PDAM TIRTA SEMBADA RINTIS ‘SIPINTAR’
MENCEGAH PENYIMPANGAN
PDAM Tirta Sembada merintis Sistem Informasi Manajemen PDAM Pintar (Sipintar). Sistem tersebut untuk mencegah penyimpangan maupun korupsi dalam pelayanan karena sudah terintegrasi dengan sistem.
Direktur PDAM Tirta Sembada, Dwi Nurwanta SE MM, Selasa (11/12), menjelaskan ‘Sipintar’ itu nantinya manyakup pengadaan barang, inventarisasi asset, keuangan, personalia dan lainnya. Dengan adanya sistem itu, nantinya tidak ada lagi yang bisa direkayasa.
“Program ini...
KERUGIAN NEGARA TUNGGU PENGHITUNGAN INSPEKTORAT
DUGAAN PENYIMPANGAN DANA DESA
Kerugian Negara terkait kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Banyurejo tahun 2015, 2016, dan 2017, menunggu penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Sleman. Hasil penghitungan negara akan dijadikan dasar penyidik dalam menentukan tersangka.
Kasi Pidsus Kejari Sleman Yulianta SH, Senin (3/12) mengungkapkan, sebelumnya, penyidik meminta penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun karena Inspektorat...
6 DESA BELUM CAIRKAN DANA BKK TAHAP II
Sebanyak 6 desa belum mencairkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap II karena pencairan tahap I mundur. Ditargetkan awal Desember 2018 mendatang, semua desa sudah mengumpulkan laporan penggunaan dana BKK tahap pertama.
Kasi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sleman, Agung Endarto, Sabtu (1/12), menjelaskan dari 83 desa yang ada menerima dana BKK, ada 6 desa yang belum mencairkan...
KERUGIAN NEGARA TUNGGU PENGHITUNGAN INSPEKTORAT
DUGAAN PENYIMPANGAN DANA DESA
Kerugian Negara terkait kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Banyurejo tahun 2015, 2016, dan 2017, menunggu penghitungan dari Inspektorat Kabupaten Sleman. Hasil penghitungan negara akan dijadikan dasar penyidik dalam menentukan tersangka.
Kasi Pidsus Kejari Sleman Yulianta SH, Senin (3/12) mengungkapkan, sebelumnya, penyidik meminta penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun karena Inspektorat...
PEMKAB – DPRD SEPAKATI ANGGARAN 2019
PENGANGGARAN DAERAH
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 menjadi APBD 2019 di Ruang Paripurna DPRD Gunungkidul, Kecamatan Wonosari, Rabu (21/11).
Juru bicara gabungan komisi DPRD Gunungkidul, Bernadus Dwi Winasto, mrngungkapkan berdasarkan pembahasan yang dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan komisi dan fraksi, telah menjadi kesepakatan.
Pertama...
ANGGARAN PEMBANGUNAN IRIGASI NAIK
INFRASTRUKTUR PERTANIAN
Alokasi anggaran untuk pembangunan irigasi di Kulonprogo naik drastic. Jika tahun-tahun sebelumnya berada di kisaran Rp3 miliar sampai Rp5 miliar, pada 2019 menjadi Rp22,967 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo Gusdi Hartono mengatakan anggaran pembangunan irigasi dinaikkan lantaran irigasi sangat penting hajat hidup banyak orang, khususnya para petani. “Dengan adanya irigasi yang memadai, diharapkan...
LOBI GAGAL, DANA MILIARAN BALIK KE PUSAT
PASAR LEGUNDI PANGGANG
Lobi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gunungkidul terhadap Kementrian Perdagangan untuk memanfaatkan sisa dana pembangunan Pasar Legundi, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, tidak membuahkan hasil.
Proyek renovasi total Pasar Legundi diketahui memiliki sisa penggunaan dana Rp1,02 miliar. Disperindag berencana menggunakan dana sisa itu untuk melengkapi fasilitas yang masih kurang dalam proyek yang didanai Dana Tugas Pembantuan tersebut.
“Upaya Lobi tidak membuahkan...
20 DESA BELUM BISA CAIRKAN DANA BKK
ANGGARAN PEMBANGUNAN
Pemkab Sleman mulai mencairkan dana bantuan keuangan khusus (BKK) desa tahap kedua. Ada 20 desa yang belum bisa mencairkan anggaran lantaran terganjal pelaporan dana pada tahap pertama.
Kepala Seksi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sleman, Agung Endarto, mengatakan dalam pencairan dana BKK tahap kedua tahun ini jajarannya belum bisa mencairkan dana untuk 20 desa dari 86...
Pengumuman Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Anggaran 2019
PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA PAKET PEKERJAAN JASA KAP
Nomor: 1/PENG-P/KAP/ULP/11/2018
Kepada Yth. Pimpinan KAP Terdaftar di BPK
Dengan ini kami mengumumkan pemilihan Penyedia untuk paket pekerjaan Jasa KAP sebagai berikut :
Jumlah Paket : 47 paket yang terdiri dari 57 objek pemeriksaan dengan nama paket terdapat pada Lampiran 1.
Lingkup pekerjaan : Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Buku 2018 sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan...
GARAPAN JANGAN MEPET AKHIR TAHUN
PROYEK DAERAH
Wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Gunungkidul meminta penggarapan proyek pembangunan jangan mepet akhir tahun karena saat ini, masih banyak pengerjaan yang penyelesaiannya mendekati akhir 2018.
Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Ery Agustin Sudiyati menyoroti perencanaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Perlu ada perencanaan yang lebih baik sehingga penggarapan proyek tidak harus di akhir tahun.
“Hal semacam itu perlu...
