SERAH TERIMA JABATAN KEPALA PERWAKILAN BPK DIY

21/08/2014 – 13:21

DSC_8446Yogyakarta (Kamis, 21 Agustus 2014) – BPK RI Perwakilan Provinsi DIY (BPK DIY) mengadakan acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan (Kalan) dari Kalan lama, Sunarto, SE kepada Kalan baru, Drs. Parna,.MM.  Sertijab Kalan dilaksanakan di Ruang Auditorium Gedung R Soerasno lantai 2 Kantor Perwakilan BPK Provinsi DIY dan disaksikan oleh Anggota V BPK Dr. Agung Firman Sampurna, SE., MSi, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Pakualam IX, serta Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak. Acara serah terima jabatan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan yang telah dilaksanakan di BPK RI Pusat 12 Juli 2014 yang lalu.

Sunarto telah bertugas sebagai Kepala Perwakilan Provinsi DIY sejak 30 Oktober 2010 hingga 10 Juli 2014, dan kini ia ditugaskan untuk menjadi Kepala Perwakilan Provinsi Banten. Selama masa kepemimpinan Sunarto, BPK DIYberhasil mendorong peningkatan capaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari 2 (dua) Pemerintah Daerah (Pemda) di awal kepemimpinannya menjadi 5 (lima) Pemda di Tahun Anggaran 2013. Selain itu pada tahun 2012 dan 2013, BPK DIY juga berturut-turut memperoleh penghargaan sebagai satuan kerja terbaik III kategori Kantor Perwakilan dari 33 Perwakilan yang ada di seluruh Indonesia.

Deployment policy (kebijakan penempatan) atas pelaksana dan pejabat, baik struktural maupun fungsional merupakan salah satu program konsolidasi organisasi di BPK yang dimaksudkan untuk menjaga agar pemeriksa tetap dapat memberikan penilaian yang objektif terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh entitas yang diperiksanya. Hal ini akan menentukan terciptanya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel. Semoga Kalan yang baru dapat semakin meningkatkan sinergi dengan segenap unsur Pemerintah Daerah dan senantiasa menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme demi terciptanya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah yang transparan dan akuntabel tersebut.