Harus Tegas, Hentikan Semua Aktivitas Penambangan di Hilir
Salahuddin Husein, Dosen Teknik Geologi UGM, menegaskan bahwa penambangan di hilir sungai harus dihentikan dan wajib memiliki izin resmi sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458/KPTS/1986. Penambangan ilegal di hilir Sungai Progo telah merusak sempadan sungai, infrastruktur, dan ekosistem, serta mempercepat erosi yang berkontribusi pada jebolnya Dam Srandakan. Aktivitas ini terus berlangsung hingga 9 Februari, sehingga diperlukan pengawasan ketat...
Ilegal, 16 Titik di Sepanjang Aliran Progo
Dinas PUP-ESDM DIY mencatat terdapat 16 titik aktivitas tambang ilegal di sepanjang Sungai Progo, yang tersebar di wilayah Kulon Progo dan Bantul. Surat imbauan telah diberikan kepada para penambang ilegal sejak September hingga Desember 2024, bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa aktivitas tambang telah berhenti setelah adanya imbauan, tetapi masih ada yang...
Bantul Hanya Rp20,9 Juta, Kulon Progo Rp520 Juta
Jebolnya Dam Srandakan di Bantul pada Minggu, 26 Januari, diduga akibat masifnya penambangan pasir di tepi Sungai Progo, yang menyebabkan sedimentasi berkurang dan aliran air menjadi lebih deras. Aktivitas penambangan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Provinsi DIY dalam hal perizinan, sementara pajaknya masuk ke masing-masing kabupaten yang dilintasi sungai. Di...
BPK Periksa Laporan Pertanggungjawaban Dana Parpol Pemkab Gunungkidul
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY melakukan pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Gunungkidul untuk anggaran 2024. Pemeriksaan ini melibatkan BPK Perwakilan DIY, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, partai politik penerima bantuan dana, serta Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah serta...
Program Gratis Ongkir SiBakul Tahun Ini Turun Jadi Rp2 M
Program subsidi ongkir SiBakul di DIY yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY tetap berjalan pada tahun 2025 dengan alokasi anggaran Rp2 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3 miliar. Program ini sudah berlangsung sejak 2020, awalnya untuk membantu UMKM saat pandemi Covid-19. Penurunan anggaran dilakukan karena UMKM semakin berkembang dan mulai bisa mandiri.
selengkapnya : tautan
Selokan Mulai Dibangun di Sisi Jalan
Perbaikan jalan Sentolo-Nanggulan yang longsor sejak Desember 2024 mulai dikerjakan pada 5 Februari 2025. Tahap awal dilakukan dengan penataan lahan, kemudian alat berat digunakan untuk membangun selokan di sisi jalan agar tidak terjadi longsor susulan. Warga Kalurahan Wijimulyo menyambut baik proyek ini dan berharap jalan dapat selesai sebelum Idulfitri 2025 agar akses masyarakat lebih lancar. Anggaran yang digunakan sekitar...
Dana Bus Sekolah Perlu Diperhatikan
Bus sekolah gratis sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan diharapkan tetap beroperasi untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Kepala Bidang Angkutan Dishub Bantul, Toto Pamudji Raharjo, serta Wakil Ketua DPRD Bantul, Suradal, memberikan pernyataan terkait operasional bus sekolah di Bantul, Yogyakarta. Pada tahun 2024, anggaran operasional bus sekolah mencapai Rp90 juta, namun untuk tahun 2025, anggaran masih...
Demi Kesehatan, Perbaikan RTLH Digencarkan
Pemerintah Kota Yogyakarta menggencarkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Hasto Wardoyo, serta dukungan dari dana sosial dan Corporate Social Responsibility (CSR). Perbaikan dilakukan di berbagai wilayah, khususnya daerah yang masih banyak memiliki rumah dengan kondisi kurang layak. Langkah ini diambil karena rumah yang tidak layak...
Status TPST Butuh Rp55 Miliar
Berencana mengubah sistem pengelolaan sampah, Pemkab Gunungkidul akan mengalihfungsikan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Wukirsari di Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Langkah ini dilakukan karena metode sanitary landfill yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi efektif, kapasitasnya sudah melebihi batas, serta kurang ramah lingkungan karena sering menimbulkan polusi. Konsep TPST yang akan diterapkan mirip...
Pemeriksaan Gratis Dimulai, Persiapkan Semua Secara Matang
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja untuk memperluas jangkauan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program ini dilaksanakan di 18 puskesmas di Kota Jogja dengan persiapan matang, termasuk sistem pendaftaran daring melalui aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) dan Satu Sehat. Pelaksanaan PKG dimulai pada 11 Februari dengan peresmian di Puskesmas Mergangsan. Selain memberikan akses kesehatan bagi masyarakat,...
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Butuh Perbaikan
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kabupaten Sleman telah dimulai sejak Senin (3/2) dan dilaksanakan serentak pada Senin (10/2). Program ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman dengan dukungan dari organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia.
Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) HUT mengalami berbagai kendala, terutama dalam proses pendaftaran dan rendahnya partisipasi masyarakat. Salah...
Edarkan Gaya Hidup Sadar Sampah – 60 Persen Sampah di Gunungkidul Sisa Makanan
Gerakan ini melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak seperti OPD, kelurahan, sekolah, dan komunitas peduli sampah. Program ini mulai dicanangkan pada tahun 2024 dan berkaitan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2025. Untuk mewujudkan gaya hidup sadar sampah, pemerintah mengajak masyarakat untuk menghabiskan makanan yang dikonsumsi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih produk curah tanpa kemasan,...
