPATI 2011
9 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan/negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk meningkatkan petumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KETENAGAKERJAAN
KETENAGAKERJAAN
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 02, LD 2011/NO. 02 D,BUPATI 2011
42 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
KETENAGAKERJAAN
ABSTRAK
:
Sesuai dengan peran dan kedudukan bidang ketenagakerjaan yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, diperlukan pengaturan dibidang ketenagakerjaan yang menyeluruh dan komprehensif mencakup pembangunan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011-2015
PEMBANGUNAN - MENENGAH
2011
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 01, LD 2011/NO. 01 D,BUPATI 2011
246 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2011-2015
ABSTRAK
:
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Download peraturan-daerah-2012-24
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
D
PRODUK HUKUM - DAERAH
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 10, LD 2012/NO. 10, BUPATI 2012
31 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK
:
Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PAMONG DESA
PAMONG-DESA
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 08, LD 2012/NO. 08, BUPATI 2012
29 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PAMONG DESA
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR
DANA BERGULIR
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 07, LD 2012/NO. 07, BUPATI 2012
12 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGELOLAAN DANA BERGULIR
ABSTRAK
:
Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pendapatan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya di daerah perlu adanya fasilitas bantuan permodalan dalam bentuk dana bergulir. Untuk mewujudkan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat sehingga...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
RUMAH SUSUN - PENGELOLAAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 06, LD 2012/NO. 06, BUPATI 2012
20 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
ABSTRAK
:
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dan mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, pertumbuhan budaya dan perilaku, serta meningkatkan kualitas generasi yang akan datang. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tinggal maka pembangunan rumah...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG BANTUL
STADION - PENGELOLAAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 05, LD 2012/NO. 05, BUPATI 2012
15 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGELOLAAN STADION OLAH RAGA SULTAN AGUNG BANTUL
ABSTRAK
:
Stadion Olah Raga Sultan Agung merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai sarana untuk membentuk karakter bangsa melalui keolahragaan, dan merupakan sumber daya perekonomian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN – PEDOMAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 4, LD 2012/NO. 4, BUPATI 2012
28 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Lurah Desa dan BPD mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Untuk...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DESA
DESA – KERJA SAMA
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 3, LD 2012/NO. 3, BUPATI 2012
13 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DESA
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN BANTUL
MINUMAN – BERALKOHOL
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 2, LD 2012/NO. 2, BUPATI 2012
22 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN, DAN PELARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL DI KABUPATEN BANTUL
ABSTRAK
:
Minuman beralkohol merupakan produk yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan moral bangsa serta bertentangan dengan visi Kabupaten Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengedarannya dan...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN
PELELANGAN- IKAN
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO. 1, LD 2012/NO. 1, BUPATI 2012
16 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
TEMPAT PELELANGAN IKAN
ABSTRAK
:
Kabupaten Bantul memiliki potensi kekayaan sumber daya kelautan yang harus dikelola secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat. Dalam rangka pengelolaan sumber daya kelautan, Pemerintah Daerah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan sebagai sarana untuk memasarkan hasil laut terutama ikan, yang harus...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6.1 TAHUN 2011 TENTANG PEREMAJAAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR
KENDARAAN – TRAYEK
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6.1, BD 2011/NO. 6.1, GUBERNUR 2011
3 HLM.
PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PEREMAJAAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DALAM TRAYEK TETAP DAN TERATUR
ABSTRAK
:
Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE.04/AJ307/DRJD/2004 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 70 A Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
BALAI - PELAYANAN
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 7, BD 2011/NO. 7, GUBERNUR 2011
16 HLM.
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
ABSTRAK
:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum instasi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan dan Layanan Umum harus berdasar pada standar...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH
HARGA - STANDAR
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 8, BD 2011/NO. 8, GUBERNUR 2011
3 HLM.
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH
ABSTRAK
:
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksaan anggaran tahun 2011 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 4 TAHUN 2011 TENTANG UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA
HARI KERJA
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 4, BD 2011/NO. 4, GUBERNUR 2011
5 HLM.
PERATURAN GUBERNUR TENTANG
UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA
ABSTRAK
:
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, penerapan 5 (lima) hari kerja pada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH
NAMA PERANGKAT - PENULISAN
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 3, BD 2011/NO. 3, GUBERNUR 2011
7 HLM.
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG PENULISAN NAMA PERANGKAT DAERAH
ABSTRAK
:
Dalam rangka pengaturan ketatalaksanaan Sekolah Luar Biasa, Sekolah Bertaraf Internasional, dan Badan Perlindungan Bencana Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH...
