PERWAKILAN D.I.YOGYAKARTA
Beranda blog Halaman 6

Makan Bergizi Gratis – Kadin Bangun 100 Dapur MBG

Pemerintah secara resmi telah menambah anggaran program Makan Bergizi Gratis/MBG dari Rp71 Triliun menjadi Rp171 triliun, sementara realisasinya hingga 12 Maret 2025 mencapai Rp710,5 miliar. Ketua Umum Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menjelaskan tentang pembangunan 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025. Pembangunan ini masuk dalam program...

Pembangunan Venue PORDA DIY – Gunakan Anggaran APBD Rp2,2 Miliar

Untuk memperlancar pelaksanaan Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVII DIY, pemerintah terus melakukan penyempurnaan lapangan pertandingan. Tahun ini ada enam lapangan diperbaiki menggunakan APBD tahun 2025 sebesar Rp2,2 miliar. Venue yang diperbaiki antara lain lapangan atletik, menembak teknis lapangan, lapangan voli pasir, pentaque dan voli indoor (lokasi outdoor). Pekerjaan tersebut sekarang sedang dalam proses lelang, kata Kepala Disdikpora Kabupaten Gunungkidul,...

Gapoktan Menjadi Badan Usaha Koperasi – Sleman Role Model Koperasi Desa Merah Putih

Kementerian Koperasi Republik Indonesia (Kemenkop RI) meluncurkan program pengembangan kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi koperasi dan pengembangan koperasi menuju Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sleman. Kick off program pengembangan Gapoktan menjadi bahan usaha koperasi dilakukan Wakil Menteri Kemenkop RI Ferry Juliantono di Gapoktan Sidomulyo Godean, Kamis (14/3). Menurut Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, keberhasilan Gapoktan Sidomulyo ini...

Tahun Ini Belum Kenaikan – Bantuan Keuangan 8 Parpol Terjadi Peningkatan

Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) di Kabupaten Gunungkidul TA 2025, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.177.293.740. Besarannya mengacu pada hasil Pileg tahun 2024 atau Rp2.506 per satu suara. Jumlah ini lebih banyak ketimbang alokasi di 2024, dengan pagu Rp1.109.012.758. Hal ini berpengaruh terhadap raihan yang diperoleh masing-masing partai politik peraih kursi di DPRD Gunungkidul. Untuk jumlah seluruhnya ada 8 partai...

SMAN 1 Kalibawang Diduga Melakukan Pungutan Liar Berupa Penarikan SPP dan Uang Gedung

Kasus pungutan liar diduga terjadi di SMAN 1 Kalibawang. Sekolah negeri itu menarik SPP sebesar Rp100 ribu setiap bulan, dan uang Gedung sebesar Rp2,5 juta di awal masuk ke siswanya. Padahal di DIY SPP dan uang Gedung juga telah dihapus sejak tahun 2017 silam, sesuai Peraturan Menteri yang menegaskan penghapusan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) ataupun uang Gedung. Namun, sekolah...

Penambang Pasir Kali Progo Keberatan Ajukan Izin, Ini Alasannya

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggono, menyebut salah satu penyebab rusaknya groundsill seperti Srandakan, Bantul, akibat masifnya penambangan pasir. Karena itu, Dody ingin mengkaji peruntukan penambangan pasir untuk rakyat, bukan pengusaha besar. Kelompok Penambang Progo (KPP) mengaku keberatan jika harus mengajukan izin penambangan rakyat (IPR), karena terkendala larangan menggunakan alat penyedot pasir (pompa mekanik) yang dinilai kurang...

Pemkot Bersihkan Total Depo Mandala Krida, Targetkan Sebelum Lebaran Selesai: Butuh 90 Truk Sampah, Masih Kurang 80 Truk Lagi

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja, Ahmad Haryoko, mengatakan, pembersihan Depo Mandala Krida sudah dimulai Kamis (13/3) dan berhasil mengangkut 50 ton sampah atau setara dengan 10 armada truk. Haryoko menjelaskan, setidaknya dibutuhkan 90 truk sampah agar dapat membersihkan total depo tersebut, sehingga masih dibutuhkan 80 truk sampah lagi. Pemkot Jogja menargetkan agar 14 depo sampah sekota bisa...

Gunungkidul Mulai Terima Bantuan Alsintan, Petani Siap Tingkatkan Produktivitas Tanaman Dengan Alat Modern

Kepala Dinas Pertanian Pangan (DPP) Gunungkidul, Rismiyadi, menyebutkan, terdapat total 1.431 kelompok tani di Gunungkidul. Namun sebagian besar dari mereka masih bergantung pada alat tradisional atau manual dalam mengelola lahan pertanian mereka. Dalam upaya mendukung modernisasi pertanian didaerah ini, Dinas Pertanian Pangan Gunungkidul akan mendistribusikan 10 unit traktor roda dua, 9 unit trator roda empat, dan 210 unit hand...

Diduga Ada Penggelembungan Harga – Polisi Endus Penyelewengan Anggaran Proyek Wifi Gratis di Sleman

Dugaan penyelewengan anggaran mewarnai proyek pengadaan langganan wireless fidelity (wifi) gratis TA 2022-2023 di Dinas Kominfo Kabupaten Sleman. Polresta Sleman kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut atas proyek wifi gratis bagi pedukuhan, komunitas, dan pasar tradisional itu. Polisi menduga ada tindakan markup harga pengadaan dan telah memeriksa 10 saksi. Biaya program ini menggunakan APBD TA 2022 senilai Rp3.203.200.000 dan...

Padat Karya Infrastruktur – 195 Paket Rampung, Bisa Perlancar Akses Perekonomian

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul, Rusmiyati, mengatakan, pekerjaan fisik padat karya infrastruktur tahun ini di 195 lokasi, yang dilaksanakan sejak 18 Februari, telah selesai dilaksanakan, bahkan hasilnya memuaskan. Pihaknya mangupayakan agar honor masyarakat dari padat karya tersebut bisa cair sebelum lebaran. Program padat karya infrastuktur di Bantul pada tahun 2025 ini berupa pembangunan...

