Pemkab Sleman menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024. Hasilnya, Pemkab Sleman dinyatakan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut.
Laporan diserahkan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara Ahmadi Noor Supit kepada Bupati Sleman Kustini di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Jumat (8/3). Hadir pula Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta dan jajaran OPD terkait.
Ahmadi Noor Supit memberi apresiasi kepada Pemkab Sleman dan Pemkot Yogyakarta yang pada kesempatan itu berhasil menjadi Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang menyerahkan LKPD unaudited tahun 2023 kepada BPK. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain.
“Kami sampaikan apresiasi kepada Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang menjadi Pemda pertama di Indonesia yang menyerahkan LKPD tahun 2023 kepada BPK pada 12 Januari 2024 lalu. Harusnya ini menjadi inspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta,” jelas Ahmadi.
Sementara Bupati Kustini mengucapkan terima kasih kepada BPK atas pendampingan dan asistensi dalam penyusunan laporan dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sleman. “Pemeriksaan ini menjadi salah satu komponen evaluasi yang strategis bagi Pemkab Sleman untuk perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, akuntabel dan transparan sebagai bentuk upaya penguatan kepercayaan publik,” katanya. (Has)-f
Selengkapnya: Tautan
90 total views, 2 views today
