All for Joomla All for Webmasters
Senin, Agustus 26, 2019

Abstrak Peraturan Perundang-undangan

Perda Kab Bantul No 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

abstrak Perda Kab Bantul No 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (unduh disini)

Perda DIY No 8 Tahun 2015 tentang Pola Pengembangan Transportasi Wilayah

Abstrak Perda DIY No 8 Tahun 2015 (unduh disini)

Perda DIY No 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Abstrak Perda DIY No 7 Tahun 2015 (unduh disini)

Perda DIY No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami

Abstrak Perda DIY No 4 Tahun 2015 (unduh disini)

Perda Gunungkidul No.9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal

abstrak Perda Gunungkidul No.9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (unduh disini)

Perda Gunungkidul No.8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah

abstrak Perda Gunungkidul No.8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah (unduh disini)

Perda Gunungkidul No.5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa

abstrak Perda Gunungkidul No.5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (unduh disini)

Perda Gunungkidul No.4 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa

abstrak Perda Gunungkidul No.5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (unduh disini)

Perda Gunungkidul No.7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

abstrak Perda Gunungkidul No.7 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (unduh disini)

Perda Gunungkidul No.3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

abstrak Perda Gunungkidul No.3 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (unduh disini)

Perda Gunungkidul No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan

abstrak Perda Gunungkidul No.2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan (unduh disini)

Perda Kab Bantul No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

abstrak Perda Kab Bantul No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk hukum Daerah (unduh disini)

Perda Kab Bantul No 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah Desa

abstrak Perda Kab Bantul No 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah Desa (unduh disini)

Perda Kab Bantul No 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa

abstrak Perda Kab. Kulon Progo No.2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (unduh disini)

Perda Gunungkidul No.1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BPR

abstrak Perda Gunungkidul No.1 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah Kepada BPR (unduh disini)

Perda Kab Bantul No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa

abstrak Perda Kab. Kulon Progo No.1 tahun 2015 tentang Pedoman Desa (unduh disini)

Perda Sleman No. 7 Tahun 2015 tentang Menara Telekomunikasi

abstraksi Perda Sleman no. 7 th 2015

Perda Sleman No. 6 Tahun 2015 tentang Perparkiran

abstraksi Perda Sleman no. 6 th 2015 (unduh disini)

Perda Sleman No. 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

abstraksi Perda Sleman no. 5 th 2015 (unduh disini)

Perda Sleman No. 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang

abstraksi Perda Sleman no. 3 th 2015 (unduh disini)

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA

PERHOTELAN-PENYEDIAAN AIR 2014 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 3, WALIKOTA 2014 5 HLM PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA PERHOTELAN DI KOTA YOGYAKARTA ABSTRAK : bahwa untuk menjaga keberadaan sumber daya air sehingga tercipta keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air, maka diperlukan sumber daya air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai...

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR

IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN -LIMBAH CAIR 2014 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 9, WALIKOTA 2014 26 HLM PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DAN IZIN PEMANFAATAN LIMBAH CAIR ABSTRAK : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Peraturan...

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PENGUKURAN KINERJA-SISTEM 2014 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 5, WALIKOTA 2014 30 HLM PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG SISTEM PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA ABSTRAK :  dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja kelembagaan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pedoman Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta  untuk...

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF TIKET PER ZONA DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

TARIF TIKET-TAMAN PINTAR 2014 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 6, WALIKOTA 2014 7 HLM PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF TIKET PER ZONA DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA ABSTRAK : Pengembangan sarana prasarana dan peningkatan biaya operasional pada Taman Pintar Yogyakarta yang semakin lengkap, maka diperlukan penyesuaian tarif dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78...

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

PENYANDANG DISABILITAS-KOMITE PERLINDUNGAN 2014 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 8, WALIKOTA 2014 7 HLM PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS ABSTRAK : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) agar pelaksanaannya sesuai dengan Kebutuhan...

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN...

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN-PELAKSANAAN 2014 PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38, BUPATI 2014 39 HLM PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL...

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PAKAIAN DINAS 2014 PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 32, BUPATI 2014 55 HLM PERATURAN BUPATI  BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL ABSTRAK :  bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja Aparatur Pemerintah perlu diatur ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dalam...

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI...

  ABSTRAK : Pasal 6 ayat (2) huruf g, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,...

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH...

PELAKSANAAN-ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2014 PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 38, BUPATI 2014 39 HLM PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL...

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

PAKAIAN DINAS 2014 PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 32, BUPATI 2014 55 HLM PERATURAN BUPATI  BANTUL TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL ABSTRAK :  bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa serta motivasi kerja Aparatur Pemerintah perlu diatur ketentuan Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dalam...

PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH...

