Tiga Proyek Peningkatan Jalan Dibatalkan
Efiseinsi berdampak signifikan pada program Pemkab Sleman, yaitu pembatalan tiga proyek peningkatan jalan yang pendanaannya berasal dari APBD, Terdiri dari ruas jalan Mancasan Lor ke Mancasan Kidul dengan anggaran Rp2,9 miliar. Lalu ruas Karangkalasan hingga Salakan sebesar Rp4,5 miliar, serta ruas Marangan sampai Nglengkong dengan anggaran Rp5,9 miliar.
selengkapnya : tautan
Program PKG Dilaksanakan Hari ini Serentak di Puskesmas
Program pemeriksaan Kesehatan gratis (PKG) akan dilaksanakan di seluruh puskesmas total 25 puskesmas di Kabupaten Gunungkidul, hari ini, (17/2). Sesuai arahan dari Kementrian Kesehatan RI, PKG menyasar masyarakat yang berulang tahun, usia pelajar dan bagi yang memiliki kondisi khusus. Jika dalam pemeriksaan ditemukan tanda-tanda penyakit tertentu, pihak puskesmas akan segera melakukan tindakan medis atau merujuk pasien ke rumah sakit...
Bansos Makanan Gratis Berjalan Lancar
Sekretaris Dinsos Gunungkidul Nurudin Arantri mengatakan pelaksanaan pada hari pertama bantuan makanan gratis ke masyarakat kelompok rentan berjalan lancar. Adapun kegiatan ini menyasar 1,227 kelompok rentan terdiri lanjut usia, disabilitas dan anak telantar. Program makanan gratis ini bersumber dari APBD senilai Rp1.104.300.000, yang dijalankan selama 30 hari. Dari APBD tersebut, harga alokasi per penerima itu sebesar Rp30 ribu. Setiap...
Bakar 218 Kilogram Sampah Per Jam
Pemerintah DIY meluncurkan purwarupa insinerator atau alat pengolah sampah berbasis pembakaran, Jumat (14/2), untuk pengelolaan sampah di ingkungan sekolah. Tim pengembang incinerator dari BLTP DIY, Wisnu Suryaputra menjelaskan, insinerator ini mengunakan sistem pembakaran dengan suhu tinggi, mencapai 800 derajat celcius, untuk membakar sampah secara efisien. Selama proses pembakaran, asap yang dihasilkan akan disemprot dengan spray tube berisi air, sehingga...
Pemda DIY Luncurkan Purwarupa Insinerator Sampah
Pemda DIY meluncurkan purwarupa insinerator sampah yang dikembangkan oleh Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) DIY. Alat ini digunakan untuk mengolah sampah di sekolah-sekolah dengan cara membakar sampah dan mengubahnya menjadi pupuk organik atau paving block. Insinerator ini bekerja pada suhu 800 derajat Celcius dan dirancang untuk meminimalkan polusi asap serta kebisingan. Uji coba awal akan dilakukan di 10 sekolah...
Pemangkasan Anggaran Capai Rp260 Miliar
Sekda DIY, Beny Suharsono, mengungkapkan bahwa Pemda DIY telah berhasil menghemat anggaran dengan efisiensi mencapai Rp200 miliar, termasuk penghematan Rp60 miliar dari APBD reguler. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan antara lain pemangkasan perjalanan dinas hingga 50% dan alokasi dana untuk program yang lebih berdampak, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Meskipun efisiensi dilakukan, pelayanan publik tetap dijaga. Di sektor pendidikan,...
Retreat Kepala Daerah Didanai APBN
Pemerintah Indonesia akan menggelar retreat untuk kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024, yang akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang. Kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tanpa melibatkan biaya dari daerah atau APBD. Retreat ini bertujuan sebagai pembekalan bagi kepala daerah terpilih, menggantikan dua tahap pelatihan yang sebelumnya diadakan oleh...
Dialokasikan APBD Rp1.1 Miliar 1.227 Kelompok Rentan Terima MBG sebulan
Pemkab Gunungkidul akan menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 1.227 orang dari kelompok rentan selama satu bulan ke depan, dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp1,1 miliar. Sasaran penerima meliputi 518 orang lanjut usia, 627 penyandang disabilitas, dan 82 anak terisolasi. Makanan yang diberikan berupa paket siap makan, terdiri dari nasi, lauk, sayur, dan buah, dengan distribusi langsung ke...
Surat Edaran Mendagri Retreat Bupati dan Wabup Batal Didanai APBD
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul membatalkan rencana untuk membiayai orientasi kepemimpinan (retreat) bupati dan wakil bupati terpilih dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Keputusan ini diambil setelah diterbitkannya Surat Edaran terbaru dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa biaya retreat di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025 akan sepenuhnya ditanggung oleh APBN melalui DIPA Kemendagri. Sebelumnya, biaya tersebut direncanakan akan...
Prototype Insinerator Portable Seharga Rp20 Juta Diluncurkan
Balai Layanan Pendidikan Teknik (BLPT) DIJ meluncurkan prototype insinerator portabel pada 14 Februari untuk mengatasi permasalahan sampah di sekolah-sekolah di Kota Jogja. Insinerator ini dikembangkan sebagai bagian dari research and development BLPT di bawah naungan Dindikpora. Sekprov DIJ Beny Suharsono menyatakan bahwa alat ini masih perlu perbaikan karena menghasilkan polutan asap yang cukup tebal serta kebisingan mesin saat beroperasi....
