Salah satu catatan BPK terhadap LK tahun 2024 adalah Pengelolaan Pajak Reklame yang belum berizin (557 reklame) dan belum diterbitkan SK Penetapan Pajaknya (165 reklame), demikian dikatakan Jubir Banggar DPRD Kabupaten Kulon Progo, Tito Kurniawan, S.H. atas Raperda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Kamis (8/5). Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan, S.T., M.Sc., M.M., menuturkan, terkait reklame, perlu kejelasan dan ketegasan mengenai peraturan pemasangan reklame, dan angka kemiskinan akan dievaluasi, karena hanya salah persepsi dalam pengambilan penilaian.
selengkapnya : tautan
28 total views, 2 views today
