Sekda Bantul Dicecar 20 Pertanyaan
YOGYAKARTA- Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY untuk diperiksa terkait kasus dugaan penyimpangan dana hibah klub sepakbola Persiba Bantul, kemarin.
Kedatangan Riyantono ini merupakan panggilan kedua setelah panggilan pertama pekan lalu tidak hadir dengan alasan berbarengan dengan tugas kedinasan.
Pantauan Koran SINDO YOGYA, terlihat Riyantono seorang diri mendatangi Kantor Kejati DIJ sekitar pukul 09.30 WIB....
Dugaan Korupsi Trans Jogja, BPK: Ada Indikasi Kerugian Negara
Laporan BPK segera diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yogyakarta- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta menyatakan telah menyelesaikan proses audit dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2009 dalam pengadaan 20 bus Trans Jogja.
Kepala BPK Yogyakarta Sunarto menyatakan, dari audit itu, pihaknya membenarkan telah menemukan adanya indikasi kerugian negara. “Kami sudah selesai...
Penanganan Kasus Virginia Tersendat
Edy Suharyanta berobat ke Bandung
Bantul- Proses penanganan dugaan kasus korupsi dana bantuan intensifikasi tembakau Virginia terancam mandek. Penyebabnya beredar kabar Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Edy Suharyanta akan berobat ke Bandung dalam waktu dekat ini.
“Ya, informasinya dalam waktu dekat Pak Edy (Edy Suharyanta, Red) pergi ke luar Jogja,” terang Kadiv Investigasi Masyawakat Transparansi Bantul (MTB), Irwan Suryono kemarin...
Pertanyakan Kinerja Inspektorat
Kerap Kecolongan, Banyak Temuan BPK
BANTUL- Berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan Pemkab belakangan ini dinilai karena gagalnya Inspektorat melakukan pengawasan kinerja PNS. Institusi yang berwenang melakukan investigasi di internal Pemkab ini dinilai juga kerap kecolongan dengan banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau Inspektorat bekerja dengan maksimal seharusnya tidak ada temuan BPK dan juga tidak ada kasus hukum yang ditangani...
Tiga Kabupaten Masih WDP
Jogja -- Tiga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di DIY yakni Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo masih mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2012. Predikat tahunan ini secara resmi dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, Kamis (28/3).
Kepala BPK Perwakilan DIY, Sunarto, menyatakan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini memang harus diaudit oleh BPK sesuai dengan amanat dari...
Enam Pemda Serahkan LKPD ke BPK
YOGYAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah DIY, termasuk Pemda DIY, Kamis (28/3) kemarin menyerahkan secara bersama-sama Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kamis merupakan batas akhir penyerahan LKPD oleh Pemerintah Daerah kepada BPK. Rencananya, Senin (1/4) proses audit atas Laporan Keuangan mulai dilakukan. Pemeriksaan berlangsung hingga Juni mendatang. “Diharapkan pada Pemeriksaan Keuangan 2013 setiap entitas keuangan...
Desak Periksa Bupati Bantul
PNS Rela Jaminkan SK, karena Percaya Idham Samawi
Jogja- Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Hibah Persiba Bantul dari APBD 2011 Kabupaten Bantul Rp12,5 miliar harus segera dituntaskan. Untuk menjernihkan dan membuat terangnya masalah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ didesak secepatnya memeriksa Bupati Bantul, Sri Suryawidati.
“Bupati adalah orang yang layak dimintai pertanggungjawaban. Hibah itu tidak mungkin cair tanpa ada persetujuan Bupati,” ujar Kadiv...
Tunggakan Parkir di Sleman Terus Ditertibkan
Sleman- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Sleman menertibkan tunggakan Retribusi Parkir. Hingga kini tunggakan Retribusi Parkir memang masih ada namun jumlahnya sangat sedikit.
Kepala Seksi Perparkiran Dishubkominfo Sleman, Bambang Sumedi Laksono mengatakan, saat ini para penunggak terus dibina agar tak ada lagi tunggakan.
“Kini sudah mulai tertib soal retribusi ini. Jika ada yang menunggak sebulan langsung kami beri surat teguran....
BPK Hitung Kerugian Negara Transjogja
JOGJA- Ada perkembangan baru dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan Transjogja. Setelah menyelidik beberapa waktu, Kejati DIJ saat ini sedang berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Transjogja selama 2008-2010. “Tim verifikator dari BPK sedang bekerja,” ujar Kepala Kejati DIJ Suyadi, S.H. saat ditemui usai salat Jumat di kantornya kemarin (15/3).
Penghitungan yang...
Potensi Besar, Setoran Hanya Rp60.000/Bulan
SLEMAN-Retribusi Parkir di Kantor Pelayanan Perizinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sleman, rupanya tidak masuk dalam Retribusi Parkir karena belum ada regulasi soal Parkir Tempat Khusus, parkir di dua area dinas ini masuk dalam kategori pajak parkir.
