PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Seiring dengan peningkatan aktifitas dan pertumbuhan jumlah penduduk yang besar, berakibat pula pada bertambahnya volume sampah. Dengan semakin meningkatnya volume sampah, berdampak terhadap kebersihan dan kesehatan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kebersihan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Pesampahan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah guna menunjang biaya penanganan kebersihan. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 1951; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 69 Tahun 2010; Kepmendari No. 245 Tahun 2004; Kepmendari No. 174 Tahun 1997; dan Perda Kab. Kulon Progo No. 20 Tahun 2007.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini
2. Nama, objek, dan subjek retribusi
3. Golongan dan jenis retribusi
4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
5. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
6. Struktur dan besaran tarif retribusi
7. Peninjauan tarif
8. Wilayah pemungutan
9. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran, dan tata cara pembayaran
10. Sanksi administrasi
11. Penagihan
12. Pemanfatan
13. Keberatan
14. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
15. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
16. Penghapusan piutang retribusi kadaluarsa
17. Insentif pemungut
18. Ketentuan penyidikan
19. Ketentuan pidana
20. Ketentuan penutup