Anggaran RTLH Kurang Rp2 Miliar
Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini berkurang Rp2 miliar dari Rp11 miliar yang bersumber dari APBD. Kepala Bidang Perumahan DPUPKP, Suwarsono, mengatakan pengurangan ini berdampak pada target penyelesaian RTLH, yang awalnya 700 rumah kini hanya sekitar 500 rumah. Besaran bantuan bervariasi, yaitu Rp20 juta untuk rusak...
Fasilitas Mangkrak, Gardu Pandang Berkarat
Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bantul meninjau Agrowisata Bukit Dermo di Selopamioro, Imogiri, pada 14 Februari 2025 dan menemukan fasilitas pendukung yang mangkrak. Pembangunan fasilitas seperti stand dagang, tempat ibadah, dan toilet baru mencapai sekitar 49 persen, sementara gardu pandang berbahan besi mulai berkarat. Proyek ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp5.7 miliar, namun hingga kini baru terserap Rp4.011...
BPK diminta Audit Tata Kelola Rumah Bersubsidi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meminta para pengembang perumahan untuk menyerahkan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) kepada negara karena banyak ditemukan hunian berkualitas rendah, terutama bagi penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Inspeksi dilakukan pada 22 Februari 2025 di Jakarta oleh Inspektur Jenderal PKP, Heri, yang menegaskan bahwa pengembang yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi dan diawasi lebih ketat....
Pengajuan Pencairan Baru dari 17 kalurahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMK) Bantul mencatat baru 17 dari 75 kalurahan yang mengajukan pencairan Dana Desa (DD) tahun ini, dengan total alokasi sebesar Rp125 miliar. Kepala DPMK Bantul, Sri Nuryanti, menjelaskan bahwa pencairan tahap pertama sudah bisa dilakukan tanpa harus menunggu semua kalurahan mengajukan permohonan. Banyak kalurahan masih memetakan alokasi 20% DD untuk ketahanan pangan, seperti yang dilakukan...
Kucuran Tahun ini Menipis
Kepala Disbud Bantul, Yanatun Yunadiana, mengungkapkan bahwa alokasi Danais untuk Disbud kini hanya Rp9 miliar setelah mengalami refokus anggaran, turun dari Rp11.7 miliar yang sebelumnya direncanakan untuk 2025, dan jauh lebih rendah dibandingkan Rp17 miliar pada 2024. Akibatnya, jumlah kegiatan di berbagai bidang kebudayaan menurun signifikan, seperti bidang adat tradisi yang kini hanya menggelar 40 kegiatan dari 55 pada...
7 Perusahaan Tambang Tunggak Pajak Rp140 juta
Tujuh perusahaan tambang di Sleman menunggak pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan total tunggakan mencapai Rp140 juta, yang sebagian besar sudah menunggak sejak 2019. Mayoritas perusahaan tersebut enggan membayar pajak, sementara beberapa pemilik perusahaan sebagai wajib pajak sudah meninggal dunia. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman terus berupaya untuk menagih pajak dengan memanggil wajib pajak, melakukan...
Anggaran MBG untuk Upah guru Honorer
Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos belanja tidak terduga (BTT) di Sleman akan dialihkan untuk menambah upah guru honorer. Keputusan ini dibahas dalam rapat koordinasi Komisi D DPRD Sleman dan Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman pada Kamis (1/2). Pengalihan dilakukan karena anggaran MBG dinilai terlalu besar jika hanya digunakan untuk fasilitas sekolah, sementara kesejahteraan guru honorer masih perlu ditingkatkan....
Ada Biaya Rp22 Juta Per Orang – Retreat Kepala Daerah Pakai APBD untuk Akomodasi dan Konsumsi
Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta terpilih, Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan, akan mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan di Magelang pada 21-28 Februari 2025 setelah pelantikan pada 20 Februari. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY dengan sistem cost sharing, di mana sebagian biaya ditanggung oleh DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia...
Dikeluhkan Masyarakat, Ternyata Tak Berizin
Satpol PP Kulon Progo melakukan sidak terhadap tiga tempat karaoke di Kapanewon Wates yang tidak memiliki izin usaha, sebagai respons terhadap keluhan masyarakat, terutama menjelang Ramadhan. Menurut Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP, Alif Romdhoni, tempat karaoke tersebut telah melanggar aturan perizinan usaha, meskipun satu tempat sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) tetapi belum menyelesaikan proses perizinannya....
Kejaksaan Selidiki Proyek Mangkrak Bukit Dermo
Kejaksaan Tinggi DIY sedang menyelidiki proyek pembangunan Agrowisata Bukit Dermo di Selopamioro, Imogiri, Bantul, yang mangkrak. Proyek ini seharusnya selesai pada 31 Desember 2024, namun hingga kini baru mencapai 57%. Pembangunan yang menggunakan dana alokasi khusus (DAK) pemerintah ini menjadi sorotan setelah munculnya laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memberikan sejumlah rekomendasi. Proyek ini dikerjakan...
Sekda Pastikan Anggaran Terdampak Efisiensi
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program-program yang telah direncanakan dalam APBD. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama pejabat daerah setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Kebijakan efisiensi diterapkan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah tanpa menghambat pelayanan dan pembangunan. Pemerintah daerah akan melakukan pengelolaan anggaran yang lebih ketat, sementara DPRD turut...
Alihkan Anggaran MBG untuk GTT/PTT dan Infrastruktur Sekolah
Pemerintah Kabupaten Sleman awalnya menganggarkan Rp98 miliar untuk program Makan Bersama Gratis (MBG), tetapi karena pendanaannya akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), Komisi D DPRD Sleman mengusulkan agar anggaran tersebut dialihkan. Ketua Komisi D DPRD Sleman, M Arif Priyousanto SSi, menyatakan bahwa dana itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap/Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT),...
