Perekonomian di DIY Alami Kontraksi 6,74 %
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak cukup serius di bidang ekonomi yang pada akhimya mempengaruhi perekonomi an Indonesia. Bahkan dampak dari pandemi tersebut tidak hanya terjadi di level nasional, tapi juga di daerah termasuk DIY. Untuk DIY sendiri, kondisi perekonomian mengalatni kontraksi cukup dalam di angka 6,74 persen dengan pencapaian di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubemur DIY Paku Alam X ketika menerima Tim Pemeriksa Pendahuluan Kineija Pariwisata DIY oleh BPK RI Perwakilan DIY, yang dipimpin Jariyatna di Ndalem Ageng, Kompleks Kepatihan, Senin (11/1). Dalam pertemuan tersebut Kepala BPK RI Perwakilan DIY Jariyatna selain menyerahkan Surat Tugas Tim Pemeriksa, juga menyerahkan hasil pantauan BPK kepada Wakil Gubemur DIY.
Menurut Wagub DIY, pemeriksaan kineija pariwisata yang dilakukan BPK nantinya dapat melihat upaya pemerintah daerah dalam memulihkan ekonomi melalui pariwisata. Hasil pe meriksaan tersebut diharapkan bisa menjadi acuan. Selain itu rekomendasi yang diberikan nantinya akan segera ditindaklanjuti untuik mendukung peningkatan kualitas pariwisata di DIY.
Hal itu penting karena pemulihan ekonomi DIY berpijak pada salah satu keunggulan DIY yaitu pariwisata. Kunjungan wisatawan domestik yang saat ini bertambah, menjadi pen- dongkrak perekonomian.
‘Pandemi Covid-19 membuat pemu lihan pariwisata DIY tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Karena saat ini ada perubahan prefensi wisatawan pada fase normal dimana wisatawan lebih mengutamakan faktor higienitas baik pada akomodasi, tempat wisata dan amenitasnya,” terangnya.
Sedangkan Jariyatna mengatakan, mulai tahun ini BPK melakukan Pemeriksaan LKPD Instansi Tahun Anggaran 2019/2020 dilakukan bersamaan dengan Pemeriksaan Kinerja Pariwisata dan instansi terkait lainnya di DIY. Bahkan pemeriksaan yang sama telah dilakukan tahun lalu di 5 Provinsi bersamaan dengan pemerik saan Keuangan LKPD dibarengkan de ngan pemerikasaan Kineija. Hal terse but dilakukan dengan harapan BPK akan memberikan nilai tambah pada penyerahan laporan opini maupun da lam laporan keuangan dari hasil pe meriksaan tersebut
“Mengapa dilaksanakan pemerik saan pendahuluan oleh BPK. Karena untuk meningkatkan manfaat pe meriksaan dan tema yang dipilih Pariwisata. Berkaitan dengan hal tersebut OPD di provinsi maupun di Kabupaten/Kota kami minta mem berikan data yang komprehensif. Mengingat bidang pariwisata mengelola anggaran terbesar dibanding bidang lainnya. Sehingga memiliki peran penting dalam mendukung tumbuhnya perekonomian,” papamya. (Ria)-d
