Program ini awalnya direncanakan untuk dilaksanakan dalam dua tahap pada tahun 2025, yaitu tahap pertama dengan 20 titik pekerjaan di triwulan pertama dan tahap kedua dengan 9 titik di triwulan berikutnya. Namun, kepastian pelaksanaan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Menurut Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Bambang Sutrisno, program ini akan dibiayai dari APBD 2025 dengan anggaran sebesar Rp2,9 miliar dan difokuskan pada pembangunan jalan desa, drainase, hingga rabat beton. Selain padat karya, tiga program pelatihan kerja juga ditunda akibat kebijakan efisiensi, yaitu pemasaran digital, administrasi perkantoran, dan barista. Sementara itu, pelatihan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT), seperti make-up dan pembuatan kue, tetap berjalan karena tidak terdampak kebijakan efisiensi. Bambang berharap program yang ditunda bisa tetap dilaksanakan pada 2025 setelah ada kepastian regulasi.
selengkapnya : tautan
102 total views, 4 views today