Anggaran untuk Petani Aman dari Refocusing
Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DP3) Sleman melakukan penghematan anggaran sebesar 35% atau sekitar Rp4,89 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MKB). Penghematan ini dilakukan dengan menunda atau mengurangi kegiatan yang tidak mendesak, serta menghapus belanja yang dapat diminimalkan. Anggaran awal DP3 sebesar Rp71.85 miliar dipangkas menjadi Rp69.51 miliar, dengan pemangkasan pada sarana prasarana pertanian dan kegiatan lainnya....
Seorang Pimpinan Perusahaan Dinyatakan Tersangka
Kasus dugaan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di Kalurahan Sampang, Gedangsari, Gunungkidul terus berkembang. Kejaksaan Negeri Gunungkidul telah menetapkan dua tersangka, yaitu mantan Lurah Sampang, Suharman, dan pimpinan perusahaan berinisial THR yang bertanggung jawab atas penambangan ilegal tanpa izin. Pemeriksaan dokumen dan barang bukti menunjukkan adanya transfer dana sebesar Rp506 juta dari perusahaan kepada salah satu tersangka untuk pengurukan...
Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo Belum Tuntas
Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo di Selopamioro, Imogiri, Bantul, yang seharusnya selesai pada Desember 2024, hingga kini baru mencapai 57%. Proyek ini terhambat karena masalah dalam proses tender, ketidaksesuaian anggaran, dan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp 1 miliar yang telah dikembalikan. Pembangunan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan masih menghadapi kendala utama dalam pendanaan. Untuk mengatasi masalah ini,...
Dana Transfer Pusat Dipangkas Rp13 Miliar
Dana transfer dari pemerintah pusat ke Kabupaten Sleman mengalami pemangkasan sebesar Rp13 miliar, terdiri dari Rp8 miliar dari DAU infrastruktur dan Rp5 miliar dari DAK fisik untuk irigasi. Pemangkasan ini terjadi karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat, yang berdampak pada distribusi dana ke daerah. Akibatnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sleman harus menyesuaikan anggaran dan programnya.
selengkapnya : tautan
Layanan Akan Diperluas
Dinas Kesehatan Gunungkidul berencana memperluas layanan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di seluruh puskesmas setelah dilakukan uji coba di Puskesmas Ponjong 1 dan Paliyan sejak 10 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mendeteksi dini penyakit tertentu. Setelah uji coba, layanan akan dievaluasi sebelum diterapkan di 25 puskesmas lainnya. Mekanisme PKG mengacu pada jenis layanan kesehatan...
Kejari Tetapkan Tersangka Baru
Kejari Gunungkidul terus mengembangkan kasus penambangan ilegal di tanah kas desa (TKD) Sampang, yang sebelumnya telah menetapkan Lurah Sampang, Suharman, sebagai tersangka karena memberikan izin tambang ilegal. Kini, seorang tersangka baru berinisial THR, direktur perusahaan pertambangan, juga ditetapkan karena bertanggung jawab atas penambangan tanah uruk untuk proyek tol Jogja-Solo. Kerugian negara akibat penambangan ini mencapai Rp506 juta. Proses hukum...
Program Digelar Serentak pada 18 Februari
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul akan melaksanakan program padat karya infrastruktur serentak pada 18 Februari 2025 di 195 lokasi. Program ini menyasar warga miskin dan pengangguran untuk memberikan pekerjaan sementara melalui pembangunan infrastruktur seperti cor blok, drainase, dan talud. Sosialisasi kepada masyarakat dan distribusi material sudah hampir selesai, dengan target distribusi selesai pada 15 Februari. Setiap lokasi...
Status BLUD untuk Tambah Pendapatan
Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan ini melibatkan instansi pengelola sampah di wilayah Bantul, yang diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola pendapatan dari retribusi dan sumber lainnya. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah serta mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah. Dengan status BLUD, unit pengelola sampah...
Muncul Wacana Bikin BUMD Pariwisata
Pemkab Bantul mewacanakan pendirian BUMD khusus pariwisata untuk mengoptimalkan pengelolaan wisata di Bumi Projotamansari dan meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Sekda Bantul Agus Budihrarjo, BUMD ini nantinya bertugas menarik investor, terutama untuk proyek wisata seperti Agrowisata Bukit Dermo yang mangkrak. Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo menyambut positif wacana ini, namun meminta Pemkab lebih aktif berkoordinasi agar rencana ini dapat terealisasi...
Lima Proyek Drainase Dibatalkan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul membatalkan lima proyek drainase dan irigasi karena efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat. Keputusan ini diambil setelah ada pengurangan alokasi transfer keuangan daerah sebesar Rp2.17 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.29/2025. Proyek yang dibatalkan meliputi irigasi di Pacar, Jotawang, Sindet, Timbulsari, dan Kemiri dengan total anggaran Rp5.3 miliar. Pembatalan proyek ini dilakukan untuk menyesuaikan dan...
Siapkan Strategi, DPKU Gandeng BUMN
Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKU) Kota Jogja menyusun strategi untuk mengatasi dampak efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berimbas pada fasilitas bagi UMKM. Pemangkasan anggaran mencapai 20% dan berdampak pada berkurangnya kegiatan pelatihan serta forum diskusi bagi pelaku UMKM. DPKU berupaya menggandeng BUMD dan swasta agar program pengembangan UMKM tetap berjalan. Selain itu, instansi lain seperti...