DANAIS KUDU SINKRON DENGAN APBD 2019
MASALAH KEMISKINAN
Pemda DIY diminta untuk menyinkronkan Dana Keistimewaan 2019 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DIY 2019. Hal itu diharapkan bisa jadi solusi untuk menangani persoalan kemiskinan di DIY, terlebih sst ini Danais dinilai belum berdampak signifikan untuk mengatasi kemiskinan. Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung menilai Danais tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di DIY.
Padahal...
KEMENKEU BERIKAN INSENTIF RP 59 MILIAR
KEUANGAN RAIH OPINI `WTP`
Berkat keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mendapatkan insentif sebesar Rp 59 miliar.
Penghargaan ini untuk ketiga kalinya, namun untuk tahun lalu insentifnya baru Rp 9 miliar. Sehingga tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp 50 miliar dibanding sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat...
KADES TAGIH JANJI TERMIN KETIGA
DANA DESA 2018
Sejumlah kepala desa mengeluh penciran dana desa termin ketiga 2018 belum juga terealisasi padahal sampai awal bulan ini, sisa dana sebesar 40% yang dialokasikan di tahun ini belum juga turun.
Salah satu keluhan soal molornya pencairan Dana Desa termin ketiga disuarakan Kepala Desa Pacarejo, Semanu, Suhadi. Menurut dia, dari sisi persyaratan, desanya sudah melengkapi namun dana sekitar Rp300...
DANA LKM DESA GIRIPENI DIDUGA BERMASALAH
LEMBAGA KEUANGAN DESA
Dana Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa Giripeni, Kecamatan Wates, diduga bermasalah. Pengelola LKM disinyalir menggunakan dana tersebut tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Sebuah spanduk tuntutan bertuliskan Bongkar dan Tuntaskan Kasus LKM Giripeni atas nama: paguyuban Pemuda Pecinta Giripeni, Rabu (31/10).
Kepala Desa Giripeni, Priyanti, mengaku tidak mengetahui siapa pemasang spanduk tersebut. Namun dia membenarkan adanya permasalahan keuangan di LKM...
RAPBD GUNUNGKIDUL 2019 RP 1,7 TRILIUN
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Gunungkidul tahun 2019 sebesar Rp1.701.244.592,15. Berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp223.329.250.116,22, Dana Perimbangan Rp1.267.131.891.000, dan dana lain-lain pendapatn daerah yang sah sebsar Rp210.783.003.475,93.
Sementara jumlah belanja sebesar Rp1.750.759.905.216. Terinci untuk belanja tidak langsung Rp1.156.488.108.939,74 dan belanja langsung Rp594.271.796.277. Demikian dikatakan Bupati Gunungkidul Hj Badingah S.Sos dalam Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan...
TROTOAR KOTABARU DITARGETKAN SELESAI DESEMBER
Pengerjaan yang masih tersisa yaitu pembangunan crossing.
Pemerintah Kota Yogyakarta terus mempercepat penyelesaian revitalisasi trotoar dan boulevard di kawasan cagar budaya Kotabaru. Penyelesaiannya pun sudah hampir rampung dan ditargetkan akan selesai pada pertengahan Desember 2018.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Umi Akhsanti menuturkan, secara kontrak memang proses pengerjaan revitalisasi tersebut harus selesai...
DANA KUNKER RP5 MILIAR DICORET
DPRD GUNUNGKIDUL
Anggota DPRD Gunungkidul gigit jari karena tambahan dana kunjungan kerja sebesar Rp5 miliar batal terealisasi.
Hal ini tidak terlepas dari ditolaknya Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan 2018 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan. Adanya keputusan ini, maka anggaran milik anggota Dewan tidak berubah. Total hingga akhir tahun dana operasional yang dimiliki Dewan sekitar Rp38 miliar.
Ketua DPRD...
BELANJA PULSA SAINGI INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI
WILAYAH BLANKSPOT DI KULONPROGO
Pengeluaran per kapita penduduk rata-rata dalam sebulan : Rp720.906
2016 2017
Pengeluaran makanan 46,01% 50,20%
Pengeluaran non makanan 53,99% 49,80%
JENIS PENGELUARAN NON MAKANAN
Pengeluaran Tembakau...
SYARAT KOMPLET, DANAIS III SIAP DICAIRKAN
KEISTIMEWAAN DIY
Keterserapan dana keistimewaan (danais) termin pertama dan kedua telah mencapai 80%. Pencairan tahap ketiga kini tengah disiapkan Pemda DIY melalui proses verifikasi Pemerintah Pusat.
Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan keterserapan anggaran danais pada termin pertama dan kedua di seluruh kabupaten/kota di DIY telah mencapai 80 persen ini untuk penggunaan...
APBD PERUBAHAN 2018 DITOLAK
Rp 5 M di Antaranya untuk Peningkatan Kapasitas Dewan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memastikan tahun ini tidak ada Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan 2018. Pos anggaran yang sebelumnya disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif ditolak gubernur. Di antara yang menerima kenyataan dan gigit jari adalah wakil rakyat.
Ketua DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto mengatakan, meski APBD P ditolak, tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab,...
GUBERNUR SIAPKAN PENALTI
OPD TAK MAU LAKSANAKAN DANAIS DIY
Kesuksesan Program-program Keistimewaan DIY dapat terwujud optimal apabila ada sinergi dan sikap proaktif stakeholders terkait. Untuk itu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buw ono X akan mempenalti Organisasi Perangkat Desa (OPD) yang tidak mau melaksanakan Dana Keistimewaan (Danais) DIY, meskipun OPD tersebut kinerjanya paling tinggi. Karena keberadaan Danais merupakan bagian dari proses yang harus...
