Pajak Restoran Over Target Rp100 juta
Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak BKAD Kulon Progo Chris Agung membenarkan kenaikan capaian pajak restoran atau pajak barang tertentu atas makanan dan minuman pada 2024 ini, kenaikan sebesar Rp1,5 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tahun ini sebesar Rp15,5 miliar, over target sebesar Rp100 juta.
selengkapnya : tautan
Klaim TPSS Pandansari Sudah Lewati Kajian Lingkungan
Walhi DIJ sempat menyoroti TPSS Pandansari, Sanden, Bantul. TPSS anyar tersebut ditengarai tidak melewati studi kelayakan dan amdal dalam pembangunannya.
Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho pun membantahnya. Disebutkan, TPSS Pandansari sudah melalui kajian yang memperhatikan lingkungan. Bahkan aspek urgent lainnya pun sudah disesuaikan dengan melalui kehati-hatian.
selengkapnya : tautan
TPST Jadi Andalan Pengelolaan Sampah di Sleman
Kabupaten Sleman senantiasa berupaya mengoptimalkan operasional dua TPST yaitu TPST Sendangsari Minggir dan TPST Tamanmartani Kalasan pasca kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah diberlakukan pada 1 Mei 2024 lalu. Kepala DLH Sleman Epiphana mengatakan, disisi timur terdapat TPST Tamanmartani seluas 1,1 hektare terpasang 3 modul sampah. Sementara disisi barat ada TPST Sendangsari seluas 750 meter persegi dipasang dua modul sampah. Secara...
Enam Jembatan Rusak Selesai Diperbaiki
Tahun ini melalui DPUPKP Kabupaten Sleman, ada enam jembatan yang ditingkatkan. Realisasi hingga Desember ini semuanya telah selesai dikerjakan. Menurut Plt.Kabid Bina Marga DPUPKP Kabupaten Sleman, Suwarsono, semuanya sudah selesai 100 persen dan sudah open traffic, artinya sudah bisa dilewati. Alokasi anggaran yang digunakan untuk peningkatan jembatan sekaligus gorong-gorong tersebut senilai Rp12,5 miliar.
selengkapnya : tautan
Sumbang PAD Rp 1,26 Miliar
Tingginya angka kunjungan wisata pada liburan akhir tahun, Nataru berdampak terhadap hasil PAD di Kabupaten Gunungkidul. Selama 5 hari (H-2 Nataru) obwis dikunjungi 126.487 wisatawan dengan menyumbang PAD sebesar Rp1,26 miliar.
selengkap : tautan
Diputus Kontrak, Satu Rekanan Terancam Blacklist
Kepala Bidang Administrasi Pembangunan Setda Sleman, Nur Fitri Handayani mengatakan, tahun ini ada 10 paket strategis daerah yang dikerjakan, salah satunya pembangunan Gedung kelas baru di SMP Negeri 2 Mlati. Total proyek ini senilai Rp821,7 juta dan direncanakan selesai pada 16 Desember 2024. Namun pelaksanaan pembangunan tak sesuai rencana karena rekanan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Sehingga menangung konsekuensi yaitu...
Empat Paket Perbaikan Jalan Dihapus
Implementasi program MBG cukup banyak berdampak pada realisasi APBD 2025. Pemangkasan anggaran 11 persen per OPD, turut berimbas pada pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kulon Progo. Kabid Bina Marga DPUPKP Kulon Progo Nur Cahyo Budi Wibowo membenarkan adanya pemangkasan anggaran mencapai Rp3,7 miliar, yaitu dalam bidang bina marga, sumber daya air (SDA) dan unit pelaksana teknis...
Hadirkan Penanganan RTLH Terintegrasi 2024
Pemda DIY melalui Dinas PUPESDM DIY kembali meresmikan Penanganan RTLH Terintegrasi 2024 yang berlokasi di dua padukuhan, yaitu Kwarasan Wetan Kabupaten Gunungkidul, dan Panjul Srikayangan Kabupaten Kulon Progo.
Kegiatan Penanganan RTLH Terintegrasi di Kwarasan Wetan terdiri atas Pembangunan Baru Rumah Layak Huni sejumlah 10 unit rumah, talut sepanjang 1.162 meter, drainase sepanjang 279 meter, penerangan jalan umum sejumlah 100 unit...
DLH Bakal Terapkan
Kabid Pengelolaan Persampahan DLH Kota Jogja Ahmad Haryoko mengatakan, upaya meminimalisasi pembuangan sampah dari luar daerah, khususnya yang masuk ke depo2 milik Pemkot Yogyakarta, yaitu dengan menerapkan kartu pembuang sampah yang akan berlaku tahun depan. Tujuannya sebagai penanda atau identitas bahwa pembuang sampah tersebut merupakan pelanggan depo.
selengkapnya : tautan
Walhi Pertanyakan Amdal TPSS Pandansari
Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DIJ mempertanyakan analisis dampak lingkungan (amdal) dari TPSS Pandansari, sebab proyek tersebut berdampak ke lingkungan secara langsung.