Program Belum Terealisasi
Program makan bergizi gratis di Gunungkidul tertunda karena kekurangan alat pendukung dan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Program ini akan melayani siswa di empat sekolah di Wonosari dengan 50 petugas. Pemerintah mengajukan anggaran Rp500 juta untuk pengawasan, sementara Dinas Kesehatan akan melatih petugas agar memenuhi standar kesehatan pangan.
selengkapnya : tautan
Ribuan RLTH Belum Kena Perbaikan
Di Kabupaten Bantul, ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masih belum mendapat perbaikan akibat keterbatasan anggaran. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bantul mencatat bahwa banyak rumah warga yang membutuhkan bantuan renovasi, tetapi belum tersentuh program perbaikan. Masalah ini terjadi karena alokasi dana dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD, belum mencukupi untuk memenuhi...
Suntikan Dana Capai Rp 100 Juta Lebih
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul akan menyuntikkan dana lebih dari Rp100 miliar untuk Bank Bantul sebagai tambahan modal guna meningkatkan kinerja bank tersebut. Suntikan modal ini telah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Bantul, yang ditargetkan selesai pada akhir Maret mendatang.
selengkapnya : tautan
Puskesmas Mulai Layani Cek Kesehatan Gratis
Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) di Puskesmas Wirogunan, Mergangsan, pada Selasa, 12 Februari. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan tanpa biaya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana prasarana di puskesmas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan serta mendukung kesejahteraan...
Bekas Calon Halaman Depan Untuk Mesum
Pelabuhan Tanjung Adikarta di Kulon Progo yang sudah lama mangkrak kini menjadi perhatian karena digunakan untuk aktivitas yang tidak semestinya, seperti pacaran berlebihan (mesum). Pelabuhan yang terletak di Karangwuni, Wates, Kulon Progo ini awalnya digadang-gadang sebagai calon halaman depan DIY, namun aset milik Pemprov DIY ini tidak segera beroperasi, sehingga dibiarkan terbengkalai. Akibatnya, tempat ini menjadi area yang tidak...
Proses Hukum Kasus Tambang Ilegal Berlanjut
Kasus penambangan ilegal di Gunungkidul masih berlanjut dengan proses hukum terhadap para tersangka. Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul telah menetapkan tersangka baru untuk penambangan di tanah kas desa (TKD) Sampang, sementara dua terdakwa dalam kasus penambangan ilegal di Serut akan menjalani sidang ketiga pada 13 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Wonosari. Tersangka di TKD Sampang adalah direktur utama PT Puser...
Sampah Liar Meningkat hingga 18 Ton
Di Kabupaten Sleman, jumlah pembuangan sampah liar mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya 7-8 ton per minggu menjadi 18 ton per minggu. Peningkatan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri serta lemahnya pengawasan. Untuk mengatasi masalah ini, pihak berwenang melakukan patroli malam dan telah menjatuhkan denda kepada pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, mereka juga...
Pemkot Jogja Irit Anggaran Imbas Inpres
Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan penghematan anggaran sebagai imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan efisiensi belanja daerah dan menyesuaikan dengan aturan nasional agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Beberapa langkah yang diambil dalam penghematan ini antara lain membatasi penggunaan air di kantor pemerintahan, menghemat listrik dengan pengurangan operasional komputer, serta mengatur ulang...
Program PKG Resmi Dimulai di Dua Wilayah
Pada 11 Februari 2025, Pemerintah Kota Jogja resmi memulai program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di 18 puskesmas. Program ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan memberikan rujukan ke rumah sakit jika ditemukan indikasi penyakit serius. Warga yang berulang tahun dapat memanfaatkan layanan ini dengan datang ke puskesmas, mengisi formulir, dan menjalani pemeriksaan medis. Dengan adanya PKG, pemerintah berharap...
Pendapatan Tak Lagi Tembus Rp1,5 Miliar
GOR Kridosono yang sebelumnya dikelola PDAM Tirtamarta dikembalikan kepada Keraton Yogyakarta pada 20 Januari 2025. Hal ini menyebabkan sedikit penurunan pendapatan bagi PDAM, meskipun dampaknya tidak signifikan. Stadion Kridosono sendiri dianggap memiliki nilai sejarah dan memenuhi kriteria sebagai bangunan cagar budaya, sebagaimana ditegaskan oleh Heniy Astiyanto dari Bonang Foundation dan Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Jogja, Fahmi...
Di DIJ, CKG Baru Berjalan di Sleman-Kota Jogja
Program cek kesehatan gratis (CKG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum berjalan serentak, tetapi baru berlangsung di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Tiga kabupaten lainnya akan segera menyusul, dengan kesiapan puskesmas sebagai tempat penyelenggaraannya. Menurut Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie, program ini bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi berlangsung sepanjang tahun sehingga perlu persiapan matang melalui simulasi terlebih...
Layani 30 Orang Sehari – Program Pemeriksaan Gratis Mulai Bergulir
Program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) mulai bergulir di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 11 Februari 2025, mencakup Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dengan memastikan puskesmas siap melayani pemeriksaan rutin. Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembajun Setyaningastutie, menyebutkan bahwa setiap puskesmas diharapkan dapat melayani 30-40 orang per hari sesuai dengan kapasitasnya....