Menurut Kepala Seksi Perparkiran Dishubkominfo Sleman, Bambang Sumedi Laksono, parkir di halaman dua instansi itu masuk dalam pajak parkir. Jadi petugas...
BOK Trans Jogja Diubah Jadi Rp5.145 per Km
YOGYA, TRIBUN- Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY- PT Jogja Tugu Trans (JTT) resmi diubah, setelah Pansus merampungkan pembahasan. Satu poin perubahan yang diberlakukan adalah besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 54 armada menjadi Rp5.145 per kilometer (km) per bus.
Pada pengoperasian Trans Jogja kurun waktu 2008-2012, besaran BOK untuk 34 bus milik PT JTT adalah Rp5.189 per km per bus. Sedangkan...
APBD Tak Bisa Selesaikan Kredit macet
Pernah Jadi Catatan BPK
Jogja –Kredit macet UMKM korban gempa 2006 yang tersebar di koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan lembaga keuangan lainnya tak mungkin diselesaikan melalui APBDProvinsi DIY.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setprov DIY Retno Setijowati menyatakan bila diselesaikan dengan APBD tak sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi keuangan negara.
Itu berkaca dari pengalaman saat Pemprov DIY membantu...
WTP Akan Sulit Terealisasi
Akibat Persoalan di Tubuh KONI
SLEMAN – Gara-gara kasus yang mendera KONI, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sleman 2011 bisa luntur.
Alasannya, hingga kemarin (8/2), lembaga pembinaan atlet itu belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas penggunaan dana hibah Rp3 miliar tahun 2012. Hal itu melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (6) Peraturan...
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH
Download Perda Nomor 14 Tahun 2012
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
Download Perda Nomor 13 Tahun 2012
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
Download Perda_Nomor_5_Tahun_2012, LAMPIRAN_PETA, LAMPIRAN_KOORDINAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Download Perda_Nomor_2_Tahun_2012, Lampiran
Museum BPK RI di Magelang
Gedung tua dengan nuansa arsitektur Belanda tersebut pada mulanya merupakan salah satu bagian dari kantor Karesidenan Kedu. Komplek Museum BPK berada dalam satu situs dengan Museum Diponegoro terletak di sudut kota Megelang, tepatnya di Jalan Diponegoro No.1.
Museum BPK memiliki koleksi berupa benda hiraldika, buku, grafika, reflika, koleksi hasil abstraksi, etnografika, dan miniatur. Buku koleksi museum ini, antara lain notulen algemeena rekenkamer tahun 1821 dan tahun 1828 (tulisan tangan),...
Pemkab Masih Selesaikan 5 Temuan BPK
Bantul (KR)- Tahun 2013 mendatang, Kabupaten Bantul ditarget pendapatan pajak mencapai Wajib Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mencapai WTP yakni menyelesaikan 20 rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2011 lalu.
“Saat ini dari 20 rekomendasi temuan BPK, kami sudah berhasil menyelesaikan 15 rekomendasi dalam batas 60 hari kerja sesuai aturan yang berlaku. Jadi, sisa lima rekomendasi...
BPK DIJ Siap Audit Danais
JOGJA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIJ siap mengaudit dana keistimewaan (Danais). Sebab, dalam Pasal 7 Undang-Undang Keistimewaan disebutkan adanya dana itu meskipun tidak disebutkan angka pastinya. Namun, Pemprov DIJ mengajukan sebesar Rp1,2 triliun per tahun.
“Kalau dana itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka itu wewenang BPK Pusat, tetapi jika diserahkan BPK Perwakilan, kami juga siap mengaudit,...
Retribusi Parkir Parangtritis Menguap
BPK Temukan Uang Tidak Masuk Kas Daerah
Bantul-Kabar miring kembali menyelimuti pengelolaan parkir di kawasan Pantai Parangritis, Mancingan, Kretek. Sejak 2007, Pemkab Bantul ternyata belum memungut pajaki parkir dan retribusiii jasa atas usaha tempat khusus parkir di kawasan pantai tersebut.
Kasus ini terungkap setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI DIJ melakukan audit administrasi penerimaan pajak parkir dan retribusi jasa usaha tempat...
SENGKETA BIOSKOP RUGIKAN DAERAH
JOGJA-Sengketa lahan bekas Bioskop Indra tak kunjung tuntas. Mereka yang mengaku ahli waris saling mengklaim memiliki jatah tali asih. Diduga telah muncul kerugian daerah akibat pencairan tali asih itu.
Komisi A DPRD DIY mengaku pernah memberi rekomendasi pembatalan pemberian tali asih senilai miliaran rupiah itu tapi diacuhkan. “Kami memberikan rekomendasi agar dilakukan pelacakan ahli waris dan kajian penggunaan Prk 5....
KAJIAN HUKUM TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kajian Hukum Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta