Padat Karya Bantul 3 Kali Gagal Lelang
PROGRAM PEMERINTAH
Lelang program padat karya di Kabupaten Bantul masih juga gagal. Setidaknya dari Pemkab sudah tiga kali membuka lelang untuk program senilai Rp19,3 miliar tersebut, namun hingga kini selalu gagal.
Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com
Pemangku anggaran program padat karya diimbau untuk lebih tegas.
Jika lelang tak kunjung berhasil, anggaran bisa jadi Silpa.
Anggota DPRD Bantul Supriyono mengaku khawatir program rutin tahunan tersebut tidak...
Marak, BUMDes Garap Wisata
BADAN USAHA MILIK DESA
Sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kulonprogo sedang berlomba- lomba melebarkan sayapnya sampai ke sektor pariwisata. Salah satunya dilakukan BUMDes Binangun, Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh.
Kepala Desa Pagerharjo Widayat mengungkapkan pengembangan ke sektor wisata dilakukan untuk menunjang keberadaan objek wisata Nglinggo. Selama ini, Nglinggo menjadi satu-satunya dusun yang berkembang di desanya padahal ada 20 dusun di...
Pemkab Bisa Manfaatkan Anggaran Darurat
DAMPAK KEKERINGAN DI DIY CUKUP PARAH
Pemda DIY mempersilakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang terdainpak kekeringan seperti Kulonprogo dan Gunung- kidul untuk mengoptimalkan dan mempergunakan anggaran tidak ter- duga atau dana darurat masing-masing. Pemkab/Pemkot memiliki dana darurat yang bisa dikeluarkan apabila status tanggap darurat telah dikeluarkan oleh bupati/walikota setempat yang terdampak bencana.
Gubemur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X me- ngatakan, secara...
Proyek Tol di DIY Telan Biaya Rp34 Triliun
TOL DI DIY
Abdul Hamid Razak & Jalu Rahman
Dewantara
redaksi@harianjogja.com
Pemerintah menganggarkan Rp34 triliun untuk pembangunan tol yang menghubungkan Jogja- Bawen-Solo-Kulonprogo.
Berdasarkan situs bpjt.go.id dua ruas jalan tol di DIY baik Jalan Tol Jogja-Bawen sepanjang 77 Km dan Jalan Tol Solo-Jogja- Kulonprogo sepanjang 91,93 Km akan dilelang tahun ini. Nilai investasi untuk Jogja-Bawen direncanakan Rp13,56 triliun sementara untuk Solo Jogja Kulonprogo sebesar Rp20,46...
Pemkab Bisa Manfaatkan Anggaran Darurat
DAMPAK KEKERINGAN DI DIY CUKUP PARAH
Pemda DIY mempersilakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang terdainpak kekeringan seperti Kulonprogo dan Gunung- kidul untuk mengoptimalkan dan mempergunakan anggaran tidak ter- duga atau dana darurat masing-masing. Pemkab/Pemkot memiliki dana darurat yang bisa dikeluarkan apabila status tanggap darurat telah dikeluarkan oleh bupati/walikota setempat yang terdampak bencana.
Gubemur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X me- ngatakan, secara...
Pengadaan Jaringan Internet, Gelontorkan Rp 10 Miliar
SMART CITY
Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Gerakan Menuju 100 Smart City. Sebagai pilot project, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten berkomitmen mewujudkannya lewat kebijakan anggaran. Anggaran Rp 10 miliar digunakan untuk pengadaan perangkat dan jaringan pendukung sejumlah instansi pemerintah.
Kebijakan anggaran itu dilontarkan Bupati Klaten Sri Mulyani saat menyambangi peluncuran aplikasi desa digital di Kecamatan Karanganom Rabu (11/9)....
Tunggakan 9,5 Miliar, Pemkot Tak Punya Juru Sita
PAJAK HOTEL
Tunggakan pajak hotel Kota Jogja mencapai Rp9,5 miliardari total 14 wajib pajak. Adapun dua tahun terakhir (2017-2019), tunggakan pajak hotel mencapai Rp6,3 miliar dari total 40 wajib pajak.
Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com
Untuk sementara, Pemkot hanya mengoptimalkan peran Satpol PP Kota Jogja.
Selain merusak citra Jogja sebagai tujuan wisata, pengemplang pajak hotel bakal merugikan hotel-hotel yang tertib membayar pajak.
Kepala Bidang Pembukuan...
Rp140 Miliar Disiapkkan untuk Jalan dan Jembatan
PROYEK INFRASTRUKTUR
Pembangunan dan perbaikan sarana transportasi yang meliputi jalan dan jembatan terus digenjot oleh Pemkab Sleman. Dengan anggaran sebesar Rp140 miliar, Pemkab menyiapkan setidaknya 18 proyek pembangunan.
Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Ackhmad Subhan mengatakan dari total Rp140 miliar tersebut, sebanyak Rp100 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sleman 2019, sedangkan...
Membuat APBD Membengkak
Terkait Kenaikan Iuran Premi BPJS Kesehatan
Pemerintah menaikkan iuran premi BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat. Kenaikan iuran dilakukan demi BPJS Kesehatan tidak lagi mengalami defisit. Hingga akhir tahun, proyeksi defisit BPJS Kesehatan Rp32,84 triliun.
Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat dan daerah diusulkan menjadi Rp42.000 dari Rp23.000 per bulan per jiwa. Iuran PBI dibayar pemerintah daerah melalui APBD maupun APBN. “Alokasi...
Pesangon Mencapai Rp430 Juta
DPRD BANTUL
Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul periode 2014-2019 bakal menerima uang jasa pengabdian atau pesangon dengan total sebesar sekitar Rp430 juta. Uang pesangon akan diberikan setelah pelantikan anggota DPRD Periode 2019-2024 pada pertengahan bulan ini.
Sekretaris DPRD Bantul, Prapto Nugroho mengatakan uang jasa pengabdian diberikan kepada semua anggota DPRD Bantul baik yang terpilih kembali dalam pemilihan legislatif...
Banyak Aset Pemkab Belum Bersertifikat
BARANG MILIK NEGARA
Sejumlah aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul belum bersertfikat. Selain telah disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini juga membuat aset tersebut rawan dikuasai pihak lain.
Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com
Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Anas Jauhar mengatakan dari semua aset yang sudah dicatat, ada beberapa aset yang belum memiliki surat kepemilikan atau sertifikat atas nama...
Danais Tak Dibenturkan dengan Kemiskinan
DIFOKUSKAN 5 URUSAN KEISTIMEWAAN
Keberadaan dana keistimewaan (Danais) hendaknya tidak dibenturkan dengan kemiskinan. Alasannya, persoalan kemiskinan lebih tepat pada kemampuan APBD. Sebab yang diperjuangkan masyarakat adalah keistimewaan DIY bukan Danaisnya. Apabila pagu definitif Danais 2020 yang diusulkan ada tambahan Rp1,5 triliun tetapi disetujui Pemerintah Pusat hanya Rp120 miliar dinilainya tidak masalah bagi Pemda DIY.
“Apabila tambahan pagu definitif Danais 2020 hanya...
Danais Tak Dibenturkan dengan Kemiskinan
DIFOKUSKAN 5 URUSAN KEISTIMEWAAN
Keberadaan dana keistimewaan (Danais) hendaknya tidak dibenturkan dengan kemiskinan. Alasannya, persoalan kemiskinan lebih tepat pada kemampuan APBD. Sebab yang diperjuangkan masyarakat adalah keistimewaan DIY bukan Danaisnya. Apabila pagu definitif Danais 2020 yang diusulkan ada tambahan Rp1,5 triliun tetapi disetujui Pemerintah Pusat hanya Rp120 miliar dinilainya tidak masalah bagi Pemda DIY.
“Apabila tambahan pagu definitif Danais 2020 hanya...
Belum Semua Barang Inventaris Dikembalikan
PELANTIKAN DPRD DIY
Pelantikan 55 anggota DPRD DIY yang baru digelar pada 2 September 2019. Meski begitu, belum semua inventaris barang dikembalikan oleh anggota DPRD DIY periode 2014-2019.
Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD DIY, Budi Nugroho, mengatakan barang-barang inventaris yang dibawa anggota Dewan periode 2014-2019 harus dikembalikan. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan...
Serapan di 18 Desa Masih Rendah
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul mencatat ada 18 desa yang bermasalah dengan penyerapan dana desa (DD).
David Kurniawan
david@harianjogja.com
Permasalahan muncul karena desa-desa tersebut memiliki serapan yang rendah yakni capaiannya di bawah 50% dari total dana yang dicairkan.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DP3AKBPMD Gunungkidul, Subiyantoro, mengatakan penyerapan DD di Gunungkidul belum maksimal. Hal ini terlihat dari...
Oknum Kades Baleharjo Ditetapkan Tersangka
DUGAAN KORUPSI BALAI DESA
Kejaksaan Negeri Wonosari Gunungkidul menetapkan AS oknum Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari sebagai tersangka tindak pidana atas dugaan korupsi pembangunan balai desa dengan menelan dana Rp1,4 miliar, Senin (12/8).
Penetapan tersangka bagi yang bersangkutan telah didasarkan melalui proses penyelidikan dan didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti permulaan yang ada. Terdapat selisih perhitungan Rp350 juta berdasarkan hasil penghitungan...
Lelang Gedung Dewan Mandek
RENCANA PROYEK
Lelang proyek pembangunan gedung DPRD Sleman tersendat. Belum adanya regulasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan Pusat menjadi kendala bagi Pemkab.
Hafit Yudi Suprobo
yudisuprobo@harianjogja.com
Sesuai regulasi, proyek bernilai lebih dari Rp100 miliar, harus mendapatkan persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi madya.
Kompleks gedung DPRD Sleman nantinya dibikin menyatu satu dengan yang lainnya.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan...
Termin Ketiga Urung Cair
DANA DESA
Serapan dana desa (DD) di Gunungkidul belum memenuhi target. Hingga saat ini penyerapan masih sekitar 70% sehingga belum bisa mencairkan dana untuk termin ketiga.
David Kurniawan
david@harianjogja.com
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Subiyantoro, mengatakan hingga awal Agustus ini seluruh desa di Gunungkidul telah mencairkan DD termin kedua. Ini berarti sudah ada 60% dari...
Aset Senilai Rp 12,5 M Disita
Korupsi Rp 21,6 M di PPPPTK Yogya
Polda DIY berhasil menyita aset dari para tersangka dugaan korupsi di kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni dan Budaya Yogyakarta senilai Rp 12,5 miliar.
Aset berupa 5 unit mobil, 1 sepeda motor, sebuah apartemen di Jakarta senilai Rp 2 miliar, sebuah rumah mewah di Bekasi senilai Rp 6 miliar...
Anggaran Baju Dewan Capai Rp260 Juta
HAK LEGISLATOR
DPRD Kabupaten Sleman menganggarkan Rp260 juta untuk pengadaan baju dinas anggota DPRD terpilih periode 2019-2024. Nantinya, setiap orang anggota Dewan akan menerima empat seragam.
Sekretaris DPRD Kabupaten Sleman Fransisca Retno Wisudawati mengatakan setiap anggota Dewan nantinya akan menerima pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil lengkap (PSL), dan pakaian sipil resmi (PSR). “Diberikannya dalam bentuk kain untuk dijahit masing-masing anggota...
Syarat dan Ketentuan
Bacalah secara seksama prasyarat penggunaan di bawah sebelum memanfaatkan situs web ini. Sehingga Anda dapat menggunakan situs web ini dengan baik. Bila anda tidak menyetujui prasyarat penggunaan, sebaiknya Anda tidak meneruskan ke langkah berikutnya. Apabila Anda langsung meneruskan ke halaman berikutnya, maka Anda dianggap faham dan setuju dengan isi prasyarat penggunaan. Persyaratan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan...
Pemkab Klaim Selalu Bina Kades
DANA DESA
Penetapan Kepala Desa Banyurejo sebagai tersangka kasus penyalahgunaan Dana Desa Banyurejo 2015 dan 2016 dinilai tak bisa jadi indikator lemahnya pembinaan oleh Pemkab Sleman.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sleman Budi Sutamba mengaku telah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para kepala desa (kades) terkait dengan penggunaan dana desa di Kabupaten Sleman. “Kami rutin memberikan pembinaan maupun pendampingan...
Danais Harus Dimanfaatkan untuk Kemajuan Desa
ANGGARAN PEMBANGUNAN
Demi menunjang pembangunan hingga tingkat paling bawah, Dana Keistimewaan (Danais) dapat digunakan untuk kemajuan desa di seluruh wilayah DIY. Hal tersebut diatur dalam UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY.
“Sekarang Danais disalurkan untuk pembangunan melalui APBD kabupaten/kota di DIY,” kata Gubernur DIY, Sri Sultan HB saat berkunjung ke Desa Rejosari, Kecamatan Semin, Senin (22/7).
Sultan menjelaskan danais yang dikucurkan oleh Pemerintah...
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SERAHKAN LHP LKPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA T.A 2018
Yogyakarta, Selasa (28 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018. Anggota II BPK RI Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD dan Gubernur DIY yang hadir pada Rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD...
BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA SERAHKAN LHP LKPD TA 2018 PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN KABUPATEN KULON PROGO
Yogyakarta, Jumat (24 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo untuk Tahun Anggaran 2018. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Walikota Yogyakarta dan Bupati Kulon...
BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA SERAHKAN LHP LKPD TA 2018 PADA KABUPATEN SLEMAN
Yogyakarta, Senin (15 April 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk Tahun Anggaran 2018. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD dan Bupati Sleman di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pemeriksaan LKPD TA. 2018, Pemerintah Kabupaten...
BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I YOGYAKARTA SERAHKAN LHP LKPD TA 2018 PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Yogyakarta, Senin (27 Mei 2019) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul untuk Tahun Anggaran 2018. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyerahkan LHP tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul, Bupati Bantul dan Bupati Gunungkidul di Kantor BPK Perwakilan...
Opini WTP Tak Berarti tanpa Kekurangan dan Kelemahan
Rekomendasi DPRD DIY terhadap LHP BPK 2018
DPRD DIY berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemda DIY Tahun Anggaran (TA) 2018.
Pembahasan itu dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) Bahan Acara (BA) No.12 Tahun 2019. Dalam laporannya, Ketua Pansus Arief Budiono memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas opini yang diberikan BPK RI...
Gunakan Danais untuk Kegiatan Inovatif
EVALUASI KINERJA OPD
Penggunaan dana keistimewaan (danais) yang dianggarkan cukup banyak, agar ada inovasi dalam kegiatannya. Misalnya membuat acara Sinden Idol bekerja sama dengan televisi swasta di Taman Budaya Kulonprogo, sehingga akan menarik penonton, karena mengangkat potensi daerah dan Kulonprogo lebih banyak dikenal.
Hal itu dikatakan Bupati Kulonprogo, dr H Hasto Wardoyo SpOG (K) pada rapat evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah...
Dua Bulan untuk Perbaiki Catatan LHP
LAPORAN KEUANGAN
Pemkab Gunungkidul memiliki waktu selama dua bulan untuk memperbaiki catatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Perbaikan ini sebagai tindak lanjut raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan anggaran tahun 2018, Pemkab Gunungkidul mendapat predikat WTP sebanyak empat kali berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankannya pada tahun yang akan datang.
Kepala Badan...
Aset Bank Sleman Rp766 Miliar
BANK DAERAH
PD BPR Bank Sleman hingga kini memiliki total asset sebesar Rp766,79 miliar. Hal itu menyebabkan Bank Sleman jadi yang terbaik se-Indonesia dengan kategori BPR breast Rp500 juta hingga Rp1 triliun pada Anugerah Bank Indonesia 2018.
Bupati Sleman, Sri Purnomo menjelaskan menurut laporan yang telah diaudit, pada 2018 dan 2019 PD BPR Bank Sleman juga memperoleh penghargaan Top BUMD of...
Pencairan Modal Aneka Dharma Ditunda
PERUSAHAAN DAERAH
Rencana realisasi penyertaan modal untuk Perusahaan Daerah (PD) Aneka Dharma tahun ini kembali tersendat. Tim penilai dari Pemkab Bantul belum satu suara soal nilai penyertaan modal untuk perusahaan tersebut.
Kepala Bidang Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah (Setda) Bantul, Mulyo Subagyo mengatakan tim penilai masih mengkaji perkembangan bisnis yang dijalankan Aneka Dharma sebelum nantinya dana penyertaan modal yang direncanakan sebesar Rp1,8...
Tangani Kerusakan Kompleks Makam Raja di Imogiri
PEMDA DIY OPTIMALKAN DANAIS
Pemda DIY optimalkan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) 2019 sebesar Rp10,6 miliar untuk penanganan permanen kerusakan Kompleks Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri akibat bencana alam beberapa waktu lalu. Penanganan kerusakan kompleks makam tersebut dimungkinkan menggunakan Danais karena masuk sebagai salah satu Kawasan Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan DIY.
Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan anggaran Danais tersebut sudah turun...
Perbaikan Kantor Telan Dana Miliaran Rupiah
KELURAHAN WATES
Kantor Kelurahan Wates sudah mulai dibongkar untuk mengawali proses renovasi pada Senin (6/5) lalu. Renovasi tersebut menelan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp1,5 miliar.
Sekretaris Kelurahan Sapto Iswandono mengatakan renovasi akan dilakukan pada beberapa gedung, yakni balai kelurahan, kantor lurah, gudang, kios dan tempat parker. Saat ini baru tahap pembongkaran yang dimulai pada Minggu (12/5)...
Sekber Dana Desa Tak Efektif
PROGRAM PENGAWASAN
Sekretariat bersama (Sekber) Dana Desa yang belum lama ini dibentuk di Kabupaten Sleman dinilai tak efektif.
Ketua Paguyuban Kepala Desa Manikmoyo Kabupaten Sleman, Irawan, mengatakan pengawasan sudah sangat ketat dari berbagai lini, baik dari Inspektorat, kejaksaan dan kepolisian. Dengan banyaknya lemabaga yang menangani, kata dia, pengawasan dana desa justru malah tidak efektif, karena sudah ada pendamping desa juga yang...
Jika Ada Bukti Baru Segera Dilakukan Audit
ALIANSI WARGA DITERIMA KEPALA INSPEKTORAT
Inspektorat Bantul siap melakukan audit di Pemerintahan Desa Bantul, apabila ada penemuan bukti baru yang belum pernah menjadi temuan di Inspektorat Bantul. Hal tersebut ditegaskan Kepala Inspektorat Bantul, Hernawan Septiaji SIP MH ketika menemui audiensi rombongan Aliansi Warga Bantul Peduli Desa Bantul (AWPBD) yang dikoordinasikan oleh ketuanya, Agung dan seksi Advokasi Tubagus Tutung SH, Selasa...
Bentuk Sekber Pengawasan Dana Desa
Agar Tepat Sasaran dan Cegah Penyelewengan
Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendagri, dan Polri telah membuat nota kesepahaman. Menginstruksikan kepala daerah membentuk secretariat bersama (Sekber) pencegahan, pengawasan, dan pengamanan permasalahan dana desa.
Belum lama ini, Sleman telah membuat Sekber tersebut. Agar serapan penggunaan dana desa bisa tepat sasaran.
“Kalau sejauh ini (penggunaan dana desa) sudah sesuai koridor,” kata Kabid Administrasi Keuangan...
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA
ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2018
NO
PROGRAM
ANGGARAN
REALISASI
%
(Rp)
(Rp)
1
Layanan Pemeriksaan
4.894.273.644
5.765.700.000
85
2
Layanan Sekretariat Perwakilan
2.043.164.492
2.458.603.000
83
3
Layanan Internal dan Perkantoran
8.621.685.769
9.427.665.000
91
Jumlah
15.559.123.905
17.651.968.000
86
Pembagian Japel RSUD Wonosari Disoal
Mekanisme Remunerasi untuk Dokter Diduga Menyalahi Prosedur
Pembagian jasa pelayanan (Japel) RSUD Wonosari diduga bermasalah. Mekanisme remunerasi untuk dokter ditengarai menyalahi prosedur. Perhitungan japel tidak sesuai dengan Perbup No.113 Tahun 2018.
Hal ini diuangkapkan oleh mantan pegawai RSUD Wonosari Ari Hermawan yang belum lama ini juga menyoal prosedur mutase dirinya. Pegawai yang kini bertugas di Puskesmas Tanjungsari itu tidak keberatan tentang...
Bantul Jadi yang Terakhir Setorkan LKPD
LINTAS MENTAOK
Pemkab Bantul tercatat sebagai daerah terakhir di DIY yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan DIY. Seperti diketahui, batas akhir penyerahan LKP jatuh pada Minggu (31/3).
“Tugas dan tanggungjawaban yang dipegang oleh Pemkab Bantul berbentuk LKPD sudah saya serahkan sesuai aturan (sebelum 31 Maret) kepada yang berwenang. Saat ini sudah diaudit,” kata Bupati Bantul, Suharsono,...
Pengelolaan Dana Desa Diklaim Baik
KEUANGAN DAERAH
Pengelolaan dana desa di 392 desa di wilayah DIY selama ini dinilai berjalan baik. Meski begitu, masih ada sejumlah hambatan dan kendala yang ditemui.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi, mengatakan mayoritas desa di DIY dinilai mampu mengelola dana desa sesuai peruntukannya. Hingga 2018, penyaluran dana desa di DIY mencapai Rp1,138 triliun.
Adapun pada trimester pertama tahun ini, penyerapannya diklaim...
7 Dinas Terima Mobil Baru
KENDARAAN OPERASIONAL
Setelah membagikan 41 unit sepeda motor kepada semua kantor kecamatan dan beberapa organisasi perangkat desa (OPD) Bantul, kini giliran tujuh OPD lain yang menerima pemberian mobil dinas.
Nilai masing-masing mobil dinas baru mencapai Rp210 juta.
Mobil lama yang ditarik nantinya dilelang bersamaan dengan sepeda motor dinas yang sudah ditarik sebelumnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah...
Pembangunan Kantor Bupati Butuh Rp40 M
TAHAP I SEGERA DILELANG
Pembangunan Kantor Bupati dibutuhkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk dua tahap. Sementara untuk tahap pertama akan segara dilelang dan ditarget pembangunan fisik dimulai Mei 2019.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan KAwasan Permukiman (DPUKP), Sunarto ST MT, didampingi Kasi Bangunan Gedung Sukarmen ST, Rabu (13/3), mengatakan pembangunanKantor Bupati akan dilaksanakan dua tahap.
Tahap pertama Tahun...
Periksa Bantuan Dana bagi Parpol
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman tengah memeriksa bantuan keuangan bagi Partai Politik (Parpol). Tercatat Sembilan parpol mendapat dana Bantuan Partai Politik (Parpol).
Kabid Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional, Badan Kesbangpol Sleman, Indra Darmawan mengatakan, ada anggaran Rp2,34 miliar. Yang akan diberikan kepada sembilan partai di sleman.
“Tiap partai menerima dana berbeda-beda. Cuma perhitungannya, jumlah suara dikalikan Rp1.777,” kata...
LKPD UNAUDITED TA 2018 KABUPATEN SLEMAN DISERAHKAN LEBIH AWAL
Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta pada hari Jumat, 15 Februari 2019 diadakan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited TA 2018 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dari Bupati Sleman, Sri Purnomo kepada Yusnadewi selaku Kepala Perwakilan BPK D.I. Yogyakarta.
Dalam sambutannya, Yusnadewi menyampaikan, “Acara ini sekaligus menjadi exit meeting atas pemeriksaan interim dan entry meeting atas pemeriksaan terinci...
APLIKASI SiAP PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SEGERA DILAKSANAKAN
Dalam rangka Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2018, pada tanggal 11 Maret 2019 diadakan kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (SiAP DTT Banparpol) di Ruang Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Pemateri dalam acara ini dilaksanakan oleh Tim Litbang PDTT dan Tim Biro TI dari Kantor Pusat BPK...
Pemerintah Didesak Turun Tangan
Pelabuhan Tanjung Adikarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendesak pemerintah kabupaten maupun provinsi segera turun tangan mengatasi Pelabuhan Tanjung Adikarta di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates yang mangkrak.
Kerusakan infrastruktur pelabuhan yang paling jelas terlihat berada di bagian dermaga sebelah selatan.
Pemerintah Kulonprogo dan DIY perlu segera menjalin koordinasi untuk menemukan solusi atas permasalahan pelabuhan.
Sejumlah prasarana seperti dermaga dan bangunan penunjang...
Pemkab Siapkan Rp2,3 Miliar untuk Parpol
Sembilan partai politik (parpol) yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap tahunnya mendapatkan bantuan partai politik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman dengan total mencapai Rp2,3 miliar.
Kabid Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional Kesbangpol Kabupaten Sleman, Indra Darmawan, mengatakan jika jumlah bantuan yang diberikan ke parpol bervariasi. Besaran bantuan itu ditentukan berdasarkan jumlah suara sah pada Pemilu...
LPJ Bantuan Parpol Sleman Mulai Diaudit
KEUANGAN DAERAH
Dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) di Sleman mulai diperiksa. Pemeriksaan diawali dengan penyerahan surat tugas pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan DIY kepada Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun di Ruang Praja 2, kompleks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Selasa (12/3).
Kepala Subauditorat BPK Perwakilan DIY Nur Miftahul Lail mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh...
Pembangunan RSUD Wates Butuh Rp 508 Miliar
DILAKSANAKAN SECARA MULTIYEAR
Pembangunan fisik RSUD Wates hingga akhir tahun 2018 sudah mencapai 46 persen, melebihi dari yang ditargetkan sebesar 44 persen. Dalam mendukung operasional sudah dilakukan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp 31 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengembangan RSUD Wates ini diarahkan menjadi salah satu rumah sakit daerah berstandar internasional.
Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo, SpOG(K)...
5.327 KKS Belum Tersalurkan
Sebanyak 5.327 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). DInas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kulonprogo masih menunggu penyaluran KKS dari Pemerintah Pusat.
Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3A Kulonprogo Ika Dwi Wahyuning Kusumastuti menuturkan ribuan KKS itu belum tersalurkan karena kesalahan data pada tahun lalu sehingga ada perubahan data awal penerima...
Pemkot Yogya Diharapkan Segera Terbitkan Juknis
Dana Kelurahan akan Segera Dikucurkan
Dana kelurahan tahap I (50%) rencananya akan dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan paling lambat Mei 2019. Saat dana tersebut dikucurkan, diharapkan aparat kelurahan sah siap menerima dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DIY Cholid Mahmud mengatakan, penggunaan dana kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri...
Prediksi Kemampuan Keuangan Daerah Rp 1,3 T
BAPPEDA KOORDINASI PEMBAHASAN RKPD 2020
Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kulonprogo mengadakan koordinasi pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 melalui forum perangkat daerah tingkat kabupaten di Aula Adikarta Kompleks Pemkab setempat, Selasa (5/4).
Kepala Bidang Pemerintah dan Kesra Bappeda, Didik Wijanarto, ST mengatakan, tujuan forum perangkat daerah antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas...
Angka Kemiskinan Gunungkidul 14 Persen
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan upaya penurunan angka kemiskinan secara maksimal. Jika pada akhir 2018 angka kemiskinan 17,12 persen atau turun sekitar 1,5 persen dibanding tahun 2017, pada akhir tahun 2020 diharapkan akan turun minimal 3 persen maksimal menjadi 14,12 persen. Dalam dua tahun turun 3 persen berdasarkan asumsi rata-rata tahun-tahun sebelumnya tiap tahun turun 1,5 persen lebih.
Jika dapat...
PEMKAB SLEMAN MENJADI PIONIR DALAM PENYERAHAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2018
Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi pionir di DIY dalam menyerahkan Laporan Keungan Pemerintah Dearah (LKPD) Tahun anggaran 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DIY jauh sebelum tanggal akhir penyerahan. Penyerahan LKPD tersebut dilakukan oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo kepada Kepala BPK Perwakilan DIY, Yusnadewi di Kantor BPK Perwakilan DIY pada hari Jumat (15/2/2019).
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPK Perwakilan DIY,...
PEMERINTAH DIDESAK TURUN TANGAN
Pelabuhan Tanjung Adikarta
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kulonprogo mendesak pemerintah kabupaten maupun provinsi segera turun tangan mengatasi Pelabuhan Tanjung Adikarta di Desa Karangwuni, Kecamatan Wates yang mangkrak.