PESERTA DIDIK BARU-PEDOMAN 2014 PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 27, BUPATI 2014 24 HLM PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDLATUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN BANTUL ABSTRAK : Pasal 6 ayat (2) huruf...

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA

PRODUK HUKUM-PENGAWASAN 2014 PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1, BUPATI 2014 42 HLM PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA ABSTRAK : bahwa agar tercipta sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

PERTAMBANGAN - PENGELOLAAN 2014 PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 4, BUPATI 2014 37 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ABSTRAK : Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola, mengusahakan potensi bahan tambang secara...

PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JASA KEUANGAN MIKRO BINANGUN WATES

2014 PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 3, BUPATI 2014 7 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JASA KEUANGAN MIKRO BINANGUN WATES ABSTRAK : Perubahan status Desa Wates menjadi Kelurahan Wates membawa konsekwensi bahwa aset berupa lembaga keuangan mikro Binangun Wates diserahkan kepada...

PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 9 TAHUN 2013

KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN 2013 PERATURAN DAERAH GUNUNGKIDUL NOMOR 9, BUPATI 2013 93 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

KEPALA DESA - PENCALONAN 2014 PERATURAN DAERAH SLEMAN NOMOR 1, BUPATI 2014 14 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA ABSTRAK : Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEPENDUDUKAN - ADMINISTRASI 2014 PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 10, BUPATI 2014 39 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ABSTRAK : Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN

IZIN GANGGUAN - PERUBAHAN 2014 PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 9, BUPATI 2014 26 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

PKL - PENATAAN 2014 PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 7, BUPATI 2014 24 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan...

PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 2, BUPATI 2014

JASA KONSTRUKSI - IZIN USAHA 2014 PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 2, BUPATI 2014 27 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di...

PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 1, BUPATI 2014

PRODUK HUKUM - PEMBENTUKAN 2014 PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 1, BUPATI 2014 27 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PEMERINTAH DAERAH ABSTRAK : Produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah. Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum yang baik dan berkualitas perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur...

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3, WALIKOTA 2014

BMD - PENGELOLAAN 2014 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3, WALIKOTA 2014 14 HLM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan...

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2, WALIKOTA 2014

PARPOL-BANTUAN 2014 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2, WALIKOTA 2014 13 HLM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN PADA PARTAI POLITIK ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan...

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1, WALIKOTA 2014

ASI EKSKLUSIF-PEMBERIAN 2014 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1, WALIKOTA 2014 14 HLM PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 129 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif,...

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1, GUBERNUR DIY 2014

GEPENG – PENANGANAN 2014 PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 1, GUBERNUR DIY 2014 25 HLM. PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS   ABSTRAK Dalam rangka menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun...

PERATURAN PRESIDEN NO. 6, PRESIDEN 2011

DANA – KABUPATEN/KOTA 2011 PERATURAN PRESIDEN NO. 6, PRESIDEN 2011 8 HLM. PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.   ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor...

PERATURAN PRESIDEN NO. 56, PRESIDEN 2011

KERJASAMA – INFRASTRUKTUR 2011 PERATURAN PRESIDEN NO. 56, PRESIDEN 2011 5 HLM. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005  TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR   ABSTRAK : Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dengan badan usaha untuk mendorong perluasan pembangunan nasional, dipandang...

PERATURAN PRESIDEN NO. 68, LN 2011/NO. 92, PRESIDEN 2011

BADAN - SIDOARJO 2011 PERATURAN PRESIDEN NO. 68, LN 2011/NO. 92, PRESIDEN 2011 3 HLM. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO   ABSTRAK : Dalam rangka mengefektifkan upaya penyelesaian penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah luapan lumpur Sidoarjo, perlu ditetapkan Peraturan Presiden...

PERATURAN PRESIDEN NO. 73, PRESIDEN 2011

PEMBANGUNAN – GEDUNG NEGARA 2011 PERATURAN PRESIDEN NO. 73, PRESIDEN 2011 7 HLM. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA   ABSTRAK : Bangunan gedung negara merupakan barang milik negara/daerah untuk keperluan dinas sebagai tempat berlangsungnya kegiatan aparatur pemerintah sehingga harus fungsional dan memenuhi keselamatan bangunan. Pembangunan bangunan gedung negara sebagai bagian dari...

PERATURAN PRESIDEN NO. 94, LN 2011/NO. 144, PRESIDEN 2011

BADAN - GEOSPASIAL 2011 PERATURAN PRESIDEN NO. 94, LN 2011/NO. 144, PRESIDEN 2011 15 HLM. PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.   ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, perlu ditetapkan Peraturan Presiden ini.   Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD...

PERATURAN PEMERINTAH NO. 7, LN 2011/NO. 18, TLN NO. 5197, PRESIDEN 2011

PELAYANAN - DARAH 2011 PERATURAN PEMERINTAH NO. 7, LN 2011/NO. 18, TLN NO. 5197, PRESIDEN 2011 18 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN DARAH ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.   Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945...