Semua Pengolah Sampah Dioperasikan – OTT Pembuang Sampah Sembarangan Segera Dilakukan

Setelah mulai dioperasikannya Intermediate Treatment Facility (ITF) Pusat Karbonasi Bawuran Pleret Bantul, pada Selasa (11/3) dan semua tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) di Kabupaten Bantul beroperasi penuh, maka warga yang membuang sampah sembarangan akan ditindak tegas, sesuai peraturan yang ada. Termasuk meningkatkan operasi tangkap tangan (OTT). Karena tidak ada alasan lagi warga membuang sampah di sembarang tempat. Menurut Bupati...

Walkot Jogja Hasto Ancam Bubarkan BUMD yang Bebani Keuangan Daerah

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, bakal mengambil langkah tegas untuk menyeleksi BUMD dalam program 100 hari kerja. Hasto bahkan akan membubarkan BUMD jika tak memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Pemkot Jogja memiliki tiga BUMD, yakni Bank Jogja, PDAM Tirtatama, dan Jogjatama Vishesha (XT Square). Dua BUMD sudah dievaluasi. Bank Jogja memberikan kontribusi sebesar Rp4 miliar per tahun, namun...

Retribusi Sampah Rumah Tangga di Kota Jogja Gratis, Masyarakat Hanya Bayar Penggerobak

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengatakan, Pemkot Jogja berencana membebaskan biaya retribusi sampah bagi masyarakat umum atau rumah tangga, agar masyarakat tidak terbebani dua biaya, yakni biaya retribusi sampah dan biaya untuk penggerobak. Pembebasan biaya retribusi sampah itu nantinya hanya akan berlaku bagi masyarakat umum dan usaha kecil. Sementara untuk pengusaha besar seperti rumah perhotelan tetap dikenakan biaya. Peraturan...

Pendaftar 868, yang Datang hanya 655 Orang, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Jogja Kurang Diminati

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Jogja, Waryono, mengatakan, hingga pertengahan bulan Maret, total pendaftar program CKG di 18 puskesmas tercatat ada 868 orang, dan yang hadir untuk memeriksakan diri hanya berkisar 655 orang atau 75,5 persen dari total pendaftar. Sementara untuk 213 pendaftar sisanya hanya melakukan janji temu. Program CKG di Kota Jogja resmi diselenggarakan pada tanggal 11...

ITF Bawuran Mulai Beroperasi, Pemkab Sleman Kaji Pengiriman Sampah

Pengolahan sampah terpadu Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran mulai beroperasi. Sekda Kabupaten Sleman, Susmiarto, menjelaskan, berdasarkan pembahasan pencanangan kolaborasi pengelolaan sampah DIY, memang ITF Bawuran bersedia mengolah sampah dari daerah lain, dan penting untuk mempertimbangkan tarif yang dikenakan. Informasi awal dikenakan harga Rp460 ribu per ton. Selain ITF Bawuran, terdapat juga TPST Donokerto di Kapanewon Turi yang direncanakan akan...

Tempat Bakar Sampah Ilegal Kian Marak – DLH Bantul: Mulai Menjamur Sejak Penutupan TPST Piyungan

DLH Kabupaten Bantul mendeteksi ada 40 titik tempat pembakaran sampah tak berizin di dua kelurahan, yakni Kalurahan Sitimulyo, Kapanewon Piyungan, dan Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret. Tempat pembakaran sampah illegal itu kian menjamur sejak penutupan TPST Piyungan. DLH berencana melakukan penegakan hukum, lantaran kegiatan pembakaran sampah berpotensi mengganggu kesehatan. selengkapnya : tautan

Proyek Pemerintah – Bangun Tugu Adipura, Pemkab Siapkan Rp734 Juta

Kepala DLH Gunungkidul, Hary Sukmono menyampaikan, berencana membangun Tugu Adipura di Kawasan Alun-alun Wonosari pada tahun ini. Pembangunannya akan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD 2025 sebesar Rp734,3 juta. Pagu anggaran ini tidak hanya untuk membangun tugu tetapi juga ada kawasan pendukungnya. selengkapnya : tautan

Anggaran Pembangunan – Dana Desa Dipangkas Layanan Tak Terdampak

Alokasi Dana Desa di Kulon Progo berkurang Rp1 miliar akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran. Gelontoran anggaran dari Pemerintah Pusat yang biasanya mencapai Rp73 miliar, kini turun menjadi Rp72 miliar. Namun menurut Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Kulon Progo, Muh Ihsan, meski ada pengurangan anggaran Dana Desa, tidak ada dampak signifikan pada program dan layanan di 87 kalurahan. Gaji pamong dan...

Aktivitas Budi Daya – Setiap Kalurahan Diminta Siapkan TKD untuk Perikanan

Produksi perikanan, baik budi daya maupun tangkap di Bantul masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Itulah sebabnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul meminta setiap kalurahan menyisihkan lahan TKD untuk budi daya perikanan, minimal 2.000 meter. Meski demikian, luas lahan yang digunakan masih beragam, mulai dari 2.000 meter hingga satu hektare. Untuk mendukung kelompok pembudidaya ikan, DKP Bantul tahun ini...

Diluncurkan 12 Juli 2025 – Koperasi Desa Merah Putih Tak Ganggu Dana APBDesa

Mendagri Tito Karnavian, menyatakan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan mengganggu program-program desa yang telah tertuang dalam APBDesa. Sesuai dengan kesepakatan, 70 persen dari APBDesa adalah untuk pembangunan yang merupakan inisiatif dari desa dengan melihat kebutuhan daerah masing-masing. 30 persennya mengakomodir program nasional, yang bisa dipakai untuk pembentukan koperasi desa ini. Pemerintah berencana membentuk 70 ribu Koperasi...

Lurah Khawatir Memanfaatkan Dana Desa

Menurut Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin, “Kurangnya pemahaman tentang pemanfaatan Dana Desa di tahun 2025 membuat para Lurah khawatir salah bergerak dalam memanfaatkan Dana Desa dari pusat. Diharapkan, Pemkab Kulon Progo agar aktif memberikan pendampingan bagi para Lurah, utamanya dalam memanfaatkan Dana Desa dari pusat. Kepala DPMKPPKB Kulon Progo, Muhadi H., M.Hum, menyampaikan, bahwa Dana Desa 2025 dari...

