BAPPEDA KOORDINASI PEMBAHASAN RKPD 2020
Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kulonprogo mengadakan koordinasi pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020 melalui forum perangkat daerah tingkat kabupaten di Aula Adikarta Kompleks Pemkab setempat, Selasa (5/4).
Kepala Bidang Pemerintah dan Kesra Bappeda, Didik Wijanarto, ST mengatakan, tujuan forum perangkat daerah antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Serta menghasilkan dokumen rencana kerja perangkat daerah sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten.
RKPD disusun untuk dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut Didik Wijanarko mengatakan, RKPD 2020 harus sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Kulonprogo 2020. “Dengan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung Program Strategis Nasional (PSN) serta meningkatkan kualitas SDM dan daya saing produk lokal dalam rangka Revolusi 4.0,” kata Didik.
Selain itu Didik menambahkan dalam RKPD terdapat pembatasan usulan rencana kegiatan. Tujuan pembatasan usulan untuk meningkatkan kinerja perencanaan.
Dalam hal ini parameter untuk meningkatkan kinerja perencanaan ditunjukkan dengan besaran presentase kegiatan yang dapat dibiayai dalam APBD dibandingkan dengan usulan rencana kegiatan yang termuat di RKPD.
“Dalam penyusunan RKPD 2020 perlu ditetapkan platfon perprogram sesuai prediksi kemampuan keuangan daerah.” Jelasnya.
Sementara Kabag Rumah Tangga Setda Dra Siti Muqodimah menjelaskan, rencana anggaran program 2020 pada bagian rumah tangga sebesar 1,3 miliar. “Terbagi pada beberapa program di antaranya program pelayanan administrasi perkantoran, program perencanaan, pengendalian evaluasi kinerja serta program peningkatan sarana kerja, kualitas SDM dan program peningkatan sistem pengawasan internal,” jelasnya.
Siti Muqodimah juga memaparkan tentang prediksi kemampuan keuangan daerah 2020 di Kulonprogo sebesar Rp 1,3 Triliun dengan belanja pegawai sebesar Rp 516 miliar dan belanja prioritas daerah Rp 803 miliar.
