Pemda DIY kembali meraih opini WTP dari BPK RI. Setidaknya ini menjadi tahun ke-15 bagi Pemda DIY dalam meraih WTP. LHP LKPD TA 2024 tersebut diserahkan oleh Dirjen PKN V kepada Ketua DPRD dan Gubernur DIY di Gedung DPRD DIY, Rabu (23/4). Meskipun Pemda DIY kembali meraih WTP, BPK RI tetap menemukan sejumlah persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam LHP tersebut, BPK menyoroti belanja hibah serta penyaluran dana bergulir melalui BUKP (Badan Usaha Kredit Produktif) yang dinilai tidak tepat sasaran. BPK RI juga mengingatkan, bahwa, tantangan ke depan semakin kompleks, terutama terkait dengan implementasi Inpres Nomor I Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian alokasi transfer daerah.
selengkapnya : tautan
86 total views, 2 views today