Program PKG Hanya diikuti Tujuh Orang
Uji coba program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) di Puskesmas Ponjong 1, Gunungkidul, dimulai pada 10 Februari, namun hanya diikuti oleh tujuh orang peserta. Kepala Puskesmas Ponjong 1, Kuncoro, menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme pendaftaran yang dilakukan melalui aplikasi. Selain itu, sistem aplikasi dari Kementerian Kesehatan masih belum stabil, sehingga pencatatan harus dilakukan secara manual....
Insinerator Tambahan TPA Banyuroto Gagal Terealisasi
Pengadaan insinerator tambahan di TPA Banyuroto, Kulon Progo, dipastikan gagal terealisasi pada tahun 2025 akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp200 miliar sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kepala UPTD Persampahan dan Pertamanan DLH Kulon Progo, Budi Purwanta, menjelaskan bahwa insinerator tambahan seharusnya berperan penting dalam mengelola timbulan sampah yang mencapai 30 ton per hari. Saat ini, insinerator pertama pun...
Terima Sampah dari Jogja, Terancam 4 Tahun
Kasus pengolahan sampah ilegal di Kalurahan Banaran, Kulon Progo, menjerat Yusuf Dakhuri sebagai tersangka. Ia dijerat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan terancam hukuman empat tahun penjara. Polisi menyita alat berat dan tumpukan sampah sebagai barang bukti. Sampah yang diterima berasal dari Kota Jogja dan Sleman, terutama dari hotel, lalu dibuang di lahan tersangka seluas 500 m². Kasus...
Dapur Sehat MBG Ditambah di Sewon
Komando Distrik Militer (Kodim) 0729 Bantul menambah pembangunan dapur sehat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Salah satu dapur sehat baru dibangun di Kapanewon Sewon, dengan progres pembangunan yang masih mencapai 25 persen. Sementara itu, dapur sehat di Sanden sudah mencapai 90 persen dan ditargetkan selesai pada 15 Februari.
selengkapnya : tautan
Tunggakan PBB P2 Tahun Lalu Capai Rp12 Milliar
Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Sleman pada tahun 2024 mencapai Rp12 miliar. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman bersama Kepala Bidang Penagihan dan Pengembangan BKAD, Muh Yunan Nurtrianto, mengungkapkan bahwa pajak ini merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting. Tunggakan terjadi karena berbagai faktor, seperti data yang belum benar,...
Bantuan Keuangan Parpol Naik Rp1.400 Per Suara Sah
Bantuan keuangan untuk partai politik di Sleman mengalami kenaikan dari Rp3.500 menjadi Rp4.900 per suara sah, sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2024. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sleman, Indra Darmawan, menjelaskan bahwa kenaikan ini dimungkinkan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan dana ini bertujuan untuk mendukung kehidupan politik di...
Tambang Pasir di Sungai Progo Harus di Hentikan
Aktivitas tambang pasir di Sungai Progo menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, seperti abrasi, erosi, dan potensi krisis air. Penambangan ini melibatkan pihak penambang, masyarakat sekitar, serta aktivis lingkungan seperti Walhi. Tambang ilegal di wilayah tersebut dinilai merusak ekosistem dan berdampak pada pertanian serta pemukiman warga. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum didesak untuk segera menindaklanjuti...
Sampah dari Kota Yogya dan Sleman Warga Galur Jadi Tersangka Kasus Pengolahan Limbah Ilegal
Seorang pria berinisial YS di Kulon Progo ditetapkan sebagai tersangka kasus pengolahan sampah ilegal. Ia mengelola sampah dari Kota Yogyakarta dan Sleman tanpa izin dengan cara dibakar di lahan pribadinya di Padukuhan Sawahan, Banaran. Kasus ini terungkap pada 10 Februari setelah penyelidikan oleh polisi, yang kemudian menyita barang bukti dan menahan YS. Ia diduga melanggar UU Nomor 18 Tahun...
Ada Sumber Pendanaan Alternatif Pembangunan Ruas Jalan Sleman – Gunung Kidul Tetap Berlanjut Meski Ada Efisiensi Anggaran
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap melanjutkan proyek pembangunan jalan lintas Sleman-Gunungkidul meskipun menghadapi kendala anggaran dan penyesuaian prioritas proyek. Pembangunan ini telah berjalan sejak 2023 dan direncanakan berlanjut hingga 2025. Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas, mendukung sektor pariwisata, serta mengurangi kemacetan di jalur utama. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah melakukan optimalisasi dengan mengurangi panjang jalan yang dibangun serta...
Pronas Pemeriksaan Kesehatan Gratis – Puskesmas Kurang Dokter, Dimulai Pekan Depan
Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul akan memulai Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) pada pekan depan, Februari 2025. Program ini akan dilaksanakan di dua Puskesmas rintisan, yaitu Puskesmas Ponjong 1 dan Puskesmas Paliyan.
Program PKG ini akan dijalankan dengan sistem rotasi tahunan, di mana setiap tahun PKG akan bergantian dilakukan di sekolah dan di Puskesmas. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala serius, yaitu keterbatasan...
Sejumlah Pembangunan Fisik Batal – APBD Tahun 2025 Dipangkas Rp61 Milliar
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalami pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 sebesar Rp61 miliar akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
Dampak dari pemangkasan ini terasa di berbagai wilayah di Kabupaten Gunungkidul, termasuk Wonosari, Ngijar, Karangmojo, Sumberwungu, dan Ponjong. Sejumlah proyek pembangunan fisik terpaksa dibatalkan, seperti lima paket pembangunan...