Penataan Alun-Alun Wonosari – Pemkab Sediakan Anggaran Rp 1 Miliar

Penataan Alun-alun Wonosari yang sempat viral TA 2024 lalu yang akibat diperbaiki justru tergenang air saat terjadi hujan deras dan tidak dapat sepenuhnya dapat digunakan untuk berbagai aktifitas masyarakat, itu akan dilakukan penataan lanjutan. Kepala DLH Gunungkidul, Hary Sukmono, mengatakan, penataan alun-alun Wonosari akan dilanjutkan kembali di TA 2025, dan saat ini masih dalam tahap persiapan dengan total anggaran...

Satu Bulan Program PKG – Kendala Akses Aplikasi Sehat

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, Ismono, menyampaikan, pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kabupaten Gunungkidul sudah berjalan lebih dari satu bulan sejak Februari 2025 lalu, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi. Salah satunya masalah pada aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) yang sulit diakses mengingat aplikasi ini digunakan secara nasional. Selain itu, masalah kurangnya ruang untuk klinik PKG, juga...

ITF Bawuran Siap Beroperasi – Gubernur DIY Sultan HB X Ajak Tanamkan Semangat ‘Eco-lifestyle’

Dalam acara pencanangan kolaborasi pengelolaan sampah sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2025 tingkat DIY, Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menyampaikan ajakan, ”Mari kita tanamkan semangat ‘eco-lifestyle’ dalam keseharian, agar warisan bumi yang lebih baik dapat kita serahkan kepada generasi mendatang.” Sedangkan Bupati Bantul, H Abdul Halim Muslih, menuturkan, ITF Bawuran merupakan salah satu upaya Pemkab Bantul...

ITF Bawuran Bantul Mulai Uji Coba, Target Olah 50 Ton Sampah Yogyakarta per Hari

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih mengatakan, ITF Bawuran sebagai salah satu pendukung Bantul bersih sampah 2025 atau Bantul Bersama. Pengelolaannya akan dilakukan oleh Perumda Aneka Dharma dan tarifnya akan diformalkan dalam peraturan tarif pengelolaan sampah yang diperkirakan sekitar Rp450.000 per ton bila dilakukan dengan kerjasama dengan berbagai pihak. selengkapnya : tautan

Target Pengosongan Belasan Depo Sampah di Yogyakarta dan Rencana Revitalisainya

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menargetkan untuk mengosongkan 14 depo sampah sebelum Lebaran. Dari 14 depo tersebut, dua depo utama yang menjadi prioritas adalah Pringgokusuman dan Mandala, yang saat ini sudah mengalami kelebihan muatan. Setelah pengosongan, depo-depo sampah yang sudah dikosongkan, seperti depo di Jalan Brigjen Katamso, akan direvitalisasi. Revitalisasi ini tidak hanya melibatkan penanaman, tetapi juga penataan Kawasan...

Pengadaan Seragam Dinas Terancam Batal

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, meminta rencana pengadaan seragam dinas baru untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) ditunda. Hal ini tak lepas dari adanya efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat. Sudah terpasang pagunya, tapi diminta ditunda untuk digunakan yang lebih penting. Total ada 8.385 pegawai yang mendapat jatah seragam, sehingga total anggaran dialokasikan sebesar Rp3.240.300.000. Masing-masing pegawai mendapat jatah...

Mala Melanda, BPBD Usulkan BTT Rp700 Juta

Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Progo, Budi Pratawan, menjelaskan, berdasarkan keterangan dari BMKG, cuaca ekstrem diprediksi terjadi hingga beberapa hari kedepan. Untuk penanganan, BPBD Kulon Progo mengusulkan penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) hingga Mei 2025, dengan anggaran sekitar Rp700 juta, tetapi masih menunggu persetujuan Bupati. selengkapnya : tautan

Pembangunan Tempat Parkir Godean Terus Berjalan

DPUPKP Sleman menyampaikan rencana pembangunan tempat parkir Pasar Godean terus berjalan. Kabid Cipta Karya DPUPKP Sleman, Zaini Anwar, mengatakan, jajarannya telah melakukan tender jasa konsultasi pengawas pembangunan tempat parkir tersebut. Pagu pengadaan tersebut Rp389 juta, dan saat ini untuk konsultasi pengawasnya masih dalam proses tender. Pelaksanaan pembangunan tempat parkir Pasar Godean diperkirakan memakan waktu 150 hari kalender. selengkapnya : tautan

18 Penggerobak di Patehan Angkut Sampah Terpilah ke Depo

Lurah Patehan, Gunawan Sigit Putranto menjelaskan mulai 1 Maret 2025, Kalurahan Patehan sudah menerapkan pengangkutan sampah warga ke depo dengan menggunakan penggerobak atau transporter. Terdapat 18 penggerobak yang mengangkut sampah dari 676 rumah tangga yang sudah berlangganan. Sampah yang sudah terpilah kemudian diangkut ke depo di dekat Pasar Ngasem. Di Kalurahan Patehan terdapat 11 bank sampah yang tersebar di...

Sembilan Ruas Jalan Segera Diperbaiki

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan DPUPKP Kulon Progo, Wuriandreza Gigih Muktitama, menyampaikan, pihaknya telah menjadwalkan perbaikan jalan. Ada sembilan ruas jalan yang nantinya akan diperbaiki. Jalan yang didesain untuk kendaraan dengan muatan berat dan ruas jalan mengalami kerusakan, masih dalam perhitungan, tetapi pagunya sebesar Rp1 miliar. Sedangkan perbaikan jalan menjelang mudik akan menggunakan APBD dan pagunya telah ditetapkan, namun dapat...

Pemkab Hanya Dapat Rp368.500 per Hari

Pedagang kaki lima (PKL) di aspal utara lapangan Denggung dalam sehari bisa mencapai 60 orang. Namun, pemasukan bagi Pemkab Sleman hanya Rp368.500 per harinya. Ketua Paguyuban PKL Denggung mengaku, selain menyetor uang retribusi kepada Pemkab, dia juga membayar uang sampah dari jasa swasta sebesar Rp250 ribu. Setiap pedagang diminta uang sebesar Rp25 ribu setiap hari termasuk untuk uang kebersihan. selengkapnya...