Berlaku Mulai Januari 2025 – Bea Balik Nama Gratis, SIM Sesuai Prosedur
Meskipun BBNKB dibebaskan, masyarakat tetap harus membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) serta biaya administrasi seperti SWDKLLJ, STNK, dan TNKB. AKBP Ary Murtini dari Satlantas Gunungkidul menegaskan bahwa informasi terkait pengurusan SIM harus tetap mengikuti prosedur resmi, mengingat banyak berita hoaks yang beredar. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat lebih mudah mengurus balik nama kendaraan tanpa terbebani biaya tinggi.
selengkapnya :...
Masalah Sampah di KP – Volume Meningkat, Kurang Infrastruktur Pengelolaan
Permasalahan sampah di Kulon Progo semakin meningkat seiring bertambahnya volume sampah, terutama di TPS Banyuroto Nanggulan dan kawasan wisata. Sayangnya, infrastruktur pengelolaan sampah di daerah ini masih kurang memadai. Pentingnya peningkatan infrastruktur dan keterlibatan masyarakat serta sektor swasta dalam pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah serta membuang sampah dengan baik...
Jalan Nanggulan-Sentolo Diperbaiki – Sebelum Lebaran Ditarget Selesai
Perbaikan Jalan Provinsi Nanggulan-Sentolo di Kulon Progo, DIY, sedang dilakukan akibat longsor yang terjadi di beberapa titik. Proses ini berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY. Menurut Nurchayo Budi Wibowo, perbaikan telah dimulai sejak Rabu (5/2) dan diperkirakan berlangsung selama empat bulan, dengan target selesai sebelum Lebaran 2025.
selengkapnya : tautan
Pemda DIY Pastikan Proyek JPG Tak Terpengaruh Pemangkasan Anggaran
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memastikan bahwa proyek pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di Malioboro tidak akan terpengaruh oleh pemangkasan anggaran akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sekda DIY, Beny Suharsono, menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya berdampak pada perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan bantuan keuangan, tanpa mengganggu proyek besar ini. Pembangunan JPG dilakukan bertahap dengan perkiraan anggaran Rp100–200...
Hadapi Efisiensi Anggaran – Pertumbuhan Ekonomi Jangan Terdampak
Sekda DIY, Beny Suharsono, menyatakan bahwa Pemda DIY masih dalam proses refocusing anggaran hingga 10 Februari dan belum bisa memperkirakan dampak pastinya. Namun, ia optimis bahwa daya tahan ekonomi masyarakat DIY tetap kuat, seperti yang terbukti selama pandemi Covid-19. Pemda DIY akan melakukan berbagai intervensi ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mengurangi dampak negatif, meskipun pertumbuhan ekonomi DIY cenderung pelan...
Anggaran Dipangkas – Pemkab Agar Tetap Prioritaskan Program Pembangunan
DPRD Kulonprogo mengalami pemangkasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat, termasuk pemotongan 50% untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat. Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifuddin, berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo tetap memprioritaskan program pembangunan yang penting bagi masyarakat. Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatsiwi, mengakui bahwa efisiensi anggaran dapat menurunkan kinerja daerah, terutama karena Kulonprogo masih bergantung pada dana...
Tahun Ini, 16.985 Rumah Tidak Layak Ditinggali
Di Wonosari, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gunungkidul mencapai 16.985 unit. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 miliar untuk perbaikan rumah tersebut secara bertahap. Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Nursiyanto, menyebut bahwa bantuan diberikan dalam bentuk stimulan senilai Rp20 juta per unit rumah. Namun, keterbatasan anggaran menjadi...
Dana Desa 2025: 20 Persen Harus Dialokasikan untuk Ketahanan Pangan
Pemerintah Pusat mewajibkan 20% dari Dana Desa (DD) tahun 2025 dialokasikan untuk ketahanan pangan, sebagaimana diatur dalam Permendes No. 2 Tahun 2024. Muhadi SH M.Hum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kulonprogo, menyatakan bahwa meski DD 2025 belum turun, pemerintah kalurahan harus menyusun Peraturan Kalurahan (Perkal) untuk pengalokasian dana ini. Dana dapat dikelola oleh BUMKal atau lembaga ekonomi lain...
Pemangkasan Anggaran Rp61 Miliar: Berdampak Program Infrastruktur Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp61 miliar akibat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang mengurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan infrastruktur. Pemangkasan ini terdiri dari Rp42,6 miliar untuk DAK fisik dan Rp18,9 miliar untuk DAK infrastruktur. Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menyatakan bahwa efisiensi anggaran masih dikaji dan belum dipastikan program mana...
Perjalanan Dinas Dianggarkan Rp 27 Miliar
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp27 miliar untuk 2025, namun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, anggaran tersebut harus dipotong 50 persen. Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menyatakan bahwa pihaknya sedang memetakan pos anggaran yang akan terkena dampak pemotongan agar tidak mengganggu pelayanan publik. Sekretaris BKAD, Astuti Rahayu, menambahkan bahwa dana alokasi khusus...
Halim Klaim PAD Bisa Tambal Pemotongan
Pemerintah Kabupaten Bantul menghadapi pemotongan dana transfer pusat sebesar Rp21,5 miliar, terdiri dari DAK fisik Rp5,5 miliar dan DAU infrastruktur Rp16 miliar. Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir mencapai Rp700 miliar akan digunakan untuk menutupi kekurangan ini, dengan prioritas pada perbaikan infrastruktur seperti jembatan, jalan, talut, dan sarana kesehatan.
selengkapnya : tautan
Dewan Sebut Anggaran Dinsos Masih Kurang
Dinas Sosial (Dinsos) Bantul menerima anggaran Rp21 miliar dari APBD 2025, tetapi jumlah tersebut dianggap masih kurang oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul, Ahmad Agus Sofwan, mengingat banyaknya masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan. Anggaran ini juga berisiko berkurang akibat kebijakan refocusing berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
selengkapnya : tautan
Target PAD 2025 Tembus Rp1 Triliun DPRD Dorong Pemkot Optimalkan Sektor Pariwisata
Kepala BPKAD Kota Yogya, Raden Roro Andarini, menyatakan bahwa strategi inovatif telah disiapkan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan, termasuk pajak, retribusi, dan bagi hasil BUMD, terutama karena keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD Kota Yogya, Triyono Hari Kuncoro, menekankan pentingnya optimalisasi sektor pajak dan mendukung penyusunan Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan PAD. Selain...
