“Pengelolaan keuangan negara harus memenuhi unsur keterbukaan dan tanggungjawab seta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” demikian disampaikan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis dalam acara pengarahan pada para peserta diklat Latsar CPNS Gol. II di Badan Diklat pemeriksaan Keuangan Negara (BDPKN)Yogyakarta, Senin (16/7/2018).
Kepada para CPNS, Anggota VI menjelaskan tugas-tugas BPK mulai dari tugas Ketua BPK, Wakil Ketua BPK serta tugas para Anggota BPK, juga dijelaskan kondisi pengelolaan keuangan negara di Indonesia pada masa lalu hingga saat ini.
“Opini WTP saat ini telah mencapai lebih kurang 72 %, WTP tidak ada konektifitasnya dengan kemakmuran, walaupun mendapat opini WTP belum tentu kemakmuran meningkat. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK harus benar-benar masuk dalam konteks pemeriksaan, harus dibicarakan dimana letak kekurangannya” arahan Anggota VI.
Acara dibuka oleh Kepala BDPKN Felicia Yudhaningtyas yang menyampaikan sekilas diklat yang sedang berlangsung dan hal-hal terkait pengelolaan BDPKN Yogyakarta, selanjutnya acara dipandu oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi D.I Yogyakarta, Yusnadewi.
Sebelum acara selesai, dilakukan tanya jawab antara peserta diklat dan Anggota VI. Acara diakhiri dengan foto bersama. Anggota VI berpesan “Kalau anda menginginkan sesuatu, jangan pernah lelah berjuang untuk mendapatkannya”.