Bupati Berharap Jadi Motivasi Pulih Kembali – Pemkab Gelontorkan Bantuan Korban Bencana Rp92.600.000

Pemkab Sleman melalui BPBD Sleman menyerahkan bantuan keuangan kepada 18 KK dengan bantuan Rp92.600.000. Bantuan diserahkan Bupati Sleman, Harda Kiswaya, di Aula Oproom Dinas PMK Kabupaten Sleman, Senin (10/3). Kepala BPBD Sleman, Makwan, melaporkan, penyerahan bantuan ini didasarkan pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Bencana. selengkapnya : tautan

Bupati Tolak Pengadaan Mobdin Baru Rp1,5 Miliar – Dialihkan Perbaikan Alun-Alun dan Jalan

Bupati Gunungkidul, Endah Dubekti Kuntariningsih SE MP, mengambil keputusan mengejutkan, dirinya menolak pembelian mobil dinas (Mobdin) baru yang telah dianggarkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun ini sebesar Rp1,5 miliar. Dana yang dialokasikan untuk pengadaan mobdin baru akan dialokasikan untuk program-program prioritas lain, seperti menyempurnakan alun-alun, apabila anggaran murni kurang, atau untuk swakelola yang dilakukan oleh DPU, atau sesuai hasil dari...

Dampak Efisiensi Anggaran – Tidak Ada Target Perbaikan Jalan

Meskipun dengan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, menjelang Lebaran tahun ini, perbaikan jalan terus dilakukan.  Kepala Bidang Bina Marga DPUPRKP Gunungkidul, Wadiyana, menjelaskan bahwa rencana program perbaikan jalan ikut terkena dampak sehingga penggunaan DAK gagal terlaksana di tahun ini. Namun, untuk penyiapan infrastruktur menjelang Lebaran 2025, sudah disiapkan program penambalan jalan dengan alokasi anggaran Rp300 juta. Namun hanya dilakukan...

Sering Tergenang, Pemkab Gunungkidul Aggarkan Rp1 Miliar untuk Penataan Alun-alun, Fokus Drainase?

Pemkab Gunungkidul, mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk penataan alun-alun yang sering tergenang. Proses penataan alun-alun ini telah dimulai sejak beberapa tahun lalu, namun hingga saat ini belum sepenuhnya selesai. Kepala DLH, Antonius Hary Sukmono, menyampaikan bahwa penataan alun-alun saat ini akan fokus pada penyelesaian drainase. Selain itu, tiang bendera juga akan dibangun, dan area sekitar pohon beringin juga...

20 Fasilitator Mulai Verifikasi RTLH

Sebanyak 20 tenaga fasilitator lapangan (TFL) yang telah dikontrak oleh DPUPKP Sleman saat ini tengah melakukan verifikasi RTLH. Kabid Perumahan DPUPKP Sleman, Suwarsono mengatakan, TFL juga akan mendampingi penerima bantuan selama merehabilitasi rumah. Dengan begitu, penggunaan dana dapat dilakukan optimal dan rehabilitasi sesuai dengan spesifikasi. Untuk jumlah RTLH di Sleman yang akan direhabilitasi ada 550 unit dengan anggaran dari...

Embung Serut Butuh Direhabilitasi

DPUPKP Sleman menyampaikan ada dua embung yang akan direhabilitasi. Rehab tersebut terbatas pada perbaikan atau pembangunan talud. Kabid Sumber Daya Alam (SDA) DPUPKP Sleman Ari Triyono mengatakan, anggaran rehabilitasi berasal dari APBD Sleman 2025 dengan nilai sekitar Rp200 juta, dan tidak dilakukan lelang, karena di bawah Rp200 juta. selengkapnya : tautan

TPA Piyungan Belum Akan Diubah Jadi Co-Firing

Pemda DIY pernah menggulirkan wacana pengolahan sampah di TPA Piyungan untuk bahan pembangkit listrik, yakni co-firing batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sayangnya sampai saat ini rencana tersebut belum bisa terealisasi. Hal ini dikarenakan Pemda DIY masih fokus pada pengurangan dan penanganan sampah dari hulu sampai hilir, dan pengelolaan sampah tidak lagi dilakukan di TPA Piyungan tetapi di...

Dua Proyek Strategis Senilai Rp16,55 Miliar Dibatalkan: Pemkot Beberkan Alasannya

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pemkot Jogja, Budi Prasetyo, mengatakan, Pemkot Jogja membatalkan dua dari sepuluh proyek strategis pada tahun ini, yaitu meliputi pemeliharaan berkala Jalan Abu Bakar Ali senilai Rp9,4 miliar serta pemeliharaan Jalan Sugeng Jeroni senilai Rp7,15 miliar. Kedua proyek tersebut rencananya akan dilaksanakan oleh DPUPKP Kota Jogja. Delapan proyek sreategis yang tidak dibatalkan sebagian besar...

Pemerintah Tutup Pengelolaan Sampah Open Dumping

Sebanyak 343 tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka di sejumlah wilayah di Tanah Air akan ditutup mulai Senin (10/3). Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan penutupan TPA yang masih melakukan open dumping dilakukan sesuai dengan restu Presiden Prabowo Subianto dan arahan Menko Pangan, Zulkifli Hasan, dan dilakukan secara bertahap. Menko Bidang Pangan,...

Turuti Arahan Presiden – Dinsos-PPPA Proses Perubahan DTKS Jadi DTSEN

Mengikuti arahan Kemensos RI sebagai tindak lanjut terhadap Inpres No.4/2025, maka Dinsos Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kulon Progo melaksanakan proses perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Anggota DPRD Kulon Progo, Tukijan, mengatakan, perubahan tersebut akan berdampak signifikan pada program pengentasan kemiskinan. Pasalnya ada sejumlah program bantuan untuk warga yang...

Dukung Program Asta Cita Presiden, Pemkab Bantul Targetkan Pembangunan 600 km Jalan Desa

Pemkab Bantul DIY menargetkan bisa merampungkan pembangunan jalan desa atau kalurahan sepanjang 600 kilometer dalam lima tahun ke depan (2025 sampai 2030). Menurut Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, program pembangunan ini mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kalurahan. Program unggulan Bantul berikutnya, yaitu penguatan program...