Investasi Sleman Sentuh Rp2 Triliun
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sleman mencatat realisasi investasi sepanjang 2024 mencapai Rp2,29 triliun, melebihi target Rp1,70 triliun yang ditetapkan BKPM. Mayoritas investasi berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp2,03 triliun, sementara penanaman modal asing (PMA) berkontribusi Rp261,23 miliar. Sekretaris DPMPTSP Sleman, Triana Wahyuningsih, mengungkapkan bahwa proyek strategis nasional seperti Tol Jogja-Solo menyumbang sekitar...
Pencairan ADD Langsung Dilakukan Dua Termin
Pemkab Gunungkidul memastikan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2025 berjalan lancar, dengan total pagu sebesar Rp123,94 miliar. Hingga kini, dari 144 kalurahan, masih ada 14 yang belum mencairkan ADD karena kendala administrasi, seperti penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) serta pertanggungjawaban anggaran 2024.
ADD sendiri berfungsi untuk operasional kalurahan, termasuk membayar penghasilan tetap (siltap) perangkat desa, yang tahun ini...
Perbaikan Jalan Batal
BKAD Sleman melaporkan bahwa DAU dan DAK berkurang sebesar Rp13 miliar, sementara Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menyebut pemangkasan DAK fisik dan infrastruktur mencapai Rp61 miliar. Kepala Bidang Bina Marga DPUPRKP Gunungkidul, Wadiyana, menyatakan bahwa seharusnya tahun ini terdapat anggaran Rp24,6 miliar untuk memperbaiki jalan di Kapanewon Ponjong sepanjang delapan kilometer, namun proyek ini gagal akibat Instruksi Presiden...
Anggaran Dipangkas, Janji Kampanye Tetap Jalan
Meskipun ada pemangkasan anggaran sebesar Rp61 miliar, pemerintah daerah tetap berusaha menjalankan program yang dijanjikan agar visi dan misi kepemimpinan mereka bisa terealisasi. Pelaksanaan program akan disesuaikan dengan skala prioritas serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Beberapa program utama, seperti penanganan sampah, infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pemberdayaan masyarakat, akan tetap berjalan dengan strategi penyesuaian anggaran agar...
Terdampak Efisiensi, Padat Karya Ditunda
Program ini awalnya direncanakan untuk dilaksanakan dalam dua tahap pada tahun 2025, yaitu tahap pertama dengan 20 titik pekerjaan di triwulan pertama dan tahap kedua dengan 9 titik di triwulan berikutnya. Namun, kepastian pelaksanaan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Menurut Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Bambang Sutrisno, program ini akan dibiayai dari APBD 2025 dengan anggaran sebesar Rp2,9...
Retribusi Parkir Diusulkan Dibayar Bareng Pajak
Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Sujudi, menyatakan bahwa kebocoran dalam retribusi parkir sangat tinggi sehingga perlu adanya kebijakan baru untuk mengatasinya. Saat ini, target PAD dari sektor parkir masih belum maksimal, dengan perolehan Rp350 juta pada tahun 2023 dan Rp600 juta pada tahun 2024. Selain mengusulkan pembayaran retribusi parkir bersamaan dengan pajak kendaraan, rapat tersebut juga membahas alternatif lain seperti...
Rekomendasi Infrastruktur Ditintaklanjuti
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul telah menindaklanjuti semua rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terkait proyek infrastruktur 2024 yang sempat menjadi catatan. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul tetap membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi penyelesaian temuan tersebut.
Lokasi yang menjadi perhatian dalam laporan ini meliputi beberapa proyek infrastruktur di Kabupaten Bantul, seperti pembangunan jalan di...
Alih Fungsi Lahan Mulai Didata
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Bantul mulai melakukan pendataan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) pada tahun ini. Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui luas LP2B yang telah beralih fungsi serta mengidentifikasi penyebabnya. Berdasarkan Perda No. 10/2023, luas kawasan LP2B di Bantul mencapai 18.773,08 hektar, terdiri dari 12.831 hektar LP2B tetap dan 5.942,08 hektar LP2B cadangan. Rencananya, pendataan...
Anggaran Dipangkas
Kepala BKAD Bantul, Trisna Manurung, menambahkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk infrastruktur Bantul tahun 2025 akan dipangkas sebesar Rp21 miliar. Di Sleman, Sekretaris Daerah, Sumisarto, mengungkapkan bahwa anggaran akan dialihkan untuk mendukung program-program kepala daerah terpilih, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, ia menekankan bahwa program yang sudah dialokasikan sebelumnya tidak...
