Wujud Optimalisasi Kinerja Aparatur Pemerintahan
Pemkab Sleman kembali mengukir prestasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan public. Serta tata kelola administrasi pemerintahan. Pretasi itu berkaitan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 2018.
SAKIP Pemkab Sleman meraih nilai 81,72 atau predikat A. Itu artinya pelaksanaan SAKIP di Elaman masuk kategori memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Pemkab Sleman menjadi satu dari Sembilan kabupaten/kota se-Indonesia yang mampu meraih predikat A.
Dijelaskan, hasil evaluasi tersebut merupakan akumulasi penilaian seluruh komponen manajemen kinerja Pemkab Sleman. Di antaranya: perencanaan kinerja meraih nilai 27,49 dari bobot 30; pengukuran kinerja20,98 dari bobot 25; pelaporan kinerja 13,06 dari bobot 15; evaluasi internal 8,23 dari bobot 15; dan pencapaian kinerja 11,97 dari bobot 20.
Capaian tersebut meningkat disbanding capaian sebelumnya dengan nilai 78,02 dengan predikat BB.
Adapun Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) 2018 diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin kepada Bupati Sleman Sri Purnomo di Makasar kemarin (19/2). Turut hadir mendampingi Sri Purnomo, diantaranya: Sekda Kabupaten Sleman Sumadi, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Harda Kiswaya, Kepala Bappeda Kunto Riyadi, Inspektur Inspektorat Daerah Budiharjo, dan Kabag Organisasi Susmiarto.
Dalam kesempatan itu Bupati menyatakan, pelaksanaan SAKIP semata-mata demi mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera dan berdaya saing. “Upaya perbaikan SAKIP terus kami lakukan. Seperti monitoring dan evaluasi kinerja secara terus menerus. Sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Sri Purnomo sangat apresiatif atas kinerja semua lembaga di Pemkab Sleman yang telah menjalankan SAKIP secara optimal. Sehingga hasilnya memuaskan. Bupati juga mendorong seluruh organisasi perangkat desa (OPD) memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik maupun di sektor pembangunan. Seperti e-planning, e-budgeting, e-sakip, dan lain-lain.
“Hasil penilaian itu bukanlah tujuan akhir. Tapi gambaran kinerja seluruh OPD di Sleman telah baik,” tuturnya. Penghargaan tersebut, lanjut bupati, mencerminkan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan Pemkab Sleman sudah sesuai rencana pembangunan jangka menengah. “Yang lebih penting dapat memberi efek menyejahterakan masyarakat Sleman,” tandasnya.
Sri Purnomo berharap capaian SAKIP tersebut bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Sehingga pengelolaan APBD makin terencana dengan baik, profesional, dan tepat waktu. “Karena diatasnya lagi masih ada predikat AA,” jelas Sri Purnomo.
Menpan RB Syafruddin menyatakan, hasil evaluasi SAKIP tidak untuk mencari siapa yang menang dan kalah. Tapi bertujuan sebagai catatan atau peninggalan para abdi negara dalam menciptakan perubahan kinerja. Syafruddin mengimbau para penerima hasil evaluasi SAKIP tak cepat berpuas diri dengan prestasi yang diraih.
“Jangan berhenti dan berakhir disini. Tata kelola pemerintahan harus terus diperbaiki,” imbaunya.