WARGA TOLAK PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI SILIRAN
MERASA TIDAK DISOSIALISASIKAN
Seorang pemilik lahan menolak proyek pembangunan jalan yang melintasi di Pedukuhan VI Siliran Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kulonprogo. Lantaran pekerjaan yang menggunakan alat berat berupa loader dinilai tidak didahului dengan sosialisasi padahal lahan yang diratakan bersertifikat hak milik. “Saya mempertanyakan ini proyek apa dan yang mengerjakan siapa. Sebagai pemilik lahan, saya tidak pernah mendapat pemberitahuan,” kata pemilik lahan pantai,...
PERANGKAT DESA JANGAN HANYA DISIBUKKAN ADMINISTRASI
PENYERAPAN DANA DESA CAPAI 75 PERSEN
Penyerapan dana desa saat ini sudah mencapai lebih dari 75 persen. Sementara itu dari perangkat desa diimbau untuk tetap proaktif mengakomodir kebutuhan masyarakat dan tidak hanya disibukkan dengan urusan administrasi.
“Perangkat desa jangan hanya disibukkan urusan administrasi. Maka Komisi V DPR RI menekankan Kementrian Desa untuk melakukan pendampingan dan perencanaan secara terstruktur dan efektif bagi...
DANA DESA BOLEH DIHABISKAN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mengucurkan dan untuk pembangunan desa tahap kedua. Kali ini 64 desa yang menerima bantuan. Bupati Bantul Suharsono menyatakan pemerintah desa tak perlu takut untuk menghabiskan dana yang sudah diberikan. Dengan catatan, seluruhnya harus sesuai aturan. “Kalau bingung mau dipakai apa saja, tanyakan,” pesannya di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bantul kemarin (16/10).
Dia juga menegaskan agar penggunaan...
LIMA KALI RAIH OPINI WTP
SELAMA kurun waktu tujuh tahun (2012-2018) duet kepemimpinan dr Hasto Wardoyo – Drs Sutedjo mampu membuktikan bahwa Kabupaten Kulonprogo patut diperhitungkan prestasinya baik di tataran nasional bahkan internasional. Terbukti hampir 90 tanda jasa dan penghargaan yang telah diraih. Pada periode-periode awal menjabat Bupati Kulonprogo, 2012, dr Hasto langsung menunjukkan prestasi diantaranya mendapat penghargaan dari Mendagri dalam bidang Komitmen dan...
TAMBAHAN MODAL BPD RP 1,53 T KURAS APBD
Melampaui Anggaran Penanggulangan Kemiskinan
Pembahasan usulan tambahan modal Bank BPD DIY snilai Rp 1,53 triliun memasuki masa krusial. Hari ini, Jumat (12/10), panitia khusus (pansus) DPRD DIJ bakal menentukan sikap.
Penentuan sikap tersebut sebagai lanjutan rapat pansus pada Senin (1/10) lalu. Kala itu pendapat anggota pansus terbelah dua kubu. Ada yang 100 persen menyetujui skema Pemprov DIJ. Namun sebagian lagi menyatakan...
PERBAIKAN EMBUNG BEMBEM
Proyek perbaikan Embung Bembem di Desa Giriasih, Purwosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, terus berlangsung, Rabu (10/10/2018).
Selain untuk meningkatkan kemampuan daya tamping air hujan, perbaikan embung dengan anggaran Rp1,3 miliar tersebut juga untuk menghadirkan daya Tarik wisata tempat itu sehingga dapat memunculkan lapangan kerja baru bagi warga.
Selengkapnya: Tautan
RSUD SLEMAN DISUBSIDI RP 10 MILIAR
APBD PERUBAHAN 2018
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman mendapatkan subsidi Rp 10 miliar pada APBD Perubahan 2018. Di sisi lain, target pendapatan di rumah sakit ini diprediksi meleset dari target Rp 82 miliar menjadi Rp 69 miliar.
Plt Direktur RSUD Sleman, Joko Hastaryo, mengatakan tahun ini jajarannya menargetkan pendapatan Rp. 89 miliar. Namun karena penurunan kunjungan pasien sampai sekitar 30%,...
WARGA NUNGGAK RP. 12 MILIAR, PEMKOT CARI SOLUSI
Sebagain peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas III di Jogja hingga kini tercatat menunggak pembayaran iuran. Hingga Juli 2018, jumlah tunggakan mencapai Rp. 12 miliar.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dalam beberapa tahun terakhir. Pemkot, kata Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi bakal mengkaji kemungkinan pembayaran tunggakan iuran tersebut. “Kami akan cari solusinya. Data-data peserta yang menunggak tersebut akan dipetakan kembali,” kata...
RSUD PINJAM DANA BANK
BIAYA OPERASIONAL
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul menjalin kerja sama dengan salah satu bank untuk dana talangan sebagai solusi keterlambatan pancairan klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK).
Kerja sama dengan bank sebagai solusi keterlambatan pencairan klaim dari BPJSK.
Hesti mengatakan setiap pengajuan klaim dari rumah sakit membutuhkan verifikasi untuk validasi klaim.
“Kami sudah membicarakan...
BPK RI PERWAKILAN DIY KUNJUNGI KANTOR TRIBUN JOGJA
Menghadapi era kemajuan dan keterbukaan informasi, diperlukan pengetahuan serta strategi khusus dalam pengelolaannya.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, Ari Wibowo saat melakukan kunjungan ke kantor Tribun Jogja pada Kamis (4/10/2018).
Ari mengungkapkan, menyadari hal tersebut pihaknya memang sengaja mengadakan media visit rutin di setiap tahunnya.
“Kunjungan kita ke Tribun Jogja pertama kita ingin mempererat silaturrahmi. Kita juga ingin sharing...
BPK DIY TEKANKAN PENTINGNYA LAPORAN KEUANGAN DAERAH DIKETAHUI PUBLIK
Otoritas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menekankan pentingnya sebuah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah diketahui publik secara luas. Media massa berperan strategis menyebarkan laporan keuangan negara tersebut.