Antisipasi Sampah Luar Masuk ke Kulon Progo, Ambar Purwoko: Kalau Ada Lapor Kami Beri Hadiah

Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, meninjau TPA Banyuroto untuk bahan evaluasi penanganan sampah di tempat tersebut. Ia mengatakan salah satu masalah persampahan adalah potensi masuknya sampah dari luar daerah ke Kulon Progo, termasuk ke TPA Banyuroto. Ia juga meminta warga sekitar melapor jika mengetahui atau bahkan mendapati sampah dari luar daerah yang masuk ke TPA Banyuroto dan akan...

Kemenkum DIY Godog Rapergub Ekonomi Hijau: Strategi Efektif Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Kepala Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) DIY, Agung Rektono Seto, mengatakan, penerapan konsep ekonomi hijau di wilayah DIY merupakan sebuah solusi alternatif yang akan dapat mengatasi berbagai permasalahan seperti meningkatnya dampak negatif pembangunan dan perkembangan ekonomi yang mengancam kelestarian hidup. Menurutnya, ekonomi hijau diintegrasikan sebagai salah satu strategi efektif untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan, dengan berlandaskan pada tiga...

BPK Periksa Spesifikasi 10 Ruas Jalan

BPK memeriksa 10 ruas jalan di Bumi Binangun yang mendapat program perbaikan pada 2024. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan DPUPKP Kulon Progo, Wuriandreza Gigih Muktitama mencatat pemeriksaan jalan oleh BPK dilakukan secara sampling dari total proyek jalan perbaikan dan pemeliharaan jalan selama tahun 2024.  Dari 10 jalan yang diperiksa, rata-rata memiliki anggaran perbaikan di atas Rp1 miliar dan sumber pendanaannya...

Bank Sampah Serasi Olah Sampah Anorganik dan Rutin Panen Biopori

Bank sampah menjadi agen pengelolaan sampah mandiri di wilayah. Bank sampah bisa membantu warga untuk mengolah sampah baik sampah organik maupun anorganik. Sebagai contoh Bank Sampah Serasi oleh warga kelurahan Wirobrajan, yang mampu mengumpulkan hingga 100 kilogram sampah anorganik yang selanjutnya dijual ke pelapak. Tak hanya sampah anorganik, Bank Sampah Serasi juga mengolah sampah organik. Masing-masing warga sudah mengolah...

Infrastruktur Jalan Mantap Tidak Penuhi Target

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan DPUPKP Kulon Progo, Wuriandreza Gigih Muktitama, menyampaikan, belum mampu memenuhi target jalan mantap yang ditetapkan di tahun sebelumya sekitar 80 persen, tetapi saat ini baru tercapai 73 persen. Tak tercapainya target disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Untuk pemeliharaan rutin saja dibutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar per tahun. Namun, anggaran yang disediakan dari pemerintah pusat saat ini...

Tim BPK-RI DIY – Lakukan Entry Meeting LKPD

Tim BPK RI Perwakilan DIY menggelar Entry Meeting Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gunungkidul TA 2024, Kamis (6/3). LKPD yang diserahkan ke BPK nantinya akan diperiksa secara terinci dan akan menjadi acuan untuk menentukan anggaran perubahan. Pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Yogyakarta akan dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 27 Maret s.d. 17 April 2025. selengkapnya...

Sisa Kegiatan Pengawasan Pilkada – Bawaslu Bantul Kembalikan Dana Hibah Rp2 M

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan bahwa Bawaslu Bantul mendapatkan hibah dari Pemkab Bantul untuk pelaksanaan pengawasan pemilihan serentak 2024 sebesar Rp13,5 miliar. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengawasan sejak tahun 2024 sampai bulan Februari 2025. Realisasi penggunaan anggaran hibah sebesar Rp11,4 miliar dengan realisasi terbesar ada di anggaran pengawas adhoc sebesar Rp8,8 miliar yang diperuntukkan bagi...

Masih Ada Warga Buang Sampah ke Depo

DPRD Kota Jogja menyoroti banyaknya warga yang masih membuang sampah secara mandiri ke depo. Padahal mulai 1 Maret 2025, DLH Kota Jogja menggerakkan transporter atau penggerobak untuk mengangkut sampah dari wilayah ke depo, sehingga warga tak perlu lagi membuang sampah secara mandiri ke depo sampah. selengkapnya : tautan

Penyaluran Ditarget Selesai Akhir Maret

Pencairan dana desa dari pemerintah pusat ke kalurahan mengalami penundaan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMKPP KB) Kulon Progo, Muhadi menyampaikan, penyaluran dana desa biasanya langsung ditransfer ke rekening kalurahan. Total dana desa yang diterima 87 kalurahan di Bumi Binangun mencapai Rp97,4 miliar. Perolehan dana desa setiap kalurahan berbeda-beda bergantung pada jumlah luasan hingga...

Bantul Tak Butuh Koperasi Desa

Berdasarkan rapat terbatas Menteri Kabinet Merah Putih dan Presiden di Jakarta, 3 Maret 2025, Pemerintah menetapkan kebijakan strategis untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang akan dibangun di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Asosiasi Pemdes seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul meragukan Koperasi Desa Merah Putih dari pemerintah pusat, karena pembentukan yang ditargetkan bulan Juni...

Anggaran Rp27,78 Miliar untuk Tambal Lubang Jalan

Proyek rehabilitasi dan peningkatan jalan Provinsi dari DPUPESDM DIJ mundur karena dampak efisiensi anggaran. Kemungkinan proyek akan dilakukan setelah Lebaran, diawali dengan pengadaan. Namun pemeliharaan jalan seperti tambal lubang akan segera dilakukan untuk persiapan mudik Lebaran, dengan total anggaran pemeliharaan jalan provinsi sekitar Rp27,78 miliar, dengan rincian pemeliharaan jalan di kabupaten Bantul dianggarkan Rp6,20 miliar, Sleman Rp5,66 miliar, Gunungkidul...

