TEKNOLOGI INFORMASI
WILAYAH BLANKSPOT DI KULONPROGO
Pengeluaran per kapita penduduk rata-rata dalam sebulan : Rp720.906
2016 2017
- Pengeluaran makanan 46,01% 50,20%
- Pengeluaran non makanan 53,99% 49,80%
JENIS PENGELUARAN NON MAKANAN
Pengeluaran Tembakau dan Sirih Pendidikan Kesehatan
- 2014 4,58% 1,70% 1,97%
- 2015 4,45% 2,89% 1,88%
- 2016 5,15% 3,34% 1,67%
- 2017 4,73% 3,23% 3,31%
*Berdasarkan hasil pengolahan Susenas 2017
Sumber: Publikasi BPS/Kabupaten Kulonprogo Dalam Angka 2018 (Kulonprogokab.bps.go.id/publication/ufe/datadiolah)
WATES – Besaran pengeluaran warga Kulonprogo untuk komoditas pulsa dan rokok nyaris menyamai biaya infrastruktur.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, mengungkapkan untuk pengeluaran pulsa yang sebelumnya hanya Rp46 miliar pada 2013, pada 2017 melonjak mencapai Rp74 miliar. Menurut Hasto, melihat kondisi tersebut maka perlu dipikirkan penerapan Bela beli Kulonprogo, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDaerah membuat Menara telekomunikasi [tower] local dan bisa menjual pulsa sendiri, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo bisa mendukung program bela dan beli pulsa sendiri bagi daerah.
“Sebagai langkah untuk membangun ekonomi yang mandiri. Selain itu penting bagi masyarakat untuk menerapkan gerakan hidup sederhana dan hemat,” kata dia, Rabu (24/10).
Disinggung perihal skala prioritas lokasi pembangunan tower lokal, Hasto menyatakan jajarannya masih melakukan kajian. Hanya saja secara umum baik wilayah-wilayah blankspot maupun produktif perlu difasilitasi tower lokal. “Mohon doanya, semoga bisa didukung Kominfo,” kata dia.
Tak kalah memprihatinkan, pada 2017 biaya pengeluaran rokok mencapai sekitar Rp96 miliar. “Jadi biaya mengaspal jalan kabupaten dan desa kalah dengan biaya merokok. Begitu juga dengan biaya berobat kalah dengan biaya beli rokok,” ujarnya.
Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kulonprogo, Heri Widada, menuturkan apa yang disampaikan Bupati bukan mustahil untuk diwujudkan, apalagi bila tujuannya untuk membangun kemandirian daerah serta perwujudan Bela Beli Kulonprogo. Kendati demikian perlu ada kajian lebih mendalam terlebih dahulu. “Apakah peralatannya sudah ada, kemudian dari sumber daya manusia yang mumpuni bagaimana sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, bukan mustahil terwujud,” ucapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Gusdi Hartono, mengungkapkan total keseluruhan anggaran yang dimiliki DPUPKP Kulonprogo untuk pembangunan infrastruktrur baik jalan maupun fisik bangunan diperkirakan sebesar Rp165 miliar. Dari angka tersebut, jumlah anggaran untuk jalan sekitar Rp96 miliar.
