DPRD Kulonprogo mengalami pemangkasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dari Pemerintah Pusat, termasuk pemotongan 50% untuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat. Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifuddin, berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo tetap memprioritaskan program pembangunan yang penting bagi masyarakat. Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo, Srie Nurkyatsiwi, mengakui bahwa efisiensi anggaran dapat menurunkan kinerja daerah, terutama karena Kulonprogo masih bergantung pada dana transfer pusat. Namun, ia optimis program pembangunan tetap bisa berjalan dengan strategi pengelolaan keuangan yang tepat.
selengkapnya : tautan
78 total views, 20 views today