Legislatif: Jangan Beratkan Masyarakat – Ada Wacana Kenaikan Tarif Retribusi Sampah di Kota Yogya
DPRD Kota Yogyakarta masih mengkaji usulan ini agar tidak membebani masyarakat. Salah satu wacana yang muncul adalah perubahan sistem pembayaran berdasarkan berat sampah yang diangkut, yaitu Rp500 per kilogram untuk sampah tercampur dan Rp100 per kilogram untuk sampah terpilah. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dan evaluasi guna mencari solusi terbaik sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan.
selengkapnya : tautan
Alokasi BTT Kebencanaan di Kulon Progo Naik Rp 2,2 Miliar
Kulon Progo meningkatkan alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) untuk kebencanaan menjadi Rp 7 miliar pada tahun 2025. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo, Taufiq Amrulloh, menjelaskan kenaikan sebesar Rp2,2 miliar ini dilakukan setelah evaluasi penanganan bencana tahun sebelumnya yang menunjukkan kebutuhan dana lebih besar, terutama dalam tanggap darurat.
selengkapnya : tautan
Perbaikan Tiga Ruas Jalan Gagal Terealisasi
Rencana perbaikan tiga ruas jalan rusak di Kabupaten Kulon Progo gagal terealisasi akibat keputusan Menteri Keuangan yang menyebabkan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur sebesar Rp23 miliar. Ketiga ruas jalan yang semula dijadwalkan diperbaiki adalah Jalan Cerme-Demangan, Jalan Bojong-Garongan, dan Jalan Sewu-Galur. Kerusakan jalan di lokasi-lokasi tersebut telah berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun, dengan banyak titik berlubang dan...
Dana Transfer Pusat ke Pemkab Bantul Dipangkas Rp21 Miliar
Dana transfer pusat untuk Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2025 dipangkas sebesar Rp21 miliar, mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK) irigasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur. Pemangkasan ini diumumkan pada 6 Februari 2025 setelah pemerintah pusat melakukan refocusing anggaran. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Trisna Manurung, menjelaskan bahwa angka pemotongan ini masih bisa bertambah...
Dua Program Prioritas Harus Tetap Berjalan
Pemerintah Kota Yogyakarta masih menunggu arahan pusat terkait pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah. Meskipun ada pemangkasan anggaran, DPRD Kota Jogja menegaskan bahwa program prioritas, terutama penanganan sampah dan layanan kesehatan, harus tetap berjalan karena berdampak langsung pada masyarakat.
selengkapnya : tautan
PBB-P2 Ditarget Rp130 Miliar, BPKAD Hadapi Berbagai Tantangan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta menargetkan pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp130 miliar pada tahun 2025, meningkat Rp5 miliar dari tahun sebelumnya. Target tersebut didukung dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang mencapai 97.115 lembar, dengan batas pembayaran hingga 30 September 2025. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan dari...
Lima Jam Bahas Efisiensi Anggaran – Pertemuan Gubernur dengan Kepala Daerah terpilih se-DIJ
Pada 5 Februari 2025, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengadakan pertemuan dengan seluruh bupati dan wali kota terpilih di DIJ di Gedong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, kepala daerah terpilih diminta untuk mulai memikirkan langkah-langkah strategis guna memastikan kebijakan yang diambil nantinya berjalan efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
Langkah efisiensi yang disarankan meliputi pemangkasan perjalanan dinas, pengurangan...
Makelar Tanah Jadi Tersangka dalam Kasus Korupsi di Kulon Progo
Seorang makelar tanah bernama Muhammad Suwandi (MS) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Sindutan, Kulon Progo. Kasus ini melibatkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura (Yakkap I), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dugaan korupsi ini bermula sejak Juli 2016, dan MS resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Februari 2025. Kasus terjadi di...
Dana Transfer Pusat Dipangkas Rp53 Miliar
Pemerintah pusat telah memangkas dana transfer untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp53 miliar, atau sekitar 4,6 persen dari total alokasi APBD tahun 2025 yang mencapai Rp1,14 triliun. Informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, pada 4 Februari 2025. Pemangkasan tersebut dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan tujuan meningkatkan efisiensi alokasi dana transfer ke...
Anggaran DPRD Terdampak Efisiensi hingga Rp18 Miliar
DPRD Kabupaten Sleman terdampak efisiensi anggaran hingga Rp18 miliar akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah. Ketua DPRD Sleman, Y Gustan Ganda, menjelaskan bahwa anggaran yang tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat dikurangi, termasuk belanja barang dan jasa, konsumsi rapat, serta perjalanan dinas. Plt Kepala BKAD Sleman, Tina Hastarni, menambahkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah...
Pemkab Kulon Progo Prioritaskan Penataan Kawasan Alun-Alun Wates di 2025
Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi mengatakan Pemkab Kulon Progo bakal memprioritaskan penataan Kawasan alun-alun Wates pada 2025 yaitu dengan menyediakan sejumlah fasilitas penambahan.
Pengelolaan Alun-alun Wates menjadi wewenang dari Dispar Kulon Progo. Sekretaris Dispar Kulon Progo, Trusta Hendraswara menyampaikan, biaya penataan Alun-alun Wates mencapai Rp5 miliar dari Danais DIY.
selengkapnya : tautan
Belasan Sekolah Rusak Segera Diperbaiki
Dinas Pendidikan Gunungkidul menargetkan perbaikan sekolah rusak pada tahun ini dilakukan di 18 lokasi dengan total anggaran perbaikan yang dialokasikan sebesar Rp1,59 miliar.
selengkapnya : tautan
Pagu Tahun Ini Lebih Besar Rp3,5 Miliar
Kepala Bidang Bina Perencanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan DPMKP2KB Gunungkidul Waziroh mengatakan pagu Alokasi Dana Desa di tahun ini sudah dimasukkan dalam program kegiatan yang tercantum di APBD 2025. Total anggaran yang digelontorkan untuk 144 kalurahan mencapai Rp123.941 miliar.
selengkapnya : tautan
Pendapatan Retribusi Wisata Rp835,616 Juta
Pada libur Imlek dan Isra Miraj jumlah wisatawan mencapai 78.172 wisatawan. Jumlah tersebut sudah melampaui target Dinas Pariwisata Gunungkidul selama liburan ini sebanyak 62.035 orang. Jumlah retribusi total yang sudah masuk Rp835.616.300.
selengkapnya : tautan
Yang Rusak 120, Anggaran hanya untuk 18 Sekolah
Pemkab Gunungkidul melalui Disdik mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.597.120.000 yang bersumber dari APBD 2025 untuk perbaikan 18 sekolah yang mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Anggaran yang dialokasikan ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi 12 SD dan 6 SMP yang teridentifikasi mengalami kerusakan. Untuk perbaikan SD, alokasi dananya sebesar Rp1.277.375.000. Sedangkan untuk SMP sebesar Rp319.751.000 kata Sekretaris Disdik Gunungkidul, Agus Subariyanto.
selengkapnya :...
