PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUK USAHA DAERAH

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002. Sesuai dengan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha Umum yang dipungut oleh daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah kembali.

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 69 Tahun 2010; Perda Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2007; dan Perda Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini
2. Nama, objek, dan subjek retribusi
3. Golongan retribusi
4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
6. Struktur dan besarannya tarif retribusi
7. Wilayah pemungutan
8. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran
9. Tata cara penagihan
10. Keberatan
11. Pengembalian kelebihan pembayaran
12. Kadaluarsa penagihan
13. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
14. Pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan
15. Intensif pemungutan
16. Penyidikan
17. Ketentuan pidana
18. Sanksi administratif
19. Ketentuan peralihan
20. Ketentuan penutup

 

– Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Perda No. 5 Tahun 2000 dan Perda No. 6 Tahun 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

– Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Desember 2011.