Sebanyak 6 desa belum mencairkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahap II karena pencairan tahap I mundur. Ditargetkan awal Desember 2018 mendatang, semua desa sudah mengumpulkan laporan penggunaan dana BKK tahap pertama.
Kasi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sleman, Agung Endarto, Sabtu (1/12), menjelaskan dari 83 desa yang ada menerima dana BKK, ada 6 desa yang belum mencairkan tahap II. Hal itu dikarenakan saat pencairan tahap pertama pada Juli 2018, juga mundur.
“Keenam desa itu sempat direvisi penggunaan dana tersebut sehingga pencairan tahap I mundur karena menunggu surat keputusan bupati. Akibatnya pencairan tahap II juga mundur,” jelas Agung.
Syarat pencairan tahap II ini adalah penyerapan dana tahap I sudah 75 persen dan menyerahkan laporan. Pihaknya menargetkan awal Desember, semua dana BKK sudah terealisasi.
“Minggu depan atau awal bulan, laporan penggunaan dana BKK sudah selsesai. Sehingga dana BKK tahap II bisa segera dicairkan,” terangnya.
Menurutnya, anggaran BKK Tahun 2018 sebesar Rp29,951 miliar. Dari 86 desa di Sleman, ada 3 desa yang tidak mendapatkan BKK karena 1 desa tidak mengajukan proposal dan 2 desa tidak memenuhi persyaratan.
“Penerimaan dana BKK itu tidak sama, tergantung permohonan yang diajukan. Masing-masing desa mendapat sekitar Rp300 juta hingga Rp800 juta,” tuturnya.
Dana BKK ini dipergunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran BKK ini setiap tahunnya meningkat yaitu tahun 2017 sekitar Rp17,2 miliar, sedangkan tahun 2019 sekitar Rp50 miliar.
“Dana BKK ini tidak boleh untuk membangun balai desa, tapi kegiatan fisik di masyarakat seperti jalan, talut dan lainnya,” tuturnya.
