Kendati sudah pertanggungjawaban penggunaan APBD 2017 sudah disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif, namun besaran sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) masih dipersoalkan. Lonjakan silpa di atas perkiraan itu pun rentan memunculkan masalah lantaran harus dibelanjakan dalam APBD Perubahan 2018.
“Semula silpa direncanakan Rp 65 miliar, ternyata membengkakmenjadi Rp 254 miliar. Lonjakan sebesar Rp 189 miliar ini seakan membuktikan perencanaan yang tidak matang. Pemkot telah gagal mengelola keuangan daerah” jelas Wakil Ketua DPRD Kota Yogya M. Ali Fahmi, Senin (30/7).
Di samping itu, Fahmi mencurigai penumpukan silpa 2017 itu mayoritas akan digunakan untuk penyertaan modal BUMD melalui pembiayaan APBD Perubahan 2018. Hal ini lantaran waktu efektif menjalankan anggaran perubahan hanya tiga bulan. Sehingga pos belanja yang paling mudah ialah belanja modal.
Oleh karena itu, pembahasan APBD Perubahan 2018 yapg akan dimulai bulan depan membutuhkan kehati-hatian. Tcrutama dalam pcnempatan kegiatan baru agar tidak terkesan mengambil jalan pintas untuk menghabiskan anggaran.
Jelas warga dirugikan dengan lonjakan silpa itu karena program tidak dilaksanakan maksimal. Padahal banyak usulan masyarakat baik lewat musrenbang maupun reses dewan yang belum terealisir,” katanva.
Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, sebelumnya sudah memaparkan silpa tidak semata akibat serapan anggaran yang rendah, melainkan turut didongkrak oleh realisasi pendapatan di-atas target. Salah satunya ialah pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada akhir 2017 lalu salah satu pemilik mall mampu menyelesaikah BPHTB senilai Rp 40 miliar akibat program tax amnesty dari pemerintah.
Selain itu, pihaknya sempat akan memasukkan prediksi silpa dalam RAPBD 2018 mencapai Rp 123 miliar. Namun untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak da- pat didanai akibat tidak tercapainya silpa serta mempertimbangkan evaluasi Gubenur, maka yang dialokasikan dalam APBD 2018 hanya Rp 68 miliar. “Kami juga tidak memungkiri serapan anggaran di sejumlah instansi turut mempengaruhi silpa. Akan tetapi hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekstenal yang tidak bisa diprediksi sebelumnva. Seperti pengadaan tanah karena belum ada kesepakatan harga, padahal alokasinya mencapai miliaran rupiah jelasnya.