TPSS Pandansari beroperasi dari tgl 12-31 Desember 2024 (hanya beroperasi 20 hari), dan memiliki 1 lubang pembuangan. TPSS Pandansari menampung 27 truk sampah per hari, dengan memiliki estimasi sampah 80 ton per hari sehingga total sampah...
Pemerintah Gelontorkan Rp1,04 Triliun
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Juli Kestijanti mengatakan APBN 2024 sebesar Rp1,04 triliun dari pagu Rp1,87 triliun telah memberikan dukungan fiskal yang signifikan untuk mendorong roda perekonomian di DIY, salah satunya untuk menjaga ketahanan pangan di DIY. Realisasi tersebar di tiga Kementrian yaitu Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan serta Kementrian Pekerjaan...
Dana Desa 2025 Menurun dari Sebelumnya
DPMKPPKB Gunungkidul mencatat besaran Dana Desa 2025 untuk Kabupaten Gunungkidul mencapai Rp168.808.759.000 atau turun sekitar Rp8 miliar dibanding Dana Desa 2024. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKPPKB Gunungkidul, Khoirul Rahmat mengatakan jumlah tersebut berasal dari alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi kinerja. Sedangkan penggunaan Dana Desa 2024 akan selesai pada 31 Desember 2024 mendatang.
selengkapnya : tautan
Tingkatkan Kewaspadaan Bencana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul mengukuhkan kepengurusan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) Kalurahan Palbapang Bantul. Menurut Lurah Palbapang, Sukirman SH, untuk pembentukan Kaltana Pemerintah Palbapang menganggarkan dana APBKal Rp254.100.000 untuk pengadaan kendaraan mobil pickup, operasional dan fasilitas lain.
selengkapnya : tautan
Pangkas Anggaran 11 Persen Per OPD
Berdasarkan surat yang ditandatangani Sekda Kabupaten Kulon Progo No.000/2735 tenteng Permintaan Pengurangan Anggaran Perangkat Daerah pada RAPBD 2025. Pemkab harus mengalokasikan 7,75 persen PAD, namun karena belum memenuhi alokasi dana itu, Pemkab melakukan pengurangan alokasi belanja dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD) sebesar 11 persen.
selengkapnya : tautan
Beras Premium Tak Kena PPN 12%
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah tidak akan mengenakan tarif PPN 12% untuk beras premium pada 2025. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan kebijakan penyesuain PPN dari 11% menjadi 12% tidak akan dikenakan pada pangan pokok strategis, terutama pada beras yang diproduksi dalam negeri.
selengkapnya : tautan
Relokasi SDN Bugel Dianggarkan Rp5 Miliar
Kepala Disdikpora Kulon Progo, Nur Wahyudi menjelaskan Pemkab Kulon Progo mengalokasikan APBD 2025 untuk pembangunan Gedung baru SDN Bugel di Kapanewon Panjatan senilai Rp5 miliar. Pembangunan ini dilakukan karena Gedung sekolah terdampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan proyek pipa SPAM Kamijoro. Pembangunan akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2026. Pembangunan menggunakan TKD milik Kalurahan Bugel.
selengkapnya...
Penumpukan Sampah Terjadi di Parangtritis
Selama libur Natal pada 25-26 Desember 2024 terjadi penumpukan sampah sungai di Pantai Parangtritis. Sebagian besar sampah tersebut merupakan sampah domestik yang terdiri dari sampah plastik kemasan, bungkus shampo, dan sebagian kecil lainnya berupa ranting pohon.
Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho menuturkan selama libur Nataru diperkirakan ada lonjakan sampah yang dihasilkan sekitar 10-15% dari total produksi sampah harian sekitar...
TPSS Pandansari sampai Akhir Tahun
Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan pengoperasionalan TPSS Pandansari mulai dilaksanakan sejak 12 Desember 2024 dan hanya akan beroperasi sampai 31 Desember 2024, karena kondisi mendesak. Kapasitas disana hanya sekitar 10 ton, setelah tgl 31 Desember 2024 harus mencari lokasi lain.
selengkapnya : tautan
Dimulai 2025, Telan Anggaran Capai Rp 5 Miliar
Kepala Disdikpora Kulon Progo Nur Wahyudi menjelaskan, pengajuan anggaran untuk pembangunan sekolah telah dilakukan sejak 2024. Relokasi dan pembangunan SDN Bugel, Panjatan, Kulon Progo akan dilakukan tahun depan, menggunakan dana APBD 2025 mencapai Rp5 miliar. Komponen yang dibayarkan berupa relokasi, pengadaan tanah, dan pembangunan fasilitas ruang KBM. Area pembangunan sekolah akan memanfaatkan TKD milik Kalurahan Bugel.
selengkapnya : tautan
Insinerator Dodika Bisa Musnahkan Sampah 20 Ton Per Hari
Mesin pembakar sampah atau insinerator yang direalisasikan Pemkot Yogyakarta dipastikan bisa dioptimalkan dalam waktu dekat. Mesin besutan PT Dodika Prabsco Resik Abadi sudah punya izin Teknologi Ramah Lingkungan (TRL). Mesin diciptakan sesuai karakteristik sampah Indonesia yang relatif basah mengandung air lebih dari 60 persen.