Dalam kunjungannya ke Kantor Harian Jogja, Kamis (4/10/2018), Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha BPK Perwakilan DIY Teguh Srihasto mengatakan LHP keuangan daerah penting diketahui masyarakat karena di sana memuat penilaian lembaga...
NYIA DIPASTIKAN BEROPERASI APRIL 2019
Proyek Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, DIY, sudah berlangsung setengah jalan. Dipastikan, bandara seluas 582 hektare itu sudah bisa akan bisa beroperasi pada April 2019 mendatang.
“Truk-truk proyek sudah berlalu-lalang, para pekerjapun sudah banyak yang bekerja. Diperkirakan jumlah pekerja yang dilibatkan dalam pembangunan NYIA sampai selesai sekitar 6.000 orang,” kata pimpinan proyek NYIA, Taochid Purnomo Hadi di...
BELANJA APBD PERUBAHAN 2018 BERTAMBAH RP 103 MILIAR
Jadikan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Rakyat
WAKIL Gubernur DIY Paku Alam X mengapresiasi kinerja DPRD DIY dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di DIY. Ini dibuktikan dengan berhasil disetujuinya nota APBD Perubahan DIY 2018.
“Kami mengucapkan terima kasih,” ucap wakil gubernur mewakili Gubernur DIY Hamengku Buwono X membacakan sambutan di depan rapat paripurna DPRD DIY kemarin (20/9).
Dalam sambutannya, gubernur berharap APBD Perubahan 2018...
BELANJA PEMKOT NAIK JADI RP1,79 TRILIUN
APBD PERUBAHAN
Anggaran belanja, terutama belanja langsung Pemkot Jogja naik pada APBD Perubahan tahun ini.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jogja Kadri Renggono mengatakan dalam APBD murni tahun ini, anggaran belanja langsung sebesar Rp935,3 miliar. Sedangkan dalam APBD Perubahan, naik sebesar Rp115,4 miliar jadi Rp1,05 triliun.
Sebaliknya, anggaran belanja tak langsung, kata dia, justru turun jadi Rp744,4 miliar. “Dengan...
AKAN ADA TERSANGKA DI SLEMAN
Korupsi Dana Desa
Korupsi dana desa tidak hanya terjadi di Gunungkidul, tetapi juga di Sleman. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman menargetkan penetapan tersangka korupsi dana desa Banyurejo, Kecamatan Tempel bulan ini.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sleman Yulianto mengatakan hasil penghitungan jumlah kerugian negara dari kasus korupsi dana desa di Banyurejo sudah dikeluarkan Inspektorat Sleman. Saat ini Kejari Sleman masih menunggu penghitungan...
Rp 400 JUTA DANA DESA DIKORUP
Polres Gunungkidul menetapkan mantan Bendahara Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Gunungkidul, sebagai tersangka korupsi karena menggelapkan dana desa Rp400 juta. Jumlah itu nyaris separuh dana desa Beji tahun lalu.
Kasat Reskrim Polres Gunug Kidul, AKP Riko Sanjaya mengatakan penyidik telah berkoordinasi dengan saksi ahli perkara pidana terhadap SW, mantan bendahara desa tersebut.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, SW belum ditahan karena selama...
Kerugian Negara Tunggu Audit BPKP
DUGAAN PENYIMPANGAN DANA DESA
Penyidik Kejari Sleman masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan kerugian negara terkait kasus dugaan korupsi dana Desa Banyurejo 2015, 2016, dan 2017.
Penghitungan kerugian negara ini, akan dijadikan salah satu dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Kajari Sleman Brs. Bambang Surya Irawan SH mengatakan, permohonan penghitungan kerugian negara sudah disampaikan ke BPKP....
ASET MILIARAN RUPIAH BATOER HILL MANGKRAK
Aset Miliaran Rupiah Batoer Hill Mangkrak
Gulung Tikar, Warga Trauma dengan Investor
Batoer Hill sempat menjadi destinasi wisata primadona wisatawan di Kabupaten Gunungkidul. Kondisinya kini memprihatinkan. Objek wisata yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu tak lagi beroperasi. Batoer Hill yang lahir dari hasil kerja sama pengembang swasta dengan Pemerintah Desa (Pemdes) Putat gulung tikar setelah para investor pecah kongsi. Aktivitas...
PELAYANAN DI DESA BANYAK DIKELUHKAN
Komisi Informasi Daerah (KID) DIY mencatat dari sengketa informasi yang muncul selama tiga tahun terakhir kebanyakan berhubungan dengan pelayanan informasi di tingkat pemerintah desa. Namun tren sengketa informasi mengalami penurunan seiring gencarnya KID dalam menyosialisasikan pentingnya keterbukaan publik.
Wakil Ketua KID DIY, Warsono, menyampaikan sengketa informasi pada 2016 sebanyak 17 sengketa, sementara 2017 ada delapan, dan selama 2018 ini ada...
2013-2018 DANAIS RP 3,6 TRILIUN
BELUM MENYENTUH KEBUTUHAN RIIL RAKYAT
DISAHKANNYA Undang-Undang no 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) membawa berkah berupa tambahan kekuatan keuangan daerah Dana Keistimewaan (Danais). Sejak 2013 hingga 2018, pemerintah telah mengucurkan dana Rp 3,6 triliun untuk dikelola Pemda DIY dalam mendukung program keistimewaan DIY.
Sayangnya, pemanfaatan Danais selama lima tahun itu belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat DIY. Tingginya...
EMPAT PROYEK BESAR AKAN DISWASTAKAN, SULTAN MASIH TUNGGU KAJIAN
Empat proyek di Daerah Istimewa Yogyakarta rencananya akan diswastakan melalui mekanisme kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU).
Hanya saja, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan rencana tersebut masih dalam proses studi pendahuluan untuk melihat layak atau tidaknya proyek tersebut bisa dilanjutkan.