PERATURAN PEMERINTAH NO. 32, LN 2011/NO. 61, TLN NO. 5221, PRESIDEN 2011

MANAJEMEN – LALU LINTAS 2011 PERATURAN PEMERINTAH NO. 32, LN 2011/NO. 61, TLN NO. 5221, PRESIDEN 2011 27 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS   ABSTRAK : Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu...

PERATURAN PEMERINTAH NO. 33, LN 2011/NO. 65, TLN NO. 5224, PRESIDEN 2011

GAJI – PEGAWAI NEGERI 2011 PERATURAN PEMERINTAH NO. 33, LN 2011/NO. 65, TLN NO. 5224, PRESIDEN 2011 7 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA PEGAWAI NEGERI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN   ABSTRAK : Pemerintah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan...

PERATURAN PEMERINTAH NO. 43, LN 2011/NO. 96, TLN NO. 5244, PRESIDEN 2011

PENGAJUAN – NAMA PERSEROAN 2011 PERATURAN PEMERINTAH NO. 43, LN 2011/NO. 96, TLN NO. 5244, PRESIDEN 2011 6 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS   ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,...

PERATURAN PEMERINTAH NO. 49, LN 2011/NO. 124, TLN NO. 5261, PRESIDEN 2011

INVESTASI - PEMERINTAH 2011 PERATURAN PEMERINTAH NO. 49, LN 2011/NO. 124, TLN NO. 5261, PRESIDEN 2011 3 HLM. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH   ABSTRAK : Pelaksanaan Investasi Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah...

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2010, BN 2010/335, MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2010

YAYASAN - PENGUMUMAN 2010 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. M.HH-01.AH.01.01 TAHUN 2010, BN 2010/335, MENTERI MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 2010 2 HLM. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGUMUMAN YAYASAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA   ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor...

PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN PUBLIK - PENYELENGGARAAN 2014 PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 2, BUPATI 2014 40 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK ABSTRAK : Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik berkewajiban untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. di samping itu, layanan publik perlu diselenggarakan secara terintegrasi...

PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

RETRIBUSI - PERPANJANGAN 2014 PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 1, BUPATI 2014 21 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING ABSTRAK : Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

UTILITAS PERUMAHAN - PENYERAHAN 2014 PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 6, BUPATI 2014 15 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN ABSTRAK : Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

TDU PARIWISATA - PENYELENGGARAAN 2014 PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 4, BUPATI 2014 29 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA ABSTRAK : Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BUMD - PEMBENTUKAN 2014 PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 3, BUPATI 2014 25 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG TATA NASKAH DINAS

NASKAH-DINAS 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 39, BD 2011/NO. 40, GUBERNUR 2011 46 HLM. PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TATA NASKAH DINAS ABSTRAK : Dalam rangka...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 38, TAHUN 2011 TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL...

PESISIR-PULAU 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 38, BD 2011/NO. 39, GUBERNUR 2011 70 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37, TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

KAPITALISASI-BARANG 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37, BD 2011/NO. 38, GUBERNUR 2011 16 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH   ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

KAPITALISASI-BARANG 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 37, BD 2011/NO. 38, GUBERNUR 2011 16 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH   ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR...

PELAYANAN PERIZINAN-TERPADU 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 36, BD 2011/NO. 37, GUBERNUR 2011 11 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ...

RUMAH-DAERAH 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 35, BD 2011/NO. 36, GUBERNUR 2011 7 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABA PELAKSANAAN ANGGARAN...

APBD-PERTANGGUNGJAWABAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 34, BD 2011/NO. 35, GUBERNUR 2011 8 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABA PELAKSANAAN ...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENDIDIKAN-PELATIHAN 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 33, BD 2011/NO. 34, GUBERNUR 2011 10 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PROGRAM KALI BERSIH TAHUN 2012-2016

PROGRAM-KALI 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 32, BD 2011/NO. 33, GUBERNUR 2011 11 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA PROGRAM KALI BERSIH TAHUN 2012-2016 ABSTRAK : Kali atau sungai merupakan sumberdaya...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PAJAK-KENDARAAN 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 31, BD 2011/NO. 32, GUBERNUR 2011 16 HLM. PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 56 Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 66,...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

BEA-BALIK-NAMA 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.30, BD 2011/NO. 31, GUBERNUR 2011 10 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR   ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEMEINTAHAN, POLITIK, DAN KEAMANAN/KETERTIBAN

JADWAL-RETENSI-ARSIP 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 29, BD 2011/NO. 30, GUBERNUR 2011 16 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP BIDANG PEMEINTAHAN, POLITIK, DAN KEAMANAN/KETERTIBAN   ABSTRAK : Dalam rangka pelaksanaan Tata Kearsipan sebagai pedoman penyusutan...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PERPANJANGAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA

UJI-HARI KERJA 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.28, BD 2011/NO. 29, GUBERNUR 2011 6 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERPANJANGAN UJI COBA PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA   ABSTRAK : Uji coba penerapan 5 (lima) hari kerja telah...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI PROFESI...