Pj Wali Kota Yogya Sugeng Purwanti sebelumnya mengatakan, Ketika dua insinerator sudah beroperasi penuh, problem persampahan...
Beras Khusus Impor Kena Pajak 12%
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan penjelasan jenis beras yang akan kena kenaikan PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Jenis beras yang kena pajak hanyalah beras khusus yang tidak diproduksi dalam negeri.
selengkapnya : tautan
Pemkab Siapkan Rp920 Juta untuk Sanitasi
Pemkab Gunungkidul mengalokasikan Rp920 juta dari APBD untuk pembangunan tangki septik pada 2025. Kabid Cipta Karya DPUPRKP Gunungkidul, Ashari Nurkhalis mengatakan ada 92 KK yang menjadi penerima manfaat tangka septik individu pada 2025.
selengkapnya : tautan
Pengadaan Ratusan LPJU Diupayakan Tahun Depan
Kepala Bidang Perlengkapan Jalan Dishub Bantul, Agus Sutomo menyampaikan saat ini terdapat kekurangan sekitar 17.000 unit LPJU di jalan kabupaten Bantul. Dishub Bantul telah merencanakan pengadaan 783 unit LPJU untuk jalan kabupaten dan 161 unit untuk jalan desa pada tahun 2025. LPJU di jalan kabupaten akan menggunakan daya 90 watt (diperlukan anggaran Rp20 juta) sementara untuk jalan desa akan...
Beras Premium Tidak Dikenai PPN 12 Persen
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras premium tidak dikenai tarif PPN 12%. Pengecualian terbaru atas kenaikan PPN tahun depan adalah tiga jenis barang kebutuhan pokok dan penting (bapokting), seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng curah Minyakita.
selengkapnya : tautan
Jaga Warisan Budaya dan Meningkatkan Ekonomi Lokal
Pemda DIY Distribusikan Danais.
Sekda DIY Beny Suharsono menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengarahan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada TA 2025.
selengkapnya : tautan
BKK Dana Keistimewaan Wujudkan Kewenangan Keistimewaan
Pemda DIY menyerahkan BKK Danais TA 2025 untuk kabupaten/kota dan kalurahan di wilayah DIY, Jumat (20/12). Sekda DIY Beny Suharsono menjelaskan, beberapa bentuk BKK dana keistimewaan yang akan disalurkan ke kalurahan meliputi BKK WBTB, BKK Balai Budaya, BKK Desa Mandiri Budaya, BKK Desa Wisata, BKK Desa Preneur, dan Lainnya.
selengkapnya : tautan
Targetkan 13 Persen, Dapat Danais Rp12,8 M Tangani Stunting
Pemkab Gunungkidul pada 2025 nanti kembali akan mendapatkan anggaran Danais untuk penanganan stunting. Jumlahnya mencapai Rp12,8 miliar.
selengkapnya : tautan
Gubernur HB X Serahkan BKK Danais 2025
Gubernur DIJ Hamengku Buwono X secara simbolis menyerahkan BKK Danais TA 2025 kepada perwakilan dari kabupaten/kota dan kalurahan. Acara berlangsung di Bangsal Kepatihan Jogja (20/12).
selengkapnya : tautan
Sleman Kelola Sampah 104 Ton Per-Hari
DLH Kabupaten Sleman terus berupaya mengatasi permasalahan pengelolaan sampah. Sampai sekarang dengan sarana yang dimiliki termasuk transfer depo, TPS3R, bank sampah serta support dari tiga kalurahan, Sleman bisa mengolah 104,4 ton sampah per hari.
selengkapnya : tautan
Pemkot Diminta Jangan Pelit
Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sinarbiyat Nujanat mengungkapkan, kalangan legislatif menyoroti anggaran pengelolaan dan pengentasan masalah sampah di Kota Yogya yang dinilai terlalu kecil, mengandalkan dana dari pusat dan provinsi dan menunjukkan kurangnya keseriusan Pemkot Yogya dalam mengatasi berkepanjangan ini. Ia mendesak efektivitas TAPD dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
Pj Wali Kota Yogya Sugeng Purwanto menandaskan, problem yang belakangan mencuat...
Bupati Sleman Resmikan 3 Proyek Infrastruktur
Pemkab Sleman melalui DPUPKP Sleman meresmikan tiga proyek infrastruktur tahun 2023, yaitu Museum Gunung Merapi (MGM), peningkatan Jalan Blembem-Tanen, dan peningkatan Jembatan Gajah Kuning.
selengkapnya : tautan
Sultan: BKK Menjadi Instrumen Strategis
“BKK menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan kewenangan keistimewaan DIY dalam bentuk nyata”, kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Kepyakan Arahan dan Penyerahan Simbolis BKK Danais, Jumat (20/12). Pemerintah Pusat menetapkan pagu definitif Danais DIY TA 2025 sebesar Rp1,2 triliun.