"Sekarang milik departemen, studi awal dibiayai oleh lembaga pemerintah. Nanti sampai studi visible atau tidak itu...
PEMERINTAH DESA HARUS BISA TINGKATKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Kucuran dana Desa dari pemerintah diperuntukkan untuk meningkatkan layanan di setiap Desa, tak terkecuali di Kabupaten Sleman.
Pelayanan tersebut antara lain menyediakan informasi ke masyarakat secara terbuka, karenanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menghimbau Desa yang menerima dana Desa agar membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun mengatakan, bahwa desa merupakan salah satu badan publik daerah yang...
WARGA TIGA RT DI PEDUKUHAN PANDAK KELUHKAN KONDISI JALAN YANG TAK KUNJUNG DIPERBAIKI
Warga tiga RT di pedukuhan Pandak yakni RT 05, RT 06, dan RT 07, Wijirejo berduyun-duyun mendatangi kantor DPRD Bantul, Kamis (6/9/2018) siang.
Mereka mengeluhkan kondisi jalan di wilayah mereka yang tak kunjung diperbaiki.
"Tujuannya untuk adukan masalah jalan. Jalan itu nggak pernah diperhatikan. Kami sudah sering ajukan proposal juga tidak terealisasi," jelas Giyana, ketua RT 06.
Lanjut Giyana, warga menuntut jalan...
ANGGARAN PEMBANGUNAN EMBUNG RAKSASA DAN SIRKUIT DI GUNUNGKIDUL DICORET
Anggaran untuk pembangunan embung raksasa dan sirkuit balap dalam rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon (KUA-PPAs) Gunungkidul tahun 2018 dicoret.
Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan pencoretan anggaran pembangunan embung raksasa dan sirkuit dilakukan karena pemerintah masih melakukan pengkajian terhadap rencana kedua proyek tersebut.
"Memang masih dalam tahap pengkajian. Tetapi saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pusat dengan embuat sumur bor sejumlah 15...
TAHUN DEPAN PEMKOT YOGYA NAIKKAN TARIF RETRIBUSI LIMBAH CAIR
Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2018 tentang Retribusi Pengelolaan Limbah Cair.
Namun saat ini, Perda tersebut tidak langsung diterapkan karena sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 37, Perda tersebut berlaku setelah 1 tahun diundangkan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono menjelaskan bahwa sembari menunggu Perda tersebut berlaku, pihaknya...
BERANG, HASTO MINTA DIUSUT TUNTAS
Kasus Dugaan Pungli Dana Kompensasi NYIA
Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku berang mendengar kabar adanya praktik dugaan pungutan liar (pungli) oleh perangkat desa di Glagah, Temon. Apalagi, korbannya adalah warga terdampak proyek New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Lebih dari itu, menurut Hasto, dalam lima tahun terakhir sedikitnya ada tiga kepala desa (kades) yang terbukti menggunakan anggaran secara tidak benar, sehingga berujung...
HOTEL JADI PENYUMBANG PAJAK TERBESAR
PENDAPATAN DAERAH
Pajak hotel dan restoran masih jadi pendulang pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi untuk Kota Jogja. Abdul Hamid Razak. hamied@harianjogja.com
Ketiadaan sumber daya alam menyebabkan Pemkot tak punya pilihan selain menggenjot sektor pariwisata untuk mendapatkan PAD. Hal itulah yang membuat Pemkot sangat mengandalkan pajak hotel dan restoran untuk menambah saldo pendapatan mereka.
Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengatakan dari 10...
TAGIHAN PBB-P2 JADI TEMUAN BPK
PAJAK DAERAH
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul terus berupaya menagih piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang hingga kini mencapai sekitar Rp91 miliar. Piutang PBB-P2 tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun sejak 2013 lalu.
“Kami tetap kejar terus meskipun hasilnya belum maksimal. Karena kalua tidak ditagih justru kami keliru karena menjadi temuan BPK,”...
ANGGARAN PEMBEBASAN LAHAN MEMBENGKAK BELASAN MILIAR
Pembebasan lahan jalur alternatif yang menghubungkan desa ngalang dan desa gading memasuki babak baru. Warga terdampak yang semula menolak nilai ganti rugi melunak. Persoalannya, anggaran pembebasan kini menjadi membengkak. Dari Rp 20 miliar menjadi Rp 37 miliar.
Menurut Sekretaris Dinas Pertahanan dan Tata Ruang (Dispertaru) Gunungkidul mahartati, membengkaknya anggaran akibat perbedaan antara tim anggaran Pemkab dan tim appraisal. Tim anggaran...
KETUA BPK RI: BPK BERPERAN PENTING UNTUK MEMASTIKAN PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara dalam pidato upacara memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 (17/8/2018) yang dibacakan Kepala Perwakilan D.I Yogyakarta di halaman Kantor Perwakilan D.I Yogyakarta.
“Di usia yang ke-73 ini, negara kita dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. BPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan...
BIMTEK SIAP LKPD UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LHP
Biro Teknologi Informasi (TI) BPK RI melaksanakan Bimbingan Teknis Pendampingan Input e-KKP Pemeriksaan LKPD TA 2017 ke Aplikasi SiAP Versi 9.3 pada BPK Perwakilan D.I Yogyakarta tanggal 13 s.d 16 Agustus 2018.
Acara tersebut dibuka oleh Kepala Sub Auditorat, Nur Miftahul lail, “Dengan aplikasi Siap LKPD ini menjadi momentum bagi Perwakilan D.I Yogyakarta, untuk lebih meningkatkan kualitas LHP. Dalam LKPD...
