Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman meraih penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) minimal 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2012-2021.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati kepada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Kantor Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, kemarin (22/9).
Usai menerima penghargaan, Kustini menyampaikan ucapan syukur atas capaian Pemkab Sleman. Menurut Kustini, keberhasilan tersebut merupakan wujud komitmen Pemkab Sleman untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Sebagaimana diketahui, pada tahun ini Pemkab Sleman juga telah menerima opini WTP sebanyak 11 kali menjadi pemacu semangat seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Sleman untuk terus meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pemerintah. “Alhamdulillah, ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Sleman menerima penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas capaian opini WTP minimal 10 kali Berturut-turut,” ungkapnya.
Kustini menegaskan, pencapaian itu tak lantas menjadikan jajaran Pemkab Sleman berpuas diri. Namun menjadi motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan performa kinerja pemerintahan. “Khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan Keuangan pemerintah daerah,” jelas Kustini.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Hadiyanto melaporkan, rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah kali ini bertujuan memberi apresiasi atas raihan opini WTP, mewujudkan penguatan kualitas akuntabilitas Keuangan dan kinerja pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan awareness dan menjaga komitmen dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.
Dengan mengusung tajuk “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat,” Hadiyanto berharap tema tersebut bisa menjadi energi bagi para pengelola keuangan dan kinerja di tingkat pusat maupun daerah.
“Kami berharap tema tersebut mampu menjadi energi bagi seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan secara simultan,” ungkap Hadiyanto.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya peningkatan jumlah lembaga daerah yang meraih opini WTP. Pada tahun ini, untuk tingkat daerah berhasil meraih angka 92,25. Sebelumnya berada di angka 89,7 persen. “Terdapat 500 pemerintah daerah yang meraih opini WTP tahun 2022,” ujarnya.
Dengan raihan tersebut, lanjut Sri Mulyani, laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP dinilai sebagai capaian luar biasa. Baik bagi peraih kategori 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun berturut-turut. “Ini adalah capaian yang luar biasa kalau kita lihat dari perjalanan Indonesia membangun tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah secara akuntabel, transparan, serta bertanggung Jawab,” tegasnya.
Menurut Sri Mulyani, pencapaian itu tidak sekedar dari sisi status hasil audit BPK. Namun yang terpenting adalah merealisasikan APBN dan APBD agar bisa bermanfaat sebagai instrumen keuangan di pusat dan daerah. Guna memecahkan masalah yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. (*/yog)
Selengkapnya: Tautan
928 total views, 4 views today