selengkapnya : tautan
Pupuk Bersubsidi Dibeli tanpa Kartu Tani
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul, Joko Waluyo mengatakan, petani sudah bisa mengakses pupuk bersubsidi menggunakan KTP tanpa harus menggunakan kartu tani. Syaratnya petani sudah terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
selengkapnya : tautan
Pembangunan Gedung Baru DPRD Ditunda
Rencana pembangunan Gedung baru DPRD Bantul tidak akan dimulai pada 2025. DPRD Bantul mencoret anggaran awal pembangunan gedung dewan karena tidak ingin menambah defisit APBD 2025.
selengkapnya : tautan
Tiga Proyek Diresmikan Akhir Tahun
Kepala DPUPKP Sleman, Mirza Anfansury menerangkan di penghujung 2024 ini, Pemkab Sleman meresmikan tiga proyek infrastruktur.
Pertama, rehabilitasi Museum Gunung Merapi tahap kedua yang merupakan lanjutan pekerjaan rehabilitasi tahap pertama pada 2023.
Kedua, proyek peningkatan Jalan Blembem-Tanen untuk mendukung kelancaran transportasi untuk peningkatan destinasi wisata prioritas.
Ketiga, peningkatan Jembatan Gajah Kuning yang menghubungkan Kalurahan Trimulyo dan Pandowoharjo Kapanewon Sleman khususnya diruas Kadisoko-Krandon.
Selengkapnya...
2025, Pemkot Jogja Siapkan Rp5,89 Miliar
Kasubbag Keuangan dan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD Kota Jogja, Anjar Widyaningsih menjelaskan, dibandingkan anggaran pada 2024 total anggaran untuk penanggulanagan bencana di 2025 tidak jauh berbeda, yakni sebesar Rp5,85 miliar. Namun jumlah tersebut masih mendapat tambahan pada APBD Perubahan 2024 sebesar Rp2,3 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp 8,1 miliar.
Dalam anggaran kebencanaan 2025 tidak ada yang spesifik dialokasikan untuk...
Ratusan Miliar Dianggarkan untuk Atasi Stunting
Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14% pada akhir 2024, dengan terus melakukan intervensi untuk mempersiapkan generasi Emas 2045. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kurang gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Sekretaris Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPSS) Kabupaten Sleman, Wildan Solichin, menjelaskan, pada tahun ini disediakan dana sebesar Rp112 miliar yang merupakan akumulasi dan...
Bupati: ITF Bawuran Solusi Mengurai Sampah
Pembangunan ITF Bawuran optimis bakal selesai dan akan mulai dioperasikan Februari 2025. Sejauh ini pembangunan infrastruktur bangunan ITF Bawuran mencapai 70%. Sementara mesin insinerator sudah terkirim tiga modul dari total 17 modul. Proyek tersebut sebagai respons terkait darurat pengelolaan sampah di DIY.
selengkapnya : tautan
Mulai 2025, Kalurahan/Kelurahan Terima Dana Rp100 Juta
RAPBD TA 2025 DIY telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemda DIY. Kesepakatan dlakukan dalam rapat paripurna DPRD DIY, Jumat (29/11). Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menjelaskan, “Tahun 2025 setiap kalurahan/kelurahan akan mendapatkan alokasi dana pembangunan sebesar Rp100 juta”. Eko menambahkan APBD TA 2025 TA 2025 ditekankan pada tiga hal. Penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan...
Sri Mulyani: Penerapan PPN 12 Persen Dengarkan Aspirasi Masyarakat
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, penerapan tarif baru PPN akan mengedepankan asas keadilan. Kebijakan sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengamanatkan PPN 12 persen, dengan tetap menjalankan asas keadilan dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Menkeu memerinci, sejumlah barang dipastikan tidak akan terdampak kenaikan PPN 12 persen karena tidak dikenai pajak pertambahan nilai alias PPN nol persen.
selengkapnya : tautan
Pemkab Rehabilitasi 4.050 RTLH
Pemkab Sleman sejak 2021 telah merehabilitasi 4.050 unit rumah tidak layak huni (RTLH) bagi keluarga penerima manfaat yang tersebar di 17 kapanewon di Bumi Sembada.
Kepala DPUPKP Sleman, Mirza Anfasury mengatakan, tahun 2024 ada perbaikan RTLH sebanyak 778 unit dengan anggaran mencapai Rp11,04 miliar. Bantuan yang diberikan bersifat simultan dan besarannya disesuaikan dengan kondisi kerusakan rumah dengan alokasi Rp20 juta...