Tidak Terkena Efisiensi Anggaran – Dana Desa Tahun 2025 Rp168,808 Miliar

Dana Desa tahun 2025 ini tidak terkena pemangkasan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diterima sebanyak Rp168.808.759.000. Masing-masing desa sudah mempersiapkan pencairan tahap I bulan Juni dengan persyaratannya antara lain, dokumen APBDes, surat kuasa pemindahbukuan dana desa, keputusan kepala desa mengenai penerima BLT. selengkapnya : tautan

Bantuan Parpol Tetap, Pencairan Tunggu BPK

Kepala Bakesbangpol Kulon Progo, Budi Hartono, menjelaskan, sumber pendanaan bantuan berasal dari APBD 2025 dan tidak mengalami pengurangan meski ada kebijakan efisiensi anggaran. Jumlah bantuan nilainya sama seperti bantuan pada Pemilu 2024 yakni per suara Rp3.358,-. Untuk pencairan tahun ini masih menunggu BPK yang masih mencermati dan mengevaluasi hasil pendanaan pada 2024 silam. Pencairan Banparpol pada 2025 ini memerlukan...

Inspektorat Akan Tempel OPD

Inspektorat Bantul berencana akan melakukan pengawasan kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini imbas dari mangkraknya Bukit Dermo agar tidak terulang pada proyek lain. Menurut Plt Inspektorat Bantul, Hermawan Setiaji, nanti akan ada satu inspektorat yang melekat di masing-masing OPD. Selain OPD, personel Inspektorat Bantul juga akan mendampingi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBI). Pelekatan Inspektur pada OPD...

Anggaran Dipotong, Halim Janji Tuntaskan Jalan 2030

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih memiliki janji kampanye untuk membangun 600 kilometer jalan desa. Janji kampanye diupayakan bisa tuntas pada 2030. Anggaran pusat bersumber dari DAU dan DAK untuk Bantul yang diperuntukkan membangun infrastruktur dipotong, besarannya mencapai Rp21,5 miliar. Kini anggaran infrastruktur jalan di Bantul hanya mengandalkan APBD 2025 semata. selengkapnya : tautan

Perputaran Dana di Satu Desa Bisa Sampai Rp7 M

Prabowo kumpulkan seluruh Menteri untuk refleksi 130 hari pemerintahan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, presiden menyampaikan sejumlah rencana. Dalam bidang Pendidikan, ada arahan pemerataan dengan membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan, dan memperbaiki fasilitas Pendidikan sampai pelosok-pelosok. Pemberdayaan ekonomi, pemerintah akan mendirikan 70.000 koperasi desa. Sedangkan perputaran uang didesa juga ditambah. Kalau dulu Rp1 miliar satu desa,...

16.292 Rumah Tidak Layak Huni

Meskipun setiap tahun dilakukan perbaikan, tetapi jumlah RTLH di Gunungkidul masih 16.292 unit. Untuk mengurangi jumlah tersebut tahun ini direncanakan perbaikan atau bedah rumah sebanya 246 unit dari APBD tahun 2025. Masing-masing rumah mendapatkan anggaran sebesar Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta stimulant material dan Rp2,5 juta ongkos tukang. Sehingga anggaran perbaikan rumah jumlahnya sebesar Rp4,92 miliar. selengkapnya : tautan

BPBD Bantul Fokus Perbaikan Infrastruktur Pascabencana

Kepala BPBD Kabupaten Bantul Agus Yuli Herwanta ST mengatakan, pihaknya sudah memetakan sejumlah wilayah di Bantul yang berpotensi rawan genangan air. Khususnya pada saat hujan deras. Pihaknya sudah mengajukan anggaran BTT senilai Rp100 juta. Pemda Bantul menggunakan BTT senilai Rp100 juta untuk perbaikan di tiga titik kerusakan, yakni talud bantaran Sungai Celeng, Wukirsari, Imogiri atau belakang masjid Polsek Imogiri,...

Pilihan Menu Kering, Awet untuk Dibawa Pulang, MBG di DIY Tetap Diadakan Saat Ramadhan

Kepala Dindikpora DIY Suhirman menyampaikan bahwa pelaksanaan program MBG tetap diselenggarakan di bulan puasa. Jenis makanan kering kemungkinan akan menjadi pilihan menu program MBG di bulan puasa. Sekolah dimungkinkan bisa saling koordinasi dengan pihak SPPG apabila berencana mengadakan buka bersama di sekolah. Namun untuk program MBG regular, perubahannya hanya ada di menu yakni makanan kering. selengkapnya : tautan

Pemkot Kota Jogja Kembali Memberi Harapan, Mereka Optimistis Sebagian Besar Depo Sampah Bersih, Seperti Depo RRI Kotabaru di April 2025

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja Ahmad Haryoko mengatakan, upaya pengosongan depo-depo sampah di Kota Jogja terus diupayakan dan menargetkan depo bisa bersih pada bulan April 2025. Salah satunya depo RRI Kotabaru. Hanya, memang pengangkutan sampah dilakukan secara bertahap. Adapun dalam sehari DLH Kota Jogja bisa membuang sampah ke TPA Regional Piyungan sebanyak 60 truk. Jumlah itu mencapai...

Anggaran Dipangkas Dampak Efisiensi, Bawaslu Kota Jogja Tidak Mampu Fotokopi Berkas Laporan Akhir

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah cukup berdampak pada operasional lembaga pemilu Bawaslu dan KPU. Ketua Bawaslu Kota Jogja Andie Kartala mengatakan, kegiatan di jajaran komisioner tidak ada yang memakai anggaran, karena per tanggal 1 Maret 2025 sudah ditetapkan Rp0. Secara rinci pagu anggaran di Bawaslu Kota Jogja sebelum terkena dampak efisiensi diketahui mencapai...

Akhirnya 4.000 Ton Sampah di Kota Jogja Boleh Dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul, Alasannya karena Wali Kotanya Baru

Sekretaris Provinsi DIY Beny Suharsono menyoroti penanganan sampah khususnya di Kota Jogja. Pemkot Jogja juga telah menyurati Pemprov DIY untuk melakukan evakuasi 4.000 ton sampah ke TPST Piyungan. Sebanyak 4.000 ton sampah tersebut merupakan akumulasi untuk evakuasi secara total, satu truk sampah maksimal hanya bisa membawa 5-7 ton. Jadi, peran Pemprov DIY dalam hal membantu permasalahan sampah di kabupaten/kota...