Kerusakan infrastruktur pelabuhan yang paling jelas terlihat berada di bagian dermaga sebelah selatan.
Pemerintah Kulonprogo dan DIY perlu segera menjalin koordinasi untuk menemukan solusi atas permasalahan pelabuhan.
Sejumlah prasarana seperti dermaga dan bangunan penunjang...
DIY TERBAIK SE-INDONESIA
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dinobatkan sebagai daerah dengan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHESAKIP) terbaik se-Indonesia.
Penilaian itu berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap instansi pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pemda DIY berhasil meraih predikat AA untuk rapor LHE SAKIP 2018. Predikat AA merupakan kategori tertinggi, dan di Indonesia...
SAKIP PEMKAB SLEMAN RAIH PREDIKAT A
Wujud Optimalisasi Kinerja Aparatur Pemerintahan
Pemkab Sleman kembali mengukir prestasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public. Serta tata kelola administrasi pemerintahan. Pretasi itu berkaitan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 2018.
SAKIP Pemkab Sleman meraih nilai 81,72 atau predikat A. Itu artinya pelaksanaan SAKIP di Elaman masuk kategori memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Pemkab Sleman...
LKPD SLEMAN DISETOR LEBIH AWAL
LAPORAN KEUANGAN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman jadi Pemkab pertama di DIY yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY. Sesuai jadwal yang ditentukan undang-undang, batas akhir penyerahan LKPD 2018 jatuh pada 31 Maret 2019.
Bupati Sleman, Sri Purnomo mengakui Pemkab Sleman terus berusaha untuk secepatnya menyelesaikan laporan tersebut. Tak hanya itu, Pemkab Sleman diakui...
JEMBATAN BARU GANGIN SEGERA DIBANGUN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul bakal membangun jembatan permanen di sekitar Jalan Raya Bibis, Gangin, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul. Pemkab telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar.
Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Bantul, Eko Budi Santoso mengatakan saat ini pihaknya tengah menyusun dokumen untuk memasukkan proyek pembangunan jembatan tersebut dalam lelang di Unit Layanan...
TUNGGAKAN PBB CAPAI RP 3,4 MILIAR
KEWAJIBAN PAJAK
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul terus menagih penunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hingga saat ini tunggakan PBB di Gunungkidul mencapai sekitar Rp 3,4 miliar.
Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Pengendalian Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Supriyatin, mengatakan total tunggakan PBB yang belum terbayar mencapai Rp 11,1 miliar. Jumlah tunggakan tersebut merupakan kalkulasi tunggakan 2014 sampai 2018. “Jumlah...
HIBAH KE PT ANEKA DHARMA MASIH DIKAJI
PERUSAHAAN DAERAH HARUS PROFIT
Pemkab Bantul maih melakukan kajian atas pemberian hibah penyertaan modal bagi PT Aneka Dharma yang rencananya digelontarkan pada 2019 ini. Direncanakan Pemkab Bantul akan menggelontarkan dana bagi PT Aneka Dharma sekitar Rp 1,8 miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantul Drs Helmy Jamharis, Minggu, menuturkan hingga saat ini hibah masih dalam tahap pengkajian oleh bagian Administrasi perekonomian Sekretariat...
BEDAH CINOMATI BUTUH RP65 MILIAR
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyiapkan anggaran Rp65 miliar untuk memperlebar jalur Pleret-Dlingo. Pelebaran jalan yang sering disebut jalur Cinomati itu dilakukan untuk memperlancar akses wisatawan menuju sejumlah objek wisata di sekitar Kecamatan Dlingo dan menumbuhkan perekonomian warga sekitar jalur tersebut.
Ujang Hasanudin
Dari hasil kajian sementara, total kebutuhan anggaran pelebaran jalur Cinomati sekitar Rp65 miliar.
Jalur Cinomati penting untuk dilebarkan...
BPD DIY TAMBAH MODAL RP 430 MILIAR
Sejumlah Bank Pembangunan Daerah sudah mendapatkan komitmen dari para pemegang saham untuk mendapatkan suntikan modal bertahap pada tahun ini dan beberapa tahun mendatang.
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) akan menerima dana segar secara bertahap hingga 2025. Perseroan menyatakan pendapatan modal tersebut merupakan komitmen dari para pemegang saham.
Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto menyampaikan bahwa perseroan...
RATUSAN MILIAR DANAIS UNTUK INTRASTRUKTUR
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informtika (Kominfo) Gunung kidul, Supriyanto MT, mengatakan sejak tahun 2018 lalu sudah ratusan miliar dana keistimewaan digunakan untuk insfrastruktur.
Pengggunaannya untuk pembangunan jalan alternatif Gading- Ngalang yang menelan biaya Rp 115,79 miliar di antaranya dibiayai dari dana keistimewaan sebesar Rp 54,16 miliar, untuk pembuatan bagian atas jembatan Ngewot dan jalan baru...