Enam Jembatan Rusak Selesai Diperbaiki
Plt. Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kabupaten Sleman, Suwarsono mengatakan, peningkatan enam jembatan telah selesai dikerjakan 100 persen dan sudah open traffic hingga Desember ini, Senin (9/12). Selain memperbaiki jembatan juga peningkatan gorong-gorong dan telah menggunakan anggaran senilai Rp12,5 miliar. Selain perbaikan jembatan, DPUPKP Sleman juga melakukan pekerjaan peningkatan jalan dengan anggaran dari DAK.
selengkapnya : tautan
Gedung Baru Puskesmas Kraton Siap Ditempati
Gedung baru Puskesmas Kraton yang berada di Jalan Langenastran Kidul Nomor 3 Panembahan sudah diremikan dan siap ditempati. Dengan ruangan yang representatif, pendekatan layanan juga semakin integratif. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Aryani menjelaskan, “Pembangunan Gedung ini memakan waktu penyelesaian hingga 150 hari kerja dengan dukungan DAK tahun 2024 sebesar Rp4,9 miliar”.
selengkapnya : tautan
Ribuan Warga Lansia Miskin Peroleh BLT
Penjabat Walikota Jogja, Sugeng Purwanto secara simbolis didampingi oleh jajaran Dinsosnakertrans Kota Jogja, menyerahkan BLT sebanyak Rp300.000 kepada 1.160 warga lansia miskin (minimal berusia 60 tahun dan masuk data terpadu kesejahteraan sosial DTKS), dan akan diberikan sebanyak dua kali sehingga setiap penerima menerima Rp600.000. Menurut Kepala Disnakertrans Kota Jogja Maryustion Tonan, jajarannya bekerjasama dengan BPD DIY dalam pencairan BLT.
selengkapnya...
Prabowo Disebut Setuju Kenaikan PPN 12%
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan hasil diskusi dengan Presiden Prabowo, bahwa akan tetap mengikuti UU PPN (12%) akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu, amanat di UU yaitu 1 Januari 2025. Penerapan PPN akan selektif kepada beberapa golongan barang dan tidak akan berlaku dalam satu tarif.
selengkapnya : tautan
Ribuan Warga Peroleh BLT Cukai Tembakau
Sebanyak 1.056 warga Kulon Progo mendapat bantuan langsung tunai (BLT) dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), sesuai Permenkeu No.3/PMK07/2023 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT. Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi saat menyerahkan bantuan secara simbolis, menjelaskan kebijakan didasarkan pada beberapa aspek, yaitu kesehatan, ketenagakerjaan industri tembakau, dan petani tembakau.
selengkapnya : tautan
BPK Jogja Meriahkan Puncak HUT BPK RI Ke-78
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Selasa, 21 Januari 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan peringatan HUT BPK RI ke-78 dengan mengusung tema "BPK Maju, BPK Terdepan". Diawali dengan upacara bendera di halaman kantor BPK Jogja.
Kepala Perwakilan BPK DIY, Agustin Sugihartatik selaku inspektur upacara memimpin jalannya upacara dengan penuh khidmat. Upacara ini diikuti oleh seluruh Pejabat...
Dana Sampah Tambah Rp6 Miliar
DLH Bantul mendapat tambahan dana Rp6 miliar di APBD 2025 untuk penanganan sampah. Menurut Kepala DLH Bantul, Bambang Purwedi Nugroho dengan tambahan tersebut maka total anggaran mencapai Rp70 miliar dan akan digunakan untuk penuntasan darurat sampah. Dana tersebut untuk mengoptimalkan keberadaan TPST Modalan, TPST Dingkikan dan ITF Niten, serta mengoptimalkan TPS3R yang ada seperti TPS3R Bantul, Potorono, Srigading, Sokowaten...
Tidak Termasuk Alat Pengolah Sampah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sleman Raden Haris Martapa menjelaskan, Pemkab Sleman tengah membangun TPST Donokerto di Kapanewon Turi hanya untuk pembangunan fisik menggunakan APBD senilai Rp9,99 miliar dan menggunakan tanah kas desa seluas 1,1 hektare dengan izin dari gubernur DIJ sejak 10 Oktober 2024. Sedangkan untuk mesin dan peralatan pengolah sampah akan dimintakan Danais pada 2025.
selengkapnya : tautan
TPST & TPS3R Tak Ditambah
DLH Kabupaten Bantul mendapat alokasi anggaran sekitar Rp70 miliar untuk tahun depan, tertuang dalam RAPBD Bantul 2025. Meskipun belum ditetapkan secara resmi, seluruh dana yang ada tidak akan digunakan untuk penambahan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Begitu pula dengan ditambahnya tempat pengolahan sampah recycle, reuse, dan reduce (TPS3R). Menurut Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, “Hanya optimalisasi (TPST dan...
Rp10.000 Sulit Penuhi Gizi
Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mengaku kesulitan menghidangkan makanan bergizi senilai Rp10.000 dalam program nasional makan bergizi gratis. Vokasi UNY menghidangkan makanan senilai Rp28.000 sd Rp30.000
selengkapnya : tautan
Pemkab Baru Punya Anggaran untuk 11 Bulan
Pemkab Sleman baru bisa mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp105,4 miliar di APBD 2025. Jumlah ini diperkirakan baru mencukupi untuk pembiayaan selama 11 bulan.
selengkapnya : tautan
Mega Dukung Makan Bergizi Gratis
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri mendukung MBG yang merupakan unggulan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu catatan terhadap program tersebut yakni anggaran MBG yang mencapai Rp10.000 perporsi menurut Presiden ke-5 ini kurang cukup untuk membeli makanan dengan kaya gizi.