BAYAR GANTI RUGI TERMINAL GIWANGAN, DEWAN PILIH SIKAP HATI-HATI
DPRD Kota Jogja Belum memberikan lampu hijau pada Pemkot Jogja terkait rencana pembayaran ganti rugi terminal Giwangan terhadap PT Perwita Karya senilai Rp 56 miliar. Meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan kemenangan bagi PT Perwita Karya daam siding kasasi, wakil rakyat Kota Jogja pilih sikap hati-hati. Dewan meminta Pemkot menyiapkan seluruh dokumen perjanjian lengkap dari awal.
“Kalau mara-mara minta kami menyetujui,...
PEMDA DIY SERIUS TANGANI SAMPAH
PERLU KESADARAN MASYARAKAT
Pemda DIY menegaskan tidak tinggal diam terkait persoalan Tempat Pembuangan Sampah Terakhir (TPST) Piyungan yang sudah melebihi kapasitas atau overload. Pemda DIY berusaha melakukan berbagai upaya baik memperluas area maupun penggunaan teknologi baru di TPST Piyungan tersebut.
Sekda DIY Gatot Saptadi, mengatakan penanganan sampah sebenarnya tidak hanya di TPST tetapi mulai dari sumbernya sampai ke TPST. Aturan mainnya...
APARAT DIMINTA BUAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN
DANA DESA 2018
Pemkab Bantul mendorong agar desa segera membuat laporan penggunaan dana desa termin pertama dan kedua. Laporan itu diperlukan sebagai syarat untuk pencairan dana desa termin ketiga di tahun ini.
Kepala Sub Bagian Keuangan Desa, Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Setda Bantul Supriyanta mengatakan pihaknya sudah menetapkan target pencairan dana desa termin ketiga bias cair paling cepat akhir Agustus ini....
DANA BELANJA NAIK RP45 MILIAR
KEUANGAN DAERAH
DPRD dan Pemda DIY akan menyepakati penambahan belanja daerah sebesar Rp45,1 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DIY 2018.
Wakil Ketua DPRD Arif Noor Hartanto mengatakan belanja tambahan itu antara lain untuk membayar tenaga outsourcing serta kebutuhan listrik dan air pemerintah. Kisi-kisi kesepakatan itu, kata dia tertuang dalam pembahasan Bahan Acara No.31/2018 tentang Raperda Perubahan APBD...
DEWAN USULKAN PEMKAB GUNUNGKIDUL GANDENG ASURANSI UNTUK KELOLA PERPARKIRAN
Ketua Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, Purwanto menilai saat ini diperlukan peninjauan aturan perparkiran.
Dengan adanya perubahan aturan ini, diharapkan nantinya bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
"Zaman makin berkembang di Gunungkidul dengan makin banyaknya kendaraan bermotor, sehingga resiko hilang atau rusak kendaraan bermotor bertambah," katanya, Rabu (15/8/2018).
Ia mengatakan, aturan perparkiran yang perlu diperbaharui adalah terkait dengan ganti...
BUPATI GUNUNGKIDUL IMBAU WARGA TAK PILIH CALON KEPALA DESA YANG PRAKTIKKAN POLITIK UANG
Bupati Gunungkidul Badingah mengimbau masyarakat desa agar tidak memilih calon kepala desa yang menggunakan politik uang.
Pemilihan kepala desa di Gunungkidul sendiri akan diselenggarakan pada Oktober 2018 mendatang dengan total 30 desa yang akan melaksanakan pilihan kepala desa.
"Jangan pilih kepala desa yang terindikasi menggunakan politik uang jika pada awalnya mereka mengeluarkan uang untuk pemilihan nantinya kalau terpilih akan menginginkan modalnya...
PEMBANGUNAN SIRKUIT LEVEL NASIONAL DI SEMANU GUNUNGKIDUL TERANCAM GAGAL
Meskipun telah melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan sirkuit berlevel nasional terancam batal karena kekurangan dana, rencana awal sirkuit akan dibangun di Padukuhan Kenteng, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu.
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekda Gunungkidul Drajad Ruswandono, Jumat (10/8/2018). "Sejak awal rencana pembangunan sirkuit tersebut bersifat politis," tuturnya.
Ia memaparkan pemilihan lokasi yang berada di Semanu dirasa kurang sesuai dengan perencanaan awal Pemerintah...
BPK TINJAU PELAYANAN HAJI
Menag memberi nama al-Mabrur untuk kantor Daker Makkah yang baru
Rombongan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tiba di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi kemaren. Setibanya di bandara mereka langsung melakukan peninjauan proses kedatangan sejumlah jamaah di bandara tersebut,
Proses kedatangan pertama yang ditinjau adalah kedatangan kloter 58 embarkasi Jakarta-Pondok Gede dijalur cepat gerbang A, Bandara Jeddah. Selepas itu, mereka juga menengok...
KEPALA PERWAKILAN : PENGEMBANGAN KOMUNITAS UNGGULAN UNTUK MEMBANGUN KEBERSAMAAN
Pengembangan Komunitas Unggulan merupakan sebuah kegiatan untuk keluarga besar, komunitas ataupun perusahaan/organisasi yang dirancang guna mendapatkan refreshing bersama dalam satu waktu tertentu dan dalam satu lokasi, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan guna mempererat kekerabatan, kekeluargaan serta tali silaturrahmi. Kegiatan ini dibutuhkan sebagian besar perusahaan/kantor, antara lain untuk saling mengenal, meningkatkan motivasi kerja dan kinerja tim.
Keluarga besar...
ANGGOTA VI BPK RI: PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA HARUS DIGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT
“Pengelolaan keuangan negara harus memenuhi unsur keterbukaan dan tanggungjawab seta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” demikian disampaikan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dalam acara pengarahan pada para peserta diklat Latsar CPNS Gol. II di Badan Diklat pemeriksaan Keuangan Negara (BDPKN)Yogyakarta, Senin (16/7/2018).