SARANA - STANDARISASI
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 2, BD 2011/No. 2, GUBERNUR 2011
5 HLM.
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ABSTRAK
:
Sarana dan prasarana kerja merupakan faktor penting dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
ARSIP - PENGELOLAAN
2011
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1, BD 2011/No. 1, GUBERNUR 2011
15 HLM.
PERATURAN GUBERNUR ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS
ABSTRAK
:
Arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi sehingga harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan arsip dinamis telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 2004. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 60 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENGHASILAN - PEGAWAI
2010
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 60, BD 2010/NO. 60, GUBERNUR 2010
16 HLM.
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ABSTRAK
:
Dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas dan kesejahteraan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai perlu menggunakan instrumen yang...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENDIDIKAN - PELATIHAN
2010
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 58, BD 2010/NO. 58, GUBERNUR 2010
8 HLM.
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ABSTRAK
:
Berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 307/13/14/2003 tentang Akreditasi dan Penetapan Sertifikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Diklat berwenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I, II, dan III serta...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGHUNI RUMAH DAERAH
RUMAH - PENGHUNI
2010
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 57, BD 2010/NO. 57, GUBERNUR 2010
38 HLM.
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENGHUNI RUMAH DAERAH
ABSTRAK
:
Pengamanan dan pengendalian pemanfaatan rumah milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2004. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 maka Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2004 perlu diganti.
Dasar Hukum...
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG SEMPADAN JARINGAN IRIGASI
Download Pergub No.9 Thn 2012
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL UMUM
Download Pergub No.2 Thn 2012, Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3
Sleman-BPK MoU Akses Keuangan
Sleman--Pemerintah Kabupaten Sleman dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menandatangani kesepakatan tentang petunjuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk mengakses data pemerintahan kabupaten dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan dilakukan Bupati Sleman Sri Purnomo dan Kepala BPK RI Perwakilan DIY Sunarto, di Sleman, Kamis.
Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan mendukung upaya BPK dalam...
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jaringan Dokumentasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 168/K/X-XIII.2/6/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan...
Direksi Tarik Bonus Pegawai RSUD
Merespon Masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan
BANTUL,TRIBUN- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pemberian bonus bagi pegawai RSUD Panembahan Senopati, Kabupaten Bantul, sebesar Rp 650.120.000, melanggar perundang-undangan. Maka, setelah memperoleh masukan dari BPK, Direksi RSUD pun menarik kembali pemberian bonus tersebut.
“BPK menyarankan, ke depan, pemberian bonus atau sanksi tidak dipisah, namun dihitung dalam poin indeks remunerasii, sehingga pemberian bonus atau sanksi...
Dana Keistimewaan Tak Dicatat di APBD
YOGYA (KR)-Gubernur DIY Sri Sultan HB X memahami dana keistimewaani sebesar kurang lebih Rp 500 miliar yang akan diterima DIY tidak masuk sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab dana keistimewaan dianggarkan oleh Kementerian Keuangan dalam APBN.
“Tidak ada masalah, itu bukan bagian dari APBN. Slot dari Depkeu sudah ada dan disetujui DPR,” kata Gubernur DIY Sri...
Usut Aliran Dana TRANSJOGJA
Audit BPK Sebut Nyiprat Ke anggota Dewan
Jogja-Pansusi Perubahan Kerja Sama Pengelolaan Trans Jogja DPRD Provinsi DIJ belum satu suara soal rencana evaluasi Biaya Operasional Kendaraan (BOK)ii Trans Jogja. Berbeda dengan koleganya Arif Rahman Hakim, anggota lain Pansus tersebut yakni Rio Erwin Setyawan memiliki pandangan lain. BOK belum perlu dievaluasi.