Februari Pencairan Tahap Pertama
Kepala Bidang Pemerintahan Kalurahan DPMK Bantul Nanang Mujianto mengungkapkan, pada tahun ini Bantul menerima Dana Desa sebanyak Rp120 miliar. Dari jumlah tersebut 60% sudah bisa dicairkan pada bulan Februari (termin pertama) mendatang untuk 75 kalurahan. Sedangkan sisa 40% akan dicairkan di termin kedua.
selengkapnya : tautan
Pemerintah Pangkas Danais Rp200 Miliar
Presiden Prabowo Subianto memangkas Danais DIY TA 2025 sebesar Rp200 miliar. Inpres yang baru pertama kali dikeluarkan Prabowo sejak menjabat Oktober tahun lalu itu mengatur efisiensi anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga dana otonomi khusus.
Paniradya Pati Keistimewan DIY Aris Eko Nugroho menyampaikan, Danais awalnya ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun dan dengan pengurangan ini menjadi Rp1 triliun. Tentu target yang sudah disusun...
Tak Ada Penutupan Pasar Hewan
Dalam rangka mempercepat pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK) pemerintah Gunungkidul mengalokasikan anggaran untuk vaksinasi dan pembelian obat-obatan serta penyemprotan desinfektan sebesar Rp900 juta. Anggaran tersebut Rp800 juta dikelola Dispeterkeswan dan Rp100 juta untuk Dinas Perdagangan guna sterilisasi pasar-pasar hewan.
selengkapnya : tautan
Disnakertrans Bantul Mulai Lakukan Sosialisasi Program Padat Karya Tahun 2025
Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul, Rumiyati menjelaskan, Disnakertrans Bantul mengalokasikan anggaran Rp19,5 miliar dari APBD Bantul 2025 untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program padat karya pada tahun 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 195 lokasi dari 17 kapanewon. Masing-masing mendapatkan paket senilai Rp100 juta.
selengkapnya : tautan
Pelebaran Jalan Bantul Sasar Pertigaan Cepit
Pelaksana Tugas Kepala DPUPKP Bantul Jimmy Arlan Manumpak Simbolon mengatakan nantinya jalan yang dilebarkan mulai dari simpang Cepit hingga gapura masuk Bantul. Jalan tersebut akan dibuat lebar seperti yang ada diruas Jalan Jenderal Sudirman. Pemerintah Pusat telah memberikan kejelasan akan ada anggaran Rp17 miliar dari APBN untuk realisasi pelebaran jalan tersebut.
selengkapnya : tautan
Besaran Uang Sampah Akan Diubah
Sekretaris Daerah Bantul Agus Budi Raharja mengungkapkan sesuai dengan kesepakatan antara Pemkot Jogja dan Perumda Aneka Dharma nantinya Pemkot akan mengeluarkan tipping fee ke Aneka Dharma senilai Rp450.000 per ton untuk sampah yang dikelola ITF Bawuran.
selengkapnya : tautan
Padat Karya Digelar di 7 Lokasi
Disnaker Sleman menyatakan sasaran program padat karya berkurang dari 17 lokasi menjadi tujuh lokasi. Pengurangan titik sasaran lantaran adanya rasionalisasi anggaran untuk mendukung program MBG.
Adapun pagu anggaran padat karya per lokasi sekitar Rp160 juta dari APBD. Dengan begitu, Pemkab Sleman mengalokasikan Rp1,2 miliar. Anggaran tersebut juga dipakai untuk upah tenaga kerja yang terlibat dalam padat karya.
selengkapnya : tautan
Manfaatkan BKK Danais Menuju Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah Kalurahan Girikerto Turi Sleman berhasil memanfaatkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan (Danais) dengan menciptakan pabrik air minum dalam kemasan (AMDK). Tiga produk AMDK mulai gallon, botol, hingga cup atau gelas segera diproduksi sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat sekitar.
selengkapnya : tautan
Lumbung Mataraman Bakal Dibangun di Piyaman
Pemprov DIJ menggelontorkan anggaran Rp600 juta yang bersumber dari Danais, untuk pembangunan Lumbung Mataraman di Kalurahan Piyaman, Wonosari, Gunungkidul. Pembangunannya dengan konsep pertanian terpadu, lahan pertanian memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 1,5 hektare. Lumbung Mataraman diharapkan menjadi solusi efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
selengkapnya : tautan
Anggaran Penanggulangan Bencana Rp2,5 Miliar
Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Selasa (21/1) lalu menimbulkan kerugian sebesar Rp35 juta. Sementara untuk menangani bencana tahun 2025 pemerintah menganggarkan 2,5 miliar. Ada 7 kapanewon yang potensi terkena angin putting beliung antara lain, Semanu, Paliyan, Karangmojo, Playen, Wonosari, Rongkop dan Semin.
selengkapnya : tautan
Dana Desa Termin Pertama Cair Februari
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul menargetkan Dana Desa termin pertama bisa dicairkan Februari mendatang. Total pagu Dana Desa untuk 144 kalurahan di Gunungkidul sebesar Rp168,8 miliar.
