PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 yang penyusunannya masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh daerah, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah.

UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 26 Tahun 1985; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 69 Tahun 2010; Kepmenhub No. KM 65 Tahun 1993; Kepmenhub No. KM 66 Tahun 1993; Kepmenhub No. KM 4 Tahun 1994; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 73 Tahun 1999; Perda Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2010; dan Perda Kab. Gunungkidul No. 7 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini
2. Nama, objek, dan subjek retribusi
3. Golongan retribusi
4. Cara mengukur tingkat penggunan jasa
5. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarannya tarif retribusi
6. Struktur dan besarannya tarif
7. Wilayah pemungutan
8. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran
9. Sanksi administratif
10. Penagihan
11. Kadaluarsa penagihan
12. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa
13. Instansi pemungut
14. Pelaksanaan
15. Pengawasan
16. Penyidikan
17. Ketentuan pidana
18. Ketentuan peralihan
19. Ketentuan penutup