Dalam manajemen organisasi pemerintahan pun Pemkot Yogyakarta terus mendorong jajarannya. Beberapa capaian prestasi pun diraih. Diantaranya dengan perdana memperoleh predikat A untuk SAKIP. Juga 12 kali beruntun mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan dari BPK.
Dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), sejak 2016, nilai SAKIP Pemkot Yogyakarta telah mendapat predikat BB. “Perbaikan diawali dengan menyusun proses bisnis yang berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022. Hasilnya dipetakan amanat 13 kinerja utama,” jelas Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.
Dengan peningkatan kualitas SAKIP yang didasarkan perbaikan proses bisnis dan pelayanan publik, masyarakat merasakan konkret. Terbukti dengan angka kemiskinan pada 2012 sebesar 9,75 persen menurun menjadi 6,98 persen pada 2018, penurunan pengangguran terbuka dari 10,74 persen pada 2012 menurun menjadi 2,32 persen pada 2018, pendapatan per kapita 2012 sebesar 44,26 juta/orang meningkat hingga 79,11 juta/orang pada 2018. “Kualitas infrastruktur yang meningkat, dan Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 86,11 yang merupakan capaian tertinggi di Indonesia,” tegasnya.
Dalam bidang pelaporan keuangan, Pemkot Yogyakarta kembali mempertahankan predikat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DIJ.
Opini WTP menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan dalam mengelola keuangan untuk setiap kegiatan. Predikat tersebut diraih setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Yogyakarta tahun anggaran 2020 dinyatakan WTP oleh BPK RI Perwakilan DIJ. Bagi Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, penghargaan ini bukanlah tujuan. Melainkan sebuah bonus untuk pemkot.
“Namun yang paling utama adalah bagaimana menjaga tanggung jawab dan komitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta, Wasesa. Dia berharap ke depan Pemkot terus untuk patuh dan taat pada aturan kepatutan sehingga apa yang direncanakan benar-benar mencerminkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. “Dengan begitu masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung,” ucapnya. (wia/pra)
Selengkapnya: Tautan
