Sebagai upaya peningkatan sinergitas pcngawalan penggunaan dan penyaluran Dana Desa maka Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY bekerjasama dengan seluruh pemangku Kepentingan utamanya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Rl. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Pemkab Kulonprogo menggelar workshop Monitoring dan Evaluasi Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa di Hotel Cordia Yogyakarta International Airport (YIA), Temon, kemarin.
“Workshop sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengawal dan memastikan penggunaan Dana Desa telah efektif dan akuntabel serta benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa,” kata Kepala Perwakilan BPKP DIY.
Slamet Tulus Wahyana.
Agar upaya pencegahan penyalahgunaan dana desa bisa optimal maka workshop melibatkan peserta sekda, inspektur daerah, kepala bappeda, kepala DPKAD, Kepala Dinas PDM dan Kabag Tata Pemerintahan, panewu dan perwakilan pemerinth kalurahan. Workshop bertema ‘Pengelolaan Dana Desa yang cepat, tepat dan terpadu sebagai upaya Penanganan Dampak Ekonomi Covid-19’ dilaksanakan dengan pola pemaparan dari narasumber di antaranya Komite IV DPD RI Ir Cholid Mahmud dan Auditor Utama BPKP Dr Maliki Heru Santosa Ak.
Maliki Heru Santosa berharap melalui workshop kapasitas pegawai pemda, kecamatan dan perangkat kalurahan dalam mengelola dana desa termasuk BLT yang bersumber dana desa termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dana desa jadi meningkat. Pengelolaan lebih transparan dan akuntabel. (Rui)-f