BPS DIY Targetkan Pemutakhiran DTSN Selesai Bulan Ini: Akan Jadi Data Tunggal Rujukan untuk Menjalankan Program Pemerintahan

Badan Pusat Stastistik (BPS) Bersama Kemensos dan Kementerian terkait meminta dukungan dari Pemda dalam rangka pemutakhiran data. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Th 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), BPS terlibat dalam pemutakhiran data dari tiga sumber utama. Kepala BPS DIY Herum Fajarwati mengatakan, BPS DIY menargetkan pemutakhiran DTSEN di lima kabupaten/kota se-DIY selesai dan akan menjadi...

Hasto “Tukar” Mobdin Baru dengan 616 Gerobak

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Jogja Wawan Harmawan menolak pengadaan mobil dinas (mobdin) baru seusai menjabat sebagai pemimpin Kota Pelajar. Anggaran pengadaan mobil dinas untuk keduanya mencapai Rp3 miliar. Bupati Kulon Progo periode 2017-2019 ini mengatakan anggaran mobil dinas itu akan digunakan untuk pengadaan gerobak sampah sejumlah RW yang ada di Kota Jogja, yakni 616...

Program PKG Diserbu Ratusan Warga

Kepala Seksi Pemberdayaan, Promosi dan Tata Kelola Dinkes Bantul, Subarda menilai animo masyarakat untuk mengikuti program Pemeriksaan Kesehatan gratis (PKG) sangat tinggi. Dia mencatat ada 399 orang yang mendaftar PKG, pada Februari-awal Maret 2025, dan telah ada 349 orang atau 87,5% diantaranya telah melakukan PKG. selengkapnya : tautan

PAD Pariwisata Bantul Baru Capai 10%

Dispar Bantul mencatat selama Januari-Februari 2025 ada 343.352 orang wisatawan yang berkunjung ke Bantul. Kunjungan wisatawan tersebut berhasil meraih PAD mencapai Rp4,9 miliar atau 10% dari target PAD 2025 yang mencapai Rp49 miliar. selengkapnya : tautan

Padat Karya Digelar di Empat Lokasi

Program padat karya di Bumi Sembada telah berjalan di empat kalurahan. Disnaker Sleman menyatakan adanya perubahan rencana pelaksanaan program ini. Kabid Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Sleman, Sumaryati menjelasakan per lokasi padat karya, kelompok masyarakat atau sub Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pedukuhan atau LPM kalurahan mendapat pagu Rp160 juta. Total pelaksanaan padat karya menggunakan APBD Sleman sebesar Rp1,12 miliar. Anggaran tersebut...

BGN Butuh Tambahan Rp25 T/Bulan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut, pihaknya membutuhkan tambahan Rp25 triliun perbulan untuk melayani 82,9 juta penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai arahan percepatan dari Presiden. “Untuk 3 juta penerima itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta, maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan,...

Pemangkasan Anggaran, Hentikan Sewa Kendaraan Dinas

Dampak pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, KPU Kabupaten Kulon Progo ikut merasakan, terpangkas sekitar Rp900 miliar. Anggaran secara nasional yang awalnya Rp3 triliun kini tinggal Rp2,1 triliun. Dampak yang paling terlihat adalah biaya sewa kendaraan dinas untuk komisioner di tingkat kabupaten/kota. Anggaran itu dari, yakni KPU DIY. Sewa kendaraan berupa mobil untuk para komisioner ditingkat kabupaten/kota sudah ditarik sejak...

Balai Budaya Rp1,6 Miliar Diresmikan

Balai Budaya Kalurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari diresmikan oleh Paniradya Kaistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Nugroho Wisnu Winarno beberapa hari lalu. Bangunan senilai Rp1,6 miliar ini merupakan balai budaya yang ke-15 di Kabupaten Gunungkidul. selengkapnya : tautan

Langkah Nyata Wali Kota Yogyakarta HastoWardoyo Atasi Sampah, Apa Saja?

Setelah serah terima jabatan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengintensifkan upaya penanganan masalah sampah. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (3/3/2025) Hasto menjelaskan. Langkah pertama yang akan diambil adalah mengupayakan agar sampah masyarakat diangkut oleh penggerobak. Langkah berikutnya, depo-depo dikosongkan. Mencegah pembuangan sampah sembarangan di jalanan, Hasto meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta untuk menjaga...

Imbas Efisiensi Anggaran, Dua Proyek Penanganan Banjir di DPUPKP Kota Jogja Batal Terlaksana Tahun Ini

Kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah proyek pembangunan di Kota Jogja. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPUPKP Kota Jogja Rahmawan Kurniadi mengatakan, ada dua proyek penanganan banjir atau genangan yang terpaksa harus dibatalkan tahun ini, yaitu pembangunan saluran air hujan (SAH) Jalan Cuwiri Mantrijeron dan penutupan saluran sungai Manunggal. Nilai anggaran untuk dua proyek tersebut...

Dewan Soroti Tunggakan Pajak

Pemkab Gunungkidul menargetkan setoran ke PAD dari sektor pajak reklame pada tahun ini menyumbang Rp1,5 miliar. Kepala Bidang Pendataan Pajak BKAD Gunungkidul Endang Listyo mengatakan, jumlah target mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Pada 2024, target pajak reklame sebesar Rp1,45 miliar berhasil terealisasi Rp1,54 miliar. selengkapnya : tautan

Pencairan Termin I Molor

Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul agar pencairan dana desa termin pertama beres pada Februari tidak terlaksana, karena adanya regulasi baru yang termuat dalam Keputusan Menteri Desa No.3/2025 yang ada penjelasan tentang ketentuan dalam program ketahanan pangan wajib dilaksanakan melalui BUMKal. Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul, Khoirul Rahmat menjelaskan hingga saat ini sudah...

Danais Dinas Kebudayaan Turun Jadi Rp17 Miliar

Alokasi Danais untuk Dinas Kebudayaan (Disbud) menurun. Kepala Disbud Sleman Edy Winarya menjelaskan, awalnya alokasi direncanakan sebesar Rp22 miliar. Lalu turun menjadi Rp17 miliar, pada awal Januari menjadi Rp12 miliar. Lalu terakhir setelah instruksi presiden hanya Rp7,3 miliar. selengkapnya : tautan

Siapkan Rp42 Miliar Dukung MBG

Pemprov DIY telah menganggarkan Rp42 miliar dalam APBD, untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Namun, anggaran tersebut hingga kini belum digunakan karena pelaksanaan MBG masih terbatas dan masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Kepala Disdikpora DIY Suhirman mengungkapkan pelaksanaan MBG di DIY masih bertahap. Seluruh pengelolaan hingga pendanaan program ini merupakan wewenang SPPG di wilayah masing-masing. Anggaran yang disiapkan...