SERTIFIKASI-PROFISI 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.27, BD 2011/NO. 28, GUBERNUR 2011 6 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR BELANJA

STANDAR-BELANJA 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.26, BD 2011/NO. 26, GUBERNUR 2011 6 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR BELANJA   ABSTRAK : Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran diperlukan standar belanja setiap kegiatan yang direncanakan ...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 25 TANGGAL 2011 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

STANDAR-HARGA 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.25, BD 2011/NO.25, GUBERNUR 2011 8 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH   ABSTRAK : Dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk rincian harga lebih lanjut mengacu pada Standar Hrga...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN JENAZAH/ABU/KERANGKA ORANG ASING

PENGANGKUTAN-JENAZAH 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 24, BD 2011/NO. 24, GUBERNUR 2011 10 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKUTAN ATAU PEMINDAHAN JENAZAH/ABU/KERANGKA ORANG ASING   ABSTRAK : Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kota budaya,...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2011

BANTUAN-PENDIDIKAN 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 23, BD 2011/NO.23, GUBERNUR 2011 8 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2011   ABSTRAK : Berdasarkan Pasal 36 ayat...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR...

APBD-PENJABARAN 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 22, BD 2011/NO. 22, GUBERNUR 2011 8 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH...

RUMAH-DAERAH 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.21, BD 2011/NO. 21,GUBERNUR 2011 17 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012

RKPD 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 20, BD 2011/NO. 20, GUBERNUR 2011 8 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2012   ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal...

PERATURAN GUBPERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TUNJANGAN-PERUMAHAN 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 18, BD 2011/NO. 18, GUBERNUR 2011 8 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2010...

HAJI-PETUGAS 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.17, BD 2011/NO. 17, GUBERNUR 2011 7 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PETUGAS HAJI DAERAH   ABSTRAK : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 400/Menkes/SK/III/2010...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

PENGENDALIAN-INFLASI 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO.16, BD 2011/NO. 16, GUBERNUR 2011 14 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH   ABSTRAK : Sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dalam pencapaiannya memerlukan kerja keras dan koordinasi yang kuat dari semua pihak dan diperlukan langkah-langkah...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH LUAR BIASA SWASTA

BANTUAN - SEKOLAH 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 15, BD 2011/NO. 15, GUBERNUR 2011 14 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH LUAR...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ANGGOTA-BENCANA 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 14, BD 2011/NO.14, GUBERNUR 2011 10 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA UNSUR PENGARAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   ABSTRAK : Untuk...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13, TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 42 TAHUN 2010...

KEUANGAN-PENGELOLAAN 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 13, BD 2011/NO. 13, GUBERNUR 2011 18 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 42 TAHUN...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG URUSAN PEMERINTAH PROVINSI YANG MEMPUNYAI REDAKSI SAMA DENGAN URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

URUSAN-PEMERINTAHAN 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 12, BD 2011/No. 12, GUBERNUR 2011 25 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA TENTANG URUSAN PEMERINTAH PROVINSI YANG MEMPUNYAI REDAKSI SAMA DENGAN URUSAN...

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BIAYA HIDUP DI JAKARTA BAGI PEGAWAI KANTOR...

PENGHASILAN-PEGAWAI 2011 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 10, BD 2011/NO. 10, GUBERNUR 2011 7 HLM PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BIAYA HIDUP DI JAKARTA BAGI PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA   ABSTRAK : Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG DANA PENGUATAN MODAL

KEUANGAN DAERAH - PENGELOLAAN 2013 PERATURAN DAERAH SLEMAN NOMOR 1, BUPATI 2013 11 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN SLEMAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG DANA PENGUATAN MODAL ABSTRAK : Perguliran dana penguatan modal mempunyai arti penting dalam upaya optimalisasi pertumbuhan iklim usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat....

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH

HARGA - STANDAR 2011 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 8, BD 2011/NO. 8, GUBERNUR 2011 3 HLM. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DAERAH   ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksaan...

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PENGELOLAAN – BARANG 2011 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  NO. 15, LD  2011/NO. 15,  GUBERNUR  2011 56  HLM. PERATURAN  DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BARANG  MILIK DAERAH   ABSTRAK : Barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yang perlu dikelola secara tertib untuk mencapai pengelolaan barang...

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER SAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBEKALAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA LISTRIK
Free WordPress Themes, Free Android Games