selengkapnya : tautan
Makan Bergizi Gratis, Harapan Baru Untuk Generasi Muda Sehat dan Berkualitas
Indonesia menghadapi berbagai masalah gizi, seperti tengkes (stunting), underweight, wasting, dan anemia. Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi menjelaskan, ada tiga hal yang wajib diutamakan oleh unit pelayanan MBG, yakni kecukupan gizi, food safety, dan tata kelola limbah. Program MBG sudah didesain secara massif, disepakati di DPR bahwa anggarannya Rp71 triliun.
selengkapnya : tautan
Uji Efektivitas Makan Bergizi Gratis
Beberapa sekolah di Kabupaten Sleman telah dipilih untuk menjadi lokasi uji coba program MBG. Menyasar tujuh SD dan 2 TK, uji coba MBG langsung dilakukan dan bersifat mandiri yaitu oleh PT Sarihusada Generasi Mahardhika Bersama Indonesia Food Review (IFR), berlangsung sejak September-Desember 2024.
Kabid Disdik Sleman Rira Meuthia berharap nantinya pelaksanaan MBG pada 2025 bukan berada di Dinas Pendidikan, karena...
Ditunda, Uji Coba Pemberian Makan Bergizi Gratis
Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati MM mengatakan, renacana uji coba pemberian makan bergizi gratis di tiga jenjang satuan Pendidikan yag semula dijadwalkan Senin (9/12) ditunda, lantaran ketidaksiapan dapur umum yang akan mengolah makanan bergizi yang akan didistribusikan kepada para siswa.
selengkapnya : tautan
Makan Bergizi Gratis Dialokasikan Rp90 Miliar
Program MBG yang digulirkan pemerintah Prabowo-Gibran segera direalisasikan di Kota Yogya. Usulan anggaran yang disampaikan eksekutif melalui RAPBD 2025 juga sudah disepakati oleh legislatif dengan pagu Rp90 miliar, dan dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Yogya Sinarbiyat Nurjanat. Rinciannya Rp75 miliar untuk MBG dan Rp15 miliar sisanya untuk Biaya Tidak Terduga (BTT).
selengkapnya : tautan
Pemkab Kulon Progo Alokasikan Rp29,5 M
Sekda Pemkab Kulon Progo, Triyono MSi mengatakan, menindaklanjuti Program MBG yang dicanangkan Preside RI Prabowo Subianto Pemkab Kulon Progo mengalokasikan anggaran sebesar Rp29,5 miliar dalam APBD 2025, dan sekitar 7,75 persen dari PAD dalam APBD 2025.
selengkapnya : tautan
Para PFP mengikuti Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Senin, 13 Januari 2025, BPK Perwakilan DIY bersama Badan Diklat PKN Yogyakarta menyelenggarakan Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2024 yang dilaksanakan selama tiga hari mulai 13 hingga 15 Januari 2025 di Auditorium Balai Diklat PKN Yogyakarta.
Acara ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK DIY, Ibu Agustin Sugihartatik, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi dan kompetensi...
Pemkab Sleman Anggarkan Rp100 M untuk Makan Bergizi Gratis
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Susmiarto mengatakan berdasarkan scenario awal, Pemkab Sleman diminta untuk menyediakan anggaran Rp 115 miliar.
Sementara Sekda Kulon Progo Triyono mengatakan anggaran untuk program tersebut dialokasikan sebesar Rp29,5 miliar.
selengkapnya : tautan
Audiensi BPK Jogja dan Kedaulatan Rakyat
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Kepala Perwakilan BPK DIY beserta jajaran melakukan kunjungan ke Kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta di Kantor Direksi Jalan Margo Utomo, Yogyakarta pada Kamis 9 Januari 2025. BPK DIY disambut langsung oleh jajaran direksi PT BP Kedaulatan Rakyat.
Turut hadir dari jajaran Direksi PT BP KR dan Redaksi KR yaitu Komisaris Utama Imam Satriadi, Komisaris...
BPK Mengajar, SMA Teladan
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT BPK RI ke-78, BPK DIY hadir di SMAN 1 Teladan Yogyakarta pada Selasa, 7 Januari 2025. Melalui program BPK Mengajar, Kepala Perwakilan BPK DIY, Agustin Sugihartatik dan jajaran berbagi wawasan tentang tugas, fungsi, serta capaian BPK RI di tingkat nasional dan internasional.
Acara diawali dengan pengantar oleh Kasetlan BPK...
Kunjungan Silaturahmi Kepala Perwakilan kepada Gubernur DIY
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X didampingi Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono menerima kunjungan silaturahmi Kepala Perwakilan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Provinsi DIY, Agustin Sugihartatik beserta jajarannya di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (6/1).
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan BPK RI Perwakilan DIY,...