Dana Desa akan disalurkan dua kali. Kalurahan berstatus desa mandiri akan menerima 60% di termin pertama dan 40% pada termin kedua.
selengkapnya : tautan
Padat Karya Sasar 29 Titik, Anggaran Rp2,9 Miliar
Program padat karya kembali digulirkan Pemkab Kulon Progo. Menggunakan anggaran Rp2,9 miliar yang bersumber dari APBD 2025, program ini menyasar 29 wilayah dengan nilai Rp100 juta untuk tiap proyek. Gelombang pertama menyasar 20 titik, selanjutnya pada triwulan kedua sembilan titik. Tujuan utama program ini yakni mengentaskan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja bagi pengangguran.
selengkapnya : tautan
Alokasikan Rp4,9 Miliar untuk Perbaikan RTLH
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp4,9 miliar untuk perbaikan RTLH tahun ini. Jumlah tersebut setidaknya bisa menyasar 247 rumah. Dengan masing-masing unit mendapatkan bantuan Rp20 juta. Menurut Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPRKP Gunungkidul, terdapat 21.758 unit sasaran perbaikan.
selengkapnya : tautan
Pembangunan IGD RSUD Sleman Dianggarkan Rp50,5 M
Kepala DPUPKP Kabupaten Sleman Mirza Anfansuri ST MT mengatakan, DPUPKP sedang menyiapkan dokumen pengadaan pembangunan Gedung IGD RSUD Sleman. Anggaran pembangunan Gedung sekitar Rp50,575 miliar. Pembangunan RSUD Sleman rencananya dibangun awal tahun ini. Sekarang pihaknya sedang menyiapkan dokumen lelang dan harapannya Februari mulai lelang dan Maret sudah mulai dikerjakan.
selengkapnya : tautan
Alokasi Dana Belum Mencukupi
Pemkab Gunungkidul diminta mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp19,7 miliar di tahun ini tetapi di dalam plafon APBD 2025 baru dialokasikan sebesar Rp12,2 miliar. Mantan Sekretaris DPUPRKP Gunungkidul memaparkan rencananya kekurangan pagu sebesar Rp7,5 miliar baru akan dipenuhi pada saat pembahasan APBD Perubahan 2025.
selengkapnya : tautan
2025, Danais Berkurang Rp17 Miliar
Pemkab Gunungkidul mendapatkan alokasi Danais dari Pemerintah DIY sebesar Rp41,6 miliar di tahun 2025, dan rencananya akan tersebar di 12 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Gunungkidul.
Pagu ini mengalami penurunan ketimbang alokasi yang diberikan pada 2024, yaitu sebesar Rp58 miliar.
selengkapnya : tautan
Reklame Ramai di Ruas Jogja-Wates
Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan BKAD Sleman, Rodentus Condrosulistyo mengatakan, keberadaan YIA di Kulon Progo memicu pendirian reklame di wilayah Sleman di Jalan Jogja Wates. BKAD mencatat hingga akhir 2024, ada 826 wajib pajak reklame mulai dari jenis papan, billboard, hingga videotron. Realisasi pajak menyentuh Rp12,9 miliar.
selengkapnya : tautan
Pemprov Siapkan Anggaran Rp300 M
Pemprov DIJ menyiapkan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk pembangunan Gedung DPRD DIJ yang baru. Tahun ini ditargetkan lelang proyek telah selesai. Lokasi baru di Jalan Kenari luasnya sekitar lima hektare. Proyek pembangunan akan dimulai tahun ini hingga 2027. Sumber pendanaan pembangunan berasal dari APBD Pemprov DIJ tahun 2024-2026.
selengkapnya : tautan
Stadion Maguwoharjo Semakin Megah
Penyempurnaan renovasi Stadion Maguwoharjo Sleman dikebut. Proyek ini sendiri telah diserahterimakan dari kontraktor kepada Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) DIY dan Pemkab Sleman pada 15 Desember 2024, dan saat ini masih dalam tahap pemeliharaan selama 180 hari.
Secara garis besar terdapat tiga jenis pekerjaan pada proyek senilai Rp 99 miliar yang kemudian diadendum menjadi Rp108 miliar itu. Pertama adalah pekerjaan...
Rekanan Baru Kembalikan Uang Rp800 Juta
Rekanan proyek pembangunan Agrowisata Bukit Dermo yang gagal menyelesaikan proyek telah mengembalikan uang senilai Rp800 juta. Adapun besaran uang yang dikembalikan masih kurang. Semestinya membayar sebanyak Rp1,05 miliar.
Pelaksana Tugas Inspektur Inspektorat Bantul Hermawan Setiaji menyampaikan batas akhir pengembalian Februari. Kontraktor gagal diberi waktu dua bulan untuk mengembalikan uang sesudah putus kontrak awal Desember 2024.
selengkapnya : tautan
Dishub Peroleh 1 Bus Sekolah
Dishub Sleman memperoleh tambahan satu unit bus sekolah di 2025 ini yang diadakan oleh BKAD. Pengadaan bus bersumber dari APBD 2025 senilai Rp700 juta.
selengkapnya : tautan
Pembangunan Parkir Pasar Godean Mulai Maret
Pedagang Pasar Godean masih bertahan di Pasar Godean hingga kini, karena belum ada lahan parkir. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPKP Sleman, Zaini Anwar menyebut DED sudah ada dan saat ini sedang dalam proses pembuatan dokumen pengadaan. Kontrak pengerjaan dilakukan selama 150 hari dengan anggarannya Rp11 miliar dari APBD. Dibangun di sebelah utara pasar, bekas Kantor Balai Pelatihan Kesehatan.
selengkapnya :...
