PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

Retribusi Terminal yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 yang penyusunannya masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Pasal 127 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Terminal merupakan jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah kembali.

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 69 Tahun 2010; Kepmenhub No. KM 31 Tahun 1995; Kepmenhub No. KM 35 Tahun 2003; Perda Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2007; dan Perda Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini
2. Nama, objek, dan subjek retribusi
3. Golongan retribusi
4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
5. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarannya tarif
6. Struktur dan besarannya tarif
7. Wilayah pemungutan
8. Penentuan pembayaran dan tata cara pemungutan
9. Masa retribusi
10. Saat retribusi terutang
11. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran
12. Sanksi administratif
13. Tata cara penagihan
14. Keberatan
15. Pengembalian kelebihan pembayaran
16. Tata cara pembetulan pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan
17. Kadaluarsa penagihan
18. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
19. Pengawasan
20. Intensif pemungutan
21. Ketentuan penyidikan
22. Ketentuan pidana
23. Ketentuan peralihan
24. Ketentuan penutup

 

– Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Perda No. 10 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

– Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Desember 2011.