Bagi Rio, hal yang diperlukan adalah pengawasan atas penggunaan BOK. Sebab,...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGHUNI RUMAH DAERAH
RUMAH-PENGHUNI
2010
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 57, BD 2010/No. 57, GUBERNUR 2010
38 HLM.
PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENGHUNI RUMAH DAERAH
ABSTRAK
:
- Pengamanan dan pengendalian pemanfaatan rumah milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahun 2004. Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2008 maka Keputusan Gubernur Nomor 207 Tahn 2004 perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah:
UU No. 3...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.16 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2030
ZONASI-PULAU-PULAU
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 16, LD 2011/NO. 16, GUBERNUR 2011
52 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2030
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PENGELOLAAN – BARANG
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 15, LD 2011/NO. 15, GUBERNUR 2011
56 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK
:
Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang milik daerah secara berdaya guna. Berdasarkan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.14 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
APBD
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14, LD 2011/NO. 14 GUBERNUR 2011
15 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
RETRIBUSI-TERTENTU
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 13, LD 2011/NO. 13, GUBERNUR 2011
29 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK
:
Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi. Untuk meningkatkan pelayanan dalam pemungutan retribusi serta demi kelancaran transparasi dan kepastian hukum pelaksaan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
RETRIBUSI-USAHA
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 12, LD 2011/NO. 12, GUBERNUR 2011
35 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK
:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha, pembaharan peraturan sistem Retribusi yang mengarah pada sistem sederhana, adil, efektif dan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PERLINDUNGAN - PERTANIAN
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 11, LD 2011/NO. 11, GUBERNUR 2011
26 HLM.
PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
ABSTRAK
:
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat serta unutk meningkatkan kemampuan unutk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan perlu didukung oleh peningkatan pendapatan Asli Daerah, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat diperoleh melalui retribusi. Peraturan Daerah Provinsi Daerah...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.10 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
PERLINDUNGAN - PERTANIAN
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 10, LD 2011/NO. 10, GUBERNUR 2011
31 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK
:
Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagi karunia Tuhan yang maha Esa yang dikuasai olah negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; lahan pertanian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin berkurang...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ANGGARAN - BELANJA
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 9, LD 2011/NO. 9, GUBERNUR 2011
18 HLM.
PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK
:
Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan yang antar jenis belanja keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
PASAR-PERBELANJAAN-TOKO
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 8, LD 2011/NO. 8, GUBERNUR 2011
21 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
ABSTRAK
:
Dalam rangka pemberdayaan perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat maka kebijakan pemberdayaan kemampuan dan daya saing para pedagang baik dengan skala modal besar maupu skala modal kecil perlu diberdayakan. Peraturan perundang-undangan yang ada sampai...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PERTANGGUNGJAWABAN – APBD
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 7, LD 2011/NO. 7, GUBERNUR 2011
9 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
PERLINDUNGAN – ANAK
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 6, LD 2011/NO. 6, GUBERNUR 2011
22 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN
ABSTRAK
:
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmaniah rohani dan sosial. Akibat kondisi...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA
PENDIDIKAN-BUDAYA
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 5, LD 2011/NO. 5, GUBERNUR 2011
30 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA
ABSTRAK
:
Dalam rangka berperan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban unutk membina dan mengembangkan pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat, sehingga dihasilkan keluaran pendidikan yang berkualitas. Pendidikan merupakan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH
PAJAK
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2011/NO. 3, GUBERNUR 2011
44 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PAJAK DAERAH
ABSTRAK
:
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Penerimaan dari Pajak Daerah digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat di segala bidang. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Peraturan Daerah Provinsi...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 2, LD 2011/NO. 2, GUBERNUR 2011
9 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK
:
Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak dibentuknya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 yang telah ditetapkan banyak Peraturan Daerah, dalam perkembangannya beberapa Peraturan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PRODUK HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEDOMAN - PRODUK-HUKUM
2011
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1, LD 2011/No. 1,GUBERNUR 2011
79 HLM.
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DAN PRODUK HUKUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK
:
Pembentukan produk hukum daerah dan produk hukum DPRD dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung oleh Pedoman pembentukan yang baku dan mengikat semua lembaga yang berwenang membuat produk hukum. Dalam...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
APBD
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NO. 23, LD 2012/NO. 23, BUPATI 2012
10 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK
:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...