BPD DIY TAMBAH MODAL RP 430 MILIAR
Sejumlah Bank Pembangunan Daerah sudah mendapatkan komitmen dari para pemegang saham untuk mendapatkan suntikan modal bertahap pada tahun ini dan beberapa tahun mendatang.
PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) akan menerima dana segar secara bertahap hingga 2025. Perseroan menyatakan pendapatan modal tersebut merupakan komitmen dari para pemegang saham.
Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto menyampaikan bahwa perseroan...
TAHUN INI ADA 82 PAKET TENDER
PROYEK INFRASTRUKTUR
Kantor Binang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo akan memasukan 82 paket pengadaan untuk dilakukan tender pada tahun ini. Sebanyak 82 paket tersebut berupa pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan maupun jembatan.
Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulon Progo Nurcahyo Budi Wibowo memaparkan proses tender itu baru masuk ke Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kulonprogo. Ditargetkan...
RP 10,7 MILIAR UNTUK REHAB SD
INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo menyiapkan anggaran Rp 10,7 miliar untuk merehabilitasi sejumlah seolah dasar (SD). Rehab diperkirakan baru bisa berjalan pada Mei mendatang.
Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikpora Kulonprogo Suharyono menuturkan sumber pembiayaan rehab dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, untuk tahun lalu, ada juga bantuan dari Pemerintah...
BPK PERWAKILAN DIY MENYERAHKAN LHP KINERJA T.A 2018
BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja T.A 2018 Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul di Kantor BPK Perwakilan D.I Yogyakarta hari Jumat (21/12/18).
Penyerahan LHP atas Kinerja ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK D.I Yogyakarta, Yusnadewi. Dalam pidatonya Yusnadewi menyampaikan “Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun...
PERTEMUAN TEKNIS KE- 18 ANTARA BPK RI DAN JAN MALAYSIA DI YOGYAKARTA
Pertemuan Teknis ke- 18 antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia berlangsung di Yogyakarta, 17 s.d 19 Desember 2018. Pertemuan rutin tersebut membahas beberapa agenda yang telah menjadi kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya.
Dalam sambutannya Auditor Utama Keuangan Negara V, Bambang Pamungkas menyampaikan “Sesuai dengan Risalah Rapat Pertemuan Teknis ke-17 di Kuching, Serawak, pada...
ANGGOTA V BPK : KODE ETIK HARUS DIWUJUDKAN DALAM SIKAP, UCAPAN DAN PERBUATAN
“Kode etik harus diwujudkan dalam sikap, ucapan dan perbuatan Anggota BPK dan Pemeriksa dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai Dasar BPK adalah Integritas harus bersikap jujur, obyektif dan tegas, Independensi menyangkut lembaga, organisasi dan individu sedangkan Profesionalisme bersifat kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan” Hal tersebuit disampaikan oleh Anggota V BPK, Isma Yatun, kepada para pejabat struktural dan peserta diklat Membangun Karakter BPK...
SUMARDI RAIH MOBIL BRIO TABUNGAN MUTIARA ASET BANK SLEMAN RP 766, 80 MILIAR
Bank sleman mengadakan penarikan undian Tabungan Mutiara ke XI di Graha Sarina Vidi, Jumat (18/ 1). Pengudian hadiah dikemas dalam acara gethering bersama mitra Bank Sleman serta edukasi literasi keuangan oleh Dr Sumiyana dari UGM.
Setelah dilakukan pengundian oleh Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun, untuk hadiah utama Honda Brio diraih leh Sumardi, mobil Daithatsu Sigra diraih Bety Juliastuti, sepeda motor...
PEMKAB TARGETKAN PENDAPATAN PARKIR RP 1,3 MILIAR
Tahun Anggaran 2019
Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir terus dilakukan pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Selama dua tahun belakangan ini, target PAD parkir terus ditingkatkan dan tahun anggaran 2019 ini pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 1,3 miliar.
Kepala Seksi Perparkiran, Bidang PJU dan Parkir, Dinas Perhubungan Gunungkidul, Achid Bustomi mengatakan, pendapatan parkir tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan dengan...
SEWAKAN TKD UNTUK PENDAPATAN DESA
Condongcatur Bisa Meraup Rp 1 Miliar Setahun
Tanah Kas Desa (TKD) ternyata bisa dimanfaatkan untuk menaikkan pendapatan desa. Dengan cara menyewakan TKD, bisa mendatangkan pendapatan hingga miliaran rupiah.
Seperti di Desa Condongcatur, Depok. Salah satu desa terkaya di DIJ itu bisa meraup pemasukan hingga Rp 1 miliar dari penyewaan TKD. “Sangat membantu desa dan merupakan pemasukan utama,” ujar Kades Condongcatur, Reno...
