PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

15 September 2014

BUMD – PEMBENTUKAN
2014
PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 3, BUPATI 2014
25 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK	:	Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

		Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:
		Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 1951; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009.
		Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
		1. Ketentuan umum
		2. Pembentukan BUMDES
		3. Organisasi BUMDES
		4. Permodalan
		5. Jenis Usaha
		6. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
		7. Penggunaan Laba
		8. Pertanggungjawaban dan Audit
		9. Pembubaran
		10. Pembinaan dan Pengawasan
		11. Ketentuan Peralihan
		12. Ketentuan penutup
CATATAN	:	-Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Januari 2014.