Pemilik Lahan Jadi Tersangka
Pemilik lahan yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal di Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Kulonprogo. Tersangka, YS, dijerat dengan Undang-Undang No.18/2008 tentang Pengelolaan Izin Sampah. Barang bukti berupa ekskavator, solar untuk membakar sampah, dan peralatan lainnya telah disita, meskipun YS belum ditahan.
Proses penyelidikan melibatkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kulonprogo dan...
Dinas Tunggu Dana Rehabilitasi
Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (DKUKMP) Bantul sedang menunggu dana rehabilitasi untuk beberapa pasar tradisional di Kabupaten Bantul. Proses ini masih bergantung pada alokasi anggaran yang diharapkan bisa masuk dalam APBD tahun 2024. Rehabilitasi pasar dianggap penting karena kondisi beberapa pasar yang sudah kurang layak untuk digunakan. Namun, pelaksanaannya masih tertunda karena ketersediaan dana yang belum pasti. DKUKMP Bantul...
Bantuan Keuangan Parpol 2025 Naik
Kenaikan nilai bantuan per suara sah dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dinamika ekonomi daerah. Jika pada tahun 2024 nilai per suara sah sebesar Rp3.500, maka pada tahun 2025 naik menjadi Rp4.900. Penyaluran bantuan akan dilakukan dalam satu tahap, berbeda dari tahun sebelumnya yang dilakukan dalam dua tahap akibat pelaksanaan pemilu serentak. Keputusan pencairan bantuan ini juga masih menunggu hasil...
Terdampak Efisiensi, Pengadaan Alsintan Ditunda
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman memutuskan untuk menunda pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pada tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari refocusing anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penundaan dilakukan karena DP3 Sleman harus melakukan refocusing anggaran sebesar Rp4,9 miliar atau 35% dari anggaran di luar prioritas guna mendukung program MBG dan memastikan efisiensi anggaran daerah.
selengkapnya : tautan
Pemda DIY Kaji Penerapan WFA bagi ASN
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sedang mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya efisiensi anggaran. Kajian ini selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang memberi fleksibilitas kerja bagi ASN.
Meski mempertimbangkan efisiensi biaya operasional, seperti pengurangan kendaraan dinas, listrik, dan internet, WFA tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik. Contohnya, layanan di rumah sakit, Dinas Sosial,...
Jembatan Srandakan Lama Bakal Dibongkar
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY akan membongkar Jembatan Srandakan lama yang ambrol beberapa waktu lalu untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan infrastruktur di sekitarnya, terutama Jembatan Srandakan 2. Pembongkaran ini diperlukan karena
Kewenangan pengelolaan jembatan ada di Pemda DIY, dan meskipun tidak lagi dipakai, keberadaannya tetap berpotensi menimbulkan bahaya. Namun, DPUPESDM DIY belum menentukan waktu...
Anggaran Rp1,4 Miliar, Digelar di 4 Lokasi
Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja akan melaksanakan program padat karya di empat lokasi pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp1,4 miliar yang bersumber dari APBD Kota Jogja.
Pelaksanaan program ini akan dimulai pada akhir Februari 2025 dengan setiap lokasi melibatkan 48 pekerja dan masa kerja selama 30 hari. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dan tidak bersamaan di...
Dana Kalurahan Tak Dipangkas
Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Bidang Bina Perencanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan DPMKP2KB Gunungkidul, Waziroh, pada Senin, 10 Februari 2025. Ia menegaskan bahwa ADD tetap dialokasikan sesuai rencana awal tanpa perubahan.
Pada tahun ini, pagu ADD mencapai Rp123,94 miliar dan akan disalurkan ke masing-masing kalurahan sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, total alokasi dana desa di Gunungkidul mencapai Rp168,8 miliar, terdiri dari...
Kebijakan WFA Tunggu Pusat
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan Work From Anywhere (WFA) sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran. Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, juga menegaskan bahwa langkah penghematan sudah dilakukan, tetapi saat ini yang masih tersedia adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk sektor kesehatan. Pemerintah daerah sedang melakukan pemetaan anggaran untuk mengantisipasi kemungkinan...
Aplikasi dan Skrining Jadi Kendala PKG
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Bantul menghadapi kendala dalam pelaksanaannya karena banyak warga belum melakukan skrining di aplikasi yang disediakan oleh pemerintah. Kendala ini terjadi pada hari pertama pelaksanaan program, yaitu Senin, 12 Februari 2024, dan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi serta kesulitan teknis dalam penggunaan aplikasi. Pemerintah menargetkan 60 juta peserta dengan anggaran Rp4,7 triliun pada tahun 2025.
Pelaksanaan...
Hampir Separo Jalan Nasional Minim LPJU
Minimnya fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di ruas jalan nasional di Gunungkidul, khususnya di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), menjadi perhatian utama. Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul, Bayu Susilo Alip, menjelaskan bahwa wilayah tersebut membutuhkan sekitar 4.000 titik LPJU, namun hingga kini belum ada kepastian anggaran dari pemerintah pusat. Ruas JJLS yang memiliki panjang sekitar 80 kilometer masih...
Pengunjung Keluhkan Fasilitas Embung Langensari
Taman Embung Langensari di Kota Jogja semakin ramai dikunjungi sebagai destinasi wisata. Namun, kondisi fasilitas di lokasi tersebut dikeluhkan oleh pengunjung karena kurangnya pemeliharaan. Salah satu pengunjung asal Sleman, Sari, menyebutkan bahwa embung ini memiliki potensi wisata karena lokasinya yang strategis dan suasana yang asri. Namun, banyak fasilitas seperti bangku yang rusak dan sampah yang berserakan, membuat kenyamanan berkurang....