Kepada para CPNS, Anggota VI menjelaskan tugas-tugas BPK mulai dari tugas Ketua BPK, Wakil Ketua BPK...
PEMKOT JANJI NOVEMBER BERI SOLUSI
SOAL PENATAAN PKL MALIOBORO
Pro-kontra keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Malioboro masih tetap terjadi. Untuk itu, Pemda DIY secara intensif berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta dalam mencari solusi terbaik atau win-win solution, tetapi tidak bias hitam putih.
“Pemkot Yogyakarta janji November 2018 akan memutuskan solusi penataan PKL bersamaan dengan selesainya pembangunan sentra PKL di eks bioskop Indra. Kalau sekarang diputuskan...
RSUD Wates Ditarget WBBM 2018
KINERJA PEMERINTAH
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates menargetkan meraih penghargaan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) dengan peringkat Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman.
Direktur RSUD Wates, Lies Indriyati, mengungkapkan target tersebut telah ditetapkan oleh Bupati Kulonprogo, setelah pada 2017 RSUD meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK),...
KASUS DANA HIBAH DISIDANGKAN
KORUPSI PERSIBA
Setelah proses mediasi perkara gugatan dana hibah Persiba Bantul antara Idham Samawi selaku penggugat dan Pemkab Bantul sebagai tergugat menemui jalan buntu, penyelesaian perkara tersebutpun harus dilanjutkan hingga persidangan.
Sidang perdana pembuktian pokok perkara gugatan digelar diruang sidang utama Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Senin (6/8). Sidang dipimpin langsung Ketua PN Jogja Agung Sulistiyono sebagai ketua majelis hakim dan dua...
PENGGUNA DANAIS DIKLAIM LANCAR
Kelola Rp 1 miliar untuk Fisik dan Non fisik
Pemkot Jogja Mengklaim penyerapan dana Keistimewaan (Danais) tidak mengalami hambatan. Salah satunya dalam bidang kebudayaan yang dikelola dinas Kebudayaan (Disbud) kota Jogja. Meski untuk realisasi pekerjaan fisik dan keuangan masih rendah hingga semester pertama 2018.
“ Sudah banyak kegiatan yang dilakukan, terutama nonfisik yang dikerjakan. Cuma masalah administrasi saja, sehingga terkesan realisasi...
RP 270 MILIAR DISIAPKAN INFRASTRUKTUR RSUD WATES
PROGRAM PEMBANGUNAN
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates Melakukan pembangunan infrastruktur fisik pada 2018. Pmbanguanan tersebut menjadi salah satu upaya menjadi rumah sakit bertaraf internasional.
Direktur RSUD Wates Lies Indriyati, menjelaskan pembangunan yang dijalankan mengunakan anggaran Rp 270 miliar. Nantinya ada sejumlah perbedaan yang terlihat dari fisik bangunan RSUD Wates. Untuk mendukung beroperasinya New Yogya Internasional Airport (NYIA) di Kulonprogo, RSUD...
GUBERNUR YAKIN TAK BEBANI DAERAH
Soal Usulan Tambahan Modal Rp 1,5 Triliun untuk BPD DIY
Sikap fraksi-fraksi di DPRD DIJ terbelah. Mereka tak satu suara menanggapi usulan tambahan modal Rp 1,53 triliun untuk Bank BPD DIY. Terbelahnya sikap dewan mengundang atensi Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Khususnya terhadap sikap Fraksi PAN yang menolak menyetujui proposal pengajuan tambahan modal tersebut.
"Terhadap pendapat Fraksi PAN yang belum bisa...
MENGAWAL APBD PERUBAHAN 2018
SISA lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahuh 2017 yang mencapai Rp 254 miliar masih dipersoalkan DPRD Kota Yogyakarta. Angka tersebut melonjak harnpir, empat kali lipat dan. perencanaan awal Rp 65 miliar. Melihat arrgka tersebut, sebagaiman diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Yogya M AIi Fahmi, Pemkot telah gagal mengelola keuangan daerah. Fahmi. mencurigai penumpukan Silpa tersebut mayoritas akan digunakan untuk penyertaan...
DEWAN TOLAK TAMBAHAN MODAL BPD RP 1,53 T
Bebani Daerah, DIJ Provinsi Termiskin Se-Jawa
Upaya Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY mendapatkan tambahan modal sebesar Rp1,53 triliun menghadapi jalan terjal. Tidak semua fraksi di DPRD DIJ menyetujui usulan Pemprov DIJ menambah modal bank pelat merah tersebut.
Salah satu fraksi yang menolak keras disuarakan Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN). Fraksi Matahari Biru ini berpendapat tambahan modal Rp 1,53 triliun itu membebani...
PROGRES PROYEK JAUH DARI TARGET
Progres proyek kontruksi strategis masih jauh dari harapan. Percepatan perlu dilakukan agar tidak terjadi kegagalan pembangunan.
Adapun proyek-proyek yang masuk kegiatan konstruksi strategis di antaranya adalah pembangunan ruas jalan dan jembatan ngalang–nguwot–gading (Gunungkidul), pembangunan sentra pedagang kaki lima (PKL) di lahan eks Bioskop Indra, penataan sisi barat malioboro, peningkatan ruas jalan imogiri mangunan (Bantul), pembangunan Jogja Agro Techono Park, dan...
RESMI BANDING, PEMDA TERUSKAN PEMBANGUNAN
EKS BIOSKOP INDRA
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogja yang mengabulkan gugatan Sukrisno Wibowo dkk, ahli waris lahan eks bioskop Indra. Kabiro Hukum Setda DIY Dewa Isnu Broto Iman Santoso mengatakan semua pihak yang digugat oleh Sukrisno Wibowo dkk mengajukan banding ke PTUN. Meski begitu rencana pembangunan sentra pedagang kaki...