Aksesibilitas Dapur MBG Harus Memadai
Diketahui, total anggaran untuk MBG di Kota Jogja mencapai Rp102 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemkot Jogja menyumbang Rp80 miliar melalui APBD. Sementara sisanya ditambal oleh pemerintah pusat melalui sharing anggaran. Pj Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikan, Pemkot Kota sudah siap apabila nantinya mendapat kepastian terkait dengan pelaksanaan program MBG dari pemerintah pusat termasuk persiapan lokasi-lokasi dapur umum yang...
Perjalanan Dinas Masih Diperbolehkan
Sekda Kulon Progo Triyono menyampaikan, munculnya SE Bupati Kulon Progo No.900/0084 yang merupakan tindak lanjut atas SE Bersama Mendagri RI dan Menkeu RI, membuat OPD perlu menunda melakukan perjalanan dinas mulai berlaku kemarin (20/1), kecuali yang bersifat mendesak atau atas undangan kementrian teknis atau pemerintah pusat (harus dihadiri dan sangat berdampak pada daerah).
Jadi OPD yeng melakukan perjalanan dinas terlebih...
Tahun 2025, Terima Danais Rp41,6 Miliar
Kepala Bappeda Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian menyampaikan Pemkab Gunungkidul tahun ini akan menerima kucuran Danais sebesar Rp41.659.242.800 yang akan dialokasikan untuk bidang pertanahan dan tata ruang, kelembagaan maupun kebudayaan. Urusan kebudayaan juga digunakan untuk beberapa kegiatan yang diampu oleh 2 organisasi perangkat daerah.
selengkapnya : tautan
Program MBG di Kabupaten Sleman Butuh 70 SPPG
Pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sleman membutuhkan 70 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun hingga kini baru dua yang beroperasi. Pertama SPPG Caturtunggal di Kapanewon Depok dengan dapur fisik kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan TNI. Kedua SPPG di Kapanewon Cangkringan yang merupakan kerja sama BGN dengan mitra catering mandiri.
selengkapnya : tautan
Bus Sekolah Gratis Bakal Ditambah
Kepala Dishub Sleman, Arip Pramana mengungkapkan, pada 2025 jajarannya masih mengoperasikan bus sekolah SiBulan. Armada yang berisi sekitar 21 bus bisa mengangkut 42 pelajar sekali jalan. Tahun ini kami berencana membeli satu unit bus dengan kapasitas 21 orang.
selengkapnya : tautan
TPST Donokerto Dilengkapi Mesin Senilai Rp5,7 Miliar
Kepala DLH Sleman, Ephipana Kristiyani mengatakan, pengadaan peralatan TPST Donokerto dilakukan menggunakan Danais Rp7,5 miliar. TPST ini ditarget dapat mengolah sampah hingga 60 ton per hari.
DLH mencatat rata-rata timbulan sampah di Bumi Sembada per hari mencapai 601,6 ton.
selengkapnya : tautan
Perbaikan Jalan Cerme Demangan Distop
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan DPUPKP Kulon Progo Wuriandreza Gigih Muktitama menyampaikan, proses pengusulan perbaikan Jalan Cerme Demangan sebenarnya telah dilakukan pada Juni 2024 lalu. Kemudian perbaikan telah disetujui menggunakan DAK di 2025 sebanyak 15 miliar. Namun di penghujung 2024 muncul SE Mendagri dan Menkeu untuk menunda proses pengadaan yang berumber dari DAK.
selengkapnya : tautan
TPST Donokerto Ditargetkan Beroperasi Juni
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Susmiarto, saat ini TPST Donokerto baru ada hanggarnya saja. Pembangunan fisik ini sendiri seluruhnya menggunakan APBD sebesar Rp9,99 miliar. Untuk mesinnya masih menunggu. Nanti disuplai dari Danais.
selengkapnya : tautan
Butuh 70 SPPG, Baru Dua Yang Beroperasi
Sekda Sleman Susmiarto menyebutkan, kebutuhan 70 SPPG tersebut diperhitungkan berdasar jumlah siswa penerima manfaat yang mencapai 200 ribu siswa. Sementara kapasitas dapur SPPG sekitar 3 ribu porsi. Pelaksanaan MBG di Bumi Sembada saat ini masih berdasar koordinasi langsung antara Pemkab Sleman dan pemerintah pusat. Termasuk dananya yang berasal dari APBN.
selengkapnya : tautan
Disiapkan Anggaran Rp1,31 Miliar
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Johan Wijayanto SSi MSi menyampaikan tentang kegiatan budidaya yang dibiayai dari APBD 2025 sebesar Rp395 juta, dikembangkan sentra budidaya ikan pada 6 kapanewon. Sementara kegiatan lain yang mengunakan DAK yaitu bidang pangan akuatik perikanan budidaya sebesar Rp915 juta untuk sarana dan prasarana budidaya ikan tawar komoditas lokal 6 kelompok dan sarpras pembenihan...
Rp 20 Triliun Dana Desa Dialihkan untuk Dukung MBG
Kebijakan MBG mendapat dukungan dari berbagai instrument anggaran. Salah satu alokasi anggaran yang juga akan digunakan dalam program andalan Prabowo-Gibran itu adalah Dana Desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (PDTT) Yandri Susanto mengatakan, tahun ini total DD yang digelontorkan mencapai Rp71 triliun. Pihaknya telah mengambil kebijakan untuk menggunakan sekitar 30 persen atau Rp20 triliun untuk mensupport MBG yang...