Revitalisasi Pasar Tradisional Digenjot
Pemerintah Kota Jogja sedang melakukan revitalisasi pasar tradisional, termasuk Pasar Klituhan dan Pasar Terban, guna meningkatkan kenyamanan pembeli serta pedagang. Program ini dipimpin oleh Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Jogja, dengan Kepala Disdag Veronica Ambar Isnuwarsari dan mendapat dukungan dari Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto serta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY Jony Zainuri Ecsan. Revitalisasi Pasar Klituhan...
Harus Tegas, Hentikan Semua Aktivitas Penambangan di Hilir
Salahuddin Husein, Dosen Teknik Geologi UGM, menegaskan bahwa penambangan di hilir sungai harus dihentikan dan wajib memiliki izin resmi sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 458/KPTS/1986. Penambangan ilegal di hilir Sungai Progo telah merusak sempadan sungai, infrastruktur, dan ekosistem, serta mempercepat erosi yang berkontribusi pada jebolnya Dam Srandakan. Aktivitas ini terus berlangsung hingga 9 Februari, sehingga diperlukan pengawasan ketat...
Ilegal, 16 Titik di Sepanjang Aliran Progo
Dinas PUP-ESDM DIY mencatat terdapat 16 titik aktivitas tambang ilegal di sepanjang Sungai Progo, yang tersebar di wilayah Kulon Progo dan Bantul. Surat imbauan telah diberikan kepada para penambang ilegal sejak September hingga Desember 2024, bekerja sama dengan aparat penegak hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa aktivitas tambang telah berhenti setelah adanya imbauan, tetapi masih ada yang...
Bantul Hanya Rp20,9 Juta, Kulon Progo Rp520 Juta
Jebolnya Dam Srandakan di Bantul pada Minggu, 26 Januari, diduga akibat masifnya penambangan pasir di tepi Sungai Progo, yang menyebabkan sedimentasi berkurang dan aliran air menjadi lebih deras. Aktivitas penambangan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Provinsi DIY dalam hal perizinan, sementara pajaknya masuk ke masing-masing kabupaten yang dilintasi sungai. Di...
BPK Periksa Laporan Pertanggungjawaban Dana Parpol Pemkab Gunungkidul
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY melakukan pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Gunungkidul untuk anggaran 2024. Pemeriksaan ini melibatkan BPK Perwakilan DIY, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, partai politik penerima bantuan dana, serta Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah serta...
Program Gratis Ongkir SiBakul Tahun Ini Turun Jadi Rp2 M
Program subsidi ongkir SiBakul di DIY yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY tetap berjalan pada tahun 2025 dengan alokasi anggaran Rp2 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp3 miliar. Program ini sudah berlangsung sejak 2020, awalnya untuk membantu UMKM saat pandemi Covid-19. Penurunan anggaran dilakukan karena UMKM semakin berkembang dan mulai bisa mandiri.
selengkapnya : tautan
Selokan Mulai Dibangun di Sisi Jalan
Perbaikan jalan Sentolo-Nanggulan yang longsor sejak Desember 2024 mulai dikerjakan pada 5 Februari 2025. Tahap awal dilakukan dengan penataan lahan, kemudian alat berat digunakan untuk membangun selokan di sisi jalan agar tidak terjadi longsor susulan. Warga Kalurahan Wijimulyo menyambut baik proyek ini dan berharap jalan dapat selesai sebelum Idulfitri 2025 agar akses masyarakat lebih lancar. Anggaran yang digunakan sekitar...
Dana Bus Sekolah Perlu Diperhatikan
Bus sekolah gratis sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan diharapkan tetap beroperasi untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Kepala Bidang Angkutan Dishub Bantul, Toto Pamudji Raharjo, serta Wakil Ketua DPRD Bantul, Suradal, memberikan pernyataan terkait operasional bus sekolah di Bantul, Yogyakarta. Pada tahun 2024, anggaran operasional bus sekolah mencapai Rp90 juta, namun untuk tahun 2025, anggaran masih...
Demi Kesehatan, Perbaikan RTLH Digencarkan
Pemerintah Kota Yogyakarta menggencarkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan warga. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Hasto Wardoyo, serta dukungan dari dana sosial dan Corporate Social Responsibility (CSR). Perbaikan dilakukan di berbagai wilayah, khususnya daerah yang masih banyak memiliki rumah dengan kondisi kurang layak. Langkah ini diambil karena rumah yang tidak layak...
Status TPST Butuh Rp55 Miliar
Berencana mengubah sistem pengelolaan sampah, Pemkab Gunungkidul akan mengalihfungsikan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Wukirsari di Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Langkah ini dilakukan karena metode sanitary landfill yang selama ini digunakan dinilai tidak lagi efektif, kapasitasnya sudah melebihi batas, serta kurang ramah lingkungan karena sering menimbulkan polusi. Konsep TPST yang akan diterapkan mirip...
Pemeriksaan Gratis Dimulai, Persiapkan Semua Secara Matang
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja untuk memperluas jangkauan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program ini dilaksanakan di 18 puskesmas di Kota Jogja dengan persiapan matang, termasuk sistem pendaftaran daring melalui aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) dan Satu Sehat. Pelaksanaan PKG dimulai pada 11 Februari dengan peresmian di Puskesmas Mergangsan. Selain memberikan akses kesehatan bagi masyarakat,...