Kampung Sayur Siap Suplai Program MBG
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Jogja Sukidi menyatakan, untuk mempersiapkan suplai bahan makanan pihaknya sudah membina kelompok-kelompok tani yang ada dikelompok-kelompok tani yang ada di Kota Jogja. Sehingga nantinya bisa siap apabila bersinergi dengan program yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto itu.
selengkapnya : tautan
SDN Wonosari I Jadi Lokasi Uji Coba
Kepala BKAD Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan total alokasi anggaran MBG di APBD 2025 mencapai Rp26,7 miliar. Dari angka itu, sebanyak Rp9 miliar telah masuk dipasang di APBD 2025. Pemkab Gunungkidul tinggal membelanjakan anggaran tersebut. Sisanya, Rp17,7 miliar akan dipasang di APBD Perubahan sekitar April 2025.
selengkapnya : tautan
Dua Bulan Berat Badan Naik Dua Kilo
SDN Tlogo di Kasihan, Bantul, menjadi salah satu sekolah yang dijadikan uji coba program MBG dari Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kepala SDN Tlogo, Subiyanto mengatakan, “Kemarin saya lihat ada beberapa anak, sejak ada program ini berat badannya naik satu sampai dua kilogram. Ini menandakan jika program ini ada efek baiknya.”
selengkapnya : tautan
BUMDes Agar Dilibatkan Program Makan Bergizi Gratis
Program MBG oleh Pemkab Kulon Progo dialokasikan dana sebesar Rp29,5 Miliar dari APBD 2025. Ketua DPRD Kulon Progo Aris Syarifuddin minta agar dalam program tersebut, potensi lokal seperti BUMDes untuk dilibatkan.Potensi lokal yang dimaksud berupa produk pangan yang dikelola oleh BUMDes.Pemanfaatan tersebt menjadi pula bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat Kulon Progo.
selengkapnya : tautan
Dapat Nasi, Sayur, dan Telur Dadar
Program MBG dengan anggaran Rp10 ribu per anak per hari telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas (29/11). Radar Jogja mencoba menu makan siang di warteg beberapa lokasi di Jogja, dan menu seharga Rp10 ribu banyak yang bisa mendapatkan nasi, sayur dan telur dadar.
selengkapnya : tautan
BUMKal Terlibat Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah bakal melibatkan pelaku penyedia makanan dari BUMKal untuk mendukung program MBG. Salah satunya BUMKal di Kabupaten Bantul dikabarkan akan terlibat dalam penyedia makan siang bergizi dan gratis untuk mendukung program kerja Presiden Prabowo Subianto. Baru-baru ini, Presiden RI Prabowo Subianto, menurunkan alokasi anggaran makan siang bergizi dan gratis dari anggaran sebelumnya Rp15 ribu per porsi atau per anak,...
Rp42 M untuk Program Makan Bergizi
Pemda DIY menyiapkan anggaran Rp42 miliar untuk program makan bergizi gratis bagi siswa. Alokasi anggaran akan dibagi secara proporsional, sesuai jumlah siswa di kabupaten dan kota. Pihak Pemda DIY masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait pengelolaannya. Program ini diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi bagi anak-anak.
selengkapnya : tautan
Pemprov Anggarkan Rp42 M, Pemkot Refocusing APBD
Pemprov DIY telah menyiapkan anggaran Rp42 miliar untuk program MBG. Namun mekanisme teknis perhitungan detail dan distribusi masih menunggu instruksi dari pusat.
Sementara itu, Pemkot Jogja dipastikan melakukan refocusing APBD 2025. Itu dampak dari menjalankan MBG, program pemerintah pusat. Dari informasi yang diterima Radar Jogja dari sumber di DPRD Jogja, pemkot melakukan refocusing anggaran hingga Rp200 miliar untuk memuluskan program...
Bimtek via Zoom demi Makan Bergizi Gratis
Sekretaris Dinas Dikpora Kulon Progo, Nur Hadiyanto menyebut, semua perangkat daerah di Kulon Progo mengalami pemangkasan sejumlah 11 persen. Di Disdikpora, pihaknya melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp2 miliar. Pemangkasan dilakukan untuk memenuhi sejumlah anggaran untuk pembiayaan MBG. Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Taufik Prihadi menyampaikan pemangkasan anggaran dari BPBD Kulon Progo sekitar Rp90 juta, karena anggaran memang sudah...
BUMD Proaktif Program Makan Siang Gratis
Selasa siang (26/11) di Ruang Kresna DPRD setempat Rapur dihadiri Pimpinan dan Anggota DPRD, Pj Bupati, Sekda dan jajarannya.
Pj Bupati Kulon Progo Ir Srie Nurkyatsiwi MMA dalam penyampaian pendapat akhir menyatakan menyepakati beberapa hal, antara lain, penganggaran program Makan Bergizi sehat sebesar Rp29,5 Miliar, sebesar Rp14,4 Miliar dituang dalam BTT dan sebesar Rp15,1 Miliar dipotongkan dari belanja SKPD yang...
Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Sleman Banudoyo Manggolo S.Kom mengatakan, untuk menyukseskan program MBG, Komisi D telah sepakat menganggarkan Rp115 miliar di APBD 2025. Hal itu sesuai instruksi dari pemerintah pusat supaya Kabupaten Sleman sharing anggaran untuk program MBG.
selengkapnya : tautan
Dana Rp26 Miliar Masuk ke BTT
Pemkab Gunungkidul memasukkan dana program MBG ke pos belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp26 miliar, dan sudah tercantum dalam APBD 2025, menurut Sekda Gunungkidul Sri Suhartanta. Anggaran MBG diambil dari PAD sebesar 7,7%.
selengkapnya : tautan
Bantul Siap Alokasikan Dana 9%
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul Jumakir mengatakan saat ini Dewan dan Pemkab bersepakat menganggarkan Rp52,7 miliar dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) terkait dengan penggunaan 9% PAD untuk program MBG.
selengkapnya : tautan
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Kolaborasi Lintas Sektoral
Dinas Kominfo DIY Kembali menggelar Diseminasi Konten Positif yang kali ini mengangkat tema Program Makan Bergizi Gratis untuk Pelajar. Program yang menyasar anak sekolah ini diulas dari beragam sudut pandang, mulai dari kacamata legislatif hingga ahli gizi. Beragam elemen dinilai punya peran penting terhadap kesuksesan program ini.
Dukungan Pemda DIY terhadap program makan bergizi yakni dengan alokasi anggaran berkisar di...
Komitmen Dalam Memajukan Pendidikan Kabuaten Bantul Bank BPD DIY Serahkan CSR 1 Unit Mobil Operasional kepada PGRI Bantul
PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Kabupaten Bantul menerima CSR berupa 1 unit mobil Toyota Avanza senilai Rp237.000.000. Penyerahan langsung dilakukan oleh Dirut Bank BPD DIY Hudan Mulyawan. Pimpinan Cabang Bank BPD DIY Bantul Fendi Muryawan mengatakan, Bank BPD DIY berkomitmen untuk berkontribusi dalam memajukan Pendidikan di Kabupaten Bantul.
selengkapnya : tautan
Mesin Pengolahan Sampah Tanpa Limbah Residu
Proses pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo akan semakin optimal, efektif dan efisien. Lantaran saat ini telah dioperasikan mesin pengolah sampah tanpa limbah residu.
selengkapnya : tautan
Lampaui Target, Raup Rp29 Miliar Lebih
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dispar Gunungkidul, Supriyanta mengatakan capaian PAD hingga saat ini mencapai Rp29.722.689.725. Capaian PAD sektor pariwisata sudah 102,49 persen katanya.
selengkapnya : tautan
1.160 Lansia Miskin Mendapat Bantuan Sosial
Sebanyak 1.160 warga lansia miskin di Kota Yogya memperoleh bantuan sosial melalui program Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia (Aslun). Pemkot Yogya menggandeng Bank BPD DIY Cabang Senopati guna mempercepat proses penyaluran. Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogya Maryustion Tonang menyampaikan, jumlah bantuan yang diterima ialah sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode dua bulan, jadi masing2 mendapatkan Rp600.000 yang diberikan sekaligus.
selengkapnya :...
Pemkab Optimalkan Pembangunan Infrastruktur
Kepala DPUPRKP Gunungkidul Rakhmadiyan menjelaskan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Padukuhan Selang I Wonosari menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang digunakan bersumber dari APBD sejumlah Rp363.164.000, dan melibatkan Kelompok Pengelola dan Pemanfaat (KPP) Lestari Mulya.
selengkapnya : tautan
Bank BPD DIY Serahkan CSR Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMK) Kabupaten Bantul dan Kalurahan Mangunan
Bank BPD DIY menyalurkan CSR PT Bank BPD DIY di Kabupaten Bantul, berupa 1 Unit Mobil Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Kabupaten Bantul senilai Rp195.400.000 dan 1 Unit Mobil Ambulance untuk Kalurahan Mangunan Kapanewon Dlingo senilai Rp150.000.000. Sehingga total penyaluran CSR PT Bank BPD DIY di Kabupaten Bantul sebesar Rp1.148.370.600
selengkapnya : tautan
Uang Rp2 Miliar Perlu Dikembalikan
Perumda Aneka Dharma perlu menarik dana pembangunan ITF Bawuran Rp2 miliar yang sudah diberikan ke PT Dhana Putra Dewa menyusul batalnya kerjasama operasional (KSO) dua perusahaan itu.
selengkapnya : tautan
BPK Jogja Serahkan LHP Kinerja dan Kepatuhan pada Lima Pemerintah Daerah
YOGYAKARTA – Humas BPK Jogja, Senin, 23 Desember 2024 Kepala Perwakilan BPK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Agustin Sugihartatik menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan pada Lima Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. LHP yang diserahkan yaitu Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Pemerintah Kabupaten Sleman dan Kota...
Dana Sampah Tambah Rp6 Miliar
DLH Bantul mendapat tambahan dana Rp6 miliar di APBD 2025 untuk penanganan sampah. Dana untuk mengoptimalkan keberadaan TPST Modalan, TPST Dingkikan dan ITF Niten. Kepala DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan dengan tambahan Rp6 Miliar tersebut, maka total anggaran yang didapat DLH untuk tahun depan totalnya mencapai Rp70 miliar.
selengkapnya : tautan