Kalangan legislatif mengkritik pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR) berbasis asrama di DIY terlalu terburu-buru. Ketua Komisi D DPRD DIY, R.B. Dwi Wahyu, mengatakan bahwa juknis dan juklak terkait SR masih belum final sehingga pembagian tugas yang jelas belum ada. Selain itu, SR yang sudah berdiri ada dua, itupun belum terdistribusi secara merata. Penyebaran SR belum berbasis pada data kemiskinan, terbukti dengan SR yang sudah dibangun berada di Bantul, padahal wilayah Gunungkidul atau Kulon Progo memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Sehingga, menurut Dwi, penyelenggaraan SR seharusnya diawali dengan kajian yang komprehensif, mulai dari pemetaan kebutuhan di tiap kabupaten/kota, identifikasi jumlah anak tidak sekolah, hingga kurikulum dan sistem pengajarannya.
selengkapnya : tautan
44 total views, 44 views today
