Sosialisasi SOTK Pelaksana BPK

10/09/2014 – 13:40

DSC_9009Yogyakarta (2 September 2014) Badan Pemeriksa Keuangan mengadakan Sosialisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI (SOTK) di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara yang dilaksanakan di Ruang Auditorium R Soerasno ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal, Hendar Ristriawan dan diikuti oleh para Kepala Perwakilan beserta Pejabat Struktural dari Perwakilan BPK RI wilayah barat. “Sosialisasi SOTK ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan percepatan implementasi SOTK Pelaksana BPK RI sesuai dengan Surat Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014” demikian ungkap Sekretaris Jenderal mengawali sambutannya. Lebih jauh ia menyampaikan bahwa Cakupan penyempurnaan SOTK pelaksana BPK RI mencakup unit pemeriksaan, penunjang dan pendukung yang menghasilkan adanya 35 penambahan struktur baru, 72 fungsi baru dan 178 nomenklatur baru.

DSC_8975Sementara itu Kepala Sub Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan Raden Yudi Ramdan Budiman, yang bertindak sebagai narasumber menjelaskan lebih detail terkait dengan perubahan struktur organisasi perwakilan beserta tugas dan fungsinya. Secara ringkas beberapa perubahan SOTK tersebut adalah sebagai berikut: Pertama adalah memurnikan fungsi Subbagian Sekretariat Kepala Perwakilan menjadi Subbagian Tata Usaha dan membentuk Subbagian Humas untuk BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta menggabungkan fungsi humas dan tata usaha untuk perwakilan lainnya. Kedua adalah memisahkan fungsi hukum menjadi subbagian tersendiri yang sebelumnya merupakan bagian dari Subbagian Hukum dan Humas serta Subbagian SDM, Hukum, dan Humas. Ketiga adalah mempertegas fungsi TI pada Subbagian Umum sehingga berubah menjadi Subbagian Umum dan TI.

DSC_8993Selanjutnya, Kepala Bagian Perencanaan dan Mutasi Sumber Daya Manusia (SDM), Dadang Ahmad Rifa’i yang bertindak sebagai narasumber kedua menerangkan bahwa job grade Ketua Tim Senior (KTS) akan lebih tinggi dari Kepala Sub Auditorat. Selain itu direncanakan, ke depan gaji  akan memperhitungkan bobot pekerjaan dan resikonya, sehingga tunjangan yang diberikan hanya tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja. Hal signifikan lainnya adalah bahwa model mutasi pegawai diupayakan tidak mengganggu remunerasi yang diterima oleh pegawai. Sebagai contoh misalkan ada pegawai dari perwakilan tipe A dipindah ke perwakilan tipe B, tetap diperhitungkan jabatannya agar tidak mempengaruhi turunnya remunerasi pegawai.