Pemeriksaan Kesehatan Gratis Butuh Perbaikan
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Kabupaten Sleman telah dimulai sejak Senin (3/2) dan dilaksanakan serentak pada Senin (10/2). Program ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman dengan dukungan dari organisasi profesi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia.
Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) HUT mengalami berbagai kendala, terutama dalam proses pendaftaran dan rendahnya partisipasi masyarakat. Salah...
Edarkan Gaya Hidup Sadar Sampah – 60 Persen Sampah di Gunungkidul Sisa Makanan
Gerakan ini melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pihak seperti OPD, kelurahan, sekolah, dan komunitas peduli sampah. Program ini mulai dicanangkan pada tahun 2024 dan berkaitan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2025. Untuk mewujudkan gaya hidup sadar sampah, pemerintah mengajak masyarakat untuk menghabiskan makanan yang dikonsumsi, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih produk curah tanpa kemasan,...
Berlaku Mulai Januari 2025 – Bea Balik Nama Gratis, SIM Sesuai Prosedur
Meskipun BBNKB dibebaskan, masyarakat tetap harus membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) serta biaya administrasi seperti SWDKLLJ, STNK, dan TNKB. AKBP Ary Murtini dari Satlantas Gunungkidul menegaskan bahwa informasi terkait pengurusan SIM harus tetap mengikuti prosedur resmi, mengingat banyak berita hoaks yang beredar. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat lebih mudah mengurus balik nama kendaraan tanpa terbebani biaya tinggi.
selengkapnya :...
Masalah Sampah di KP – Volume Meningkat, Kurang Infrastruktur Pengelolaan
Permasalahan sampah di Kulon Progo semakin meningkat seiring bertambahnya volume sampah, terutama di TPS Banyuroto Nanggulan dan kawasan wisata. Sayangnya, infrastruktur pengelolaan sampah di daerah ini masih kurang memadai. Pentingnya peningkatan infrastruktur dan keterlibatan masyarakat serta sektor swasta dalam pengelolaan sampah juga menjadi sorotan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah serta membuang sampah dengan baik...
Jalan Nanggulan-Sentolo Diperbaiki – Sebelum Lebaran Ditarget Selesai
Perbaikan Jalan Provinsi Nanggulan-Sentolo di Kulon Progo, DIY, sedang dilakukan akibat longsor yang terjadi di beberapa titik. Proses ini berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) DIY. Menurut Nurchayo Budi Wibowo, perbaikan telah dimulai sejak Rabu (5/2) dan diperkirakan berlangsung selama empat bulan, dengan target selesai sebelum Lebaran 2025.
selengkapnya : tautan
Pemda DIY Pastikan Proyek JPG Tak Terpengaruh Pemangkasan Anggaran
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memastikan bahwa proyek pembangunan Jogja Planning Gallery (JPG) di Malioboro tidak akan terpengaruh oleh pemangkasan anggaran akibat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sekda DIY, Beny Suharsono, menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya berdampak pada perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan bantuan keuangan, tanpa mengganggu proyek besar ini. Pembangunan JPG dilakukan bertahap dengan perkiraan anggaran Rp100–200...
Hadapi Efisiensi Anggaran – Pertumbuhan Ekonomi Jangan Terdampak
Sekda DIY, Beny Suharsono, menyatakan bahwa Pemda DIY masih dalam proses refocusing anggaran hingga 10 Februari dan belum bisa memperkirakan dampak pastinya. Namun, ia optimis bahwa daya tahan ekonomi masyarakat DIY tetap kuat, seperti yang terbukti selama pandemi Covid-19. Pemda DIY akan melakukan berbagai intervensi ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mengurangi dampak negatif, meskipun pertumbuhan ekonomi DIY cenderung pelan...
Anggaran Dipangkas – Pemkab Agar Tetap Prioritaskan Program Pembangunan
DPRD Kulonprogo mengalami pemangkasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat, termasuk pemotongan 50% untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat. Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifuddin, berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo tetap memprioritaskan program pembangunan yang penting bagi masyarakat. Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatsiwi, mengakui bahwa efisiensi anggaran dapat menurunkan kinerja daerah, terutama karena Kulonprogo masih bergantung pada dana...
Tahun Ini, 16.985 Rumah Tidak Layak Ditinggali
Di Wonosari, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gunungkidul mencapai 16.985 unit. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 miliar untuk perbaikan rumah tersebut secara bertahap. Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Nursiyanto, menyebut bahwa bantuan diberikan dalam bentuk stimulan senilai Rp20 juta per unit rumah. Namun, keterbatasan anggaran menjadi...
Dana Desa 2025: 20 Persen Harus Dialokasikan untuk Ketahanan Pangan
Pemerintah Pusat mewajibkan 20% dari Dana Desa (DD) tahun 2025 dialokasikan untuk ketahanan pangan, sebagaimana diatur dalam Permendes No. 2 Tahun 2024. Muhadi SH M.Hum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kulonprogo, menyatakan bahwa meski DD 2025 belum turun, pemerintah kalurahan harus menyusun Peraturan Kalurahan (Perkal) untuk pengalokasian dana ini. Dana dapat dikelola oleh BUMKal atau lembaga ekonomi lain...
Pemangkasan Anggaran Rp61 Miliar: Berdampak Program Infrastruktur Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp61 miliar akibat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang mengurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan infrastruktur. Pemangkasan ini terdiri dari Rp42,6 miliar untuk DAK fisik dan Rp18,9 miliar untuk DAK infrastruktur. Kepala BKAD Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menyatakan bahwa efisiensi anggaran masih dikaji dan belum dipastikan program mana...