Vaksin Gratis Langsung ke Puskeswan
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Bantul Novriyeni memaparkan dinasnya mulai menyalurkan vaksin PMK secara gratis untuk 30.000 ekor sapi pada Rabu (15/1). Diharapkan para peternak segera mengakses vaksin tersebut selagi ada.
selengkapnya : tautan
Dinsos Bantu Tebus Ijazah Sekolah
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman Ludyanta mengatakan ada tiga bidang Jaring Pengaman Sosial (JPS), yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Sosial. APBD 2025 menyiapkan dana JPS sekitar Rp15 miliar dengan agenda seperti menebus ijazah sekolah masyarakat kurang mampu.
selengkapnya : tautan
Prosedur Standar MBG Diperketat
Penerapan standard operating procedure (SOP) dalam Program MBG akan diperketat menyusul kasus keracunan makanan di Sukoharjo dalam pelaksanaan program tersebut. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, pengambilan sampel makanan 2x24 jam sudah merupakan SOP dari awal untuk semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
selengkapnya : tautan
Targetkan 15 Juta Porsi dengan 5.000 SPPG
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan akan ada 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Juli atau Agustus. Dengan kapasitas setiap dapur sekitar 3.000 porsi sehingga target 15 juta porsi dapat terpenuhi.
selengkapnya : tautan
2025, TPST Donokerto Ditargetkan Beroperasional
Menurut Sekda Sleman, Susmiarto, TPST Donokerto dibangun diatas tanah kas desa seluas lebih kurang 1,1 hektare. Pembangunan hanggarnya menggunakan APBD Kabupaten Sleman tahun 2024 dengan nilai kontrak Rp10,9 miliar. Pembangunan hanggar sudah selesai, tinggal menunggu alat dan mesin yang pengadannya diharapkan bisa dialokasikan menggunakan Danais Yogyakarta.
selengkapnya : tautan
Dewan Desak Pasar Godean Segera Dibereskan
DPRD Sleman menilai hasil proyek pembangunan Pasar Godean masih belum sempurna sehingga belum layak untuk ditempati. Diantaranya atap bocor sehingga air menggenang di dalam kios pasar. Untuk itu DPRD Sleman mendesak agar pihak pelaksana segera membereskan hasil pembangunan.
selengkapnya : tautan
Bupati Resmikan Gedung DPRD
Bupati Gunungkidul H Sunaryanta meresmikan Gedung DPRD, Rabu (15/1). Pembangunan Gedung ini memakan waktu selama tiga tahun anggaran, yaitu 2022 hingga 2024. Pada 2022 dan 2023, fokus utamanya adalah pembangunan struktur Gedung dengan nilai kontrak Rp36 miliar, kata Kepala DPUPRKP Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto. Anggaran 2024 pembangunan difokuskan pada penyempurnaan fasilitas pendukung. Interior dalam Gedung dengan kontrak senilai Rp miliar....
MBG Butuh Tambahan Rp100 Triliun
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merekomendasikan tambahan anggaran Program MBG senilai Rp100 triliun. Penambahan anggaran tersebut untuk bisa memenuhi seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.
selengkapnya : tautan
Jembatan Baru, Penghubung Harapan dan Kehidupan Warga Kedungwanglu
Jembatan baru yang selesai dibangun pada 30 Desember 2024 kini berdiri kokoh, menghidupkan harapan dan kehidupan warganya. Dengan Danais sebesar Rp7 miliar, pembangunan jembatan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat mampu membawa perubahan signifikan.
selengkapnya : tautan
Penggunaan Danais Harus Tepat Sasaran
Ketua DPRD Kulon Progo, Aris Syarifuddin menyoroti alokasi Danais untuk Bumi Binangun sebesar Rp103 miliar. Aris menyarankan agar danais dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur akses ke tempat wisata untuk meningkatkan PAD.
Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi menyebut jajarannya sudah menyusun rencana pemanfaatan danais yaitu untuk pembenahan infrastruktur dan kegiatan kebudayaan.
selengkapnya : tautan
3 Ruas Jalan Diperbaiki, Anggaran Rp14,5 Miliar
Plt. Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Sleman, Suwarsono mengatakan bakal memperbaiki tiga ruas jalan kabupaten pada 2025. Perbaikan ini memakan anggaran Rp14,57 miliar. Tiga ruas jalan yang diperbaiki meliputi Jalan Ngawen-Kenteng sepanjang 1,04 km, Jalan Kaliduren-Sumber sepanjang 1,26 km dan Jalan Padon-Minggir sepanjang 851 meter.
selengkapnya : tautan
Realisasi PAD Sleman 2024 Capai Rp1,184 T
Realisasi PAD Kabupaten Sleman tahun 2024 mencapai Rp1,184 triliun, meningkat 3,17 persen disbanding tahun 2023. Plt. Kepala BKAD Sleman, Tina Hastani mengungkapkan, PAD yang diterima tersebut yaitu dari Pajak Bea Perhotelan Ha kata Tanah dan Bangunan (BPHTB) terbesar, PBJT Makanan dan Minuman dan PBJT Jawa Perhotelan.
selengkapnya : tautan
Alokasi Tahun Ini Rp168 Miliar
Gunungkidul tahun ini mendapatkan alokasi DD yang bersumber dari APBN sebesar Rp168.808.759.000. Jumlah ini terdiri dari alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja, dan digunakan untuk 144 kalurahan di Gunungkidul, kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul, Khirul Rahmat Rabu (15/1).
selengkapnya : tautan
Dana Desa 2025 Naik Rp4 Miliar
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman menyampaikan pagu Dana Desa 2025 sebesar Rp127,35 miliar. Pagu ini naik sekitar Rp4 miliar dibandingkan 2024 yang sebesar Rp123,08 miliar.
selengkapnya : tautan