TUNGGAKAN KLAIM BPJS

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul mendorong Bupati Suharsono untuk mengambil tindakan terkait keterlambatan pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul. Sebab jika keterlambatan dlbiarkan berlarut-larut berpotensi mengganggu layanan kesehatan.

Anggota DPRD Bantul Setiya mengatakan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan Bupati, di antaranya melobi Pemerintah Pusat selaku pihak yang memiliki otoritas terkait dengan BPJS. “Sampaikan kondisi apa adanya dan minta kebijakan agar Pemkab memiliki kepastian untuk mengambil kebijakan,” kata Setiya, Selasa (31/7).

Sambil menunggu basil lobi, kata Setiya, layanan kesehatan kepada peserta tidak boleh berubah, tetap harus berjalan sesuai standar Jika memang RSUD Panembahan Senopati sudah tidak memiliki dana cadangan operasional layanan rumah sakit, maka Bupati bisa mengintervensi keuangan dengan pemberian pinjaman dana talangan melalui bank milik Pemerintah Kabupaten Bantul, seperti BPD dan BPR Bank Bantul.

“Namun upaya penagihan dan juga desakan melalui Pemerintah Pusat harus dilakukan. Agar ini menjadi perhatian dan prioritas Pemerintah Pusat,” kata Setiya.

Poilitikus Partai Keadilan Sejahtera ini persoalan keterlambatan klaim BPJS Kesehatan tidak bisa diremehkan karena bisa berdampak pada layanan. Rumah sakit, kata dia, membutuhkan biaya operasional, obat, dan biaya medis lainnya. Hak-hak pegawai dan tenaga medis juga tetap harus ditunaikan.

DPRD siap mengawal langkah langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Tunggakan BPJS Kesehatan kepada RSUD Panembahan Senopati Bantul sejak April-Juni mencapai sekitar Rp26 miliar. Manajemen rumah sakit mulai cemas jika dalam sebulan ke depan klaim BPJS tersebut tidak dibayarkan. Sebab, hampir 90% pasien Rumah Sakit Panembahan Senopati adalah pasieh jaminan.

Sementara dana cadangan yang dimiliki rumah sakit diperkirakan tidak mencukupi sampai bulan depan. “Cadangan devisa kami hampir tidak ada untuk bulan depan. Tak muugkin menunda operasional. Tetap harus jalan,” ucap Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati Bantul, Agus Budi Rahaja.

Saat ini manajemen rumah sakit terpaksa menunda pembayaran pembiayaan non-pelayanan agar operasional pelayanan tetap lancar.

Selengkapnya: Tautan