Ketua DPRD Kulon Progo, Noor Harish, di Wates Kulon Progo, Jumat (11/7) meragukan intervensi nyata Pemkab Kulon Progo terhadap upaya menyejahterakan rakyat. Hal itu tercermin dari kecilnya belanja modal di APBD 2025 yang hanya Rp163 miliar. Ia juga mengutarakan perihal penghentian operasional PT Selo Adi Karto (SAK) yang dianggap tidak berdasar dan meminta semua pihak yang terlibat untuk dapat duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan dan dinamika SAK dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) lainnya.
selengkapnya : tautan
32 total views, 32 views today