PERENCANAAN PEMKOT DINILAI SERAMPANGAN
Besaran sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) Pemkot Jogja masih di persoalkan oleh Dewan. Tingginya silpa dari perkiraan sebelumnya dinilai akan memunculkan masalah baru.
Wakil Ketua DPRD Jogja M Ali Fahmi mengatakan persoalan Bisa muncul manakla pengelolaan dan perencanaan keuangan Pemkot tidak dilakukan secara matang. Pasalnya Pemkot hanya memiliki waktu efektif selama tiga bulan jika APBD perubahan disahkan. "Ini harus menjadi...
DPRD BANTUL MINTA BUPATI BERTINDAK
TUNGGAKAN KLAIM BPJS
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul mendorong Bupati Suharsono untuk mengambil tindakan terkait keterlambatan pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul. Sebab jika keterlambatan dlbiarkan berlarut-larut berpotensi mengganggu layanan kesehatan.
Anggota DPRD Bantul Setiya mengatakan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan Bupati, di antaranya melobi Pemerintah Pusat selaku...
RSUD BERENCANA PINJAM BANK
KLAIM 18 MILIAR BELUM DIBAYAR
Besaran klaim Rumah Sakit Umum Daerab (RSUD) Panembahan Senopati Bantul terhadap BPJS Kesehatan hingga April hingga Mei 2018 menembus angka Rp 18,07 miliar. Namun sampai sekarang belum dicairkan, akibatnya RSUD punya rencana mengajukan hutangan ke perbankan sebagai solusi menutup biaya operasional rumah sakit. Hal ini karena dana cadangan milik rumah sakit sudah tidak mampu membiayai...
SILPA 2017 MASIH DIPERSOALKAN
Kendati sudah pertanggungjawaban penggunaan APBD 2017 sudah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif, namun besaran sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) masih dipersoalkan. Lonjakan silpa di atas perkiraan itu pun rentan memunculkan masalah lantaran harus dibelanjakan dalam APBD Perubahan 2018.
“Semula silpa direncanakan Rp 65 miliar, ternyata membengkakmenjadi Rp 254 miliar. Lonjakan sebesar Rp 189 miliar ini seakan membuktikan perencanaan yang...
KEJARI SEGERA TETAPKAN TERSANGKA
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman mulai menyelidiki dugaan korupsi dana desa di Desa Banyurejo, Kecamatan Tempel. Setelah barang bukti lengkap, penyidik segera menetapkan tersangka.
Kasi Pidsus Kejari Sleman, Yulianto, mengatakan dugaan korupsi dana desa di Desa Banyurejo merupakan kasus pertama di 2018 yang ditangani Kejari Sleman. Dana desa tersebut diduga diselewengkan mulai 2015 sampai 2017.
Saat ini penyidik mulai melakukan penyidikan dan...
RTHP MANTRIJERON TERGANJAL HARGA
RUANG TERBUKA HIJAU
Rencana pembangunan ruang terbuka hijau publik (RTHP) di Mantrijeron tidak bisa dilakukan tahun ini. Baik pemilik tanah maupun Pemkot belum sepakat soal harga jual lahan untuk RTHP tersebut. Kepala Dinas Pertanahan. dan Tata Ruang Jogja Hari Setya Warana mengatakan rencana pengadaan tanah untuk RTHP di Kelurahan Mantrijeron tahun ini belum bisa dilakukan. “Kondisi terjadi karena tidak ada...
PEMKAB SERIUS GARAP WILAYAH SELATAN
Pemerintah Bantul harus berinovasi menggarap wilayah selatan agar memberikan kemaslahatan ekonomi bagi warga. Pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) dan bandara baru di Kulonprogo harus dimanfaatkan untuk perekonomian, Bupati Bantul Suharsono mengatakan, pembangunan di Bantul tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi perlu bertahap karena keterbaiasan anggaran. Beberapa kemajuan Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tercapai meski belum tuntas. “Ke depan dimulai dan...
BUPATI SLEMAN RAIH DUA PENGHARGAAN
KOMITMEN MAJUKAN PARIWISATA
Keseriusan Bupati Sleman Sri Purnomo dalam berkomitmen memajukan pariwisata daerah membuahkan hasil. Orang nomor satu di Kabupaten Sleman tersebut meraih 2 penghargaan pada ajang Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards 2018 yang diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya di Balairung Soesilo Soedarman Gedung Sapta Pesona Kantor Kemenpar Jakarta Pusat, Jumat (20/7).
Dua penghargaan yang dianugerahkan oleh Menpar Aref...
1 BACALEG TERINDIKASI MANTAN KORUPTOR
Pemilu 2019
Wonosari-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul menemukan seorang bakal calon legislatif (Bacaleg) dari salah satu parpai politik yang menjadi mantan narapidana kasus korupsi.
Anggota KPU Gunungkidul, Is Sumarsono, megatakan dalam proses verifikasi pencalonan legislatif, KPU mencermati persyaratan masing-masing calon anggota legislatif dan memang ada beberapa temuan yang harus diperbaiki parpol.
“Ada satu bacaleg yang memang terindikasi menjadi mantan narapidana korupsi. Kami...
PEMDA DIY GAGAL TURUNKAN KETIMPANGAN EKONOMI PENDUDUK
Ketimpangan ekonomi penduduk, atau gini ratio di DIY, sejauh ini belum mampu teratasi secara maksimal.
Bahkan, berdasar data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) DIY pada Senin (16/7/2018) kemarin, grafiknya malah cenderung meningkat.
BPS DIY mencatat, per Maret 2018, angka gini ratio DIY mencapai 0,441 atau meningkat 0,001 poin jika dibandingkan September 2017.
Meski tidak terlalu signifikan, target Pemerintah Daerah (Pemda) DIY...