Program Jemput Sampah Dengan Transporter Batal Terlaksana Serentak di Awal Maret, Ini Alasan Pemkot Jogja

Program penjemputan sampah dari rumah ke rumah dengan petugas transporter batal terlaksana sesuai target. Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja Ahmad Haryoko mengatakan, “Sampai saat ini masih pendataan (transporter) di masing-masing wilayah, belum ada action penjemputan. Untuk operasionalnya kemungkinan bisa dilakukan sekitar April.” selengkapnya : tautan

Proyek Gedung Segera Dilelang

Kabid Cipta Karya DPUPKP Sleman Zaini Anwar menuturkan target mulai pembangunan Gedung RSUD Sleman pada April mendatang dan selesai Desember tahun ini. Nilai proyek mencapai sekitar Rp50 miliar, Gedung RSUD Sleman yang baru nantinya memiliki tiga lantai. Tim Kerja Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya DPUPKP Sleman Rahmadi mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu Gedung tersebut sekitar Rp80 miliar....

Proyek Alun-Alun Sewandanan Terdampak Efisiensi Anggaran

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIJ Aris Eko Nugroho mengatakan tidak menampik adanya pengurangan anggaran danais pada tahun ini. Semula anggaran Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun. Proyek revitalisasi Alun-Alun Sewandanan tetap dianggarkan, namun tahapan-tahapan. Namun tidak terlalu mengurangi atau mengubah target capaian kinerja. selengkapnya : tautan

Merasa Ditipu soal Honor yang Tidak Sesuai

Dukuh keluhkan kurangnya transparansi dalam pendataan kendaraan Kepala BKAD Kulon Progo Taufiq Amrullah membenarkan adanya program pendataan kendaraan bermotor untuk memeriksa kondisi kendaraan yang telat membayar pajak lebih dari setahun. Petugas yang ditunjuk berdasarkan SK yaitu pamong kalurahan dengan honor sebesar Rp8 ribu untuk setiap lembar pendataan yang dikembalikan. Rata-rata setiap kalurahan memiliki sekitar 300 kendaraan yang telat membayar...

Ada 23 SPPG, 19 Titik Berlokasi di Sleman

Sebanyak 23 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKalma) mulai dibangun. Lokasi SPPG tersebar di Kabupaten Sleman, Gunungkidul dan Kulon Progo. Dari 23 SPPG, 19 titik berada di Kabupaten Sleman. Ketua Forum BUMD DIJ Raden Agus Choliq menjelaskan, SPPG dibangun menggunakan kas dan dana dari investor....

Refokusing Anggaran Capai Rp272 Miliar

Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono mengungkapkan, bahwa pihaknya telah melakukan refokusing anggaran dari dua sumber penerimaan utama, yakni Danais dan APBD regular. Total anggaran yang terdampak efisiensi mencapai Rp272 miliar, dengan rincian Rp200 miliar dari Danais dan Rp72 miliar dari APBD regular. selengkapnya : tautan

Tahun Ini Terima Lebih Banyak Uang

Kepala Kantor Kesbangpol Gunungkidul Johan Eko Sudarto menuturkan Pemkab sudah mengalokasikan anggaran banpol di 2025 sebesar Rp1,17 miliar. Jumlah ini lebih banyak ketimbang alokasi di 2024 dengan pagu sebesar Rp1,109 miliar. Penyaluran masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan banpol di 2024. Ketika audit selesai, maka banpol di tahun ini bisa segera dicairkan. selengkapnya...

Program Tahun Ini Serap 5.070 Tenaga Kerja

Kabid Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul, Rumiyati, mengatakan, program padat karya infrastruktur yang dilaksanakan Disnakertrans Bantul TA 2025 mampu menyerap 5.070 tenaga kerja lokal, dan dilaksanakan di 195 titik atau lokasi. Untuk setiap titik, anggarannya Rp100 juta. Sehingga total Rp19,5 miliar dari APBD murni. selengkapnya : tautan

Jatah Perdin Dikurangi Separuh

Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja menerbitkan Surat Edaran efisiensi anggaran daerah dengan satu hal diantaranya berupa pengurangan kegiatan perjalanan dinas (perdin) sebesar 50%. Saat ini masih menunggu terbitnya Perbup tentang Penjabaran APBD TA 2025. Efisiensi APBD 2025 akan digunakan untuk menutup dipotongnya DAK dan DAU infrastruktur dari Dana Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp21,7 miliar. selengkapnya : tautan

Tahapan Periksa Uji Belum Terpetakan

Proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran di Kapanewon Pleret belum bisa memetakan jadwal pelaksanaan periksa uji karena belum ada pasokan listrik. Kepala DLH Bantul Bambang Purwedi Nugroho mengatakan secara fisik pembangunan ITF Bawuran telah selesai sehingga yang tinggal dilaksanakan adalah periksa uji sistem dan peralatan yang dipasang, dan diharapkan dalam waktu dekat. selengkapnya : tautan

Insinerator dan Transporter Ujung Tombak Penanganan Sampah

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Kembali menambah alat pembakar sampah atau insinerator yang ditempatkan di Piyungan, Bantul, untuk mengatasi masalah sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja Ahmad Haryoko menjelaskan insinerator tambahan yang disediakan sebanyak tiga unit. Ini menambah jumlah insinerator di Piyungan menjadi lima unit dan ditargetkan April siap digunakan. selengkapnya : tautan

Imbas Efisiensi Anggaran, KPU Bantul Tak Lagi Pakai Mobil Dinas

Kebijakan efisiensi anggaran belanja tahun 2025 berdampak besar bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul. Pada tahun ini, KPU Bantul hanya mendapatkan anggaran untuk honor staf dan operasional kantor KPU Bantul. Ketua KPU Bantul, Joko Santosa menyebutkan, para komisioner KPU Bantul tidak lagi bekerja dengan menggunakan fasilitas mobil dinas. Mobil sudah dikembalikan semuanya per Januari 2025. selengkapnya : tautan
Free WordPress Themes, Free Android Games